Ditemukan 10210 data
47 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD KASIM, M.SiLawanPT KALTIM DIAMOND COAL
11 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM METHANOL INDUSTRI
70 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT WARU KALTIM PLANTATION
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
DSM KALTIM MELAMINE
DSM KALTIM MELAMINE, beralamat di Gedung Tetra Pak Lt. 2,Jalan Buncit Raya, Kav. 100, Jakarta 12510;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 25663/PP/M.V/16/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam
Kaltim Multi 01.434.770.2.724.001 DDQLM724.0005062 27.03.06 800,000Boga UtamaHadiputranto, 01.341.801.7.012.000 CYIXT0120010550 18.05.06 561,248Hadinoto & Partners,Law FirmPT. Amcor 02.107.949.6.413.000 EPYGZ4310000273 04.10.06 787,892IndonesiaCV. ANUGERAH 01.801.927.3.721.000 DYNOX721.0001322 28.08.06 981,500PRATAMA KALTIM TOTAL 3,537,962, 189 10.2 Bahwa Pada butir 1.4.1.3.4 Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 menyatakanHalaman 28 dari 31 halaman.
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM METHANOL INDUSTRI
KALTIM METHANOL INDUSTRI, beralamat di MenaraStandard Chartered Lantai 20 Jalan Prof.Dr.
Bahwa jumlah Pokok Pajak yang masih harus dibayar sebesar:Pokok Pajak US$ US$ 23,464.717.0050% dari Pokok Pajak US$ US$ 11, 732.458.50PPh Pasal 22 US$ 263.00PPh Pasal 23 (US$ 3.866.00PPh Pasal 25 16,197,763.00Sisa (4,469, 534.00)Bahwa dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2007 tentangPengadilan Pajak (copy SSP terlampir bersama Surat Banding);Bahwa Surat Banding ini ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan DirekturUmum PT Kaltim
ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun2000 tentang Pajak Penghasilan dengan perhitungan sebagai berikut:Penjualan ke Sojitz US$ 29.261.632Penjualan ke PT Humpuss US$ 1.893.658Logistic Component US$ 396.191Jumlah koreksi US$ 31.551.481Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan koreksi penjualan ekspor Pemohon Banding ke Sojitz danpenjualan lokal Pemohon Banding ke PT Humpuss, Pemohon Banding akanmelakukan evaluasi atas transaksi transfer pricing PT Kaltim
hukum dalam Pemeriksaan Transfer Pricing;Bahwa Pemeriksa pada pemeriksaan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008telah menyampaikan hasil temuan sementara koreksi peredaran usahaberdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun2000 tentang Pajak Penghasilan dengan perhitungan margin laba kotorberdasarkan angka persentase margin biaya sebesar 10% dari total biaya yangdiakui (ongkos pengapalan, biaya loading, asuransi, surveyor dan insentifpembeli);Bahwa atas temuan sementara tersebut, PT Kaltim
Kaltim Methanol Industri, NPWP 01.562.239.2092.000, alamatMenara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.
29 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DSM KALTIM MELAMINE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DSM KALTIM MELAMINE, beralamat di Pondok Indah OfficeTower 3 Lantai 16, Jalan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Indah,Jakarta 12310;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan JenderalGatot Subroto No.4042. Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3.
DSM Kaltim Melamine, NPWP: 01.500.087.0725.000, Alamat : Kompleks PT Pupuk Kaltim Bontang, Kalimantan Timur.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40140/PP/M.1/16/2012,Tanggal 24 September 2012, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanHalaman 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor 163 /B/PK/PJK/2015Kembali pada Tanggal 30 Oktober 201 kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara
asalBontang (Kantor Pusat) dengan barang Melamine yang dieksporoleh DSM Kaltim Melamine Surabaya (Kantor Cabang).c.
