menerapkan hukum serta tidak cukup dalam memberikanpertimbangan hukum dalam putusannya (onvoldoende gemoti veerd) dapat dilihatsebagai berikut :Halaman 5 alinea II yang berbunyi, "bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmembaca dan mencermati seluruh isi memori banding dan tambahan memori bandingyang diajukan oleh para Pembanding semula para Pembantah tidak terdapat halhalyang dapat melemahkan maupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamasedangkan dalil Pembanding mengenai adanya pemalsuan

tanda tangan Banteng binAchir harus dibuktikan dengan adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatanhukum;Karena Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menyebutkan pasal, peraturan tertentudalam pertimbangan hukumnya:1.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan putusan yangamarnya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidakmencantumkan dan menyebutkan pasalpasal tertentu, peraturan perundangan yangditerapkan dalam putusan, sebagaimana ditetapkan dalam

terungkap baikdalam pemeriksaan pada tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan padatingkat banding tersebut;Merupakan pertimbangan hukum yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd)dan mengandung ketidaktertiban dalam beracara;Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum pembuktian terhadap alatbukti surat:1.Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas pertimbanganhukum Judex Facti pada halaman 5 alinea II frasa kedua yang berbunyi, "sedangkan dalil Pembanding mengenai adanya pemalsuan

tanda tangan Bantengbin Achir harus dibuktikan dengan adanya putusan pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum;"Karena hanya merupakan kesimpulan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yangdibangun di atas konstruksi Logika Hukum yang keliru, karena apabila MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jakarta lebih saksama dalam membaca dan menilaialatalat bukti yang telah diajukan oleh semula para Pembantah/ParaPembanding, sekarang para Pemohon Kasasi; Sesungguhnya telah mencukupibatas minimal pembuktian karena terdiri

Apalagi memberikan pembuktian;Sehingga alatalat bukti yang diajukan semula para Terbantah/para Terbanding,sekarang para Termohon Kasasi in casu tidak mencukupi batas minimalpembuktian;Adapun frasa "pemalsuan tanda tangan" Banteng bin Achir dalam pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta in casu lebih cenderungmelokalisir perkara perdata a quo, seolaholah lebih merupakan "perkara pidanayang belum mempunyai kekuatan hukum;" Padahal pengujian yang seharusnyadilakukan Majelis Hakim Pengadilan

Bahwa saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan Camat Dolo Barat SaksiAKSAN. SP.yang dilakukan terdakwa KARTIKA.S.Sos pada hari senintanggal 12 Juni 2017 pada saat saat melaksanakan apel pagi dikantor CamatDolo Barat Kab. Sigi. Bahwa saksi tidak pernah menandatangani atau Verifikasi rekomendasipenarikan dana Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab.

Sigi; Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari minggu tanggal 18 juni 2017, disaat Sekdes ZULFANdatang dibengkel samping rumah saksi melakukan pembicaraan dengankeponakan saksi yang bernama ACO dan mengatakan kepala Desa Bobopalsukan tanda tangan Camat Dolo Barat. namun saya tidak percaya danlangsung menanyakan kepada Kepala desa dan Kades mengatakan sayadengar kades palsukan tanda tangan Camat dan Kades hanya tersenyumdan mengatakan tenang saja kita

Saksi SALIM;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemalsuan tanda tangan Camat DoloBarat dan saksi mengetahui hal tersebut nanti pada saat mendapatkan suratpanggilan dari pihak kepolisian.Bahwa saksi merupakan kepala Dusun Desa Bobo Kec.

tanda tangan Camat Dolo Barat AKSAN.

Sigi merasa kaget ketika menerima surat aduan dari Camat Dolo Baratterkait pemalsuan tanda tangan dalam surat rekomendasi yang dilakukanoleh Kepala Desa Bobo terdakwa KARTIKA, S.Sos.

No.43/PID/2015/PT.DKIdilakukan oleh karena adanya pemalsuan tanda tangan saksi John Hamendadidalam Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang;e Bahwa setelah adanya tanda tangan yang dipalsukan didalam RisalahPemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor : 15/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg. maka hak saksi John Hamenda untuk mengajukanBanding tidak dapat dilakukan dan setelah 14 (empat belas) hari maka PutusanPengadilan Negeri Ujung Pandang dalam perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G

adanya tanda tangan saksi John Hamenda yang diduga palsuserta penulisan kalimat Bapak John Hamenda sendiri didalam RisalahPemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang maka seakanakansaksi John Hamenda telah mengetahui dan menerima Risalah PemberitahuanPutusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tersebut sehingga seharusnya sesuaidengan Undangundang dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari saksi JohnHamenda dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi tidak dapatdilakukan oleh karena adanya pemalsuan

tanda tangan saksi John Hamendadidalam Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang;Bahwa setelah adanya tanda tangan yang dipalsukan didalam RisalahPemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor : 15/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg. maka hak saksi John Hamenda untuk mengajukanBanding tidak dapat dilakukan dan setelah 14 (empat belas) hari maka PutusanPengadilan Negeri Ujung Pandang dalam perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa karena

