Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tandin tindis
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-02-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat :
Ni Made Rustini
Tergugat :
I Nyoman Sembar
245 — 132
  • Kepala Kantor PertanahanKabupaten badungObyek Perkara :Sertipikat Hak Milik No. 221/Sibangkaja, atas nama Ni MadeRustini Luas 600 m2, yang tumpang tindin dengan SertipikatHalaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pat.G/2020/PN DpsHak Milik No. 1236/Sibangkaja, Surat UkurNo.322/Sibangkaja/2004, tanggal 24032004, luas 1595 M2,tercatat atas nama Nyoman Sembar, Sertipikat Hak Milik No.1571/Sibangkaja, Surat Ukur No. 710/Sibangkaja/2007, tanggal19072007, luas 1860 M2 tercatat atas nama NyomanSembarBahwa
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-12-2015 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 750 / Pdt. G / 2014 / PN.Tng.
Tanggal 1 Desember 2015 — ENDANG ROYANI, Dkk lawan PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA TANGERANG, Dkk
96 — 58
  • Tidak Jelas dan saling tumpang tindin dasar hukum gugatan PARAPENGGUGAT Bahwa adapun dasar gugatan PARA PENGGUGATadalah Perbuatan Melawan Hukum penetapan besaran hargapengganti atas penilaian tanah yang digunakan untuk kepentinganumum yang besar kerugian tanah PARA TERGUGAT telah diaksiroleh TERGUGAT Il, sebagai Tim Penilai Tanah/ Appraisal dan telahdisampaikan kepada Tim Pengadaan Tanah Tol Jorr Il RuasCengkareng Bath Ceper Kunciran.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-11-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2368 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARU VS M. ZEN ARIF, DKK
284 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementara letak, batas dan asal muasalkepemilikan hak Tergugat atas objek perkara adalah jelas;Bahwa dari letak batas dan ukuran Tanah yang dipersengketakan olehPenggugat tidak tergambar adanya tumpang tindin hak ataupun titiksengketa dengan lahan/Tanah/Objek perkara yang Tergugat kuasasi/miliki;Bahwa penerbitan sertifikat Bukti Hak Tergugat dimaksud tersebut telahsesuai dengan prosedur dan Tata Cara yang diatur dalam PP 10/1961tentang pendaftaran tanah serta berpedoman pada Peraturan PemerintahNomor
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 07-07-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 22 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 10 Desember 2015 — PT. RIAN SAMUDERA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA PT. GRAHA HANDIL ESTATE
102 — 33
  • Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugatkhususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali ternadap halhal yang diakui oleh Tergugat.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat berkaitan dengan obyeksengketa, sebab terlalu prematur untuk menyimpulkan telah terjaditumpang tindin hak atas tanah sebagaimana didalilkan Penggugat,tanpa adanya hasil pengukuran ulang pengembalian batas tanah,sebagaimana dimaksud dalam PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skw
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
1.Dien Novita, SP Binti Hamsyari
2.Anita Savitri Binti Alm Ronny Kurniawan
3.Unisya Izhari Rinsta Binti Alm. Ronny Kurniawan
4.Muhammad Raysyahronny Bin Alm. Ronny Kurniawan
5.Erni Eviani Binti Alm. Hamsyari
Tergugat:
5.PT. GCL Indo Tenaga
6.PT. SEPCO III PLTU KALBAR 1
7.PT. Abadi Bersama Link (ABL)
Turut Tergugat:
Barbara Bonardy Bong, SH.
111 — 25
  • Bukti ini justru membuktikan adanya sengketa antara ParaPenggugat dengan pihak tersebut karena adanya tumpang tindin kepemilikantanah yang terkena jalur pembangunan Jjaringan listrik yang dibangun ParaTergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2737 K/PDT/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — I. H. A. MAKSUM DAI, dkk. II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ PANGLIMA TNI, CQ KASAL, CQ PANGARMATIN SURABAYA, CQ DANLANTAMAL VI MAKASSAR, CQ DANPOSAL MAMUJU VS A. AMIR DAI, dkk.
