Karena dalam perkara bie 2) Featuresini terjadi kekhilafan (dwaling) mereka yang mengikatkan diri dalam NotaKesepakatan antara Pemerintah Kota Kediri dengan PT Doho Nauli Nomor082/26/419.12/2006/94/PBF/III/2006 tertanggal 15 Desember 2006mengenai status Pihak Kedua karena menurut Ketentuan Umum Pasal 1angka 4 dan Pasal 82 Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas dan Pasal 1 angka (5) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Direksi yang merupakanorgan perseroan

Karena Judex Facti dalampertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggarketentuan hukum yang berlaku, karena Nota Kesepakatan antaraPemerintah Kota Kediri dengan PT Doho Nauli Nomor 082/26/ 419.12/2006/94/PBF/III/2006 tertanggal 15 Desember 2006 dalam pihak yangmenandatangani Nota Kesepakatan terdapat kekhilafan (dwaling) dandalam pembuatannya mengandung kausa yang tidak halal (sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1335 jo.

,Judex Facti tidak mempertimbangkan perjanjian itu dengan salah satusyarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW, yakni katasepakat. guatu perjanjian dapat dianggap tidak ada kata sepakat jika terjadihalhal antara lain kesesatan atau kekeliruan(dwaling).Dalam hal satu pihak atau kedua pihak memiliki persepsi yang salahterhadap obyek atau subyek yang terdapat dalam perjanjian.

secara sepihak tanpa melibatkanPemohon Kasasi, dan dilakukan Termohon Kasasi setelah adanyaPeraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006, dan sertifikat tersebutbelum juga diserahkan/diterima Pemohon Kasasi.Pemerintah Kota Kediri (Pemohon Kasasi) tak dapat melaksanakanperjanjian tersebut, bukan dikarenakan dalam keadaan wanprestasiakantetapi terhalang oleh:ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;telah terjadi kekeliruan (dwaling

bagi Pemohon Kasasi;Bahwa Termohon Kasasi telah dengan sengaja mengambil dan menjualbelikan kepada Turut Termohon Kasasi Ill sesuatu barang yang telahdikuasakan sebelumnya kepada Pemohon Kasasi dan selanjutnya dititipkanuntuk dilakukan Roya di BPN Mojokerto oleh Termohon Kasasi Il jelasjelastelah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun barang tersebut milikdaripada Termohon Kasasi ;Bahwa dengan demikian dalam menyusun pertimbangan dan putusan aquo, Hakim Pertama dan Hakim Banding telah terjadi dwaling

Bahwa sekali lagi pertimbangan judex facti telah secara keliru dan khilafdalam menerapkan hukum sehingga menjadikan keputusan jelasjelasterjadi dwaling (kekhilafan yang menyesatkan) karenanya pertimbangan danputusan Hakim Pertama dan Banding haruslah dibatalkan;PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpen dapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan karenaantara posita

dariPara Pemohon Kasasi:Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterimatanggal 26 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi yang diterimatanggal 17 September 2019, dihubungkan dengan pertimbangan judex factidalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, denganHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1669 K/Pdt/2020pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentangadanya dwang, dwaling

sedang Para Pembanding / Para Tergugat Konvensi / ParaPenggugat Rekonvensi adalah isteriisteri dan keturunan dari Nyoman Mologdan tidak berhak atas tanah sengketa dan tanah sengketa II yang telah dijual olehHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 227/Pdt/ 2019/PT DPSpemiliknya yaitu Nyoman Molog.Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menerangkan jika dalampertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan adanyaunsur dwang, dwaling

Made Menara, telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor. 24 Tahun1977 tentang Pendaftaran Tanah, ada kekurangan kata TIDAK pada kalimat terdapat adanya unsur dwang, dwaling, bedrog,.....dst, akan tetapi dalamkesimpulannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan Sertipikat HakMilik Nomor. 1136 / Desa Dalung dan Sertipikat Nomor.1260 / Desa Dalung atasnama Drs.

), khususnya salah kiramengenai peraturan hukum (dwaling in het objectieve recht) dalam hal iniTergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasama maupunsendirisendiri menetapkan keputusan tata usaha negara secara salahkira terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;Bahwa kekurangan yuridis yang dilakukan Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill dalam

), khususnya salah kira mengenai peraturan hukum (dwaling inhet objectieve recht) yang menimbulkan kerugian bagi PenggugatIntervensi dalam memperoleh kepastian hukum atas hak profesinya yangdijamin peraturan perundangundangan; Bahwa obyek sengketa yang ditetapbkan Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill secara bersamasama atau sendirisendiri justrumenyimpang dari instruksi Presiden kepada Tergugat agar statushukum perguruan tinggi BHMN segera dituntaskan dan diselesaikandengan segera.