tanda tangan saudara BUSRAyang ada di dalam kontrak pinjaman saudara BUSRA, dan terdakwamenggunakan data tersebut untuk mengajukan uang pinjaman sejumlahRp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) kepada FIF dan setelah cair dariperusahaan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnyaterdakwa ambil untuk kepentingan pribadi.Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi tetapi terjadi padabulan Nopember 2017, sekira pukul 09 : 00 Wib, saat itu terdakwamembawa KTP, Kartu Keluarga asli dari

tanda tangan saudari DEWIPURNAMA SARI pada kontrak tersebut yang mana terdakwamengajukan pinjaman sejumlah Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratusribu rupiah) dan setelah cair dari perusahaan sejumlah Rp. 8.500.000(delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikan sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ANWAR dansisa Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) terdakwa ambil untukkepentingan pribadi.Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi tetapi terjadi padabulan

tanda tangan saudara BUSRAyang ada di dalam kontrak pinjaman saudara BUSRA, dan terdakwamenggunakan data tersebut untuk mengajukan uang pinjaman sejumlahRp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) kepada FIF dan setelah cair dariHalaman 12 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tknperusahaan sejumlah Rp. 10.000.000 (Ssepuluh juta rupiah) selanjutnyaterdakwa ambil untuk kepentingan pribadi.Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi tetapi terjadi padabulan Nopember 2017, sekira pukul 09 : 00 Wib,

tanda tangan saudari DEWIPURNAMA SARI pada kontrak tersebut yang mana terdakwamengajukan pinjaman sejumlah Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratusribu rupiah) dan setelah cair dari perusahaan sejumlah Rp. 8.500.000(delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikan sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ANWAR dansisa Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) terdakwa ambil untukkepentingan pribadi.Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN TknBahwa pada hari dan

tanda tangan saudara BUSRAyang ada di dalam kontrak pinjaman saudara BUSRA, dan terdakwamenggunakan data tersebut untuk mengajukan uang pinjaman sejumlahRp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada FIF dan setelah cair dariperusahaan sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnyaterdakwa ambil untuk kepentingan pribadi.Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi tetapi terjadi padabulan Nopember 2017, sekira pukul 09 : 00 Wib, saat itu terdakwamembawa KTP, Kartu Keluarga asli dari

Kaltim/Res.Bpp /Sek.Utr, tanggal 16 Juli 2013, dengan dugaan tindak pidanaPenggelapan dan Pemalsuan tanda tangan sebagaimana termuat dalam pasal372 dan 263 KUHP.5.

ANANTO PRABOWO untuk diperiksaterkait perkara dugaan Penggelapan...dst.Bahwa Termohon sesuai dengan pernyataan tersebut telan melakukanPenghentian Penyidikan terhadap Perkara pemalsuan tanda tangan yangdilaporkan oleh Pemohon dimana Pemohon merasa sangat dirugikan atastindakan Termohon tersebut.ALASANALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN A QUO16.Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Termohon dugaan tindak pidanaPemalsuan ( Pasal 263 KUHP ) dan Penggelapan ( Pasal 272 KUHP )sebagaimana tertuang dalam Laporan

BppBerdasarkan faktafakta dan pembahasan tersebut diatas maka dapatdisimpulkan bahwa :Sejak hari senin tanggal 24 bulan Oktober tahun 2011 hingga hari senintanggal 23 September tahun 2013 telah terjadi serangkaian tindak pidanaPenggelapan dan Pemalsuan tanda tangan yang dilakukan secara kolektifatau bersama oleh sdr. KURNAIN IRAWAN BIN H. HENDRIE, ANDI SAKSIP. PURBA BIN TIGOR M.

ANANTO PRABOWO BIN SUGITO23.Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan faktafakta yang ada berupaalat bukti maka dapat dipastikan sejak hari senin tanggal 24 Oktober tahun2011 hingga tanggal 16 juli 2013 atau sampai kasus ini dilaporkan kepadaKepolisian Negara Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Polsek BalikpapanUtara telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan serta penggelapanpajak sehingga merugikan Negara tindakan tersebut dilakukan secara kolektifatau bersama oleh sdr.1.

Wika Realty di Balikpapan serta dengan suratBerita Acara Pengeluaran telah menunjukkan bukti nyata akan menghilangkanhutang.24.Bahwa Termohon melalui SP2HP tersebut menyatakan menghentikanPenyidikan terhadap Perkara Pemalsuan Tanda Tangan, dengan alasanbahwa tanda tangan yang diduga dipalsukan tersebut identik dengan tandatangan asli Saksi Korban/Pelapor/Pemohon I.Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan untuk menghentikan perkara,tanda tangan tersebut identik karena merupakan hasil scan dari

Bahwaketidakabsahan SKMHT menurut Para Pelawanadalah adanya pemalsuan tanda tangan PemberiKuasa pada SKMHT tersebut.

