Ditemukan 128 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-02-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PA Pasarwajo Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pw
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
69147
  • Bahwa bersarakan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam (KHI) melalui pasal 105 mengatur tentang akibat yangmnuncul setelah perceraian, dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwadalam hal terjadi perceraian;a. Pemelihraan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12tahun adalah ibunya;b. Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anakuntuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hakpemeliharaannya;c.
Putus : 15-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3505 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — PETRUS TJOKRO, DKK VS BUPATI BELITUNG, DKK
8184 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana dalam perkara a quo Termohon Kasasi I/dahuluselaku Pembanding I/Tergugat telah mengajukan permohonan penerbitansertifikat Hak Pakai atas tanah sengketa bersarakan suaratsurat danpenguasaan fisik sejak tahun 1966;Bahwa mengenai kepemilikan atas tanah bekas Hak Barat diatur dalambeberapa peraturan perundangundangan, yaitu diantaranya UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) beserta beberapa peraturan pelaksanannya,Peraturan Menteri Agaria Nomor 2 Tahun 1960, Peraturan Menteri AgrariaNomor 13 Tahun
Register : 23-07-2014 — Putus : 10-10-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 31-K/PM.III-15/AD/VII/2014
Tanggal 10 Oktober 2014 — Kapten Inf. Hendrik They
102102
  • Bahwa sepengetahuan Saksi4 Gelar Kehormatan Veteran tersebutdiperoleh dari Riwayat perjuangan bagi masyarakat, TNI dan Polri yangmelaksanakan tugas Operasi TimorTimur sejak tanggal 21 Mei 1975 s.d. 17Juli 1976 bersarakan Skep Menhan Nomor 4 tahun 2007.3: Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus Hanmin sehinggamemperoleh Gelar Kehormatan Veteran berdasarkan Peraturan Menhannomor: PER 04/M/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pembukaankembali Pendaftaran bagi Prajurit/anggota Polri dan mantan
Register : 03-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 1/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat:
PT. SUKSES LOGINDO ALAM, diwakili SUDRAJAT, A.Md
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
15367
  • Bahwa bersarakan ketentuan :a. Pasal 47 ayat (2) UU Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Mineral danBatubara;b. Pasal 44 ayat (2) hurup b Permen ESDM Nomor : 11 Tahun 2018Tentang Tatacara Pemberian Wilayah Perizinan Dan Pelaporan PadaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;c.
Putus : 09-02-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/PDT.SUS/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — PT. ADHYA TIRTA BATAM; KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
10924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan ada tidaknya pelanggaran yangdilakukan oleh pihak yang diduga melanggar UndangUndangNomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi yang memeriksa danmemutus perkara tersebut dalam putusannya dapatmemberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakanpemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat yang masih berkaitan dalam satuperkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Komisi ;Lebih lanjut, angka 2.3.3 halaman 140, Putusan KPPU (kutipan) ;2.3.3 Menimbang, bahwa bersarakan
Register : 18-02-2019 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 18-02-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 23 Januari 2019 —
7529
  • tagihan dari JPLB, mengecek tarif, mengecek Kuantum,mengecek surat jalan, dan GD1K.Bahwa saksi mengetahuinya ada percepatan penyaluran Raskin tahun2014.Bahwa maksud percepatan penyaluran raskin tahun 2014 adalah alokasiBulan Nopember dan Desember 2014 dipercepat penyalurannya pada awaltahun (Pebruari dan Maret) namun ada beberapa distrik yang jaraknya jauhdari kota merauke sehingga kami baru sosialisasi pada bulan april dan meidan percepatan penyaluran tersebut dilaksanakan pada bulan April tahun2014 bersarakan
Register : 11-01-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2012 — 1.Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011
8946
  • perolehan dana dariMasyarakat Jasa Konstruksi yang berkepentingan, berdasarkanPs.33 (3) UU No.18 7Th.1999, tentang Jasa Konstruksi ; Bahwa, Saksi duduk dalam susunan kepengurusan LPJKN dari awalberdirinya hingga saat ini, yaitu sebagai Anggota Dewan dan SekretarisUmum Dewan Pengurus LPJKN Periode 1999 2003, sebagaiKetua Majelis Pertimbangan LPJKN Periode 2003 2007, sebagaiAnggota Dewan Pengurus LPJKN Periode 2007 2011, lalu hinggasaat ini sebagai Anggota Majelis Pertimbangan LPJKN Periode 2011 2015 bersarakan
Register : 13-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 1 April 2020 — Penuntut Umum:
Putu Gede Suriawan ,SH.
Terdakwa:
I WAYAN SUKERTIA
249132
  • dicocokan dengan data base yang ada di Unit PengelolaKegiatan kemudian apabila proposal tersebut sudah lengkap maka proposaltersebut akan diserahkan kepada Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi kelapangan setelah itu hasil verifikasi lagangan disampaikan dalam rapat Tim Pemutus kemudian berdasarkan hasil rapat Tim Pemutus kemudian Unit PengelolaKegiatan membuat rencana Penggunaan Dana untuk diajukan kepada BadanKerjasama Antar Desa setelah itu baru dana Simpan Pinjam Perempuan bisa dicairkan bersarakan