DSM Kaltim Melamine NPWP 01.500.087.0725.000 terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP721/PJ.07/2009 tanggal 10 September 2009, sama dengan koreksi padaDPP Penyerahan Lokal tersebut di atas, pada pokoknya jugamempersoalkan tidak wellperformednya Pemohon Banding dalammemberikan dokumendokumen pendukung pada proses pemeriksaan;Pendapat MajelisHalaman 52 dari 59 Halaman Putusan Nomor 163 /B/PK/PJK/2015Bahwa koreksi Terbanding Pajak Masukan ini karena Pemohon Bandingpada proses pemeriksaan
DSM KALTIM MELAMINE, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2015, oleh Dr.H.lmamSoebechi, SH.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Is Sudaryono, SH.,MH., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.
120 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM NITRATE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 901/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KALTIM NITRATE INDONESIA, beralamat di Gd.Sentral Senayan 1 Lantai 6, Jalan Asia Afrika Nomor 8,Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang diwakilioleh Antung Pandoyo, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KALTIM NITRATE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Prof. Dr.
85 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT REA KALTIM PLANTATION tersebut;
PT REA KALTIM PLANTATION VS 1. WIDARTO, DKK
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
REA KALTIM CAKRA ESTATE
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM METHANOL INDUSTRI
KALTIM METHANOL INDUSTRI, beralamat di MenaraStandard Chartered Lt. 20, JI Prof. Dr.
Kaltim Methanol Industri, NPWP 01.562.239.2092.000,telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundangundanganperpajakan yang berlaku, sehingga karenanya sah dan berkekuatanhukum;c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 8 halaman.
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM PASIFIK AMONIAK;
KALTIM PASIFIK AMONIAK, tempat kedudukan di WismaNusantara Lantai 20 Jalan M.H.
Kaltim Pasifik Amoniak, NPWP: 01.824.319.6052.000, Alamat :Wisma Nusantara Lt. 20, Jalan MH. Thamrin Nomor 59, Jakarta Pusat 10350,sehinggga jumlah yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :a.
Kaltim Pasifik Amoniak, NPWP:01.824.319.6052.000, Alamat : Wisma Nusantara Lt. 20, Jalan MH.Thamrin No. 59, Jakarta Pusat 10350, sehingga jumlah yang masih harus(lebih) dibayar menjadi sebagaimana di atas, adalah tidak benar serta telahnyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat
42 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT INTI ENERGI KALTIM
36 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARU KALTIM PLANTATION;
./2016, tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulo Gadung,Jakarta Timur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.69428/PP/M.XB/16/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP526/WPJ.20/2014tanggal 30 Mei 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2011 Nomor 00064/207/11/007/13 tanggal 12 April 2013, atas nama PT.Waru Kaltim
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WARU KALTIM PLANTATION;;
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM METHANOL INDUSTRI
KALTIM METHANOL INDUSTRI, tempat kedudukan diMenara Standard Chartered Lt.20, Jl. Prof. Dr.
Kaltim Methanol Industri No.
Kaltim Methanol Industri tidak pernahmenerima atau tidak memperoleh jumlah harga jual sebesar Rp.1.640.820.517,00 maupun nilai ekspor sebesar Rp.38.985.519.702,00;Bahwa penolakan atas koreksi Peredaran Tahun 2008 sudah disampaikan jugadalam Surat Nomor: 0396/DirFinKMI/IV/2011 tanggal 28 April 2011.
Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, alamat : MenaraStandard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.
Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa yang terutang adalah sebagaimana tersebut di atas, adalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT REA KALTIM PLANTATION
2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2591/PJ/2018 tanggal 22 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT REA KALTIM
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00226/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 28 Oktober 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2010 Nomor: 00072/207/10/725/15 tanggal 25Agustus 2015, atas nama: PT Rea Kaltim Plantation, NPWP01.083.701.1725.000, beralamat di JI.
85 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT REA KALTIM PLANTATIONS, DK
PT REA KALTIM PLANTATIONS, berkedudukan di Jalan HasanBasri Nomor 21 A, Kota Samarinda, diwakili olen Mark AlanParry, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasakepada William Setiawan Palijama, S.H., dan kawan, ParaAdvokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum AdnanKelana Haryanto & Hermanto (AKHH) beralamat kantor di ChasePlaza Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakartaserta Ignatia Kasiartati, S.H., Advokat pada Kantor PengacaraIgnatia Kasiartati & Rekan beralamat di Jalan
BOEY CHEE WENG, Directur Operational Estate (DOE) di PTRea Kaltim Plantations, beralamat kantor di Jalan Hasan BasriNomor 21 A, Kota Samarinda;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat l, Il, IIl/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang ParaHalaman 1 dari 16 hal. Put.