Bahwa Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasamamaupun sendirisendiri melalui keputusan tata usaha negara yangditetapkannya telah salah kira mengenai suatu peraturan hukum(dwaling in een het objectieve recht), khususnya terhadap ketentuanketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun2010, yang berakibat pada kerugian yang diderita Penggugat Intervensidan Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia agar proses pengalihanstatus kepegawaian segera dilaksanakan sesuai

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Tergugat juga mengandung kekurangan yuridis berupa salah kira (dwaling)yang lain, yaitu salah kira mengenai wewenang sendiri (dwaling ineigen bevoegdheid), di mana Tergugat menetapkan KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tertanggal30 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Transisi PeralihanUniversitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yangDiselenggarakan Pemerintah, padahal seharusnya Tergugat menetapkan penyesuaian tata kelola

),khususnya salah kira mengenai peraturan hukum (dwaling in het objetieverecht) dalam hal ini Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasama maupun sendirisendiri menetapbkan Keputusan Tata Usaha Negarasecara salah kira terhadap ketentuanketentuan dalam PeraturanPemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan ; Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat , Tergugat Ill, danTergugat Ill

tegoran kepada Saksi I atas kelalaiannya dalam mengasur hutangnya yangberjumlah Rp 15.000.000 tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi II sebenarnyaTerdakwa bukan pegawai KSU Sarjo Mulyo karena tidak tercatat dalam file kepegawaianKSU Sarjo Mulyo baik sebagai pegawai tetap atapun freelance diperkuat dengan alat buktisurat P3 dari Ketua KSU Sarjo Mulyo yang menerangkan jika Terdakwa bukan pegawai KSUSarjo Mulyo baik tetap maupun freelance sehingga Terdakwa bukan saja telah melakukantipu daya (dwaling

SarjoMulyo yang secara bertahap sejumlah Rp 13.000.000 sebagaimana diatur dalam Buku ke IIKUH Perdata namun berdasarkan keterangan Saksi III sebenarnya Terdakwa bukan pegawaiKSU Sarjo Mulyo karena tidak tercatat dalam file kepegawaian KSU Sarjo Mulyo baiksebagai pegawai tetap atapun freelance diperkuat dengan alat bukti surat P3 dari Ketua KSUSarjo Mulyo yang menerangkan jika Terdakwa bukan pegawai KSU Sarjo Mulyo baik tetapmaupun freelance sehingga Terdakwa bukan saja telah melakukan tipu daya (dwaling

secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2019 sertakontra memori kasasi tanggal 24 September 2019 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Medan) telah salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa kontrak yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat denganTergugat Nomor: JWMM/Sm/04/PC6601/2017, tanggal 17 Oktober 2017karena dilakukan atas dasar sukarela para pihak dan tidak terbukti adanyadwang, dwaling

Putusan pemidanaan yang salah, yang dihasilkan oleh proses peradilansesat (Rechtalijkke dwaling). Ada dua macam peradilan sesat, yakni sesatkarena fakta (feitelijke dwaling) dan sesat karena/dibidang hukum (dwalingomtrent het recht). Apabila di dalam sidang Penuntut Umum mengungkapkansuatu kejadian yang tidak sebenarnya, tapi dibungkus oleh alat alat bukti diHal. 19 dari 25 hal. Put.No. 105 PK/PID.SUS/2017persidangan seolanh olah yang sebenarnya.

Put.No. 105 PK/PID.SUS/2017ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat(1) KUHP;Mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata atas pemidanaan yang dihasilkan oleh proses peradilan yangmengandung dwaling omtrent het recht?

kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bali yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar ternyata tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa jual beli objek sengketa telah dilakukan dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai hukum yang berlaku, dilakukan secaraterang dan tunai dan tidak ada bukti Tergugat telah menjual tanah objeksengketa secara dipaksa dan tidak terdapat dwang, dwaling

tanggal 2 Maret 1989 No. 29/3/AJB/1989, dibuat oleh dandinadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat padaKecamatan Tigapanah, telah ditandatangani oleh penjual dan pembeliserta turut ditanda tangani saksisaksi dalam jual beli tersebut dandisertai perbuatan yuridis pemindahan (/evering) hak, oleh karenanyaSurat Akta Jual Beli tersebut sah menurut hukum karena telah dilakukansecara terang, tunai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku sertakesepakatannya tidak terdapat adanya bukti kekhilafan (dwaling

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian konvensi, Akta Jual Beli Nomor26/15/kk/1992 tanggal 4 desember 1992 memuat cacad kehendak (dwaling)yang disesatkan oleh alm. Sutoko. Seolaholah akta yang ditandatanganihanyalah pengaturan utang dengan jaminan Sertifikat bukan akta jual beli. DanHal. 5 dari 16 Hal.