Eksepsi Tentang Gugatan PerlawananPremature.Bahwa dalil surat gugatan perlawanan ParaPelawan menyatakan bahwa Terlawan Il danTerlawan Ill telah melakukan perobuatan melawanhukum karena memalsukan tandatangan dalamSKMHT sehingga perbuatan hukum yanglahirberdasarkan SKMHT tersebut adalah tidak sah.Bahwa sampai saat ini tidak ada putusanpengadilan yang menyatakan adanya perbuatanpidana mengenai pemalsuan tanda tangan yangmenyebabkan SKMHT No. : 1631/2010 tertanggal20 Agustus 2010 tersebut adalah tidak

BahwaSuatu akta yang diterbitkan oleh seorang pejabatpublik (notaris dan PPAT) berdasarkan suatuperaturan perundangundangan adalah berlaku sahSepanjang tidak ada suatu putusan pengadilan yangmenyatakan akta tersebut batal atau tidak sah.Oleh karena Para Pelawan dalam pokok gugatanperlawanan yang diajukan mempermasalahkanadanya pemalsuan tanda tangan maka seharusnyaperkara tersebut diuji terlebihn dahulu kebenarannyadalam proses peradilan pidana.

MARYATI/ PENGGUGAT ;Bahwa dengan adanya pemalsuan tanda tangan PENGGUGAT dalam proses jualbeli tersebut, maka perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah jelasjelas dan nyatanyata sebagai perbuatan yang melawan atau melanggar hukum,yang menyebabkan perbuatan hukum yang ada serta segala akibat hukumnyamenjadi tidak sah ;Bahwa dengan adanya proses peralihan kepemilikan atas obyek HakTanggungan a quo, maka apabila ada perbuatan peletakkan Hak Tanggungantersebut patut untuk dinyatakan tidak sah dan batal

demi hukum pula ;Bahwa dengan adanya pemalsuan tanda tangan PENGGUGAT dalam proses jualbeli tersebut, maka nyatanyata Akta Jual Beli a quo menjadi cacat hukum olehkarenanya tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa proses dan peralihan hak tanah atas nama TERGUGAT II yang nyatanyata merupakan perbuatan melawan hukum, maka peralihan kepemilikan ketigaSertipikat tersebut menjadi batal demi hukum, dan dikembalikan ke keadaansemula, sebelum beratas nama TERGUGAT II ;20 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan

Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugatdalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak terbukti ;Bahwa tuduhan dari Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensiterhadap Tergugat III dalam Konvensi / Penggugat IJ dalam Rekonvensimenuduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tidakterbukti ;Bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telahmelaporkan Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi kePolda DIY dengan dugaan melakukan pemalsuan tanda

tangan.

tangan Penggugat selaku isteri Tergugat , akantetapi tanda tangan Penggugat yang nyatanyata dipalsukan ;18.Maka jelaslah AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor :49/2005 tanggal 23 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dengan melekatkan Surat Persetujuan Palsu adalah tidak sah dantidak dapat dipergunakan untuk melakukan Pelelangan terhadap "HartaBersama" kami, oleh karena itu bersama ini pula Penggugat memohonkepada Majelis Hakim untuk membatalkan Akta tersebut ;19.Bahwa berkenaan dengan Pemalsuan

Tanda Tangan Penggugatsebagaimana tertera di dalam Surat Persetujuan tanggal 23 Maret2005, Penggugat telah melaporkan perbuatan tersebut di POLDAMETRO JAYA sesuai Laporan Polisi No.

Dalam gugatan Penggugatmenyatakan bahwa tanda tangan Penggugat dalam SuratPersetujuan tanggal 23 Maret 2005 adalah palsu dan membuatLaporan Polisi No. 2881/K/VII/2006/SPK Unit III tentang perbuatantindak pidana pemalsuan tanda tangan dan memberi keteranganpalsu di dalam akta otentik ;Dalil Penggugat tersebut di atas yang menyatakan SuratPersetujuan isteri (Penggugat) tanggal 23 Maret 2005 adalah palsusangat tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti yang sahkarena sampai saat ini tidak ada suatu

tingkat kasasi ini, tanpa harusmenunggu untuk menyatakan apakah Surat pernyataan persetujuan isteritanggal 23 Maret 2005 tersebut palsu/atau tidak yang ditentukan/ditetapkan olehsuatu Putusan Pengadilan Negeri (sebagaimana Putusan tersebut).Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :1617bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepatdan benar ;bahwa setiap sangkaan/tuduhan adanya pemalsuan

tanda tangan harusdibuktikan melalui proses Peradilan Pidana ;bahwa gugatan Penggugat harus diajukan setelah adanya putusanPengadilan Pidana terkait dengan tanda tangan Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NY.

