Menimbang, bahwa terhadap Kedudukan hukum (legal standing) dankepentingan Penggugat tersebut, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan padapokoknya bahwa dengan adanya keputusan tata usaha negara a quo yang menjadiobjek sengketa perkara ini mengakibatkan kepentingan Penggugat atas tanahtersebut sangat dirugikan dengan segala akibat hukumnya dalam hal ini kerugianyang dialami Penggugat terjadinya tumpang tindin kepemilikan atas bidang tanahmilik Penggugat dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau

Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugatpada tanggal 26 Januari 2018 dari Tergugat , takala Penggugatmengajukan Permohonan penerbitanSertipikat Tanah yang dimohonkanHalaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.PBR.oleh Penggugat yang tidak bisa diproses dikarenakan berdasarkanhasil pengukuran, pemetaan dan plotting pada data/peta yang adapada Tergugat terindikasi tumpang tindin dan masuk sebagian sebatastanah Penggugat seluas 2.250.m2 denganSertipikat Hak Milik Nomor305

Saksi Ahli Zulkifli Rassy;Bahwa dasar hukum awal kepemilikan tanah bagi perorangan dimanaberdasarkan UUD 194 dan UndangUndang Pokok Agraria setiap tanahdikuasai oleh negara, kemudian masyarakat dapa mengajukanpermohonan penguasaan atas tanah kepada negara salah satunyakarena pembukaan hutan kemudian dimohonkan untuk diterbitkan SPHatau Surat Pengakuan Hak milik;Bahwa apabila terdapat tumpang tindin SPH dalam satu objek, makauntuk mengetahui keabsahan SPH tersebut dapat diklarifikasi di tempatSPH

(Empat ratusdelapan puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Prabumulih.Terdapat perbedaan luas terhadap bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugatdengan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa, sehingga untukmenentukan tumpang tindin kepemilikan antara milik Penggugat denganSertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa haruslah diteliti lebih lanjut.Haruslah pula diteliti apoakah antara tanah milik Penggugat dengan SertipikatHak Pakai objek sengketa a quo tumpang tindih sebagian

di atas tanah milikPenggugat sehingga terjadi tumpang tindin sedangkan Penggugatmemiliki dasar berupa Sertipikat Hak MilikNo. 2831/Kel. WatangSoreangtanggali3Mar 2015, Surat Ukur No. 00852/ WatangSoreang/2014tanggal03112014, seluas 4.405M?

Bahwa Penggugat meminta kepada BPN OKI untuk dilakukanpenelitian fisik dan yuridis dilapangan atas tanah milik Penggugatyang terindikasi tumpang tindin dengan tanah Tergugat danTergugat Il, atas permintaan Penggugat maka pada tanggal 30Nopember 2010 dilaksanakan penelitian fisik dan yuridis dilapanganoleh tiga orang petugas dari BPN OKI yaitu, Bp. M. Syahrir, A.Ptnh,SH,MM., Drs.Najamudin, SH., dan Sarwono, Tempat tujuan yaituDesa Pedu, Kec. Jejawi Kab.

dilakukan maupun dalam persidangan 19Februari 2019 dibawah sumpah menjelaskan bahwa memangpada tahun 2017 saksi bertugas sebagai juru ukur ataspermohonan pengembalian batas atas permohonan Penggugatyang difasilitasi oleh Polres Barito Kuala dengan dihadiriPenggugat, Anggota Polres Barito Kuala dan masyarakat sekitar,dan hasil dari pengukuran pengembalian batas juga telahdisampaikan kepada pihak Penggugat yang menyatakan bahwaHalaman 56 Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.BJM.sebagian tanah Penggugat tumpang tindin

Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/ proyeklain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya;g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atauberdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untukbersawah;h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia;(4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.

Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyeklain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya;g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atauberdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untukbersawah,;h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia;4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.

Selain alasanalasan yang telah disebutkan di atas,TanahTanah Sengketa adalah milik PemohonKasasi atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor116/Pasar Baru, karena 11 (sebelas) Sertifikat HakGuna Bangunan atas TanahTanah Sengketatersebut diterbitkan di atas tanah hak Milik Nomor116/Pasar Baru secara tumpang tindin dan halHal. 62 dari 102 hal. Put.

Nomor3159 K/Pdt/2014Intervensi 1 s/d 19/Termohon Kasasi II s/d XXyang tidak berdasarkan prosedur yang benarkarena tidak berdasarkan data fisik dan datayuridis seperti yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan, mengakibatkan 32 (tigapuluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut tumpang tindin dengan Sertifikat HakMilik Nomor116/Pasar Baru atas namaPemohon Kasasi (Penggugat) yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan (sekarang TermohonKasasi /Tergugat) dengan prosedur yangbenar sesuai dengan ketentuan

Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pontianak belum dapat dipastikan siapa pengurus badan hukum /yayasan yang sah secara hukum sebagai pengelola Rumah Sakit IslamPontianak untuk mewakili kepentingan Tergugat II dalam perkara a quo, hal inibersifat fundamental demi menjamin kelangsungan proses perkara a qou sampaimemperoleh putusan pengadilan atas perkara a qou yang berkekuatan hukumtetap terutama dalam hal eksekusi (pelaksanaan) diktum putusan disampinguntuk menghindari adanya tumpang tindin

sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidangtanah yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa secara baikdan benar menurut hukum;Demikian pula permohonan Objek sengketa aquo tidak diumumkan dan/atau ditempatkan dikantor Kepala Desasebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan PemerintahNo.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga prosespenerbitan objek sengketa a quo adalah cacat hukum administratif yangmenyebabkan kesalahan objek dan tumpang tindin