Putusan No.443 Peninjauan Kembali/Pdt/2014(dwaling) terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, karena:a. Harga jual beli yang tertera adalah tidak masuk akal karena PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 1992 melunasi seluruhutangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untukmenebus jaminan rumah dan tanahnya, sedangkan beberapa harikemudian menjual rumah dan tanah tersebut kepada Sutoko sebesarRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);b.

Bahwa para penggugat telah khilaf, karena tidak mendapatkan penerangan yangmemadai mengenai hakhak dan kewajibankewajiban dalam isi perjanjian kreditsebelum persetujuan penandatanganan perjanjian kredit tersebut dilaksanakan.Sehingga dalam persetujuan penandatanganan perjanjian kredit antara parapenggugat dengan tergugat telah terjadi dwaling ;7.

Bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah terjadi dwaling maka perjanjiantersebut harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Negeri Blitar harus membatalkanperjanjian kredit antara para penggugat dengan tergugat ;8.

Kekhilafan/kesesatan (dwaling) jo. Pasal 1322 K.U.H.Perdata;2. Paksaan (dwang) jo. Pasal 1323, 1324, 1325, 1326, dan 1327K.U.H.Perdata;3. Penipuan (bedrog) jo.

Pasal 1328 K.U.H.Perdata;Sehingga tidak mungkin jika hanya membatalkan salah satu poin pada AktaKeterangan Hak Mewaris, Majelis Hakim hanya berwenang menyatakan bahwasuatu Akta Keterangan Hak Mewaris itu sah jika dibuat sesuai dengan prosedurdan ketentuan perundangundangan atau Akta Keterangan Hak Mewaris bataljika terdapat kekhilafan / kesesatan (dwaling), Paksaan (dwang) atau Penipuan(bedrog);Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dalamperkawinan orang tua Para Penggugat dengan Tergugat

GOLDEN METEOR selaku Turut Tergugat adalah Gugatanyang keliru/salah sasaran (Dwaling van persoonlijkheid van derpersoon/Error in persona), karena ditujukan kepada Badan Hukum PT.GOLDEN METEOR yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun jugadengan Penggugat, lagipula Turut Tergugat tidak ikut serta sebagai Pihakdalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Arjuno Surabaya No. 034SJ.U.0702 tanggal 25 Juli 2002 (25072002) dan tidak ikut pula, dalamAddendum Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Arjuno Surabaya No.0412

Menurut hukum dan praktek peradilan, menarik lagi Tuan Nio BuyungSoetanio dalam Perkara No. 347/Pdt.G/2009/PN.Sby sebagai TurutTergugat ll adalah Gugatan yang salah sasaran orangnya (Error inPersonafkeliru tentang orang atau dwaling van persoonlijkheid van derpersoon) dan harus ditolak setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Oleh karena :1.1.

Asuransi Jiwasraya (Persero) sudahmelakukan salah/keliru menggugat terhadap Turut Tergugat Il (kiniPemohon Kasasi) yang sama sekali tidak terikat Perjanjian menurut Pasal1320 KUHPerdata jo Pasal 1338, Pasal 1340 KUHPerdata; jadi SuratGugatan diajukan oleh Pengacara Negara terdiri dari 6 (enam) orang pakarhukum yang sarat pengalaman dilapangan sebagai Pengacara Negara;sudah terjadi Error in Persona atau sudah terjadi Dwaling vanpersoonlijkheid van der persoon.Gugatan yang bermuatan Error in persona

/Dwaling van persoonlijkheid vander persoon adalah suatu vordering yang melanggar hidup dan kepastianhukum yang berlaku (melanggar recht zekerheid en rechtsleven) yangdengan meminjam perkataan Prof.

didalilkan sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;Tergugat hanyalah disuruh oleh Bambang Budiyono lewat Ignasius RiaIndriyanto (anak menantu Tergugat) untuk menandatangani sesuatu suratdan kuitansi dan ternyata belakangan Tergugat ketahui adalah SuratPerjanjian JualBeli mobil milik Tergugat tersebut beserta kwitansinya;Jelas Tergugat tidak mempunyai kehendak yang bebas dalammenyepakati Surat Perjanjian JualBeli termaksud dengan Penggugat,lagi pula telah terdapat adanya Qwang, dwaling

Terlebin sebuah mobil tersebut adalah masih dalammasa kredit;Bahwa lagi pula telah terjadi adanya paksaan (dwang), kekilafan (dwaling)dan penipuan (bedrog) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugatkonpensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalahbertentangan dengan Pasal 1321 KUH Perdata atau terdapat adanyapenyalahgunaan keadaan (undue influence) yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi;.