yangdipesan oleh Tergugat II karena Tergugat tidak pernah menyuruh ataumemberikan kuasa kepada Tergugat Il untuk melakukan pemesananbarang berupa HP kepada Penggugat ; Bahwasaksi juga menerangkan bahwa tanda tangan Mall Directordalam PO yang diberikan Tergugat melalui Tergugat II adalah palsusesuai keterangan langsung Tergugat Il kepada saksi; Bahwa tidak pernah ada pembanding tanda tangan Mall Directorbernama Pahala Situmeang ; Bahwa Tergugat pernah menyuruh saksi untuk membuat laporan polisimengenai pemalsuan

tanda tangan tersebut tetapi ditolak oleh polisidengan alasan wasting time dan saksi menerangkan juga bahwa MallDirector secara pribadi yng bernama Pahala Situmeang tidak pernahmembuat laporan polisi sehubungan tanda tangan yang dipalsukan olehTergugat Il dalam PO; Bahwa benar kontrak payung dalam bukti P 11 darl Penggugat yangditandatangani oleh Penggugat dengan PT.Lippo Malls Indonesiajangka waktunya berakhir tanggal 30 Desember 2016 dan Tergugat tidak termasuk dalam perusahaan yang berafiliasi

melakukan pemesanan barang kepada vendorvendor;Bahwa ada beberapa vendor datang ke kantor Tergugat untukmelakukan penagihan pembayaran dan diantara vendor vendortersebut adalan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak maumembayar disebabkan Tergugat tidak merasa melakukan pemesananbarang barang tersebut ;Bahwa barang yang dipesan oleh Tergugat II berupa HP;Bahwa pernah ada pertemuan antara Tergugat , Tergugat II dan vendorvendor (termasuk P ) pada pertemuan tersebut Tergugat II mengakultelah melakukan pemalsuan

tanda tangan Mall Director PahalaSitumeang dalam PO dan pada pertemuan tersebut Tergugat Ilberitikat baik untuk mengganti kerugian kepada para vendor dan jugakerugian pada Penggugat, Tergugat Il hanya janji saja tanpamemberikan jaminan sehingga saat itu Penggugat menolak;Bahwa Tergugat pernah datang ke kantor polisi untuk membuatlaporan polisi tentang adanya pemalsuan tanda tangan dalam POakan tetapi ditolak , Tergugat tidak membawa PO asli dan Tergugat tidak mengetahui dimana PO asli berada;Bahwa

tanda tangan Mall director yaitu pahala situmeangdalam purchace order dan dalam pertemuan tersebut tergugat II berjanji akanmengganti kerugian pada para vendor dan kerugian yang diderita penggugatakan tetapi hanya janji janji Saja ;dan tergugat juga pernah datang ke kantorpolisi untuk laporan tentang adanya pemalsuan tanda tangan dalam purchceorder tetapi ditolak karena tergugat tidak membawa purchace order asli dantergugat tidak mengetahui dimana purchace order asli berada;hal ini bisadibuktikan

Nomor35/5.12.08/II/2012/ perihal: Permohonan blokir tanggal 5 Februari 2013;Bahwa Penggugat merasa hak Penggugat secara hukum telah dirugikan,maka Penggugat melakukan pengaduan pidana, dengan tindak pidanapenggelapan dan pemalsuan tanda tangan dengan Surat TandaPenerimaan Laporan (STPL) yang dikeluarkan Polres Simalungun tanggal12 Februari 2013.

Nomor35/5.12.08/II/2012/ perihal: Permohonan blokir tanggal 5 Februari 2013;Bahwa Penggugat merasa hak Penggugat secara hukum telah dirugikan,maka Penggugat melakukan pengaduan pidana, dengan tindak pidanapenggelapan dan pemalsuan tanda tangan dengan Surat TandaPenerimaan Laporan (STPL) yang dikeluarkan Polres Simalungun tanggal12 Februari 2013;Bahwa pada tahun 2012 Penggugat keberatan karena ada plang merek dirumah yang disewakan Pengugat yang diperbuat oleh Tergugat ,sehingga Penggugat mengadukan

permohonanPenggugat untuk memblokir bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3, DesaPekan Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, sebagaiobjek terperkara dalam perkara perdata ini;P5, adalah Surat Tanda Penerimaan Laporan, NomorSTPL/46/II/2013/SU/SIMAL, yang dikeluarkan oleh Polres Simalunguntertanggal 12 Februari 2013, Pematang Raya oleh Arjunsyah Hariono;Kesimpulan:Penggugat Bontean Samosir melaporkan Derman Samosir (Tergugat IIdan Marhuasa Pasaribu Tergugat ) tentang penipuan dan penggelapanserta pemalsuan

tanda tangan Penggugat atas peralihan hak SertifikatHak Milik Nomor 3;Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah yangdiajukan oleh Tergugat , saksi tersebut bernama Wahdi, mantanPejabat Kepala Kelurahan Kerasaan, yang bersekongkoljahat dengan Tergugat I Derman Samosir, dimana terjadiperalihan hak tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tandatanganPenggugat dipalsukan;Bahwa saksi Wahdi mengakui sewaktu membuat surat tersebut tidakdihadiri Penggugat Bontean Samosir dan Ahli Waris lainnya

Penerimaan Laporan, NomorSTPL/46/I1/2013/SU/SIMAL, yang dikeluarkan oleh PolresSimalungun tertanggal 12 Februari 2013, Pematang Rayaoleh Arjunsyah Hariono;Kesimpulan:Bahwa Polres Simalungun tetap memproses pengaduan dari PenggugatBontean Samsoir, tentang pemalsuan tanda tangan, penipuanHalaman 19 dari 25 hal. Put.

