Ditemukan 2515 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ITOCHU INDONESIA
15036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 595/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerimapermohonan banding ini dan membatalkan KEP 00190, sehingga dengandemikian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret2014 yang seharusnya adalah menjadi sebagai berikut:(Dalam Rupiah) No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 2.068.736.230,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 266.555.611.530,00a.3 Penyerahan yang
    Thamrin Kav. 2830, Jakarta 10350,sehingga Jumlah pajak dihitungkembali menjadi sebagai berikut : No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 2.068.736.230,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 266.555.611.530,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 82.576.000,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 32.402.111.601,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah seluruh penyerahan 301.109.035.361
Putus : 29-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3991/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SARANA MARINDO
28968 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00102/KEB/WPJ.03/2017,tanggal 21 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00050/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak September2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000,beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002 Gerunggang,sehingga perhitungan sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 3991/B/PK/Pjk/2019 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.500.000.000a.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 0a.6.Jumlah 3.500.000.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN 4.003.733.916c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.) 7.503.733.9162 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 350.000.000b.
Register : 20-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2092 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. LAMBANG SEJATI
259 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2092/B/PK/Pjk/2018ayat (2) Final Masa Pajak Juni 2011 yang terutang dihitung kembalisebagaimana perhitungan sebagai berikut; Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak 455.000.0002 PPh Pasal 4 (2) Final terhutang 22.750.000 3 Kredit Pajaka. PPh ditanggung Pemerintah b. Setoran Masa 23.600.000c. STP (pokok kurang bayar) d.
    karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak 455.000.0002 PPh Pasal 4 (2) Final terhutang 22.750.0003 Kredit Pajaka
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2368 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — PT. PANGKATAN INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 142.237.155,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 142.237.155,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2368/B/PK/Pjk/2018 5. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c.
    Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 142.237.155,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (at+b+c+d+e+f) 142.237.155,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 0,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e.
Register : 08-05-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496 B/PK/PJK/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA;
17168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2020 Uraian Dalam Rupiah (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Peny erahan Barang dan Jasa yg terutang PRNa1. Exspor 1,055,755, 508,443a Penyerahan yang PRNnyaharus dipungut sendiri 1,556,629, 003, 034 a.3, Penyerahan yang PPMnya dipungut Pemungut PRY a4, Penyerahan yang PPhtnya tidak dipungut a5, Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan FPN Jurdah Seluruh Peny erahan2612.364,511,477 Penghitungan PAN Kurang Bay ar a.
    dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapatkekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka
Register : 16-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4033 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SutamiKm.7, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung35122, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurangdibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Rp 0.00PPN ,c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0O,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3851 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
3618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sutami Km.7,Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122,dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
    Putusan Nomor 3851/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b.
Putus : 08-05-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1249 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VICTORY CHINGLUH INDONESIA;
4626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 66.916.090.271a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 17.338.810Jumlah 66.933.137.841b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 66.933.137.8412 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PPN/Pajak Keluran yang harus dipungut sendiri 1.733.881b. Dikurangib.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.379.094.321c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d.
    Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 66.916.090.271a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 17.338.810Jumlah 66.933.137.841b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 66.933.137.8412 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PPN/Pajak Keluran yang harus dipungut sendiri 1.733.881b. Dikurangib.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.379.094.321c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d.
Register : 05-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT LUBRIZOL INTERNATIONAL MANAGEMENT CORPORATION;
2343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor00036/241/05/053/13 tanggal 19 Desember 2013 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2005, atas nama BUT Lubrizol InternationalManagement Corporation, NPWP 01.668.911.9053.000, beralamat diGedung World Trade Center Lantai 16, Jalan Jenderal SudirmanKav.2931, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 2 PPh Pasal 15 terutang 3 Kredit Pajaka
    Putusan Nomor 479 B/PK/Pjk/2018huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp0O,00; (nihil) dengan perincian sebagaiberikut:No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPh Pasal 15 terutang3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah oO b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak oO; OO OF; GO GO DO Og.
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2367 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — PT. PANGKATAN INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 648.053.122,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2367/B/PK/Pjk/2018 g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 648.053.122,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 42.124.734,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 16.007.399,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c.
    Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 648.053.122,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 648.053.122,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 42.124.734,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 16.007.399,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e.
Register : 23-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3037 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOPHERIN JAYA;
3010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak Nomor KEP00481/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 5April 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2014 Nomor 00183/207/14/052/16 tanggal 22 Maret 2016, atas nama PTIndopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 20-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4173/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDOPHERIN JAYA
5115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2014Nomor 00007/277/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PTIndopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3850 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
3919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sutami Km.7,Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122,dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
    Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b.
Register : 11-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — PT. FRANKS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 160.435.425,00c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak ...e. Lainlainf. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak ...g. Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 160.435.425,00Pajak yang Tidak/ Kurang Dibayar (23g)Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 183A KUPe. Jumlah Sanksi Administrasi6.
    Kena Pajak/ Dasar Pengenaan 1.592.349.197PajakPPh Pasal 26 Yang Terutang 160.435.425Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 160.435.425c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak...Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPqatynenhs Semen 3 Ce aeIg + SMAI = SIO RIEINNN SONI RNc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Jumlah Sanksi Administrasi Jumlah PPh Yang Masih Harus di Bayar d.
Putus : 14-08-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2868 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KALIMANTAN ENERGI LESTARI;
12739 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 75.527 .699.388,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 75.527 .699.388,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b.
    Putusan Nomor 2868/B/PK/Pjk/2020 No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 75.527 .699.388,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 75.527 .699.388,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b.
Putus : 19-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT SAGO PRIMA PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27964 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 358/B/PK/Pjk/2020 : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.945.812.554c.
    Putusan Nomor 358/B/PK/Pjk/2020 No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b) 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.945.812.554c.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2051/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LESTARI ALAM RAYA
455155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 0,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 22.704.386.061 ,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 0,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00cc Jumlah Seluruh Penyerahan
    Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaPelanggan tersebut (yang seharusnya Akun Hutang Deposit) bukanmerupakan penerimaan pembayaran uang muka dari Customer atauDistributor, melainkan pengakuan timbulnya kewajiban kepada Customerakibat atas Retur Penjualan, dalam mekanisme pembukuan yangdilakukan oleh Pemohon
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TRAKINDO UTAMA
5128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 59.540.906.130,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.234.922.608.066,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 167.929.941.391 ,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.462.393.455.587,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 123.016.537.841 ,00b.
    Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 59.540.906.130,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.234.922.608.066,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN = Rp 167.929.941.391 ,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.462.393.455.587,00. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 123.016.537.841 ,00b.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2049/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR EKA SELARAS
25149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 0,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 22.704.386.061 ,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 0,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00cc Jumlah Seluruh Penyerahan
    Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaPelanggan tersebut (yang seharusnya Akun Hutang Deposit) bukanmerupakan penerimaan pembayaran uang muka dari Customer atauDistributor, melainkan pengakuan timbulnya kewajiban kepada Customerakibat atas Retur Penjualan, dalam mekanisme pembukuan yangdilakukan oleh Pemohon
Putus : 13-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2853/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Agustus 2020 — PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16873 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (ab) 4,862,694.15 21 557,207.518 Penghasilan neto luar negri9 Jumlah penghasilan neto 7,092,913,.16 23,787 ,426.5110 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 7,092,913,.16 23,787 ,426.5112 PPh Terhutang (tarif x 11) 1,773 ,228.29 5,946 ,856.6313 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/Dipungut pihak lain 5,643.16 5,643.16 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2853/B/PK/Pjk/2020 c. Dibayar sendiri 10,302,072.93 10,302,072.93 d.
    Jumlah (ab) 4,862,694.158 Penghasilan neto luar negri9 Jumlah penghasilan neto 7,092,913,.1610 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 7,092,913,.1612 PPh Terhutang (tarif x 11) 1,773,228.2913 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/Dipungut pihak lain 5,643.16c. Dibayar sendiri 10,302,072.93d. Diperhitungkan SKPPKPe. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 10,307,716.0915 Jumlah PPh yang lebih dibayar 8 534,487.80 6.