Ditemukan 237 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : agraria agaria aagraria aggraria agrarian agragria agarpara agrariaã anamaria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — ADI DHARMA WIDJAJA (LIE ENG LIONG) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila dimungkinkan, dimana letak kepastian hukum terkait pendaftaran hak atas tanah yangmenganut asas the first to file, sebagaimana UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokokpokok Agararia juncto PPNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Jadi sangat jelas sekali:Pokok sengketa dalam perkara a quo, bukan menyangkutpermasalahan sengketa kepemilikan (keperdataan), akan tetapi,sengketa terbitnya sertifikat atas nama pihak ketiga di atas sertifikatmilik Pemohon Kasasi yang sudah terlebih
Pengadilan PN GARUT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-02-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN GARUT Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Grt
Tanggal 14 Juli 2015 — - ISEK. DKK Lawan - PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ( PERSERO ) KEBUN BUNISARI LENDRA. DKK
108 — 44
  • hal penyebutan nama Tergugat Il dapat dikriteriakan sebagaiGugatan Error in Persona, karena Kantor Pertanahan adalah Instansi Vertikal yangmewakili Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di TingkatKabupaten/ Kota, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi adalahInstansi Vertikal yang mewakili Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional di Tingkat Provinsi, hal tersebut sesuai dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agararia
    dalam hal penyebutan nama Tergugat Il dapat dikriteriakan sebagaiGugatan Error in Persona, karena Kantor Pertanahan adalah Instansi Vertikalyang mewakili Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di TingkatKabupaten/ Kota, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsiadalah Instansi Vertikal yang mewakili Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional di Tingkat Provinsi, hal tersebut sesuaidengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2015 tentangKementerian Agararia
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-02-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Skw
Tanggal 23 Oktober 2018 — SIE KWET KIE Lawan 1.Pemerintah Republik Indonesia, CQ, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Sambas 2.Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Bengkayang 3.Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Walikota Singkawang
115 — 16
  • Bahwahal ini sejalan Peraturan Menteri Agararia/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 yangsecara khusus mengatur mengenai pengurusan surat dasar atas tanah yangdiperoleh atas dasar warisan disyaratkan juga tentang adanya Surat KeteranganWaris;Menimbang, bahwa bedasarkan perimbangan dan ketentuan tersebut di atasmaka Penggugat dalam pembuktian perkara ini seharusnya terlebin dahulumembuktikan dasar haknya sebagai ahli waris atas tanah terperkara;Menimbang, bahwa selama pembuktian perkara ini Penggugat tidakmembuktikan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 463/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 23 September 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny. Lili Fidelia Jeniawati Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat II : NELLY FIDELIA JENIAWATI Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. TRESY FIDELIA JENIAWATI Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat IV : Herman Purnawan Jeniawati Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat V : Tn. TJUN FUNG alias IWAN PURNAMA Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat VI : Ny. Muliati Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Desa Cipanas
Terbanding/Tergugat II : Badan Perwakilan Desa Cipanas
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Kecamatan Pacet
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah R.I. c.q. Mentri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional c.q. Badan Pertanahan Provinsi Jawa baratc.q. Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Agraria dan Tataruang Badan Pertanaha
97 — 65
  • OLEH KANTOR AGRARIA KABUPATEN CIANJURDAHULU, SEKARANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENCIANJUR:Bahwa Majelis hakim Pengadilan negeri cianjur yang memberimertimbangan hukum halaman 26 yang memberi pertimbangan hukumPara penggugat tidak memiliki bukti kKepemilikan tanah dan hanya terbataspada bangunan saja, telah melanggar ketentuan Peraturan pemerintahNomor : 16 tahun 2004 tentang Penata Gunaan Tanah sebagai mana buktiP2:Bahwa para penggugat telah memiliki bukti kepemilikan lainnyadimana Kantor Agararia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Nopember 2017 — ADI DHARMA WIDJAJA (LIE ENG LIONG) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
35 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila dimungkinkan, dimanaletak kepastian hukum terkait pendaftaran hak atas tanah yang menganutasas the first to file, sebagaimana UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Ketentuan Pokokpokok Agararia Jo.