Bahwa ada tidaknya pemalsuan tanda tangan pada surat yang dimaksud, tidaklah dapathanya didalilkan saja, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu dalampersidangan Perkara Pidana dan dinyatakan dalam Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum pasti.

Dalih adanya pemalsuan tanda tangan Almarhum ALI WIJAYA (KIE NAIHWIE) jelas tidak benar dan merupakan alasan yang dicaricari belaka untukdijadikan alasan gugatan pembatalan Sertipikat, yaitu memaksakan gugatan23Perdata tentang Warisan, untuk digugatkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.10.

Bahwa dalih adanya pemalsuan tanda tangan tidaklah dapat hanya didalilkan semata,melainkan harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan dalam perkara Pidanayang telah berkekuatan hukum pasti yang memutuskan adanya pemalsuantanda tangan. Hingga saat ini tidak ada satupun Putusan Pengadilan dalam perkara Pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, yang memutuskan telah terjadipemalsuan tanda tangan pada Surat Pemyataan dan Kuasa tanggal 22Desember 1993.

Bahwa sungguh aneh dan tidak relevan alasan yang digunakan PARA PENGGUGATuntuk menggugat pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 566/ Kelurahan Kapasan.Bagaimana mungkin pemalsuan tanda tangan baru didalilkan 15 (limabelas) tahun kemudian setelah Sertipikat diterbitkan tanggal 17 Desember1994, apalagi tanpa dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum pasti tentang dalilnya tersebut, yang dipakaisebagai alasan gugatan pembatalan dan pencabutan Sertipikat, seakanakanTERGUGAT pada

tanda tangan pada surat yang dimaksud ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut,Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai sengketa perdata ; Menimbang, bahwa para Penggugat adalah istri dan anakanak dari Ali Wijaya( Vide bukti P1 yaitu keterangan Hak Waris Nomor : 101/SKHW/2004 dan bukti P21 yaituKartu Keluarga Nomor : 2762/35/H/II/1988 atas nama Kepala Keluarga H.

sebagai Tergugat I, dan INGATI ZEGA alias Ama Popi Zega sebagaiTergugat II yaitu:2 22222 n nn nn nnn nnn nen nnn en nnn nen n nee= Bahwa pada saat para penggugat melarang penambahan bangunan pada tanggal 17April 2012 yaitu: Bangunan Rumah Pendeta, Bangunan Rumah SM ( SekolahMinggu ), oleh para Tergugat Fauduaro Zega Als Ama Lisman Zega Tergugat Idan Ingati Zega Als Ama Popi Zega Tergugat Il, mengancam para penggugat untukdilaporkan kepada pihak kepolisian; = Bahwa selanjutnya, dihubungkan dengan pemalsuan

tanda tangan dan namanamaorang yang ada didalam akta hibah tesebut pada huruf B dan C diatas, semakinmelekat kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat Ir FAUDUARO ZEGAAls AMA LISMAN ZEGA, selaku Kepala Desa pada waktu itu, dan semuapengurusan suratmenyurat adalah didalam kepengurusan Kepala Desa FAUDUAROZEGA Als Ama Lisman Zega, dalam ini sebagai Tergugat I; = Kemudian, terhadap Tergugat Il bernama INGATI ZEGA Als Ama Popi Zega,berkapasitas didalam Gereja BNKP Lawira sebagai Bendahara PanitiaPembangunan

1994 tertanggal 22 September 1994 adalah hak dan milik gereja BNKP Lawira dan diatastanah tersebut telah dibangun rumah ibadah BNKP Lawira;Bahwa tidak benar penggugat baru menerima akta hibah tersebut pada tanggal 8 Mei2009 karna akta hibah No.42/HB/TKB/1994 tertanggal 22 September 1994 telah diperbahauidengan surat perjanjian hibah tanah (penyerahan hak milik) tertanggal 21 Desember 1995 dimanapenggugat Duhu aro Zega ikut bertanda tangan sebagai fihak pertama (pemberi hibah);Bahwa tentang dugaan pemalsuan

tanda tangan Saradodo Zega (orang tua parapenggugat), Faogoli Zega dan Haogoli Zega dan juga tentang kejanggalan dimana Saradodo Zegameninggal dunia tanggal 20 Mei 1994 sementara akta hibah tertanggal 22 september 1994,Tergugat I dan Tergugat II tanggapi bahwa atas akta hibah No.42/HB/TKB/1994 tertanggal 2210September 1994 telah diperbaharui denga surat perjanjian hibah tanah (penyerahan hak milik)tertanggal 21 desember 1995 dan dengan adanya surat perjanjian hibah tanah (penyerahan hakmilik) tertanggal

