Realisasi pembayaran Rp 8.498.600.000,00Potongan:PPh Psl. 22 Rp =. 231.780.000,00PPN Rp 772.600.000,00Jumlah potongan Rp 1.004.380.000,00Pembayaran netto (ab) Rp 7.494.220.000,00Realisasi pekerjaan (ampiran 2) Rp 5,627.316.342,11Kerugian keuangan negara Rp 1.866.903.657,89(cd)sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Papua Dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalamkasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pekerjaan Pengaspalan

Potongan:PPh Psl. 22 Rp =. 231.780.000,00Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 13/PID.SUSTPK/2016/PTJAP 7576PPN Rp 772.600.000,00Jumlah potongan Rp 1.004.380.000,00Pembayaran netto (ab) Rp 7.494.220.000,00Realisasi pekerjaan (ampiran 2) Rp 5,627.316.342,11Kerugian keuangan negara Rp 1.866.903.657,89(cd)sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Papua Dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalamkasus dugaan tindak pidana korupsi dalam

PLN PROKITRING JBN Nomor : 032/500/PI KITRING JBN / 2005 R tgl, 7 Peb 2005 perihal Permohonan Dropping, berikut 1 (satu ) lembar FC daftar penerimaan dropping dana investasi (non rutin) tahun 2005 dan 1 (satu) lembar FC ampiran jadwal rencana pembayaran ; 19) 1 (satu) lembar FC Lembaran Kerja Anggaran Investasi tahun 2005 (dalam ribuan rupiah) ; 18. 1) 1 (satu) lembar FC surat Kepala PT.

Nomor: 11/Pid.Sus/2014/P.Tpkor.YK2005 perihal Permohonan Dropping, berikut 1 (satu ) lembarFC daftar penerimaan dropping dana investasi (non rutin)tahun 2005 dan 1 (satu) lembar FC ampiran jadwal rencanaDembayaran j 2 nne nnn wenn nen nen ne nen nee ne ene19)1 (satu) lembar FC Lembaran Kerja Anggaran Investasi tahun2005 (dalam ribuan rupiah) ;18.1)4 (Satu) lembar FC surat Kepala PT.

Pun demikian telah ternyata berdasarkanbukti copy dari Surat Kuasa tertanggal 19 Oktober 2013 (ampiran dalam berkas perkara),terdakwa telah menunjuk Penasehat Hukumnya sendiri yaitu B. HARI SETIAWAN,SH.

Lab : 11241/NNF/2015 tanggal 08 Desember 2015 yangdibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Ermadan Supiyani, S.Si masingmasing selaku pemeriksa pada PUSLABFORBARESKRIM POLRI Cabang Medan, benar mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 ampiran UU RI NO. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keteranganTerdakwa di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dalam hal

sistemperingatan dinibencana;g. memenuhi standarkualitas layananyang ditetapk anpada jaminanpemberian tingkatkualitas layanan(service levelagreement/SLA); h.mencegah terjadinyaduplikasi serviceinformation yangdialok asik an padawilayah yang sama Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI dalam zona layanan sesuailampiran Peraturan Menteriini, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dariPeraturan ini.(4) LPPPM dapatmenyelenggarak anlayanannya pacta lebihdari 1 (satu) zona layanansesuai ampiran

karena Tergugat telah mengabaikan fakta penting hasilpenelitian yang dilakukan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan Nomor:ST1148/WPJ.04/2010, yang kemudian diganti dengan Surat Tugas Nomor:ST903/WPJ.04/2011 tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana termuat di dalam suratTergugat tertanggal 15 Agustus 2011, yang pada intinya telah mengoreksikewajiban pajak PT Postindo Promedia Audiovisual yang semula jumlah PPh yangmasih harus dibayar adalah sebesar Rp.15.567.097.705, dikoreksi menjadi1.681.917, (ampiran

PLN PROKITRING JBNNomor : 032/500/PI KITRING JBN/2005R tanggal 7 Februari 2005perihnal Permohonan Dropping, berikut 1 (satu ) lembar FC daftarpenerimaan dropping dana investasi (non rutin) tahun 2005 dan 1(satu) lembar FC ampiran jadwal rencana pembayaran.19) 1 (satu) lembar FC Lembaran Kerja Anggaran Investasi tahun 2005(dalam ribuan rupiah)18.1) 1 (satu) lembar FC surat Kepala PT.

