Ditemukan 135 data
46 — 24
., yang telah mendapat pengesahan dari MenteriHukum dan HAM RI Nomor : AHUAH.01.1020076 tanggal 5 Juni 2012;.Bahwa, terhadap angka 9 dan angka 10 gugatan Penggugat ditanggapisebagi berikut :Bahwa, semua dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan pada angka 9dan angka 10 gugatannya adadalah tidak benar, karena berdasarkan AktaNotaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yangdibuat oleh dan dihadapan Notaris PUTU SARJANA PUTRA, SH.., yangtelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum
Rudiyanto, S.H.
Terdakwa:
Kasman
392 — 586
Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yangberlaku di Indonesia.3.
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Mendagri Gubernur Provinsi Aceh Bupati Kab Aceh Besar Camat Kec selimum Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
77 — 38
Rahman ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar ;Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT BNA3.adadalah hak milik Penggugat ;Menyatakan tindakan Tergugat I, Il dan Ill yang telah mengklaim kepemilikantanah objek sengketa milik Tergugat dan perbuatan Tergugat II dan III yangmengajukan sanggahan kepada Panitia Pengadaan Ganti Rugi Tanah JalanTol Banda Aceh Sigli agar tanah objek sengketa untuk dilakukan ganti rugikepada Tergugat II dan III merupakan perbuatan melawan hukum, sebabtanah
361 — 132
Lamongan dapat majelis kabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk menghukum Tergugat untukmenghapus data tentang okupasi TNI AD dari register okupasi milik TNI AD,maka majelis mempertimbangkan bahwa datadata mengenai okupasi TNI ADadalah merupakan data intern dari TNI AD sehingga penghapusan data tersebutmerupakan kewenangan sendiri dari bagian dari administrasi TNI AD sehinggaterhadap petitum ini majelis tolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum untuk Menghukum Tergugatuntuk membayar uang paksa
27 — 6
Bahwa benar puncak dari permasalahan ini adadalah pada tanggal 20 Juli 2015.Pada hari ke.4 lebaran dirumah orang tua Termohon sekitar 10.00 Wib,ketika ituTermohon sudah membuatkan teh panas yang belum Pemohon minun,saat ituPemohon tidak bebicara dan tibatiba ingin pergi tanpa bilang apaapa,laluTermohon bertanya tapi Pemohon tidak menjawab hanya diam dan tidakHalaman 53 dari 99 hal Putusan nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm.mendengarkan Termohon, dan sekejap Pemohon tibatiba langsung marah danmenampar Termohon
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Harun Al Rasyid
113 — 59
Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dalam penerimaandan seleksi untuk menjadi Prajurit TNI yang dalam hal ini adalah TNI ADadalah tidak dipungut biaya apapun, namun oleh karena Terdakwamenginginkan suatu keuntungan sehingga Terdakwa memanfaatkankesempatannya yang seolaholah untuk dapat menjadi prajurit TNIadalah dengan menggunakan uang, sehingga Terdakwa memperolahkeuntungan uang yang diberikan oleh Saksi1,Saksi5,Saksi7 danSaksi9 , yang selanjutnya keuntungan tersebut Terdakwa gunakanuntuk kepentingan
113 — 35
atas kemauan sendiri.d) Diberhentikan dengan tidak hormat.e Melanqgarlarangan nqhunian rumahNegara.Hal 45 dari 112 Putusan No.50/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST2) Pasal 11 ayat (12) : Ganti rugi atas segala biayadari penghuni akibat penggunaan danpengosongan rumah negara tidak ditanggung olehnegara.Surat Edaran Pangdam Jaya Nomor SE/234/X1I/2000tanggal 24 Nopember 2000 tentang ketentuan danperaturan penggunaan rumah dinas TNI AD mengaturantara lain sebagai berikut :7) Yang berhak menggunakan rumah dinas TNI ADadalah
103 — 12
, sehingga sekarang luas tanah Asrama Cemara TNI ADadalah sisa 8.468 M? sesuai Sket Lokasi yangdikeluarkan BPN Kota Pontianak pada Peta PendaftaranNomor 49.125.203086, jadi apa yang didalilkan olehPenggugat semua tidak benar untuk itu harus ditolak.. Demikian juga bahwa luas tanah kurang lebih 101 M2?