40 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DSM Kaltim Melamine vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DSM Kaltim Melamine, tempat kedudukan Gedung TetraPak Lantai 2, Jl. Warung Buncit Raya Kav.100, Jakarta 12510,Alamat Korespondensi: Kompleks PT. Pupuk Kaltim Bontang,Kalimantan Timur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1.Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;.
DSM Kaltim Melamine,NPWP: 01.500.087.0725.000, Alamat : Kompleks PT Pupuk KaltimBontang, Kalimantan Timur;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap == yaitu.
Sesuai Bukti kirim dari PaniteraPengadilan Pajak, yang tertera didalam halaman pertama Putusan dikirimkepada PT.DSM Kaltim Melamine pada tanggal 19 September 2012 atauHalaman 8 dari 61 halaman.
Melamine Bontang (Kantor Pusat)dengan barang Melamine yang diekspor oleh DSM Kaltim MelamineSurabaya (Kantor Cabang);.
DSM KALTIM MELAMINE, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Halaman 60 dari 61 halaman. Putusan Nomor 162/ B / PK/PJK/2015Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015, oleh, Dr. H. ImamSoebechi,S.H.
23 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM METHANOL INDUSTRI,
KALTIM METHANOL INDUSTRI, berkedudukan di MenaraStandard Chartered Lt. 20, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta.Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;Hal 1 dari 22 hal. Put.
Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000,alamat : Menara Standard Chartered Lt. 20, Jl. Prof. Dr. SatrioNo. 164, Jakarta 12930 dan menetapkan STP Nomor00054/106/08/092/08 tanggal 21 Nopember 2008 Masa PajakOktober 2008 tersebut menjadi NIHIL ;Hal 19 dari 22 hal. Put.
99 — 25
Alam Kaltim LestariMelawanNafsahu Laode Ndigo
Alam Kaltim Lestari, Beralamat Jl Dermaga Kelurahan KarangMumus, No 34, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili olehkuasanya, Suriani SH, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Suriani,SH dan Rekan Alamat : Jl.
Alam Kaltim Lestan .Perlu juga Tergugat ingatkan bahwa alasan Penggugat dalammelakukan kontrak kerja dengan karyawannya (Perjanjian kerjaLaut) harus didasarkan kepada pasal 59 UU. No. 13 tahun 2003,bukan didasarkan kepada Peraturan Menteri perhubungan No. 84tahun 2013, karena peraturan tersebut secara otomatis tidak berlakukarena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi denganperaturan yang ada diatasnya yaitu UU.
Dalam hal suratkuasa yang dibuat oleh tergugat yang ditanda tangani oleh masingmasing pengurus baik ditingkat Kordinator Wilayah SBSI Kaltim,Dewan Pengurus Cabang Samarinda, Lembaga Bantuan HukumSBSI Kalimantan Timur, tidak mencerminkan amanat dari UndangUndang 13 tahun 2003 pasal 121 oleh karena tidak jelas tergugat(Nafsaho Laode Ndigo) itu masuk dalam keanggotaan tingkat DPCSBSI, tingkat Korwil atau LBH SBSI Kaltim sehingga dari sejumlahpengurus yang mendapat kuasa tersebut tidak mencerminkanamanah
Semua pengurus serikatpekerja/Serikat buruh wajib mendapat SK pengurusan dari tingkatyang lebih tinggi sehingga keanggotaan tergugat tersebut apakahanggota DPC SBSI Samarinda, atau Anggota Korwil SBSI Kaltim,Oleh karena itu kuasa tergugat ditolak oleh penggugat;Page 25 of 50C.
Alam Kaltim Lestari. ;Page 37 of 503.4.