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 26-06-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1541/Pdt.G/2014/PA.TA
Tanggal 6 Nopember 2014 — Penggugat Tergugat
17 — 5
  • Rimbo Tahun 1956; rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO insrsid1 1288860won nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn rtlchfcs1 afOltrchfcsO insrsid5791389par pard Itrparqj fi72011720ri0s1360sImult1widctlpartxOtx360tx720wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin720itapOpararsid13116205 rtlchfcs1 af0ltrchfcsO insrsid5791389 tab b.tabSesuai Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO insrsid13116205Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Perturan Dasar PokokPokok Agararia
    Dengan demikian di hadapan hukum Penggugatbukanlah pemilik tanah Objek Sengketa karena tidak dapat menunjukkan bukti yangdipersyaratkan sesuai ketentuan formal sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1960tentang tentang Perturan Dasar PokokPokok Agararia jo Pasal 1 Butir 20 PP No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah; rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO insrsid1 1288860won nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen rtlchfcs 1 af0 ltrchfcsOinsrsid5791389par pard ltrparqj fi72011720ri0s1360sImult
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-05-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 224/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 3 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Prop Sumatera Utara cq Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Diwakili Oleh : Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Prop Sumatera Utara cq Bupati Kabupaten Tapanuli Utara
Terbanding/Penggugat : Tulus Siregar
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Prop Sumatera Utara cq Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Utara
Turut Terbanding/Tergugat III : Rosinta Sihombing ahli waris alm Natar Sihombing
Turut Terbanding/Tergugat IV : Murni br Situmeang
59 — 22
  • Bahwa Penerbitan Sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku (pasal 19 ayat (1 dan 2) UUPA sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 Jo.Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1994 tentang pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Menteri Negara Agararia/Kepala BPN No. 3 Tahun1i997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah), oleh karena itu beralasan bagi Penggugatuntuk menyatakan Sertipikat aquo demi hukum
Pengadilan PN CIAMIS Perdata
Register : 14-06-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN CIAMIS Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Cms
Tanggal 21 Februari 2017 — Tjitjih Srijati Binti Usid Dkk Lawan Ny. Rukiah Dkk
99 — 15
  • Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Ipin Tasripin;Sebelah Selatan : Orang Ciamis yang tidak tahu namanya;Sebelah Timur : Ampera/Atang Sujani;Sebelah Barat : Tidak Tahu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksuddengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agararia
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Putus : 05-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 23/G/2010/PTUN - BL
Tanggal 5 Mei 2011 — TERGUGAT Y O N G K Y TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG TERGUGAT INTERPENSI Hi.KOSASIH BASTARI
89 — 27
  • oleh Tergugat telah sesuaidengan Prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah NomorHal 73 dari 50 Hal Putusan Nomor : 23/G/2010/PTUN BL24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PeraturanMenteri Agararia / Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan tidak melanggar Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik( AAUPB ) ; errr rrr er ere ee ere reer eeMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannyatersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-04-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 PK/Pdt/2007
Tanggal 3 April 2008 — AHMAD bin USMAN, dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI qq. PEMERINTAH PROPINSI JAMBI qq. DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAMBI, dkk
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri AgrariaNo. 2/1960 dan No.2/1962 dan lihat juga KetentuanPeralihan UUPA Pasal 56.Hak Milik Adat sebelum UUPA No. 5/1960 otomatisdikonversi menjadi hak milik yang baru, kecuali bila yangempunya bukan seorang yang pada tanggal 24 September 1960berkewarganegaraan Indonesia tunggal (vide PenjelasanPeraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun1962).Jadi tanah peninggalan kakek Penggugat itu) yang sebelumberlakunya UndangUndang Pokok Agararia adalah hak milik,maka setelah berlakunya
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 23-04-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN KALABAHI Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Klb
