ditengah kehidupan masyarakat yang seharusnya iamelindungi dan sebagai pengayom terhadap saksi korban , ternyata melakukanperbuatan pelanggaran hukum yang merugikan cukup besar dengan caraHalaman 31 dari 39 Put N0.32/Pid/2017PT.JMBperbuatan pidana secara berkelanjutan sebagai bukti terlampir sebesar Rp.723.000.000. ( tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah ) ; dan hukam yangdijatunkan dalam tingakat pertama kepada terdakwa dianggap terlalu ringansehingga Majelis Makim tingkat banding menjatuhkan hukaman

Bahwa Terdakwa/Pemohon Pembanding mengaku salah dan menyesalsebagai pemakai narkotika jenis sabu dan berjanji tidak akan mengulanguikembali kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara ini dan jugaterutama kepada Tuhan Yesus Di Surga, akan tetapi Pembanding dengankerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tinggi Bandingmemeriksa perkara ini agar dijatuhi hukaman rehalibitasi, atau apabilaMajelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohonlah Pembanding dijatuhiHukuman seringanringannya,

menghancurkan harapan dari orang tua anak korban ;Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa telahmengakui secara terus terang sehingga dipandang perlu dalam memperlancarjalannya persidangan dimana Terdakwa telah mengakui melakukan persetubuhandengan anak korban yang diketahui bahwa anak korban masih berumur 13 (tigabelas) tahun, sekalipun Terdakwa berniat dan bersedia untuk bertanggung jawab,tidaklah menghilangkan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka patutlahTerdakwa dijatuhi hukaman

Kemudian didalam permohonan Terdakwa yang memintakeringanan hukaman, yang telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannyadimana terdakwa tulang punggung keluarga;Halaman 30 PUTUSAN Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN LbbMenimbang, bahwa terhadap uraian Nota Pembelaan Penasihat HukumTerdakwa dan Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa tersebut MajelisHakim akan memberi pertimbangan, sebagai berikut :1.Sehubungan dengan perkara a quo, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum, Primair: Pasal 114 ayat (1) UndangUndang

diberikanhakhak kepegawaiannya sesual dengan peraturanPerundangundangan;4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannyadilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;Pasal 281) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksadan PNS yang diperiksa;2)Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acarapemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untukmenjatuhkan hukaman

Sebelum kami menguraikan pertimbangan Hakim di dalam putusan No55/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 11 Juni 2019 atas nama Tedakwa JUNAIDISIAGIAN Als Edi yang telah dijatuhi hukaman mati terlebin dahulu kami akanmenguraikan alasan alasan untuk dapat dimohonkan Banding, sudahbarang tentu ada pertimbangan Hakim yang kami sependapat dan ada jugapertimbangan Hakim yang kami tidak sependapatt dan perlu. dikoreksi dandiperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan;B.

agama kupak timbul krisis moral, dan krisis ahklak. dalamUndang 20 hukum pidana adat melayu Jambi.Bahwa Postingan Akun facebook UTAMI MAYANGSARI, RANDY NYARAISA dan REZA RAHADYAN memposting foto pribadi pelapor,melanggar normanorma adat yang ada di Provinsi Jambi dan melanggardalam pasal 7 ayat 2, pasal 8 ayat 1 dan pasal 10 ayat 2 angka 4 dalamUndang 20 hukum pidana adat melayu jambi, dan perbuatan pelakudinamakan mendagi miang buluh yang artinya (menyebarkan fitnah yangterlarang) dan penerapan hukaman

menitipkan atau bawa uang, karena tidak ada direkening KOSPIN;Bahwa setahu saksi orang yang menitipkan dana itu langsung kepadamanajer ;Bahwa saksi setahu saksi manajer waktu itu adalah Tris Manggopa;Bahwa setahu saksi dalam rapat pengurus tidak pernah di laporkanbahwa ada sekian dana yang masuk;Bahwa saksi mengetahui pernah ada perkara pidana terhadap TrisManggopa, dan dalam perkara itu dibuktikan semua dana itu mengalirkepada Tris Manggopa sehingga Tris Manggopa terbukti bersalah dan diamenjalani hukaman

non one nn nn nee ene nen nen enn4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak ada, mnaka pembebasan sementara dari jabatannyadilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi ; Pascal 28) 5 ~~ nnn nnn nnn cen mmo1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa danPNS yang diperiksa ; 2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acarapemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untukmenjatuhkan hukaman

Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukaman disiplinberupa penundaan pangkat 1 (satu) periode dalamperkara penganiayaan yang dilakukan oleh SerdaRobet Bayu Nirwana dan kawankawan terhadapSerda Jaka Hendri Kurniawan.3.

dia Terdakwa III bilang kasih kencing dia, TerdakwaVII bilang ikat di compang (tempat persebahan), Terdakwa V yang membawaair kencing yang sudah dicampur dengan tai, dan Terdakwa VI bilang bunuhSaja dia ; Bahwa Terdakwa I sebagai tua Panga, Terdakwa II sebagai tua Golo, TerdakwaII sebagai tua Panga, Terdakwa IV sebagai Kepala Desa, Terdakwa V sebagaimasyarakat biasa, Terdakwa VI sebagai masyarakat biasa dan Terdakwa VIIsebagai masyarakat biasa ; e Bahwa pada waktu para Terdakwa menyatakan tentang hukaman

hakhakkepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundangundangan;(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannyadilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;Pasal 28(1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksadan PNS yang diperiksa;(2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acarapemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukaman

hakhak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundangundangan.4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukanoleh pejabat yang lebih tinggi.Pasal 281) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa danPNS yang diperiksa.2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acarapemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untukmenjatuhkan hukaman

hakhak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundangundangan;4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukanoleh pejabat yang lebih tinggi;Pasal 281) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa danPNS yang diperiksa;2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acarapemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untukmenjatuhkan hukaman

diberikanhakhak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundangundangan.4)Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannyadilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.Pasal 281)Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksadan PNS yang diperiksa.2)Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acarapemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untukmenjatuhkan hukaman

hakhakkepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundangundangan.4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak ada, mnaka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukanoleh pejabat yang lebih tinggi.Pasal 281) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNSyang diperiksa.2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acarapemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untukmenjatuhkan hukaman

hakhak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundangundangan.4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak ada, mnaka pembebasan sementara dari jabatannyadilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.Pasal 281) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa danPNS yang diperiksa.2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acarapemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untukmenjatuhkan hukaman

Perundangundangan.4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalamayat (1) tidak ada, mnaka pembebasan sementara dari jabatannyadilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.Pasal 28Halaman 18 dari 72 halaman PUTUSAN Nomor 29/G/2019/PTUNABN1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yangmemeriksa dan PNS yang diperiksa.2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acarapemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untukmenjatuhkan hukaman

Roies Al Hukaman dilanjutkan ;3. Menangguhkan pembebanan biaya perkara sampai dengan Putusanakhir ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah,yang masingmasing Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Saksi . UMMAH AI.

mohon hukaman yangseringan ringannya.Terdakwa IIBahwa Terdakwa!I mengaku) merasa sangat bersalahuntuk itu. menyampaikan permohonan maaf kepada KetuaKUD dan kepada masyarakat yang telah dirugikan;TerdakwaI merasa sangat menyesal dan berjanjitidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;Terdakwa II telah mengabdi di INI selama 32 tahunbelum pernah dijatuhi hukuman selain perkara ini,dan Terdakw!