Ditemukan 2515 data
150 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 595/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerimapermohonan banding ini dan membatalkan KEP 00190, sehingga dengandemikian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret2014 yang seharusnya adalah menjadi sebagai berikut:(Dalam Rupiah) No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 2.068.736.230,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 266.555.611.530,00a.3 Penyerahan yang
Thamrin Kav. 2830, Jakarta 10350,sehingga Jumlah pajak dihitungkembali menjadi sebagai berikut : No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 2.068.736.230,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 266.555.611.530,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 82.576.000,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 32.402.111.601,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah seluruh penyerahan 301.109.035.361
289 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00102/KEB/WPJ.03/2017,tanggal 21 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00050/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak September2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000,beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002 Gerunggang,sehingga perhitungan sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putusan Nomor 3991/B/PK/Pjk/2019 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.500.000.000a.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 0a.6.Jumlah 3.500.000.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN 4.003.733.916c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.) 7.503.733.9162 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 350.000.000b.
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2092/B/PK/Pjk/2018ayat (2) Final Masa Pajak Juni 2011 yang terutang dihitung kembalisebagaimana perhitungan sebagai berikut; Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak 455.000.0002 PPh Pasal 4 (2) Final terhutang 22.750.000 3 Kredit Pajaka. PPh ditanggung Pemerintah b. Setoran Masa 23.600.000c. STP (pokok kurang bayar) d.
karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak 455.000.0002 PPh Pasal 4 (2) Final terhutang 22.750.0003 Kredit Pajaka
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 142.237.155,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 142.237.155,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2368/B/PK/Pjk/2018 5. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c.
Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 142.237.155,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (at+b+c+d+e+f) 142.237.155,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 0,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e.
171 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2020 Uraian Dalam Rupiah (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Peny erahan Barang dan Jasa yg terutang PRNa1. Exspor 1,055,755, 508,443a Penyerahan yang PRNnyaharus dipungut sendiri 1,556,629, 003, 034 a.3, Penyerahan yang PPMnya dipungut Pemungut PRY a4, Penyerahan yang PPhtnya tidak dipungut a5, Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan FPN Jurdah Seluruh Peny erahan2612.364,511,477 Penghitungan PAN Kurang Bay ar a.
dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapatkekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
SutamiKm.7, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung35122, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurangdibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Rp 0.00PPN ,c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0O,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutami Km.7,Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122,dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
Putusan Nomor 3851/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b.
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 66.916.090.271a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 17.338.810Jumlah 66.933.137.841b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 66.933.137.8412 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PPN/Pajak Keluran yang harus dipungut sendiri 1.733.881b. Dikurangib.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.379.094.321c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d.
Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 66.916.090.271a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 17.338.810Jumlah 66.933.137.841b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 66.933.137.8412 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PPN/Pajak Keluran yang harus dipungut sendiri 1.733.881b. Dikurangib.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.379.094.321c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d.
23 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor00036/241/05/053/13 tanggal 19 Desember 2013 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2005, atas nama BUT Lubrizol InternationalManagement Corporation, NPWP 01.668.911.9053.000, beralamat diGedung World Trade Center Lantai 16, Jalan Jenderal SudirmanKav.2931, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 2 PPh Pasal 15 terutang 3 Kredit Pajaka
Putusan Nomor 479 B/PK/Pjk/2018huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp0O,00; (nihil) dengan perincian sebagaiberikut:No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPh Pasal 15 terutang3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah oO b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak oO; OO OF; GO GO DO Og.
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 648.053.122,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2367/B/PK/Pjk/2018 g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 648.053.122,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 42.124.734,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 16.007.399,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c.
Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 648.053.122,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 648.053.122,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 42.124.734,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 16.007.399,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e.
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenderal Pajak Nomor KEP00481/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 5April 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2014 Nomor 00183/207/14/052/16 tanggal 22 Maret 2016, atas nama PTIndopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
51 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2014Nomor 00007/277/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PTIndopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutami Km.7,Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122,dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b.
75 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 160.435.425,00c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak ...e. Lainlainf. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak ...g. Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 160.435.425,00Pajak yang Tidak/ Kurang Dibayar (23g)Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 183A KUPe. Jumlah Sanksi Administrasi6.
Kena Pajak/ Dasar Pengenaan 1.592.349.197PajakPPh Pasal 26 Yang Terutang 160.435.425Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 160.435.425c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak...Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPqatynenhs Semen 3 Ce aeIg + SMAI = SIO RIEINNN SONI RNc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Jumlah Sanksi Administrasi Jumlah PPh Yang Masih Harus di Bayar d.
127 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 75.527 .699.388,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 75.527 .699.388,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b.
Putusan Nomor 2868/B/PK/Pjk/2020 No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 75.527 .699.388,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 75.527 .699.388,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b.
279 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 358/B/PK/Pjk/2020 : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.945.812.554c.
Putusan Nomor 358/B/PK/Pjk/2020 No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b) 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.945.812.554c.
455 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 0,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 22.704.386.061 ,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 0,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00cc Jumlah Seluruh Penyerahan
Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaPelanggan tersebut (yang seharusnya Akun Hutang Deposit) bukanmerupakan penerimaan pembayaran uang muka dari Customer atauDistributor, melainkan pengakuan timbulnya kewajiban kepada Customerakibat atas Retur Penjualan, dalam mekanisme pembukuan yangdilakukan oleh Pemohon
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 59.540.906.130,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.234.922.608.066,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 167.929.941.391 ,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.462.393.455.587,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 123.016.537.841 ,00b.
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 59.540.906.130,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.234.922.608.066,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN = Rp 167.929.941.391 ,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.462.393.455.587,00. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 123.016.537.841 ,00b.
251 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 0,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 22.704.386.061 ,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 0,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00cc Jumlah Seluruh Penyerahan
Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaPelanggan tersebut (yang seharusnya Akun Hutang Deposit) bukanmerupakan penerimaan pembayaran uang muka dari Customer atauDistributor, melainkan pengakuan timbulnya kewajiban kepada Customerakibat atas Retur Penjualan, dalam mekanisme pembukuan yangdilakukan oleh Pemohon
168 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (ab) 4,862,694.15 21 557,207.518 Penghasilan neto luar negri9 Jumlah penghasilan neto 7,092,913,.16 23,787 ,426.5110 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 7,092,913,.16 23,787 ,426.5112 PPh Terhutang (tarif x 11) 1,773 ,228.29 5,946 ,856.6313 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/Dipungut pihak lain 5,643.16 5,643.16 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2853/B/PK/Pjk/2020 c. Dibayar sendiri 10,302,072.93 10,302,072.93 d.
Jumlah (ab) 4,862,694.158 Penghasilan neto luar negri9 Jumlah penghasilan neto 7,092,913,.1610 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 7,092,913,.1612 PPh Terhutang (tarif x 11) 1,773,228.2913 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/Dipungut pihak lain 5,643.16c. Dibayar sendiri 10,302,072.93d. Diperhitungkan SKPPKPe. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 10,307,716.0915 Jumlah PPh yang lebih dibayar 8 534,487.80 6.