PLN PROKITRING JBNNomor : 032/500/PI KITRING JBN/2005R tanggal 7 Februari2005 perihal Permohonan Dropping, berikut 1 (satu ) lembar FCdaftar penerimaan dropping dana investasi (non rutin) tahun 2005dan 1 (satu) lembar FC ampiran jadwal rencana pembayaran.1 (satu) lembar FC Lembaran Kerja Anggaran Investasi tahun2005 (dalam ribuan rupiah)1 (satu) lembar FC surat Kepala PT.

salinanPenetapannya untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengembalian Sertipikat atasPenetapan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/PN Mdn tangal 25 Agustus2005 yang dilakukan Abdul Rahman selaku Jurusita pada PengadilanNegeri Medan, eksekusi pengembalian Asli Sertipikat Hak Milik Nomor1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 (dahulu Sertipikat Hak MilikNomor 171) tidak dapat ditemukan serta tidak diketahui Secara pasti saat inidimana keberadaannya (vide bukti P11/ampiran

ditetapkan eksekusi berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Medan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/P.Mdn (vide bukti P11),akan tetapi Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor1055 Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor171 atas nama Maruli Sirait) tidak juga dikembalikan oleh Para Tergugatataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya kepada Penggugat(Hasan Chandra) dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi PengembalianSertipikat (vide bukti P11/ampiran

Banding yang mengambilalih pertimbanganhukum Hakim Pertama atas ketentuan Pasal 28 UndangUndang No. 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Fakta fakta hukum tersebut adalah:1Oleh ahli Gandamana Rantjalobo, S.E. telah memberikan pendapatnya dipersidangan dengan di bawah sumpah;Oleh ahli, tidak termasuk auditor yang melakukan audit investigasi dalamlampiran 5;Kemudian, terbitlah Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara No.SR778/ PW21/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010 (ampiran

pemeriksaan terhadap barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristalkristal putin dengan beratnetto 36,085 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 3371/NNF/2017tanggal 26 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol NYOMANSUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Kristalkristalputih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamGolongan I nomor urut 61 pada /ampiran

alasanalasanyang jelas, dengan mencantumkan tanggal diterima, dan dilampirisalinan dokumen yang di banding sebagaimana diatur dalam Pasal 36ayat (2) dan (3) UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa Surat Banding ini diajukan oleh Pemohon dengan menyertakanalasanalasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima KeputusanTerbanding Nomor KEP993/WPJ.02/2013 yaitu yang diterima olehPemohon Banding berupa kopian pada tanggal 19 November 2013.Selain itu, Pemohon juga melampirkan Keputusan yang di Bandingyaitu pada /ampiran

KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan: bahwa barangbukti berupa kristalkristal putih pada tabel pemeriksaan, positif Metamfetaminayang terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 pada /ampiran PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentangperubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI

Pasar Resik Kota Tasikmalaya No.016863 ; ru( Sesuai dengan asli ) ;Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2012 ; ampiran ac( Sesuai dengan asli ) ;Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No.6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah1 Pasar Resik Kota Tasikmalaya ; ( Sesuai dengan asli ) ;Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 19 Tahun 2011 tentang Kewenangan Dan Uraian2 Tugas Pejabat Sementara Direksi Dan Pejabat Sementara Badan Pengawas PerusahaanDaerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya ( Sesuai dengan asli ) ;Peraturan

(ampiran)1 Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala danAnggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua DewanKawasan2 Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diangkatberdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan,pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggiuntuk memajukan dan pengembangan kinerja bisnis.3 Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BadanPengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dankepatutan serta memenuhi syarat

