Ditemukan 1869 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 15-12-2015 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PTUN MATARAM Nomor 31/G/2015/PTUN.MTR
Tanggal 3 Juni 2016 — RETNO UTAMI vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2.YAN SOFYAN 3.MAWARDAN, ST.,
62 — 31
  • Awan Effendy) tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, sebabdinyatakan tumpang tindin dengan kedua sertipikat yang menjadi obyek sengketa,hal yang secara materiil juga tentu berdampak kerugian ekonomis bagi Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, telah terdapatkepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehinggaHalaman 45prasyarat tersebut secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 01-09-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 72/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
1.Ernawaty Habib
2.Rozali
3.Zulkifli
4.Andrian Makmur
5.Alex Makmur
6.Andra Jaya
7.Andes Dexa Rizki
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Intervensi:
KEMENTERIAN PERTAHANAN
268 — 291
  • objek sengketa oleh Tergugat:Bahwa Para Penggugat belum pernah menyetujui danmenandatangani Berita Acara pengukuran Objek Sengketabeserta bangunan diatasnya, karena pengukuran yang nyatanyatanya ditempati, dikuasai dan digarap oleh Para Penggugatsecara turuntemurun, dilakukan secara diamdiam, secarasembunyisembunyi;Bahwa dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat,yang didalamnya terdapat kepentingan Para Penggugat besertabangunan diatasnya, diketahui Para Penggugat secara pastitumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 01-04-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 31/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
HANNY YOLINA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BONE
Intervensi:
1.HERMAWATI, S.Sos
2.HERIANI
3.HERVIANA
287 — 199
  • Tumpang tindin dengan AkteJual Beli milik Penggugat yakni Akte Jual Beli No. 502/106/TR/WTP/VI/97tanggal 2561997 atas nama HANNY YOLINA dengan luas 105 m?. Yangmana berakibat bahwa Penggugat sampai dengan saat ini, tidak dapatmendaftarkan tanahnya sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 ayat (1)dan ayat (2) Undang undang Pokok Agraria ;. Bahwa selain itu, keputusan Tata Usaha Negara/ objek sengketa a quoyang diterbitkan Tergugat bertentangan asasasas umun pemerintahanyang baik yakni a.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 04-01-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 01/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 24 Mei 2016 — H. MUHRANSYAH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR IWAN SURYADI OEI
78 — 26
  • A.Yani KM 17.150 denganluas tanah seluas 2.450 M kemudian Tergugat Il Intervensimenjelaskan bahwa tidak mungkin tanah milik Tergugat II Intervensidengan tanah milik Penggugat tumpang tindin karena berdasarkansurat tanah berupa Surat Keterangan Tanah No.228/II/KGXII/1992tanah milik Penggugat terletak di JI. A.Yani Km. 17.200, sedangkanberdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 08900/ Kelurahan Gambuttanah milik Tergugat II Intervensi terletak di JI. A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI RIAU - KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD RIAU-K SPSI) VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
238 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur, (2)keterkaitan peraturan perundangundangan baru dengan Peraturan Perundangundangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dariPeraturan Perundangundangan yang ada, termasuk Peraturan Perundangundangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta PeraturanPerundangundangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangandengan Peraturan yang baru, sehingga terjadinya tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat:
Kadarimurachman, S.H.,
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
Intervensi:
1.Drs.H.M.Rakhmadi.A.,
2.Hj.Sariah
125 — 41
  • dilakukan maupun dalam persidangan 19Februari 2019 dibawah sumpah menjelaskan bahwa memangpada tahun 2017 saksi bertugas sebagai juru ukur ataspermohonan pengembalian batas atas permohonan Penggugatyang difasilitasi oleh Polres Barito Kuala dengan dihadiriPenggugat, Anggota Polres Barito Kuala dan masyarakat sekitar,dan hasil dari pengukuran pengembalian batas juga telahdisampaikan kepada pihak Penggugat yang menyatakan bahwaHalaman 56 Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.BJM.sebagian tanah Penggugat tumpang tindin
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 29-07-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pkb
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 38
  • Saksi Ahli Zulkifli Rassy;Bahwa dasar hukum awal kepemilikan tanah bagi perorangan dimanaberdasarkan UUD 194 dan UndangUndang Pokok Agraria setiap tanahdikuasai oleh negara, kemudian masyarakat dapa mengajukanpermohonan penguasaan atas tanah kepada negara salah satunyakarena pembukaan hutan kemudian dimohonkan untuk diterbitkan SPHatau Surat Pengakuan Hak milik;Bahwa apabila terdapat tumpang tindin SPH dalam satu objek, makauntuk mengetahui keabsahan SPH tersebut dapat diklarifikasi di tempatSPH
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 29-03-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat:
PT BUKIT ASAM Tbk Diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih
Intervensi:
WALIKOTA PRABUMULIH
219 — 103
  • (Empat ratusdelapan puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Prabumulih.Terdapat perbedaan luas terhadap bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugatdengan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa, sehingga untukmenentukan tumpang tindin kepemilikan antara milik Penggugat denganSertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa haruslah diteliti lebih lanjut.Haruslah pula diteliti apoakah antara tanah milik Penggugat dengan SertipikatHak Pakai objek sengketa a quo tumpang tindih sebagian
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 16-03-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 12/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penggugat:
MARKONI, S.H., M.H.