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena kedua pertimbangan di atas saling bertentangan atausaling tumpah tindin antara satu dengan yang lainnya maka pertimbangandemikian merupakan pertimbangan yang salah atau melanggar hukumkarenanya harus diabaikan atau dikesampingkan,Bahwa tindakan Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I,Il melepaskan haknyauntuk memperoleh ganti rugi dari Tergugat Ill/Terbanding Ill merupakanperbuatan melawan hukum maka seyogyanya pula pihak yang melakukanpembebasan, dalam hal ini Tergugat Ill/Terbanding Ill
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
PATRIA HANOCH PIETERS
Tergugat:
1.RUDOLF MEZAK RENO REHATTA
2.HENDRIK H. REHATTA
3.BOYKE G. REHATTA
4.ROSALINE A.B REHATTA
5.RIDWAN R. REHATTA
6.MARLEN T.M. REHATTA
7.JONG L.M. REHATTA
8.JOHANTON P.R. REHATTA
9.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
270 — 359
  • Leonhardt Rehatta sudah membangun rumah di tanah pemberiandari Pemerintah Negeri Soya;Bahwa tanah CV Totobuang tidak ada pembanguan apaapa ;Bahwa pada saat rapat saniri negeri untuk pemberian tanah kepadaLeonard Rehatta saksi mengikutinya dan saksi sebagai masyarakat saatitu saksi belum diangkat sebagai Saniri Negeri Soya;Bahwa ada Permohonan dari Patria Hanoch Piters untuk kornisi terhadaptanah CV Totobuang ;Bahwa komisi tersebut pada bulan Agustus tahun 2019 dan komisitersebut tidak terdapat tumpang tindin
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 184/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ANTON RADIUMANTO SANTOSO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
125 — 58
  • SUMAIYA, luas 49.900 M2 terbit tanggal12 Juni 1985 tumpang tindin dengan tanah Sertifikat Hak Pakai No. 23 /Kelurahan Keputih, tanggal terbit 13 Oktober 2005, Surat Ukur tanggal 2Nopember 2004, no. 1239/Keputih/2004, luas 22.050 m2 atas namaPemerintah Kota Surabaya ; Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman10 dari 63halaman7.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 06-08-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 49/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Hj. HERMI HENDRIANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
Intervensi:
Hj. Maksida
189 — 116
  • di atas tanah milikPenggugat sehingga terjadi tumpang tindin sedangkan Penggugatmemiliki dasar berupa Sertipikat Hak MilikNo. 2831/Kel. WatangSoreangtanggali3Mar 2015, Surat Ukur No. 00852/ WatangSoreang/2014tanggal03112014, seluas 4.405M?
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 26-11-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 24/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
1.PURWANTO
2.SYARIF
3.MAJID
4.RAHMAN LAJEMMA
5.AMIRULLAH
6.Drs. MUSTAKIM, M.Si
7.LASSE MAKKARAWA
8.ISWAN HI. ABD. RAHMAN
9.SUDIRMAN
10.ZAENAL ABIDIN
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
208 — 132
  • yang menjadi kesimpulan akhir dari tugas satgas B, ditemukannyadokumen dokumen sebagaimana hasil dari pengukuran dilapangan oleh satgas Ayang terindikasi tumpangtindih, hanya sebatas itu; Bahwa saksi menyatakan Hasil dari penelitian satgas B, selanjutnya di, Dilaporkankepimpinan untuk selanjutnya dilaporkan ke Provinsi; Bahwa saksi menyatakan satgas B tidak mempunyai kewenangan untukmenyelesaikan terhadap sertipikat yang tumpang tindih, hanya menyampaikan bahwabidang tanah yang terindikasi tumpang tindin
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-03-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Spt
Tanggal 14 Nopember 2018 — SUYATNO; Melawan Ir. H.M. SAYUTI HERMAWAN, S.H., M.H.;
90 — 21
  • Imran jelasjelas seluruhnyatumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk tanah KARIMABDUL WAHAB yang juga bersertipikat penerbitannya bersamasamadengan cara prona yaitu sertipikat Nomor 229 tahun 1982. Sehinggaterhadap Surat Ukur SHM. No. 179 tidak dapat dijadikan dasar klaimuntuk tanah yang berada pada posisi sebelah utara jalan tersebut.Bahwa Sebenarnya klaim tanah yang diakui Tergugat berdasarkanSHM.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus
Register : 24-05-2021 — Putus : 11-06-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Idm
Tanggal 11 Juni 2021 — Pemohon:
1.DIMYANA Bin Alm SANGWAR
2.SUMINTO Bin Alm SABRANI
3.TARMANI Bin Alm TASWAD
4.FARHAN OZI SYAHPUTRA Bin DIMYANA
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor Indramayu
2.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq Kepala Kepolisian Resor Indramayu
46 — 7
  • Karena tidak mungkin para pemohon diperiksa sebagai saksidalam perkara praperadilan ini, dengan asumsi bahwa bagaimanamungkin seorang pemohon dimintai keterangan saksi untuk membuktikanpermohonannya; atau apabila sebagai tersangka, tentu saja hal ini akantumpang tindin dengan perkara yang nantinya akan disidangkan dalamperkara pokoknya karena perkara praperadilan seyogyanya hanyamemeriksa tentang kelengkapan formalnya suatu penyidikan;Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN IdmBahwa dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2833 K/Pdt/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — Tuan Drs. HAJI MARZUKI bin MUHAMMAD, Para Ahli Waris Pengganti dari SITI AISYAH binti H. MUHAMMAD (almarhumah), vs. PT SIMPRUK ARTERI REALTY, dkk
80 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , yang ternyata bertumpang tindin dengan tanah "objek sengketa", makaHalaman 13 dari 41 hal. Put. Nomor 2833 K/Pdt/2017untuk itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar supayaberkenan untuk memutuskan bahwa semua Sertipikat (1. Tanah HM, Nomor93/Grogol Udik, luas 28.600 m?, 2. Sertipikat Tanah HM, Nomor 1040/GrogolSelatan, luas 14.325 m? dan 3. Sertipikat Tanah (sisa) HM, Nomor 93/GrogolSelatan, luas 14.275 m? serta 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI RIAU - KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD RIAU-K SPSI) VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