., meminta uangkembali sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat menyelesaikanpermasalahan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada saksi ROKIP BinSUMOHARJO kemudian saksi menyanggupi dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 wib bertempat disebuah rumah makan disekitar Simpang Lima Gumul saksi ROKIP Bin SUMOHARJObersama dengan terdakwa IMAM MUSONEF, SH., menemui saksi SUGENG TRIPRAYITNO

tanda tangan yang dituduhkan kepada saksi ROKIP BinSUMOHARJO kemudian saksi menyanggupi dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 wib bertempat disebuah rumah makan disekitar Simpang Lima Gumul saksi ROKIP Bin SUMOHARJObersama dengan terdakwa IMAM MUSONEF, SH., menemui saksi SUGENG TRIPRAYITNO, SH., MH., dan saksi ANDIK SIREGAR, SH., selanjutnya saksimemberikan uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah

,tidak mengenal saksi AGUNG WIDODO Bin PAIRIN, selanjutnya SUGENG TRIPRAYITNO, SH., MH., melalui terdakwa IMAM MUSONEF, SH., meminta uangkembali sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat menyelesaikanpermasalahan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada saksi ROKIP BinSUMOHARJO kemudian saksi menyanggupi dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 wib bertempat disebuah rumah makan disekitar

,tidak mengenal saksi AGUNG WIDODO Bin PAIRIN, selanjutnya SUGENG TRIPRAYITNO, SH., MH., melalui terdakwa IMAM MUSONEF, SH., meminta uangkembali sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat menyelesaikanpermasalahan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada saksi ROKIP BinSUMOHARJO kemudian saksi menyanggupi dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);26Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 wibbertempat di sebuah rumah

,tidak mengenal saksi AGUNG WIDODO Bin PAIRIN, selanjutnya SUGENG TRIPRAYITNO, SH., MH., melalui terdakwa IMAM MUSONEF, SH., meminta uangkembali sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat menyelesaikanpermasalahan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada saksi ROKIP BinSUMOHARJO kemudian saksi menyanggupi dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 wibbertempat di sebuah rumah

Asmiran sertaparaf Lamcik dan Terdakwa juga memerintahkan Ahmad Agus bin Sunyotountuk melakukan pemalsuan tanda tangan di Berita Acara Hasil TindakLanjut Stressing dengan cara menscenning tanda tangan Ir. H. Aspar Muchtardan Ir.

Kemudian SaksiSUHONO mendatangani dan menemui Saksi DANY ERMAWAN, SH, M.Knterkait dengan kejadian tersebut, kemudian Saksi DANY ERMAWAN, SH,M.Kn menanyakan langsung ke Terdakwa LIA WAHYU ANGGRAINI BINTIRIYANTO dan Terdakwa LIA WAHYU ANGGRAINI BINTI RIYANTOmengakui telah melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel yangtertera didalam sertfikat tersebut, lalu Saksi SUHONO melaporkan kejadiantersebut ke Kantor Polres Madiun untuk ditindak lanjuti;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik

catatan peralihan karenawarisan an Murtini dengan 208.6480/2018 serta belum terjadi peralinankarena jual beli atas nama Suhono;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tulisan stempel dan tanda tanganyang terdapat di SHM Nomor 470 Jual beli berdasarkan Akta PejabatPembuat Akta tanah Dany Ermawan,SH.MKn tanggal 24/08/2018No.83/2018 Di.307/2018 No19600 Di.208/2018 No.10679 pemegang hakSuhono 02/08/1973 bertuliskan Kepala Kantor BPN Kab.Madiun an.DWIBUDI MARTONO,ST.MT ;Bahwa perbuatan dugaan tindak pidana pemalsuan

tanda tangan danstempel kantor BPN Kab.Madiun tersebut telah diakui dilakukan oleh sdrLIA WAHYU ANGGRAINI yang berakibat produk tersebut tidak sah;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak berkeberatan.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 07.00Wib Terdakwa mengetik dan menulis tulisan jual beli berdasarkan AktaPejabat Pembuat Akta

KemudianSaksi Suhono mendatangani dan menemui Saksi Dany Ermawan, SH,M.Kn terkait dengan kejadian tersebut, kemudian Saksi Dany Ermawan,SH, M.Kn menanyakan langsung ke Terdakwa dan Terdakwa mengakuitelah melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel yang terteradidalam sertfikat tersebut ;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2019/PN.Mjy Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik KriminalistikPusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NomorLAB.4483/DTF/2019 tanggal 06 Mei 2019