Tergugat:
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
117 — 65
  • Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugatpada tanggal 26 Januari 2018 dari Tergugat , takala Penggugatmengajukan Permohonan penerbitanSertipikat Tanah yang dimohonkanHalaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.PBR.oleh Penggugat yang tidak bisa diproses dikarenakan berdasarkanhasil pengukuran, pemetaan dan plotting pada data/peta yang adapada Tergugat terindikasi tumpang tindin dan masuk sebagian sebatastanah Penggugat seluas 2.250.m2 denganSertipikat Hak Milik Nomor305
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 07-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 24/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 18 April 2016 — - M. ILYAS PANJI ALAM, - IVONNE SUROYO, DKK
73 — 46
  • Bahwa Penggugat meminta kepada BPN OKI untuk dilakukanpenelitian fisik dan yuridis dilapangan atas tanah milik Penggugatyang terindikasi tumpang tindin dengan tanah Tergugat danTergugat Il, atas permintaan Penggugat maka pada tanggal 30Nopember 2010 dilaksanakan penelitian fisik dan yuridis dilapanganoleh tiga orang petugas dari BPN OKI yaitu, Bp. M. Syahrir, A.Ptnh,SH,MM., Drs.Najamudin, SH., dan Sarwono, Tempat tujuan yaituDesa Pedu, Kec. Jejawi Kab.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 06-08-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 49/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Hj. HERMI HENDRIANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
Intervensi:
Hj. Maksida
178 — 102
  • di atas tanah milikPenggugat sehingga terjadi tumpang tindin sedangkan Penggugatmemiliki dasar berupa Sertipikat Hak MilikNo. 2831/Kel. WatangSoreangtanggali3Mar 2015, Surat Ukur No. 00852/ WatangSoreang/2014tanggal03112014, seluas 4.405M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2014
Tanggal 19 Maret 2015 — HARJANTO JASIN, dk vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN, dk
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik Atas Nama Tergugatll Intervensi cacat hukum administrasi karena terjadinyatumpang tindin SHM No. 326/Gembor Udik atas namaTergugat II Intervensi dengan Sertipikatsertipikat Hak Milikatas nama Para Penggugat dan Dadang Sjamsi.b. Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik cacat hukumadministrasi karena adanya Dugaan Tindak PidanaPemalsuan oleh Sdr.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 06-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 70/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 30 Januari 2017 — Pembanding/Penggugat : RAYMOND GAN
Terbanding/Tergugat I : Hj. AISYAH YUDIN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
82 — 51
  • Tertanggal 8 Agustus1990.Hal 140 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP1415.Bahwa proses terjadinya Konsolidasi Tanah Kelurahan Entrop,dilatarbelakangi bahwa telah terjadi tumpang tindin Pelepasan Tanah Adatyang dilepaskan oleh Kepala Suku Dawir kepada orang perorang(15 Pelepasan) yang setelah dijumlahkan total luas tanah dari sekianPelepasan Tanah Adat tersebut berjumlah lebih dari 250 Ha, kemudian ataspelepasanpelepasan tersebut dilakukan pengukuran oleh BPN dan didapatikeseluruhan wilayah yang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 15/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
306 — 229
  • menguasaisebagian besar bidang tanah objek sengketa, yang ditandai dengan telahberdirinya bangunan berupa rumah tempat tinggal Penggugat yang dikelilingipagar berupa tembok dan hingga saat proses persidangan ini berjalan tidakada pihak yang keberatan atas pembangunan tersebut.Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwaPenggugat tidak dapat melanjutkan proses penerbitan tanda bukti hak milikatas sebidang tanah milik Penggugat dikarenakan terdapat sertipikat lainyaitu Objek Sengketa yang tumpang tindin
Pengadilan PN Mukomuko Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mkm
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
