Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonanPemohon dalam sidang fertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKK.15.35.07/PW.01/43/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatanganioleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Laode Abu Ganiru Pemilik Sebelah selatan, Jalan Padat Karya (sekarang JalanBuolevard) Pemilik sebelah barat yang bernama MuhaliBahwa berdasarkan surat Lurah Baruga No. 100/43/2015 tanggal 18Agustus 2015 perihal Lokasi Kapling Tanah SHM No. 01942 tahun 2001 anlr.

T.I43;44.Fotocopy Surat Keterangan Lurah baruga No. 100/43/2015 PerihallokasiKapling tanah tanggali8 Agustus 2015, yang selanjutnya diberi tandaveveeeeeseeee D44545.Fotocopy Gambar SHM 01827 tahun 2009, yang selanjutnya diberi tanda46.Fotocopy Surat Keterangan Lurah baruga No. 100/43/2015 Perihal lokasiKapling tanah tanggali8 Agustus 2015, yang selanjutnya diberi tandaseteeeeeeeeeee Tal46;47.Fotocopy Putusan Perkara No.30/G/2014/PTUN.KDI, yang selanjutnyaPIBSH TENGE cteeocnccmees aoe oo OO ee48.Fotocopy

Hasanuddin Rahman dari Bank BRI Unit KC Tamalanrea dengan Nomor Rekening 0403-01-004671-50-2 periode transaksi tanggal 01 Oktober 2014 s.d 28 Pebruari 2015;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah akta jual beli nomor: 43/2015, tanggal 21 mei 2015 atas nama Hasanuddin Rahman;
2. 1 (satu) lembar SPPT PBB (surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan) atas nama Syarifuddin B Ara;
3. Sebidang tanah perumahan persil nomor kohir blok

M² (seribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang bertempat dilingkungan babara kelurahan sangiaseri kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai berdasarkan akta jual beli nomor : 43/2015, tanggal 21 mei 2015 atas nama H. Hasanuddin Rahman;

tanggal 19 September 2011;
e. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/221/2011 tanggal 19 September 2011;
f. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/222/2011 tanggal 19 September 2011;
g. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/41/2015 tanggal 26 Maret 2015;
h. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/42/2015 tanggal 26 Maret 2015;
i. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/43

/2015 tanggal 26 Maret 2015;
j. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/44/2015 tanggal 26 Maret 2015;
Antara Penggugat IV sekarang Terbanding IV dengan Tergugat sekarang Pembanding telah menandatangani:
a. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/109/2012 tanggal 01 Juni 2012;
b. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/097/2013 tanggal 01 Mei 2013;
c. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor

Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/42/2015 tanggal26 Maret 2015 (Ketentuan Denda Keterlambatan diatur padaPasal 8 ayat 5 sebesar 1% berdasarkan Ketentuan AddendumNo. 01.8/X/ADDM/04/2015 tanggal 15 Mei 2015);Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/43/2015 tanggal26 Maret 2015 (Ketentuan Denda Keterlambatan diatur padaPasal 8 ayat 5 sebesar 1% berdasarkan Ketentuan AddendumNo. 01.8/X/ADDM/05/2015 tanggal 15 Mei 2015);Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/44/2015 tanggal26

/2015 26 Maret 2015 19Desember 2015 15 Maret 2019 435.433.08201.8/X/SJAN/44/2015 26 Maret 2015 19 Desember 2015 15 Maret 2019 291.856.377JUMLAH DENDA 14.034.102.834 Perhitungan Denda Keterlambatan sesuai dengan tabel diatas,kemudian diperinci per masingmasing perjanjian sebagai berikut:1.

Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/43/2015 tanggal 26Maret 2015:No Tahun Pembayaran Jumlah/Sisa Keterlambat DendaTanggal Jumlah Tagihan an Hari Bulan Nominal1 2015 1.130.101.790 12fhari 0,03% 0,39% 4.374.588: 1.130.101.790 Ofbulan 1,00% 0,00% Sub Jumlah Tahun 2015 4.374.5882 2016 1.130.101.790 12Jbulan 1,00% 12,00% 135.612.215Sub Jumlah Tahun 2016 135.612.2152017 1.130.101.790 12bulan 1,00% 12,00% 135.612.215Sub Jumlah Tahun 2017 135.612.2152018 1.130.101.790 7bulan 1,00% 7,00% 79.107.125

/2015 tanggal 26Maret 2015;Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/44/2015 tanggal 26Maret 2015;N0Re9Re9e Antara Penggugat IV dengan Tergugat telah menandatangani:a.Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/109/2012 tanggal 01Juni 2012;Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/097/2013 tanggal 01Mei 2013;Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/098/2013 tanggal 01Mei 2013;Halaman 112 dari 128.

Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor :26 Maret 2015;Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor :26 Maret 2015;01.7/X/SJAN/127/2011 tanggal01.7/X/SJAN/128/2011 tanggal01.7/X/SJAN/218/2011 tanggal01.7/X/SJAN/219/2011 tanggal01.7/X/SJAN/221/2011 tanggal01.7/X/SJAN/222/2011 tanggal01.8/X/SJAN/41/2015 tanggal01.8/X/SJAN/42/2015 tanggal01.8/X/SJAN/43/2015 tanggalHalaman 123 dari 128.

/2015).Bahwa Pasal 4 Permen ESDM No. 43/2015 mengatur:(1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasiterhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral danBatubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2dan Pasal 3.(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasiterhadap penerbitan IUP.(3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan dibidangPertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.Bahwa salah satu kriteria evaluasi terhadap penerbitan IUP dalam Permen ESDM No.43/2015 adalah menyangkut kriteria kewilayahan.

/2015 telah ditelaah dari berbagai aspek dankarenanya telah sesuai prosedur yang ditentukan.C.

Tergugat dalam menggunakan kewenangannya guna menerbitkan ObyekGugatan secara materi telah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku terkait pelaksanaan evaluasi izin usaha pertambangan Penggugat,dan khususnya evaluasi secara kewilayahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5ayat (2) huruf b Permen ESDM No. 43/2015.b.

Dengan fakta hukum adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambanganPenggugat dengan beberapa wilayah izin usaha pertambangan perusahaanswasta lain termasuk wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensiyang sama komoditas, Tergugat secara materi dan substansi telah tepat dalammenerbitkan Obyek Gugatan, karena penciutan wilayah izin usahapertambangan Penggugat dilakukan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal12 ayat (1) huruf a Permen ESDM No. 43/2015.Cc.

Bahwa Sekolah SMP Negeri 1 Mahakam Ulu pada tahun 2014 dan 2015telah mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor: 420/K.38/2014 Tanggal 20 Januari 2014 dan Lampiran SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 420/K.43/2015 TanggalHalaman 3dari45 Putusan Nomor 10/PID.TPK/2020/PT SMR20 Januari 2015.

Bahwa Sekolah SMP Negeri 1 Mahakam Ulu pada tahun 2014 dan 2015telah mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 420/K.38/2014 Tanggal 20 Januari 2014 dan Lampiran SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 420/K.43/2015 Tanggal20 Januari 2015. Senilai total Rp261.457.500, untuk tahun 2014 danRp401.000.000, untuk tahun 2015 Dengan rincian sebagai berikut:Pada tahun anggaran 20141.

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 43/2015,tanggal 26 Maret 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon tentangPelimpahan Perkara Pidana atas nama terdakwa SUGIANTO Bin (Alm.)SURADI ;2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 43/Pen.Pid./B /2015/PN.Cbn. tanggal 26 Maret 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmenyidangkan dan mengadili perkara an. terdakwa SUGIANTO Bin (Alm.)SURADI ;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 43/ Pen.Pid.

BambangSugiarto, SE sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota TegalPeriode Tahun 20122016;Bahwa pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat sebagaimana dalil Penggugat angka (19) tertulis pada diktumMemperhatikan tertulis Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah AirMinum Kota Tegal tanggal 22 Mei 2015 Nomor 005/43/2015 PerihalLaporan dan Usulan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal;Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadiobyek gugatan yaitu: Surat

Hursan MadidiNomor 474.3/KesraMol.U/1V/43/2015 = yang = dikeluarkan dan19Saksi:1ditandatangani oleh Lurah Molosipat U pada tanggal 29 April 2015, dantelah dinazegel (bukti P.27);28 Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari almarhumah Iluwua PiduNomor 474.3/KesraMol.U/IV/42/2015 yang = dikeluarkan danditandatangani oleh Lurah Molosipat U pada tanggal 29 April 2015, dantelah dinazegel (bukti P.28);Ishak Latif, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal diKelurahan Molosipat U, Kecamatan

., M.Kn selaku PPAT Kota Cimahi.40Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dariKantor Pertanahan Kota Cimahi No. 43/2015 tanggal 27 Februari 2015,menerangkan bahwa sebidang tanah terletak di Blok Rancabali,Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi (dahuluKab.