KUHP.Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwamenyatakan telah mengerti ;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa mengajukankeberatan (Eksepsi) tertanggal 18 Pebruari 2009 yang pada pokoknya mengemukakanbahwa seharusnya berdasarkan pasal 138 ayat 1 dan 2 jo pasal 139 jo pasal 140 ayat 1Penuntut Umum harus menyatakan hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidiktidak lengkap karena masih ada kesimpang siuaran mengenai siapakah yang berhakmewarisi tanah yang menjadi obyek pemalsuan

tanda tangan tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa jugamengemukakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan jaksaPenuntut Umum adalah prematur karena disatu sisi berdasarkan keterangan saksi anakanak almarhum Soergi alias Pak Surahnah , yakni Soerahnah, Soeratun, Soelastri,Soestin, Soedakah, Soekrisno dan Soetis tanah tersebut adalah milik Soergi, sehinggaahli waris yang berhak adalah Soerahnah, Soeratun, Soelastri, Soestin, Soedakah,Soekrisno dan Soetis akan

;Menimbang, bahwa terhadap keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwadan pendapat Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa terhadap keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwayang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 138 ayat 1 dan 2 jo pasal 139 jo pasal 140ayat 1 Penuntut Umum harus menyatakan hasil Penyidikan yang dilakukan olehPenyidik tidak lengkap karena masih ada kesimpang siuaran mengenai siapakah yangberhak mewarisi tanah yang menjadi obyek pemalsuan

tanda tangan tersebut, Majelisberpendapat bahwa mengenai pernyataan Jaksa Penuntut Umum terhadap suatuperkara sudah lengkap adalah merupakan kewenangan mutlak dari Jaksa Penuntutumum, sehingga dengan demikian maka pernyataan Jaksa Penuntut Umum yangmenyatakan perkara aquo sudah lengkap adalah telah sesuai dengan pasal 138 ayat 1dan 2 jo pasal 139 jo pasal 140 ayat 1, oleh karenanya maka keberatan (Eksepsi)Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak.Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan (Eksepsi

adanya tanda tangan saksi John Hamenda yangdiduga palsu serta penulisan kalimat Bapak John Hamenda sendirididalam Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri UjungPandang maka seakanakan saksi John Hamenda telah mengetahuidan menerima Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan NegeriUjung Pandang tersebut sehingga seharusnya sesuai dengan undangundang dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari saksi John Hamendadapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi tidak dapat dilakukanoleh karena adanya pemalsuan

tanda tangan saksi John HamendaHal. 3 dari 12 Perkara No. 44/PID/2015/PT.DKIdidalam Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri UjungPandang;e Bahwa setelah adanya tanda tangan yang dipalsukan didalam RisalahPemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor :15/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg. maka hak saksi John Hamenda untukmengajukan Banding tidak dapat dilakukan dan setelah 14 (empatbelas) hari maka Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalamperkara Perdata Nomor : 148/Pts.Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg

tanda tangan saksi John Hamendadidalam Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri UjungPandang;Bahwa setelah adanya tanda tangan yang dipalsukan didalam RisalahPemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor :15/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg. maka hak saksi John Hamenda untukmengajukan Banding tidak dapat dilakukan dan setelah 14 (empatbelas) hari maka Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalamperkara Perdata Nomor : 148/Pts.Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa karena

SaksiSULSIN BIN KEDABahwa saksi pada saat diperiksa dan diambil keterangannya dalamkeadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa danakan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.Bahwa benar telah terjadi perkara pemalsuan tanda tangan sekitar padahari Selasa tanggal 23 Mei 2017 di DesaTotole Kec. Mata usu Kab.Bombana.Bahwa korban pemalsuan adalah saksi, saksi Sam Basri, saksi Hasim Rdan saksi M.

Saksi RAUKE BIN LORI WBahwa pada saat diperiksa dan diambil keterangannya saksi dalamkeadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa danakan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ;Bahwa telah terjadi perkara Pemalsuan tanda tangan sekitar pada hariselasa tanggal 23 Mei 2017 di Desa Totole Kec.

Mata usu Kab.Bombana ;Halaman 13 dari 33, Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN PswBahwa korban pemalsuan adalah saksi Sulsin, saksi Sam Basri, saksiHasim R. saksi M.Tang dan saksi sendiri selaku kepala desa yangdiberhentikan ;Bahwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan setahu saksi hanyaTerdakwa ;Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan yaitu dengan caramembuat surat tentang Pengusuian pemberhentian Kepala Desa Totoledan Pengangkatan Pelaksana yang ditujukan kepada camat mata usudengan membuat lampiran tanda

TAHIR BBahwa pada saat diperiksa dan diambil keterangannya saksi dalamkeadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa danakan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ;Bahwa telah terjadi perkara Pemalsuan tanda tangan sekitar pada hariselasa tanggal 23 Mei 2017 di Desa Totole Kec.

