Ditemukan 1314 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dangga danga dangkana dingku dangu dangku dangak danika dangkua danaka
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
350 — 207
  • (TidakMemenuhi BAB III InstruksiKepada Peserta (IKP) hurufC angka 17.1 dan 17.2huruf a, b, c, d dan huruf Dangka 24, 25.3, 24.4, 25.9dan Tidak Memenuhi Pasal29.14 huruf c angka 1 dan2 huruf a, b, c, d, e, f, g).
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
194 — 282
  • bukan sebagaipemilik yang sah atas lahan Tanah Objek Sengketa (Plan B), makaPara Penggugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII danPenggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan PenggugatRekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX sebagai pimilik yang sahmenyampaikan keberatan menyangkut kepemilikan lahan TanahObjek Sengketa (Plan B), dan oleh karenanya untuk menjamin suatukepastian kepemilikan yang sah atas lahan Tanah Objek Sengketa(Plan B), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3) huruf dangka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-03-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 —
146 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana kedua bidang lokasi objek tanah PT PerkebunanNusantara IX ini dengan total luasnya 616 Hektar adalah merupakanperkebunan untuk penyediaan lokasi bagi kepentingan pembangunan dandistribusi kegiatan pembangunan sebagaimana diuraikan pada huruf dangka 1 Dasar Pertimbangan angka Romawi UMUM pada PenjelasanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat IILangkat dan Kabupaten Daerah Tingkat Deli Serdang;Bahwa
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 28-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 42/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : HERMAN R. HAMADI
Terbanding/Penggugat I : LAURENS SIBRI
Terbanding/Penggugat II : THONCE SIBRI
Turut Terbanding/Tergugat II : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat III : YAKOB IREEUW
Turut Terbanding/Tergugat IV : ALFRED DRUNYI
Turut Terbanding/Tergugat V : JEMS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat VI : RIDOLF VEEP
Turut Terbanding/Tergugat VII : ALEXANDERDERINA FAIDIBAN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : IBRAHIM HANUEBI
Turut Terbanding/Tergugat IX : SOLEMAN TANIAUW
Turut Terbanding/Tergugat X : STEVEN SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XI : JHONI SANYI
Turut Terbanding/Tergugat XII : YANCE MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIII : NICODEMUS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIV : FISON MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XV : SARCI SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XVI : YUSAK HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat XVII : ROYJERS INJAMA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : LUTHER HANASBEY
Turut Terbanding/Tergugat XIX : KAREL HANASBEY
Tu
281 — 1796
  • tidak jelas dasarnya, untuk itu gugatan ParaPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara:1)2)3)Dalildalil dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalampokok perkara ini, dan dianggap diulang kembali mutatismutandis.Tergugat CXX tetap berpendirian sebagaimana dalam jawaban gugatanPara Penggugat, dan dengan tegas menolak seluruh gugatan ParaPenggugat, kecuali yang di akui secara jelas dan tegas.Jawaban Tergugat CXX atas gugatan Para Penggugat posita angka 1 s/dangka
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 37/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 28 Nopember 2013 — MGS.INTAN DARMAWAN Bin MGS.MATTJIK AMAK
212 — 59
  • Jasa, walaupun senyatanya tidaklah demikian (belum selesai sama sekali).Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3)Keppres RI Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, yang mana menurut ketentuan pasal tersebut Pengguna Barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasilpekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan sebagaimanapula diatur (Jo) dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II Bagian Dangka
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1429 — 995
  • Peraturan Komisi Pemilihnan Umum No. 11Tahun 2017 yang telah diganti dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum No. 6 Tahun 2018 mengesampingkan tugas dan wewenang dariBawaslu selaku Pengawasan Penyelenggaran Pemilu padahal dalamsistem penyelenggaraan Pemilu, segala kegiatan, kerja dan tindakanHalaman 23 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKT22.23.Tergugat diawasi oleh BAWASLU RI, sebagaimana Pasal 93 huruf dangka 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;Bahwa SIPOL yang digunakan oleh
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
362 — 296
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab IV huruf Dangka 2 huruf f yaitu terdakwa Desta tidak melakukan pemeriksaan :1. Secara riil terhadap usaha yang dimiliki oleh saksi Syafri Zailani yakni Kebun Sawityang dimiliki saksi Syafri Zailani hanya seluas 616 (enam ratus enam belas) M?namun oleh terdakwa Desta dibuat menjadi seluas 30 (tiga puluh) Ha;2. Buktibukti perdagangan jual beli sawit berupa Delivery Order (DO) yang benar;3.
    Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab IV huruf Dangka 2 huruf f yaitu terdakwa Desta tidak melakukan pemeriksaan :1. Secara riil terhadap usaha yang dimiliki oleh saksi Syafri Zailani yakni Kebun Sawityang dimiliki saksi Syafri Zailani hanya seluas 616 (enam ratus enam belas) M?namun oleh terdakwa Desta dibuat menjadi seluas 30 (tiga puluh) Ha;2. Buktibukti perdagangan jual beli sawit berupa Delivery Order (DO) yang benar;Halaman 190 dari 553 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Pgp3.
    Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit pinjaman untukpenambahan modal kerja usaha;Menimbang bahwa oleh karena fasilitas kredit yang Terdakwa berikankepada Debitur/Nasabah adalah Kredit Modal Kerja (KMk) yaitu kredit pinjamanuntuk penambahan modal kerja usaha, maka Terdakwa harus mengetahui danmelakukan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP :S.06DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman PelaksanaanKredit Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok dimana Bab IV huruf Dangka
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Desember 2014 — Ir. SUGIYANTO, MM Bin KASIM ATMAWIJAYA
113 — 43
  • kKemampuan dalam mengelolapenyediaan maupun penyaluran benih varietas unggul bersertifikatyang dibuktikan dengan SIUP bidang perbenihan yang hal iniditentukan oleh ketersediaan benih sesuai dengan ketentuan yangdiatur pada huruf D angka 3 s/d 6;Bahwa yang dimaksud sebesar sisa yang harus dipenuhi sesuaipaket dalam KAK huruf D angka 4 adalah selisih antara volumekontrak dengan jumlah benih siap salur dan dalam proses produksi/ penyediaan benih;Bahwa batas waktu pelaksanaan ketentuan pada KAK huruf Dangka
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 28 Nopember 2013 — MASHUDI, SE BIN ABDUL RONI
201 — 49
  • terdakwa bersama saksi ISNAINI tidak melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrakDengan demikian jelas maka Terdakwa telah melakukan Perbuatan Melawan HukumMenimbang, bahwa berdasarkanPasal 21 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara, yang menentukan bahwa :** Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barangdan / jasa diterimaHal serupa juga diatur dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II Bagian Dangka
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 24 September 2018 — - Dra. HELMINCE TATAWI, M.Pd. dan SEPTYWAWAN MAALUAS
162 — 32
  • imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepadasiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan denganPengadaan Barang/Jasa;Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan dengan cara swakelola, satkerdapat melaksanakan melebihi tahun anggaran, hal itu diatur dalamPerpres 54 Tahun 2010 Pasal 28 angka 8 yang menyatakan Swakeloladapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran;Bahwa Dalam buku Deskripsi Pedoman Bantuan USB SMA (APBN)Tahun 2016 Bab Ill Pengelolaan dana bantuan pemerintahan Huruf Dangka
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
135 — 37
  • Bank Sumut, ketentuan Pasal 31 ayat 1 angka 22 huruf dangka 1 huruf a menyebutkan : Panitia Pengadaan/Unit LayananPengadaan membuat dan menyampaikan Laporan kepadaDireksi/PPK/Pejabat yang ditunjuk lapaoran disertai usulan calonpemenang lelang, apabila Direksi/PPK tidak sependapat dengan usulanPanitia Pengadaan maka Direksi / PPK membahas hal tersebut denganPanitia Pengadaan untuk mengambil keputusan : Menyetujui UsulanPanitia Pengadaan.Bahwa jika dibatalkan atau kontrak tidak ditandatangani maka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
213 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI) Bab IV huruf Dangka 2 huruf a Prakarsa dan Analisis oleh PKL RM, Romawi IV halaman11/47 yang mengatur bahwa Pejabat pemrakarsa harus meyakinikebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredittermasuk kelengkapan Dokumennya.Bahwa walaupun terdapat Data/Dokumen yang tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya, pada tanggal 23 April 2007 fasilitas kredit PT.FIG tetap disetujui melalui rapat komite kredit yang hasilnya dituangkandalam
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2013 — Ir. JACOB PURWONO M, S.SE.E Ir. KOSASIH ABBAS
185 — 136
  • Tanjung Priuk Indah LinesPriok;padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatanrekanan pemenang lelang yang mensubkontrakkan pekerjaan pengadaanatas kontrak yang telah ditandatangani adalah perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 32 dan Lampiran I Bab II huruf Dangka 2 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2013 — Ir. JACOB PURWONO M, S.SE.E Ir. KOSASIH ABBAS
221 — 169
  • Tanjung Priuk Indah LinesPriok;padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatanrekanan pemenang lelang yang mensubkontrakkan pekerjaan pengadaanatas kontrak yang telah ditandatangani adalah perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 32 dan Lampiran I Bab II huruf Dangka 2 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.