Cimahi No. 423/2012/tanggal 28 Maret 2015.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 12/2012 tanggal 01Februari 2012.T.lk9aT.IF9bT.IF9cT.I9dT.l9eT.I10T.li1aT.lk11bT.l11T.I12T.l13T.lk14T.IF15T.I16T.l17T.I1853Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari KantorPertanahan Kota Cimahi No. 46/2015 tanggal 27 Februari 2015.Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari KantorPertanahan Kota Cimahi No. 42/2015 tanggal 27 Februari 2015Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan KotaCimahi No. 43

/2015 tanggal 27 Februari 2015.Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari KantorPertanahan Kota Cimahi No. 44/2015 tanggal 27 Februari 2015.Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari KantorPertanahan Kota Cimahi No. 45/2015 tanggal 27 Februari 2015.Surat Keterangan Hutang Debitur No.058/Mutiara/ARD//2015tanggal 21 Januari 2015 atas nama PT.

Foto copy surat keterangan ahli waris Nomor: 474.3/43/2015, yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kota Pinang Kec.

membaca danmeneliti baik formil maupun materil surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwasurat tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil dimana akta iniberisikan pernyataan bahwa seseorang yang bernama Selamat Riadi telahmeninggal dunia 26 April 2015 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenanguntuk itu sehingga karenanya sehingga karenanya alat bukti ini memiliki nilaisebagai pendukung pembuktian;Menimbang, bahwa tentang Bukti P7 berupa Foto copy suratketerangan ahli waris Nomor: 474.3/43

/2015, yang dikeluarkan oleh KepalaKelurahan Kota Pinang Kec.

KODIM 2605.SV1 FKTSK/20304461 MulSEVEN 1507/050 0907 663.23 >BK65 (7),MM 34 2015 3475.177314464MPM2605.SV1 FKTSK/20 BELUMSEVEN 1507/071 1407 197.05 PROSES66 (7),MM 81 2015 8) 25.241YUDI314464MPM2605.SV1 IFKTSK/20 BELUMSEVEN 1507/076 1407 PROSES67 (7),MM 43 2015 81.002) 81.002/VUDI2605.Y01YOGYA FKTSK/203060854TOSERBA 1503/036 09033.853.668 GARUT 42 2015 34160.1852605.Y01YOGYA FKTSK/203060854TOSERBA 1504/061 1404 1.939.469 GARUT 94 2015 56365.8212605.Y05 FKTSK/20RETURYOMA 1502/0386 09025.368.1 3.702.7

Asikin Surya Dhana; (fotokopi hasil scan);Akta Jual Beli Nomor 43/2015 tanggal 26 Juni 2015; (fotokopihasil scan);Fotokopi kartu keluarga an. Arief Budiman; (fotokopi hasil scan);Kwitansi pembayaran BPHTB an. Arief Budiman; (fotokopi hasilscan);SSPD BPHTB an. Arief Budman; (fotokopi hasil scan);Bukti pembayaran BPHTB an.

Jember menyimpan daftar pemeriksaan nikah saksi LitaDevika Aristiawati dan Rio Permana Pungki tetapi daftartersebut tidak bisa dikeluarkan, sebagai pengganti Saksimengeluarkan Surat keterangan pencatatan nikah dengannomor : Kk.1532.3/Pw.01/43/2015 tanggal 09 April 2015.Menimbang94. Bahwa pelaksanaan nikah saksi Lita Devika Aristiawati danSdr. Rio Permana Pungki S, berdasarkan buku catatan nikahyang terdaftar di kantor KUA Kec. Sumbersari Kab. Jemberpelaksanakan pernikahan di Kantor KUA di Jl.

Sertifikat Hak Milik Nomor 86/Tahun 1970, diberi tanda buktiP.20;Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Tahun 1970, diberi tanda buktiP.21;Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 88/Tahun 1970, diberi tanda buktiP.22 ;Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Tahun 1977, diberi tanda buktiP23 ;Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Tahun 1977, diberi tanda buktiP.24 :Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Tahun 1979, diberi tanda buktiP.25 ;Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyididkan (SP3) No.Pol.A.302/43

//2015/Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2015, diberi tanda buktiP.26;Fotocopy surat Permohonan untuk mengcopy surat bukti yang diajukanoleh Kuasa Hukum Penggugat Wempy Dahong kepada BapakDireskrimum Polda Sulselbar, tertanggal 19 Nopember 2015, diberi tandabukti P.27 ;Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Herry,tertanggal 02 Oktober 2007, diberi tanda bukti P.28a ;Fotocopy Surat Permohonan Penggabungan Hak yang diajukan olehHerry, tertanggal 02 Oktober 2007, diberi tanda bukti

CnC diajukan Penggugat padatanggal 22 Oktober 2015 ; Bahwa SK Pencadangan Wilayah merupakan syarat utama untuk CnC ; Bahwa tidak ada rapat resmi terkait sebelum dilakukan pencabutan izin, hanyakoordinasi saja antar dinas terkait ;Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara PersidanganSaksi : WISNU HASTA PRAJA, menerangkan bahwa: Bahwa Penggugat pernah mengajukan untuk CnC pada tanggal 17 Juni 2015 Bahwa lembar evaluasi merupakan dasar untuk pencabutan izin berdasarkan PermenNo. 43

