Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sejaktanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;10.Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding di Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16Pebruari 2016;11.Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding di Surabaya sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 16 April 2016;12.Penetapan Perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung1

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Dasar1945, menyatakan Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yangmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukumdan keadilan.2.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untukmelakukan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 24A ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 yangmenyatakan:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi,menguji Peraturan Perundangundangan dibawah undangundangterhadap undangundang dan mempunyal wewenang lainnya yangdibenkan oleh undangundang,2. Bahwa Pasal 31 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangHalaman 3 dari 51 halaman.

kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung agar dapatmemprioritaskan pemeriksaan terhadap permohonan hak uji materiil ini;Selanjutnya sebelum menyampaikan petitum permohonan keberatan /hak uji materiil ini, izinkanlah Para Pemohon secara sistematis menguraikanpermohonan hak uji materiil ini dalam: (i) Kewenangan mahkamah agung; (ii)kedudukan hukum para pemohon; (iii) alasanalasan hukum; dan (iv)Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 74 P/HUM/2014kesimpulan; sebagai berikut:KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk memutus permohonankasasi telah diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah beberapa kali mengalamai perubahan, terakhirdiubah melalui Undangundang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung;2.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945), Pasal 24A ayat (1) memberi kKewenangan kepada MahkamahAgung untuk menguji peraturan perundangundangan di bawahundangundang terhadap undangundang, selengkapnya ketentuanpasal tersebut berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadilipada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan dibawah undangundang terhadap undangundang, dan mempunyaikewenangan

Kewenangan Mahkamah Agung1. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), telah diberikankewenangan oleh Konstitusi, dimana salah satu kewenangan MahkamahAgung adalah melakukan pengujian peraturan perundangundangandibawah undangundang.Halaman 3 dari 46 halaman.

Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkandalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu buktibukti tersebut tidakperlu untuk dipertimbangkan kembali;Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P6, P.7 dan P.8 yang diajukan olehTergugat bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, membuktikan bawaselama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah memperoleh hartabersama berupa : sebidang tanah perkarangan di Ngringo, Kecamatan Jatendiperoleh tahun 2005, sebidang Tanah dan Bangunan di Perumahan Loh Agung1

4927Jan12IVWW AJINAHTREMBUL2/1 GAHAN500,000600,000575,00060,000515,000 5027Jan12IMAMANTREMBUL4/28GAHAN600,000720,000690,00075,000615,000 513Feb12JUMENEPTGULANGIN 1/1 MTG500,000600,000570,00025,000545,000 523Feb12SARMINKRAJAN3/2MONTONG400,000480,000460,00020,000440,000 533Feb12IRINIPARANGBATU 5/3PRENGAN700,000840,000800,00090,000710,000 543Feb12SUWATIM AGUNG2/6MONTONG400,000480,000460,00020,000440,000 D5 3Feb12 SUGIATI M AGUNG 500,000 600,000 575,000 115,000 460,000 182/1MONTONG 563Feb12DARSINIM AGUNG1

JAKOB YAURY, Alamat Bisma XI, Blok B 5, No. 20 21, (Taman Sunter Agung1), Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill.Halaman 2 Putusan Nomor 393/PDT.G/2018/PN.Mks10.11.12.13.TERESIA YAURY, Alamat Jin. G. Merapi, No. 226 A, Kel. Pisang Selatan,Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai TergugatIV.AZIS YAURY, Alamat Jin. Poros Palangga Raya, No. 40, KelurahanPalangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Kewenangan Mahkamah Agung1.Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UndangUndangDasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), di mana salah satukewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang;Pasal 24A ayat (1) UUD 1945:"Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, mengujiperaturan perundangundangan dibawah undangundang terhadapundangundang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundangundang".Bahwa berdasarkan ketentuan

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 TahunHalaman 4 dari 54 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/20182004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985Tentang Mahkamah Agung.

Sus/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNG1. NamaTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan2. NamaTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanmemeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :DENNY NURDIANSYAH aliasDENNY bin ARMAYADI ;Pontianak ;31 tahun/23 November 1984 :;Lakilaki :Indonesia ;Jalan AR.

Putusan Nomor 60 P/HUM/2018KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.

Kewenangan Mahkamah Agung1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MahkamahAgung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkunganperadilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan PeradilanMiliter, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuahMahkamah Konstitusi;2.

Yang dijual kepada saksi EKWAN SISWANDI untuk digunakan PTDELTA SELARAS sebagai faktur pajak keluaran :Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bdg No FAKTUR PAJAK PENERBIT PPNNOMOR TGL NPWP NAMAPT TRISTHA AGUNG1 0100011621023217 140116 72.741.022.7411.000 OFFSET 17.503.500PT TRISTHA AGUNG2 0100011621023244 120316 72.741.022.7411.000 OFFSET 5.045.500PT TRISTHA AGUNG3 0100011621023252 040516 72.741.022.7411.000 OFFSET 10.020.000PT AMANAH GLOBAL4 0100011625593914 020416 72.789.181.4411.000

Pajak yang dipesanWATY TRISMAJA ASIH adalah sebagai berikut:e untuk diterbitkan kepada CV DELTA SARANA:Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bdg No FAKTUR PAJAK PENERBIT PPN (Rp)NOMOR TGL NPWP NAMAPT LAKSANA PRAGA1 0100011622576845 12032016 72.183.443.0411.000 INDO 5,021,100.00PT TRISTHA AGUNG2 0100011621023219 18012016 72.741.022.7411.000 OFFSET 5,001,100.00Jumlah 10,022,200.00e untuk diterbitkan kepada PT DELTA SELARAS:No FAKTUR PAJAK PENERBIT epNOMOR TANGGAL NPWP NAMAPT TRISTHA AGUNG1

411.000 PERSADA JAYA 6.974.55072.789.181.4 PT AMANAH GLOBAL6 0100011625593918 12042016 411.000 PERSADA JAYA 8.025.900Jumlah 76.123.050e Faktur Pajak kepada CV DELTA SARANA:No FAKTUR PAJAK PENERBIT PPN (Rp)NOMOR TANGGAL NPWP NAMAPT LAKSANA PRAGA1 0100011622576845 12032016 72.183.443.0411.000 INDO 5.021.100PT TRISTHA AGUNG2 0100011621023219 18012016 72.741.022.7411.000 OFFSET 5.001.100Jumlah 10.022.200e Faktur Pajak kepada CV DELTA SELARAS:is FAKTUR PAJAK PENERBIT NOMOR TANGGAL NPWP NAMAPT TRISTHA AGUNG1

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945, yangselengkapnya menentukan sebagai berikut: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,menguji peraturan perundangundangan di bawahundangundang terhadap undangundang, dan mempunyaiwewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang2.

AGUNG1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010JUMLAH2.a. Upah Karyawan dari bulanDesember 2008 sampai Juli 2010b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010JUMLAHRp. 8.811.872.Rp. 33.021.262,Rp. 1.700.000,+Rp 34.721.262,Rp. 1.044.630,Rp. 1.118.000.Rp. 2.162.630,Rp. 20.991.680,Rp. 1.118.000.Rp. 22.029.680,3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah40% x Rp. 22.029.680,JUMLAH (1+2+3)4. Uang serviceJUMLAH58. ALWANTO1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009b.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa Pemohon dengan ini bermohon kepada Ketua Mahkamah Agung agarsudilah kiranya melakukan pengujian formil terhadap Peraturan DaerahNomor 6 Tahun 2016 yang diundangkan di Subang pada tanggal 27 Juli2016 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD menyatakan: Kekuasaan kehakimandilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yangberada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkunganperadilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung Jo.