Abimanyu) sebagai pembeli;Dan demikian pula di dalam Tentang Pertimbangan Hukumnya PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30April 2012, halaman: 12 baris terakhir tmpai dengan halaman: 13 baris ke 4yang menyebutkan:Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak, tidakditemukan adanya unsure dwang, dwaling ataupun bedrog dalam jual belitanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidak ternyata pulabertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian

hal ini adalah Putusan PengadilanTinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30 April2012 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa hal ini Nampak jelas dan tegas di dalam Tentang PertimbanganHukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/ 2012/PT.SBY, tanggal 30 April 2012, halaman 12 baris terakhir sampai denganhalaman 13 baris ke 4 yang menyebutkan: Menimbang, bahwa dari alatalatbukti yang diajukan para pihak, tidak ditemukan adanya unsure dwang,dwaling

(Halaman 12 alinea 3);Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak,tidak ditemukan adanya unsure Qwang, dwaling ataupun bedrog dalamjual beli tanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidakternyata pula bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian dan kehatihatian dalam jual beli tanah antara PelawanPembanding denganTerlawan XlTerbanding.

perbuatan Tergugat , Tergugat Il, TurutTergugat dan Turut Tergugat II yang membuat Akte Pemberian HakTanggungan (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan yangbersumber dari data fisik dan data yuridis yang tidak akurat jugatanpa melalui prosedur yang benar sesuai PP Nomor 24 tahun 1997jo Undangundang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Hak Tanggungandan Peraturan Menteri Agraria /Kepata BPN Nomor 3 tahun 1997,dan tidak bertindak hatihati datam melakukan tugasnya selayaknyasebagai Notaris/PPAT, sehingga menimbulkan dwaling

perbuatan Tergugat , Tergugat II, Turut Tergugat dan TurutTergugat Il yang membuat Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT)dan Sertipikat Hak Tanggungan yang bersumber dari data fisik dandata yuridis yang tidak akurat juga tanpa melalui prosedur yang benarsesuai PP Nomor 24 tahun 1997 jo Undangundang Nomor 4 Tahun1997 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan MenteriAgraria/Kepata BPN Nomor 3 tahun 1997, dan tidak bertindak hatihati datam melakukan tugasnya selayaknya sebagai Notaris/PPAT,sehingga menimbulkan Dwaling

Bahwa apabila dilihat secara seksama terbitnya Surat KeteranganTanah (SKT) Nomor 590/VII/O02 tanggal O2 Juli 1997 LEBIHDAHULU/LEBIH TUA sehingga Surat Keterangan Tanah baru yang terbitsetelahnya adalah dilandasi itikat tidak baik (Kwade trouw), Cacat YuridisHalaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pbudengan mengandung unsur unsur kekhilafan (dwaling), kecurangan(bedrog), tipnu daya dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sertasangat merugikan Penggugat dalam Kedudukannya Sebagai

Bahwa pendaftaran atas Tanah Objek Sengketa yang dilakukan olehTergugat berdasarkan Surat Keterangan tanah baru yang tumpang tindihyang dikeluarkan oleh pemerintah desa pudu dilandasi itikat tidak baik(Kwade trouw), Cacat Yuridis dengan mengandung unsur unsur kekhilafan(dwaling), kecurangan (bedrog), tipu daya dan merupakan PerbuatanMelawan Hukum serta sangat merugikan Penggugat dalam KedudukannyaSebagai Pemilik yang sah dan berhak atas Obyek sengketa sehingga layakbagi majelis Hakim menyatakan batal

* (dua ribu lima ratusmeter persegi) atas nama Suwarni (Tergugat) yang terletak di Jalan KasibaLasiba Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dilandasiitikat tidak baik (Kwade trouw), Cacat Yuridis dengan mengandung unsurunsur kekhilafan (dwaling), kKecurangan (bedrog), tipu daya dan merupakanPerbuatan Melawan Hukum serta sangat merugikan Penggugat dalamKedudukannya Sebagai Pemilik yang sah dan berhak atas Obyek sengketasehingga layak bagi majelis Hakim menyatakan batal demi hukum atausetidaktidaknya

memori kasasi tanggal 9 Januari 2019dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini PengadilanTinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimanatercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 092189 tanggal 14Desember 2009 dan Surat Adendum Pertama Perjanjian Kredit NomorPU.002/092189 tanggal 7 Juni 2010 tidak terdapat dwang, dwaling

Nomor 319 PK/Pdt/2018tidak bersifat menentukan dalam perkara a quo;Bahwa peralihnan hak atas objek sengketa dihadapan PPAT yangkemudian dibalik nama dari pemilik semula Baris Napitupulu menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 154 atas nama TonnyNapitupulu/Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah sah tanpaadanya dwang, dwaling, bedrog;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali KHATIJAH NAPITUPULU tersebut harus ditolak