(Lampiran) KeputusanMenteri Koordinator Bidang perekonomian RI selaku KetuaDewan Nasional Kawasan perdagangan bebas dan PelabuhanBebas Nomor : KEP59/M.EKON/12/2008 tentang pedomanpembentukan kelembagaan badan Pengusahaan KawasanPerdagangan bebas dan pelabuhan bebas, menyatakan Masakerja Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan pengusahaanhalaman 71 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPIselama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)kali masa jabatanKemudian dalam BAB II.4 (ampiran

memenuhi syarat kompetensi .Selanjutnya dalam Bab II.2 angka 3 (Lampiran) KeputusanMenteri Koordinator Bidang perekonomian RI selaku KetuaDewan Nasional Kawasan perdagangan bebas dan PelabuhanBebas Nomor : KEP59/M.EKON/12/2008 tentang pedomanpembentukan kelembagaan badan Pengusahaan KawasanPerdagangan bebas dan pelabuhan bebas, menyatakan Masakerja Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan pengusahaanselama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)kali masa jabatanKemudian dalam BAB II.4 (ampiran

/2005 dariLembaga Pemasyarakatan Klas Il Denpasar, yang dikhawatirkanakan menjadi contoh buruk bagi tumbuh kembang si anak (PAUGEA TAMPUBOLON) yang saat ini masih dibawah umur danmudah menerima dan meniru perilaku lingkungan disekitarnyaterutama dari orang tuanya, sehingga Terbading semula TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi tidaklah layak untukmendapatkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinanPenggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi denngan TergugatKonpensi/ Penggugat Rekonpensi, (/ampiran

Jalan Gatot Soebroto Phase I/V, yangmerupakan ampiran dari Surat Penyerahan Berkas PengurusanTanah Kupag kepada Pemerintah Daerah Chusus lbukota (DCl)Jakarta (vide Bukti T.II.1.3).Bukti ini sangat meragukan, mohon Majelis Tingkat Kasasimencermati adanya timpaan huruf mesin ketik elektronik namaAnnatje Magdalena Rombot di atas, ketikan mesin ketik manual dankonvensional, dalam pengertian pada tahun 1964 tersebut, belumlazim digunakan mesin ketik elektronik ;Bukti Izin Untuk Mempergunakan Tanah (Occupatie

Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2016 ampiran tKeputusan Dire f feNomeor : KEP549/1Tanggal : 29 Desermber 2ernber ke ~ 1 < Untuk ParriteFAKTUR PAJAK STANDARKode dan Nomor Seri Faktur Pajak 110.000.07 00000209= Per ha Kena PajakName PT. BADAK NGL.Alarnat WISMA NUSANTARA Lt, 9 JL M.H. Thamrin No, 59 JakariaNF 01318 062565057 Ooa!

Putusan Nomor 810/B/PK/PJK/2016 ampiran ! E Kaputusan Dirole recieereNomer : KEP549/PW20:Tanggal : 29 Desember 2ermber ke 1 Luk Parnell BXFAKTUR PAJAK STANDARKode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.07.00000209 Pengusaha Kena Pajak Nama PT. BADAK NGL.Alamat WISMA NUSANTARA Lt, 9 JL M.H.

Putusan Nomor 812/B/PK/PJK/2016 ampiran EKaputusan Dirole: incenseNomor : KEP49/P ialTanggal 29 Desember 206 Lember ke 1 < Lintuk Perrtsell BAF FAKTUR PAJAK STANDARKode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.07.00000209~Pengusaha Kena PajakName PT. BADAK NGL.Alamat WISMA NUSANTARA Lt, 9 JL M.H. Thamrin No. 59 JakariaNPWF : 019180625051000a) Pangukuhan PKP 10 Jull 1989Pembal!

Putusan Nomor 807/B/PK/PJK/2016 ampiran ! E Nomar KEP S4Q/PJ200Tanggal : 29 Desember 2ornber ke 1 Luk Parnell AFAKTUR PAJAK STANDARKode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000.07.00000209 Pengusaha Kena Pajak Nama PT. BADAK NGL.mal WISMA NUSANTARA Lt, 9 JL M.H.