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAHAN R.I CQ MENTERI PERTAHANAN R.I CQ PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, CQ.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT CQ PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KEPALA PERBEKALAN ANGKUTAN DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KOMANDAN DETASEMEN PERBEKALAN ANGKUTAN III CQ KOMANDAN TEMPAT PEMBERIAN PERBEKALAN III PURWAKARTA
Terbanding/Tergugat II : Komandan Komando Distrik Militer Purwakarta Dandim PWK
Terbanding/Tergugat III : Aah Nuryati
Terbanding/Tergugat IV : Cucu Rosiyani
Terbanding/Tergugat V : Iit Karnasih Djuita
Terbanding/Tergugat VI : Yani Muhaerani
Terbanding/Turut Tergugat I : Yeye
Terbanding/Turut Tergugat II : Lurah Kelurahan Nagri Kidul
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Purwakarta
Terbanding/Turut Tergugat IV : CICIERDIS IFANURDIANI, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq
131 — 63
, sehingga apabila dihitung dari tahun1975 sampai dengan diajukan gugatan tahun 2019 yaitu (20191975 = 44tahun), dihitung uang sewa selama setahunnya yaitu Rp. 10.000.000,(sepuluh puluh juta rupiah), maka sewa yang harus dibayar TergugatRekonpensi yaitu = Rp. 10.000.000, x 44 Tahun = Rp. 440.000.000,(empat ratus empat puluh juta rupiah), secara tunai dan langsung kepadanegara.Berdasarkan diuraikan dan bukti yang dimiliki para PenggugatRekonpensi, dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan TNI ADadalah
219 — 100
Dalam surat ini ditegaskan salah satu bisnis TNI ADadalah asset yang terdapat dalam Yayasan Kartika Eka Paksi(Penggugat) ;Hal 143, Putusan no.85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST4 Bahwa pada tanggal 21 September 2007, Pembina YKEP (Penggugat),mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor : SP/12/YKEP/IX/2007 (Bukti TT VU5) yangintinya menyetujui pelepasan saham Penggugat di Turut Tergugat VII dengan seijin dariTim Transformasi Bisnis TNI.
35 — 17
Tentang tuntutan pidana tambahan dipecatdari1)dinas TNI AD.Bahwa Penasihat Hukum memandangtuntutan Oditur Militer yaitumenghukum Terdakwa dengan pidanatambahan dipecat dari dinas TINI ADadalah sangat memberatkan Terdakwakarena terlalu utopis rasanya jikaberharap bahwa setiap' prajurit harusbebas dari DOSA yang dapat merusakdisiplin, bukankah setiap satuanlingkungan TNI melekat fungsipembinaan personil ?.
Pembanding/Penggugat III : Soleman Sattu Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVII : Jafeth Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVIII : AMINAH Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XX : Samsudin Diwakili Oleh : Petra Edhi
Terbanding/Tergugat I : Menteri Pertahanan RI
Terbanding/Tergugat II : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI yang beralamat Markas Besar TNI Mabes TNI
Terbanding/Tergugat III : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat IV : Tentara Nasional Indonesia c.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q Direktur Zeni Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat V : TNI C.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q. Pangdam Jaya
Terbanding/Tergugat VI : PT. Continental Paramitra
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat II
121 — 78
Bahwa obyek sengketa yang berupa tanah dan bangunan Rumah Dinas TNI ADadalah milik sah TNI AD didasarkan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor:00141/Kelurahan Mampang Prapatan a n Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, seluas : 29.101 M2 tertanggal 27September 2016, sebagaimana diatur dalam:1) Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan : "Sertifikat adalahmerupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian
113 — 53
Bahwa Marine Inspector adalah suatu wewenang yang diberikan kepadaseseorang yang berhubungan dengan kelaiklautan dan keselamatan dalampelayaran;Bahwa keahlian Marine terutama adalah untuk menilai perlengkapan danperalatan yang berkaitan dengan keselamatan kapal seperti life jacket, life buoy,sekoci, alat nafigasi, kapasitas muatan, dan lainlain;Bahwa standar yang ditetapkan tentang perlengkapan keselamatan yang ada diatas kapal ikan seperti misalnya untuk life jacket, standar minimal yang harus adadalah
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2513 — 12468
menerangkan, sebelum RIJAL (orang Cirebon) berangkatke Suriah, saksi diperintahkan oleh ROIS untuk belajar caracarapemesanan tiket dan Pisa untuk Suriah, saksi bertemu langsungdengan RIJAL (orang Cirebon) yang saat itu ngekos di simpang empatDago dekat dengan Mc Donald masuk gang, kostkostan tersebut 2(dua) lantai, Kamar kost RIJAL pintu nomor 3 dari pintu gerbang. saksitinggal dikamar kostan tersebut selama 1 (Satu) minggu, belajarnyamenggunakan 2 (dua) buah laptop milik RIJAL, Adapun yang saksipelajari adadalah
330 — 365
Desa adadalah penyelenggaraan urusan pemerintahandan kepentingan masyartakat setempat dalam sistem pemerintahan negarakesatuan RI; Bahwa sesuai peraturan bupati no. 17 tahun 2015 prosedur penerimaanmeliputi penerimaan melalui bendahara desa, penerimaan melalui bank,melalui petugas pemungut sesungguhnya sesuai prosedural penyetoranmelalui kepala desa tidak diatur karena jelas prosedur hanya ada 3mekanisme yang digunakan penerimaan melalui bendahara desa, melaluibank, dan melalui petugas pemungut;