233 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur, (2)keterkaitan peraturan perundangundangan baru dengan Peraturan Perundangundangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dariPeraturan Perundangundangan yang ada, termasuk Peraturan Perundangundangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta PeraturanPerundangundangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangandengan Peraturan yang baru, sehingga terjadinya tumpang tindin
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 17-06-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 20/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 22 Februari 2017 — PT IFA INVESTAMA diwakili oleh Tjhayadi Salim MELAWAN: 1. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG 2. PT SUMBER BINA SUKSES diwakili oleh Herry Defjan 3. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
141 — 145
  • karenayang tumpang tindih hanya sebagian saja, tidak secara keseluruhan;Bahwa HGB 35 dan HGB 72 sertipikatnya diterbitkan oleh kantorHal. 92 dari 135 Halaman Putusan No. 20/G/2016/PTUNSRG.pertanahan, maka yang berwenang melakukan pengembalian batasadalah kantor pertanahan karena gambar situasi dan prosespengukurannya dilakukan oleh kantor pertanahan;Bahwa jika instansi atasan yang melakukan pengembalian batas makadilakukan dikoreksi luasannya saja, tidak perlu sampai dibatalkan,karena yang tumpang tindin
    Ifa Investama/Penggugat), dimana menurut Penggugat,penerbitan Sertipikat HGB obyek sengketa oleh Tergugat telah merugikankepentingannya karena bidang tanah Sertipikat HGB obyek sengketa untuksebagian tumpang tindin (overlap) dengan bidang tanah Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 35/Desa Bojonegara tanggal 27 Maret 2001;Menimbang, bahwa Penggugat in casu adalah subjek hukum badan hukumperdata, dan Tergugat in casu adalah pejabat tata usaha negara dalam lingkunganeksekutif di bidang pertanahan, oleh
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
ADANG, dkk
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
206 — 147
  • objek landreform yang diredistribusikan kepada para petanipenggarap berada di tempat lain, dimana kekeliruan penunjukan lokasitanah objek landreform di lapangan dipertegas lagi karena fisik tanahyang ditunjuk adalah tanah darat tinggi sedangkan objek landreformadalah tanah sawah, di samping itu penyebab kesalahan administrasiseperti halnya kesalahan objek hak dapat terjadi karena pada masa itubelum adanya Peta Pendaftaran Tanah dengan teknologi digitalsehingga memungkinkan saja terjadinya tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2015
Tanggal 16 April 2015 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dk VS HIDAYAT LATIF
80 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangterletak di Provinsi DKI Jakarta Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan KebayoranLama Kelurahan Grogol Selatan RT.001/RW.008 tercatat atas nama Drs.Tjejep Sudhira Latif yang tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan seluas 2.802 m?
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 16-03-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 12/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penggugat:
MARKONI, S.H., M.H.
Tergugat:
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
111 — 51
  • Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugatpada tanggal 26 Januari 2018 dari Tergugat , takala Penggugatmengajukan Permohonan penerbitanSertipikat Tanah yang dimohonkanHalaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.PBR.oleh Penggugat yang tidak bisa diproses dikarenakan berdasarkanhasil pengukuran, pemetaan dan plotting pada data/peta yang adapada Tergugat terindikasi tumpang tindin dan masuk sebagian sebatastanah Penggugat seluas 2.250.m2 denganSertipikat Hak Milik Nomor305
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 29-07-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pkb
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 33
  • Saksi Ahli Zulkifli Rassy;Bahwa dasar hukum awal kepemilikan tanah bagi perorangan dimanaberdasarkan UUD 194 dan UndangUndang Pokok Agraria setiap tanahdikuasai oleh negara, kemudian masyarakat dapa mengajukanpermohonan penguasaan atas tanah kepada negara salah satunyakarena pembukaan hutan kemudian dimohonkan untuk diterbitkan SPHatau Surat Pengakuan Hak milik;Bahwa apabila terdapat tumpang tindin SPH dalam satu objek, makauntuk mengetahui keabsahan SPH tersebut dapat diklarifikasi di tempatSPH
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 29-03-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat:
PT BUKIT ASAM Tbk Diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih
Intervensi:
WALIKOTA PRABUMULIH
206 — 92
  • (Empat ratusdelapan puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Prabumulih.Terdapat perbedaan luas terhadap bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugatdengan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa, sehingga untukmenentukan tumpang tindin kepemilikan antara milik Penggugat denganSertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa haruslah diteliti lebih lanjut.Haruslah pula diteliti apoakah antara tanah milik Penggugat dengan SertipikatHak Pakai objek sengketa a quo tumpang tindih sebagian