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
1.JOHANA MARIA DUKA
2.FLORENTINUS ANDEREAS DUKA
Tergugat:
1.DANIEL TAPAHA DUKA
2.DIONYSIUS TAPAHA DUKA
3.BERNADUS YOHANIS DUKA
4.KHOLIK
5.TAMRIN
6.SALMINA DALLE
7.MERLIN YULIANTI TJUNG
91 — 7
  • Peraturan Menteri Agararia No. 20 tahun 1960 jo. Peraturan MenteriPertanian dan Agararia No. 2 Tahun 1962 tentang PenegasanKonversi dan Pendaftaran bekas Hakhak Indonesia atas tanah.v Peraturan Pemerintaha Nomor 10 Tahun 1961 jo PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peratran Menteri Dalam negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentu an Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
Pengadilan PN KENDARI Perdata Tanah
Putus : 29-10-2015 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Kendari
Tanggal 29 Oktober 2015 — - MAHMUD AL-HABSI, SE Melawan - Hj. HANISI, Dkk
70 — 45
  • KdiBahwa Pasal 27 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok Agararia atau UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwahak kepemilikan atas tanah hapus apabila :A.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 02-01-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 4/Pdt.G/2013/PN-SGI
Tanggal 2 Januari 2014 — ILYAS BIN BASYAH Lawan Pemerintah Republik Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Bupati Pidie c/q Camat Simpang Tiga c/q Keuchik Gampong Padang, DKK.
64 — 9
  • Bahwa pada dasarnya apa yang tertuang dalam AktaNotaris harus dianggab benar merupakan kehendak para pihak (vide PutusanMahkamah Agung No. 3917 K/Pdt/1986), berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat T1 yang dibuat atau diterbitkan padasaat pemeriksaan perkara sedang berjalan dan bobot pembuktiannya lebih rendah daribukti surat P1, oleh karena itu terhadap alat bukti surat T1 haruslah dikesampingkan ;Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) Undangundang Pokok Agararia
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 20-11-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 104/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
LABE SUMARDI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
229 — 171
  • Bahwa dalil Penggugat posita point 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 ditolak dantidak perlu ditanggapi panjang lebar karena terkait dengan syarat Formaldan Materil yang dilakukakan Tergugat mengenai penerbitan obyeksengketa dan secara cermat dan teliti sudah melakukan tahapantahapanyang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku yakni UndangUndangNomer 5 tahun 1960 tentang Pokok Agararia Jo.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 197/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat VI : Ahmad Safii Harefa Diwakili Oleh : Drastis Kadar Baik Dakhi,SH
Pembanding/Penggugat IV : Ernawati Harefa Diwakili Oleh : Drastis Kadar Baik Dakhi,SH
Pembanding/Penggugat II : Muhammad Rasyid Harefa Diwakili Oleh : Drastis Kadar Baik Dakhi,SH
Pembanding/Penggugat VII : Nurnilam Harefa,S.Pd Diwakili Oleh : Drastis Kadar Baik Dakhi,SH
Pembanding/Penggugat V : Nurfarida Harefa Diwakili Oleh : Drastis Kadar Baik Dakhi,SH
Pembanding/Penggugat III : Yuniar Harefa Diwakili Oleh : Drastis Kadar Baik Dakhi,SH
Pembanding/Penggugat I : Yusniar Sihura Diwakili Oleh : Drastis Kadar Baik Dakhi,SH
Terbanding/Tergugat II : Minhoa
Terbanding/Tergugat I : Aliran Dachi
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan
61 — 33
  • Bahwa dengan demikian dari uraianuraian tersebut diatas penerbitan sertifikattelah memenuhi ketentuan pasal 19 ayat 1 dan 2 UUD No.5 tahun 1960tentang peraturan dasardasar pokok agararia dan peraturan pemerintahNo.10 tahun 1961 jo.PP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-10-2013 — Upload : 15-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 PK/PDT/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — Restia Br. Sihite VS William Chandra alias Wch
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Provinsi Sumatera Utara, up.Kepala Direktorat Agararia Provinsi Sumatera Utara, yangpada intinya :Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 302 PK/Pdt/2013> Suatu jawaban Direktur Jenderal Agraria yang tidakmengabulkan permohonan peningkatan hak milik yangdimajukan oleh TAN TJAI POH ;f. Bahwa berdasarkan Bukti P. 15, yaitu: Surat DirekturPengurusan Hakhak Tanah pada Direktorat Jenderal Agrariadi Jakarta, tertanggal 151080, Nomor : DPH.10/894/1080ditujukan kepada Sdr. Laoly, SH qq. Tan Tjai Poh, JIn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-04-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2854 K/Pdt/2011
Tanggal 19 April 2012 — LEBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (disingkat LPP TVRI) Vs. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DK.