BUDI SIBORO
Tergugat:
1.WARDI
2.ESTIYO PUDJIANTO
102 — 40
  • dan menamam sawit diatas tanah milik Penggugattanpa adanya izin Penggugat, akan tetapi setelah dilakukanpemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2021, MajelisHakim mendapati bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugatsama dengan obyek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat II akantetapi berbeda dengan obyek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat ;Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 3/Padt.G/2021/PN Mkm Bahwa Tergugat hanya menunjuk sebagian dari obyek sengketayang menurut Tergugat tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat:
Muhammad Thamrin Parenrengi
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
235 — 739
  • Tentang gugatan salah objek ;Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang dimaksudkan olehTergugat II Intervensi adalah bahwa pernyataan Penggugat di dalam satu lokasi ada 2(dua) sertipikat Hak Milik menunjukkan adanya pembuktian bersifat kepemilikan , danjika memang terjadi tumpang tindin maka gugatan ini harus diperiksa dan menjadikewenangan (absolut competence) Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus untukmenentukan siapa pemilik sebenarnya atas bidang tanah yang terletak di JI Prof IrSoetami
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Unr
Tanggal 9 Januari 2017 — Penggugat : M. THORIQ, SH, S.Sos, Sp.N, M.Kn, M.Si; Tergugat I : KARYONO; Tergugat II : HARYANTO; TURUT TERGUGAT : 3. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH c.q Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah c.q Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah( dahulu Pemerintah Daerah Tinggkat I Provinsi Jawa Tengah c.q Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah)
164 — 20
  • data yuridisdalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hakatas tanal). 222222 nn nen nen nn nnn ne nnn nen ne nnn enne=(2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukandalam = rangka = permohonan/pengakuan hak sepenuhnyamerupakan tanggung jawab pemohon.Jadi bukan merupakan tanggung jawab penggugat baik inpersonmaupun sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang,sedangkan terhadap terjadinya Tumpang Tindin
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
PT. INTERSKALA MANDIRI INDONESIA
Tergugat:
YULIA FRANSISCA
124 — 108
  • Padahal faktanya, nilaidari barangbarang tidak sebesar dari apa yang dijumlahkan Penggugat;Bahwa seyogianya Penggugat menerangkan per item harga barang yangdipesan oleh Tergugat sehingga tidak menjumlahkan secara keseluruhansehingga terdapat multitafsir nilai barang yang dibeli oleh Tergugat;Bahwa dengan tidak jelasnya nilai per item barang yang dibeli dan dipesanTergugat, maka Tergugat tidak mengetahui secara jelas berapa harganya dantidak tertutup kemungkinan terdapat tumpang tindin harga barang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR vs PT. KALLA AREBAMMA
148 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tertanggal 19 Desember 2012dengan Perkara Nomor 33/G/2012/PTUN.SMD, sedangkan objekperkara yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor545/21IUP EKS/DISTAM/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011;Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makaGugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diumumkannya Surat Keputusan tersebut;Sementara anggapan Penggugat yang mengetahui objek sengketaterdapat tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2015
Tanggal 16 April 2015 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dk VS HIDAYAT LATIF
88 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangterletak di Provinsi DKI Jakarta Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan KebayoranLama Kelurahan Grogol Selatan RT.001/RW.008 tercatat atas nama Drs.Tjejep Sudhira Latif yang tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan seluas 2.802 m?