Kuasa Tergugat II mengajukan kesimpulan secaratertulis masingmasing tertanggal 5 Maret 2014, sedangkan TurutTergugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya kedua belah pihaktelah Samasama mohon putusan j Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala peristiwa yang terjadi selama dipersidangan yang secara lengkapdan terperinci termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan,sepanjang adarelevansinya dianggap telah masuk dan turutdipertimbangkan dalam Putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGN

Jo Nomor : 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April2007;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas sudah sepatut danselayaknyalah judex yuris membatalkan pertimbangan hukum judex facti(Pengadilan Tinggi) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn Majelis Hakim dalam putusanperkara No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR., tanggal 11 Oktober 2007 antaralain menyebutkan : bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadapobyek perkara ini yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus, tanggal 31Agustus dan

Kepala Dusun.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa yang telah menerimadana ADD sebesar Rp. 5.900.000, (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April2008 dari saksi I Ketut Putra selaku PJOK Desa Purwakerti namun tidak merapatkan ataumemberitahukan kepada warga Banjar Bias Lantang Kaler dan menggunakan dana ADDtersebut untuk kepentingan pribadinya merupakan tindakan yang dapat dikatakan sebagaitindakan yang menguntungkan diri sendiri.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangn

berperkara, Memori Banding yang diajukan Pembanding semulaTergugatll Konpensi / Penggugat rekonpensi dan Kontra Memori Banding yangdiajukan Terbanding semula Penggugat Konpensi / TergugatRekonpensiMajelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwaternyatatelah semua dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontangdalam putusannya baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara danPengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui pertimbangan PengadilanNegeri Bontang tersebut oleh karena itu pertimbangn

ada verzet, banding maupun kasasi,Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa untuk dikabulkantuntutan pada point ini, selain syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 191RB.g, diperlukan juga kepentingan yang sangat mendesak untukdilaksanakan putusan perkara tersebut;Menimbang, bahwa karena buktibukti yang diajukan dalam perkara initidak memenuhi ketentuanketentuan sebagaimana disyaratkan diatas, makatuntutan pada point 10 tidak beralsan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

. seperti dikutipYahya dalam bukunya "Hukum Acara Perdata'", memuat kaidahhukum putusan disebut onvo/ldoende gemotiveerd kalau hakim tidakmempertimbangan secara saksama fakta yang ditemukan dalampersidangan;Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972:"Putusan Judex Facti harus dtbatalkan Jika Judex Facti tidakmemberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalildalil tidak bertentangan dengan pertimbanganpertimbangannya;Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tersebut diatas, maka sangatjelas pertimbangn

upaya hukum banding maupun kasasi, bahwaHal 114 dari 85 hal Putusan Ne.250/PdtG/2011/PN.JKT.PSTtindakan provisi merupakan tindakan mendesak yang tidak berkaitan dengan gugatan pokok ; =Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugatsebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan dalamgugatan provisi Penggugat sudah menyangkut materi pokok perkara yangmemerlukan pembuktian lebih lanjut, karenanya akan dipertimbangk4rv bersamasama pokok perkara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

pemilik dari objek sengketa, selain itu Tergugat dalam Rekovensi/Penggugatdalam Kovensi tinggal di tanah objek sengketa karena mengikuti orang tua Tergugatdalam Rekovensi/Penggugat dalam Kovensi yaitu Supardi bin Sulaiman sejak tahun1988 hingga sekarang ;Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958tanggal 26 Desember 1958 ditentukan bahwa pembeli yang telah bertindak denganitikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah ;Menimbang, bahwa dari pertimbangn

pertimbangan Majelis Hakim yang telah menilai secara akumulasibukti surat Penggugat yakni mulai dari bukti surat P1 sampai dengan P5tidaklah adil bagi Pembanding dan tentu saja tidak objektif, karena darifaktanya bukti surat sura bukti Pembanding / Penggugat tersebut bukanhanya surat pernyataan saja, tetapi surat yang dikeluarkan oleh berbagaipihak dan lembaga yang mempunyai kompetensi secara undang undang yang tentunya berdasarkan kebenaran sebagaimana mestinya.Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangn

terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP , yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut :e Barang siapa ;e Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;e Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanPerbuatan ;Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dan kedua dari Pasal 338 KUHPtersebut adalah sama dengan unsur dalam Pasal 340 KUHP sebagai dasar dakwaan Primer,maka agar tidak mengulang ulang mengenai pertimbangn

terbanding sendiri dangugatan para terbanding sebagai anak tersendiri ,sehingga dapatdikatakan satu bidang tanah sengketa mempunyai dua versi yangberbeda antara ibu dan anak.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan yangmengatakan bahwa keterangan saksi Jurina E Nope dengan YohanesHalaman 31 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG24.25.Stefen Pah bersesuai dengan dalil para penggugat bahwa MathiasSukka mendapatkan tanah sengketa dari Nube Mella pada tahun1943,maka menurut para pembanding pertimbangn

$#0430%qalArtinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang ( pembagianpusaka untuk ) anakanakmu, yaitu) bahagian seorang anak lakilaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn pertimbangantersebut, maka dapat ditetapkan ahli waris alm. H. Saleng danalmarhumah Hj. Mommi dan bagiannya masing masing adalah sebagaiberikut1. L ammade bin H. Saleng memperoleh 2/12 bagian2. Muh. Arsyad bin H. Saleng memperoleh 2/12 bagian ;3. Hj. St. Aisyah binti H.