/2015 ;Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara PersidanganMenimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal12 Juli 2018, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatuyang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjukhalaman 29 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKSdan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Persidanganyang

evaluasi IUP Sesuaikewenangan Saudara.e Menetapkan Pencabutan/Pembatalan seluruh IUP C danC yang telah habis masa berlaku izinnya pada tanggal 31Desember 2016 apabila tidak dilakukan perpanjangan.e Menetapkan Pencabutan/Pembatalan seluruh IUP Non C dan C yang telah habis masa berlaku izinnya pada tanggalHalaman 47 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2018/PTUN.PBR.b.31 Desember 2016 apabila tidak dilakukan perpanjanganatau. dilakukan perpanjangan namun tidak memenuhiPeraturan Menteri ESDM Nomor 43

/2015.e Menetapkan Pencabutan/Pembatalan seluruh IUP Non C dan C yang masih berlaku izinnya pada tanggal 31Desember 2016 namun tidak direkomendasikan sebagai IUPC dan C sampai batas waktu tanggal 2 Januari 2017.e Menyampaikan surat penetapan pencabutan/pembatalanIUP Non C dan C beserta lampiran daftar UPnya kepadaMenteri ESDM c.g Dirjen Minerba.e Menyampaikan daftar IUP Penanaman Modal Asing( PMA) dan/atau dalam proses perubahan dari PenanamanModal Dalam Negeri (PMDN) menjadi PMA kepada MenteriESDM

tetapitidak memenuhipersyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.e Bahwa Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral danBatubara Nomor 102/30/DJB/2017 tanggal 13 Januari 2017 HalFinalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara (Minerba) yangsalah satu isi surat tersebut disebutkan bahwa menetapkanpencabutan/pembatalan seluruh IUP NonC&C yang telah habismasa berlaku ijinnya pada tanggal 31 Desember 2016 apabilatidak dilakukan perpanjangan atau dilakukan perpanjangannamun tidak memenuhi Permen Nomor 43

/2015.e Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa IUPNomor: 06/DPEPU/V/2011 tersebut telah berakhir (habis masaberlaku) sesuai dengan Pasal 117 huruf (c) UndangUndangNomor 4 Tahun 2009.e Bahwa telah diadakan Sinkronisasi Data Izin UsahaPertambangan di Provinsi Riau antara Kementerian Energi danHalaman 53 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2018/PTUN.PBR.Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sertadisaksikan oleh Pihak Komisi Pemberantasan

Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 43/2015 tanggal 12Pebruari 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda (T.IV7);8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 568/2015, yang selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (T.IV8):9.

/SJAN/218/2011 tanggal 19 September 2011;-Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/219/2011 tanggal 19 September 2011;-Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/221/2011 tanggal 19 September 2011;-Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/222/2011 tanggal 19 September 2011;-Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/41/2015 tanggal 26 Maret 2015;-Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/42/2015 tanggal 26 Maret 2015;-Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/43

/2015 tanggal 26 Maret 2015;-Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/44/2015 tanggal 26 Maret 2015;-Antara Penggugat IV dengan Tergugat telah menandatangani:-Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/109/2012 tanggal 01 Juni 2012;-Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/097/2013 tanggal 01 Mei 2013;-Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/098/2013 tanggal 01 Mei 2013;-Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/97/2015 tanggal 05 Oktober 2015;-Perjanjian Jual Beli

IUP PT OTI EYA ABADI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SESUAIDENGAN KETENTUAN PERMEN ESDM 43/2015 DAN KEPMEN ESDM1603/2003E.1.IUP PT Oti Eya Abadi Diterbitkan Di Atas Perizinan PT Vale Indonesia (d/hPT INCO);27.Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalildalil yang diajukan olehPemohon dalam permohonannya pada huruf C;28.Bahwa pada tanggal 27 Juli 1968, Pemerintah Republik Indonesiamenandatangani Kontrak Karya dengan PT Vale Indonesia (d/n PT INCO)(Vide Bukti) dengan wilayah antara lain mencakup Blok Bahodopi

IUP PT Oti Eya Abadi yang Tumpang Tindih Tidak MemenuhiPeraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;46.Bahwa sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDMNomor 43 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Permen ESDM 43/2015)menyatakan bahwa Menteri atau gubernur sesuai debgan kewenangannyamelakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang PertambanganMineral dan Batubara beserta kelengkapannya dengan kriteria yangkumulatif terdiri dari administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, danfinansial