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Knususnya yang menyangkut hukum agararia yangdalam persidangan telah dikemukakan secara gamblang oleh saksi ahli.Pertimbangan judex facti tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena,sekalipun dalam ketentuan hukum acara perdata diberikan kewenangankepada hakim untuk tidak terikat pada keterangan saksi ahli.Ketidakterikatan hakim terhadap keterangan saksi ahli tersebut harusdidasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan substansiil,setelah mempertimbangkan dan mengkaji terlebin dahulu isi dariketerangan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 25-02-2010 — Putus : 29-09-2010 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 73/PDT.G/2010/PN.MDN
Tanggal 29 September 2010 — -HELENA BR. HUTAURUK LAWAN -WILLIAM CHANDRA ALIAS WCH
108 — 59
  • Tan TjaiKing kepada Menteri Pertanian dan Agraria di Jakarta, tertanggal 18 Juli1963, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T4 ;Fotocopy Risalah Pemeriksaan tanah (permohonan hak milik ) tertanggal30 Juli 1963, bermeterai dan tidak dapat diperlinatkan aslinya, diberitanda Bukti T5 ; Fotocopy Ichtisar Tentang Permohonan Hak Milik No.21/1963 tanggal 1Agustus 1963, bermeterai dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda Bukti T6 ;Fotocopy Petikan dari surat Keputusan Kepala Agararia
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-05-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Tte
Tanggal 26 Oktober 2017 — Penggugat: 1.HASAN YUNUS 2.DARWIN HASAN 3.ISMAT HASAN 4.NURNA HASAN 5.DAHRUN ASKY 6.HARIS HASAN 7.ARIFIN TUKANG 8.H. ABDU AMMARIE Tergugat: 1.Ny. M. MUNIR ALBAR 2.H. MUNIR ALBAR 3.IDRUS GANI 4.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TERNATE 5.REZA M. PRATAMA, SE 6.SARBANUN HADADI
93 — 48
  • Bahwa kepemilikan hak atas suatu bidang tanah TIDAK DAPAT hanyadibuktikan dengan dasar pengakuan" atau atas dasar okupasi semata,melainkan HARUS dibuktikan berdasarkan suatu alas hak yang sahberdasarkan ketentuan Undang Undang Pokok Agararia atau HukumPertanahan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.BandIngkan dengan Yurisprudensi Perdata Mahkamah Agung RI No. :010 K/Sip/1983 : Penguasaan saia terhadap tanah senaketa. tanoa adaHalaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 04-12-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 97/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 26 April 2018 — Penggugat:
AMIRUDDIN S
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE
Intervensi:
1.JAMALIA, BA
2.JUFRI JALALUDDIN
3.JUMRIAH
116 — 44
  • Gubernur dan Walikota dalam pemberian hak secara langsungtidak perlu panitia menyangkut permasalahan sertifikat yang dipermasalahkan ini masuk kepada masalah pemberian hak yang tidak memerlukanpanitia, Badan Pertanahan Nasional disini menyelenggarakan sesuaisyaratsyarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 5 Tahun 1973 tersebut antara lain yang tadi sudah saya katakanterkait recht kadastel pyscal dan syaratsyarat pelimpahan kewenanganuntuk pemohon mulai dan turunannya kepala sub agararia