Nuraini Sanusi maupun saudaraZyah sebagai pihak dalam gugatan Penggugat sekarangTerbanding, maka gugatan Penggugat sekarang Terbandingterbukti merupakan gugatan yang kurang pihak dan olehkarenanya gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterimaDalam Pokok Perkara :Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama,telah melakukan kekeliruan yang nyata tidak menjalankanperadian yang baik yang harus dituruti menurut UndangUndang, telah salah menerapkan hukum pembuktian dancederung berat sebelah terkait dengan pertimbangn

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biayaperkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, MajelisHakim hanya mempertimbangkan buktibukti yang relevan baikberupa bukti tertulis maupun keterangan para pihak di persidangansedangkan buktibukti yang tidak dipertimbangkan secara tegasdianggap tidak ada relevansinya dengan pertimbangn

Otonomi Khusus Provinsi PapuaTahun Anggaran 2004 tertanggal 12 Maret 2004 pada BAB Ill Poin Bangka 5 tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ;n Menimbang, bahwa Terdakwa senyatanya telah mengetahui danmenyadari bahwa pencairan langsung dana Otonomi Khusus tidak dapatdilakukan secara Tunai melainkan harus dilakukan Trasfer antar rekeningdari Rekening Provinsi Papua ke Rekening Kabupaten Teluk Wondamanamun tetap Terdakwa mencairkan dana Otonomi Khusus tersebutsecara tunai ;w Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangn

Satu milyar sembilanratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu duaratus rupiah) ;wonn Menimbang, bahwa demi rasa keadilan maka Majelis Hakimberpendapat bahwa dana otonomi khusus yang telah dipergunakanoleh Terdakwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangansebesar Rp. 1.895.000.000, (Satu milyar delapan ratus sembilan puluhlima juta rupiah) Senyatanya telah dipergunakan oleh terdakwa untukkepentingan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama ; Menimbang, bahwa jelas dalam pertimbangn

berpendapat lain, makaPemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi memohon untuk putusanyang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Bahwa Termohon melalui kuasanya telah menyampaikankesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Termohontetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya, serta mohon putusandari Majelis Hakim;Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telahdicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkatputusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;PERTIMBANGN

AYUNG menerangkan sebagai berikut :Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut : Terdapat luka bakar didaerah wajah, leher sampai dengan daerahdada Terdapat luka bakar didaerah tangan kanan Terdapat luka bakar didaerah tangan kiriKesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh TRAUMALUKA BAKAR46Sehingga korban tersebut mendapat pemeriksaan dan perawatan di RSPelabuhan Cirebon tanggal 23 Mei 2013 (pasien masih dalam perawatandi RS Pelabuhan Cirebon)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

Hendra Cholil Azis;Bahwa terkait dengan pertimbangn tersebut pada angka 4 di atas,Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding sudah keliru denganmenerima Eksepsi Absolut karena tidak didasari pertimbangan yangjelas dan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana ditentukandalam Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman ~..........

Tahun 1994).8Kepemilikan Tanah Aquo.Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan No.95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel, maka tanah dengan Peta No. 82 dan 84 adalahmilik Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta;Bahwa dengan adanya pertimbangn hkum Judex Factie tersebut, maka tidakada alasan bagi pihak Para Penggugat untuk mengklaim sebagai pemilkiktanah dengan Peta No. 82 tersebut.9101112Bahwa adalah merupakan hak seseorang untuk menggugat pihaklain di Pengadilan bilamana seseorang tersebut

dengan TI38Dari Tergugat IT:Bukti Surat TH1 sampai dengan THII ....Dari Turut Tergugat :Bukti Surat TT1 sampai dengan TT5Menimbang bahwa oleh karena masalah pokok perkara adalah gugatan Penggugat supayatanah miliknya seluas + 0.808 Ha, yang kini dijadikan aset Pemda/Walikota JakartaSelatan, untuk pembangunan kepentingan umum melalui pembebasan tanah terhadapDedy Rachmat, maka menurut pendapat Pengadilan, Achmad Syamsudin dan DedyRachmat tidak harus diikut sertakan di dalam gugatan Penggugat dengan pertimbangn

haruslah dinyatakan ditolak ;Halaman 41Putusan No.438/Pdt.G/2016/PN.Mdn.Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin 5 yaitu menyatakanputusan dalam perkara kasasi, majelis mempertimbangkan sebagai beikut ;Menimbang, bahwa karena ada syarat syrarat yang ditentukan untuk itudan oleh karena Penggugat tidak memenuhi syaratsyarat maka menurut MajelisHakim, petitum penggugat pada poin ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkanoleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa dari perrtimbangan pertimbangn