Mata usu Kab.Bombana ;Bahwa korban pemalsuan adalah saksi Sulsin, saksi Sam Basri, saksiHasim R. saksi M.Tang dan saksi sendiri selaku kepala desa yangdiberhentikan ;Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN PswBahwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan setahu saksi hanyaTerdakwa ;Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dengan cara membuat SuratPengusulan pemberhentian kepala Desa Totole dan PengangkatanPelaksana kemudian di dalam surat tersebut ada Lampiran nama dantanda tangan saksi selaku

tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa terdakwa SUTIRJO TANAYA memalsukan tanda tangan milik saksipada Surat Hibah tertanggal 3 Maret 2010 dan Surat PernyataanSwakelola untuk mengelola Tokoh Makassar;Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN SmlBahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2010 bertempatdi Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten KepulauanTanimbar;Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang pemalsuan tanda tangansaksi oleh terdakwa oleh karena

tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwaSUTIRJO TANAYA;Bahwa terdakwa SUTIRJO TANAYA memalsukan tanda tangan milik saksikorban TAN FRANSISCUS TANUBUN Alias FRANS Alias TOKAO padaSurat Hibah tertanggal 3 Maret 2010 dan Surat Pernyataan Swakelolauntuk mengelola Tokoh Makassar;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2010 bertempatdi Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten KepulauanTanimbar;Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui tentang adanya pemalsuantanda tangan tersebut

tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan milik saksi korban TANFRANSISCUS TANUBUN Alias FRANS Alias TOKAO pada Surat Hibahtertanggal 3 Maret 2010 dan Surat Pernyataan Swakelola untukmengelola Tokoh Makassar; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2010 bertempatdi Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten KepulauanTanimbar; Bahwa pada tahun 2010, terdakwa ada meminta bantuan saksi ALBERTLEWIR Alias TUTI untuk mengurus surat adminsitrasi

Tanda Tangan saksi korban TANFRANSISCUS TANUBUN Alias FRANS Alias TOKAO oleh terdakwaSUTIRJO TANAYA tersebut terjadi pada pada bulan Maret tahun 2010bertempat di di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara KabupatenKepulauan Tanimbar; Bahwa berawal ketika terdakwa meminta bantuan saksi ALBERTLEWIR Alias TUTI untuk mengurus surat adminsitrasi perizinan berupa: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat izin Tempat Usaha(SITU) dan Izin Reklame untuk Perusahaan (Toko Makassar) di DinasPerindagkop Kabupaten

Tanda Tangan saksi korban TANFRANSISCUS TANUBUN Alias FRANS Alias TOKAO oleh terdakwaSUTIRJO TANAYA tersebut terjadi pada pada bulan Maret tahun 2010bertempat di di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara KabupatenKepulauan Tanimbar; Bahwa berawal ketika terdakwa meminta bantuan saksi ALBERTLEWIR Alias TUTI untuk mengurus surat adminsitrasi perizinanberupa : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat izin TempatHalaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN SmlUsaha (SITU) dan Izin Reklame untuk

tanda tangan tersebut setelahdi Kantor Kecamatan Butuh sudah ada surat Surat Desa Langenrejo Nomor900/ 27/VII/2015 Hal Permohonan Pencairan ADD Tahap (Pertama)Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015 kemudian saksi didatangi oleh KepalaDesa Sdr.

AWUL FAUZI dan pada saat itu beliau mengakui bahwa diayang melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut dan Cap BPD DesaLangenrejo yang tertera dalam surat tersebut merupakan cap dibuatsendiri. Pada saat itu juga Sdr. AWUL FAUZI juga hendak memberikanuang untuk Oprasional dan dana intensif BPD Desa Langenrejo kepadasaksi namun saksi tolak karena belum ada kejelasan dalam artian belumada pertemuan dengan anggota BPD Desa Langenrejo lainnya.

AWAWUL FAUZI sebagai Kepala Desa Langenrejo mengakuitelah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi dan menduplikat Cap BPDDesa Langenrejo.bahwa sepengetahuan saksi tanda tangan saksi dipalsukan oleh terdakwayaitu karena mau memasuki masa lebaran dan mendesak dan saksi tidakHalaman 7 dari 377Putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Pwrada diberitahu akan dicairkan dananya, namun biasanya tanda tangansaksi dicari secara dor to dor.bahwa Surat Desa tersebut masih berada di kantor BKK Kecamatan Butuh,untuk Cap yang

Dalam Cap ASLI BPD Desa langenrejo yang saksi pegang pada formattulisan Kabupaten Purworejo tertulis lengkap dengan katakata KABUPATEN PURWOREJO sedangkan hasil Cap BPD yang terteradalam surat pengajuan dana ADD tertulis KAB.PURWOREJO.bahwa Ada perbedaan dalam bentuk tanda tangan tersebut karena tandatangan yang tertera dalam surat pengajuan dana ADD Desa Langenrejobentuknya condong ke kanan (miring) sedangkan tanda tangan saksi selalutegak.e bahwa atas adanya pemalsuan tanda tangan saksi tersebut

tanda tangan pada surat rekeomendasi pencariandana ADD di Desa Langenrejo.bahwa Terdakwa Menjabat sebagai Kepala Desa Langenrejo sejakTanggal 29 bulan April tahun 2013 sekarang berdasarkan SuratPetikan Keputusan Bupati Purworejo nomor : 188.4/270/2013.Bahwa untuk dana yang didapatkan oleh Desa Langenrejo daripemerintah yang rutin setiap tahunnya yaitu Dana Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Bantuan Gubernur.