./2021/PT SMGkerugian bagi PENGGUGAT, yang mana untuk menghindari adanyatumpang tindin dalam memutuskan suatu perkara maka secara yuridisformil Gugatan a guo hanya dapat diajukan jika PENGGUGAT dapatmembuktikan laporan pidana dimaksud dan putusan pidananya sudahberkekuatan hukum tetap (in kracht), mendasarkan hal dimaksud sudahpantas dan seyogyanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quomenyatakan gugatan PENGUGGAT masih premature atauPENGUGGAT belum saatnya mengajukan gugatan, oleh karenanyasudah

Dan saat ini Penggugat telahmengajukan gugatannya, maka sepatutnya Penggugat terlebih dahululahyang harus menerangkan dan membuktikan akan luasan sisa lahannya,yang menurtnya telah terjadi sengketa dan tumpang tindin dengan lahanyang dikuasai para Tergugat;15.

meminumnya namun baru sampai di lidah dan belum sempatditeguk saksi Syahri langsung memuntahkan lalu saksi Syahri menanyakankembali kepada terdakwa air apa ini lalu terdakwa jawab dengan emosionaludah minum aja kemudian saksi Syahri lari melihat hal tersebut kemudianterdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung bacok saksi Syahrimenggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa dan mengenai bagiankepala belakang saksi Syahri lalu saksi Syahri roboh kemudian terdakwakejar setelah dapat lalu terdakwa tindin

Indo Kebuntidak tumpang tindin dengan Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganMineral dan Batu Bara( PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara (IUP), Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang hari;Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Perdata No101/PDT/2020/PT JMBBahwa untuk kewajiban membangun kebun plasma 20 (dua puluh) persendari total yang dimohon PT. Indo Kebun telah bekerjasama dengan KUDSinar Tani, Sesuai dengan perjanjian kerjasama Kemitraan antara PT.

Wirakarya Sakti tertanggal Juli 1999, TimTerpadu/Peninjauan Lapangan yang terdiri instansi terkaitmelakukan survey lapangan dan diketahui bahwa arealpencadangan HTl PEMBANDING tumpang tindin denganpencadangan kebun untuk PT. Rickim Mas Jaya seluas 5.000 Ha,PT. Rickimmas Rizkiputra seluas 1.320 Ha dan PT. Ricky KurniawanKertapersada seluas 3.000 Ha yang masingmasing izin lokasinyatelah berakhir.

Rickim MasJaya) seluas 5.000 Ha yang tumpang tindin dengan arealpencadangan HT! PEMBANDING, adalah areal yang berada padaHPH PT. Kamiaka Surya, yang disebut secara jelas dalam SuratHal 108 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBMenteri Kehutanan No. 1198/MenhutlV/1997 tanggal 7 Oktober1997.

Ricky Kurniwan Kertapersada dan PT.Rickimas Rizky Putra) yang sebagiannya tumpang tindin dengan arealpencadangan tambahan HTI Tergugat tersebut. Dimana luas lahan RickyGroup yang ditawarkan untuk diganti rugi adalah sesuai luasan lahan yangtercantum dalam masingmasing jjin lokasi atau jjin prinsip yang dimilikiPenggugat, PT. Ricky Kurniwan Kertapersada dan PT.

Ricky Kurniawan Kertapersada Nomor17/Ricky/03/2001 tertanggal 17 Maret 2001, maka penyelesaian kewajibankompensasi atas lahan tumpang tindin yang diserahkan tersebut telahdilakukan sebelum batas waktu penyelesaian yang ditentukan dalam butir dHal 265 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMB15.16.Surat dimaksud yakni tanggal 27 Maret 2001.

Ricky Mas Jaya dan PT.Ricky Mas Rizki Putra yangsebagian tumpang tindin dengan pencadangan HTI PT.Wirakarya Sakti Eks HPH PT. Kamiaka Surya Blok E (Petalokasi 1);PT. Ricky Kurniawan Kerta Persada seluruhnya masuk dalampencadangan HTI PT.

., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin gugatan yangdapat

Action/2012/PN.Jkt.Pst., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin

atas namaToekirin, sejak diterbitkan adalah cacat hukum karena menempatkanSertipikat Hak Milik No. 51/Ratujaya tersebut di atas tanah milik Penggugat,sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat terjadinya overlapping(tumpang tindin) surat kepemilikan tanah, kerugian yang dimaksud adalahkerugian yang diderita Penggugat yaitu kerugian "hak property" ;Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang sah yang dimilikiPenggugat seperti yang diuraikan dalam angka 2 dan 3 gugatan ini padaTahun 2015 Penggugat

Bahwa, tanpa diketahui oleh Penggugat, pada tanggal 23 Juni 1972 TurutTergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 565 sisa,Kelurahan Ketabang atas nama Tergugat Il, dimana tanah Sertipikat HakGuna Bangunan tersebut tumpang tindin dengan tanah dan bangunanSDN Ketabang ;8.

Energi Bara Utama tidak memiliki kKepentingan untukdapat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;Bahwa dalam gugatannya, Penggugat merasa kepentingannya dirugikandengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29 Juni 2010Nomor : 540/2018/IUPOP/MBPBAT/VI/2010 tentang Persetujuan Ijin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.Globalindo Inti Energi yang dijadikanobyek sengketa dalam perkara a quo, yang menurut Penggugat Keputusan obyeksengketa tersebut telah tumpang tindin dengan