ASKAN 1.ltjnd suprapto arah msk gang kcil sblh kingstar futsal mntokHalaman 3 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN Unrkkri bks nah mrah ttup rmput mpt dpn pjok knn tmbok jmbtan wrna pink ygsblh knn,knn jl , dan dengan dipandu lewat telepon oleh Sdr. ASKAN,SUGIYANTO ALS. GEONK BIN SUGINO berhasil mengambil 1 (satu) paket shabu shabu yang berada didalam gumpalan tanah liat pojok jembatan tersebut sekitarjam 19.25 Wib, selanjutnya 1 (satu) paket shabu shabu tersebut SUGIYANTOALS.

ASKAN 1.ltjnd suprapto arah msk gang kcil sblh kingstar futsal mntokkkri bks thah mrah ttup rmput mpt dpn pjok knn tmbok jmbtan wrna pink ygsblh knn,knn jl , dan dengan dipandu lewat telepon oleh Sdr. ASKAN,SUGIYANTO ALS. GEONK BIN SUGINO berhasil mengambil 1 (satu) paket shabu shabu yang berada didalam gumpalan tanah liat pojok jembatan tersebut sekitarjam 19.25 Wib, selanjutnya 1 (satu) paket shabu shabu tersebut SUGIYANTOALS.

telah berhasilmenstransfer uang tersebut ; Bahwa Askan menyuruh saksi ke Ungaran dan akan dipandu melalui SMSdan telepon oleh Askan ; Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa berangkat ke Ungaran denganberboncengan sepeda motor ; 2722 = 22= 22Bahwa sekitar jam 19.20 wib pada saat saksi sampai di Ungaran, saksimendapat SMS letak alamat 1 (satu) paket plastik klip berisi serbukkristal sabu dari Askan 1.ltjnd suprapto arah msk gang kcil sblh kingstarfutsal mntok kkri bks thah mrah ttup rmput mpt dpn pjok

terdakwa menelepon ASKAN memberitahukan kalauterdakwa telah berhasil menstransfer uang dan selanjutnya ASKANmenyuruh terdakwa ke Ungaran yang akan dipandu melalui SMS dantelepon oleh ASKAN ; = = = 222 noe enn enon nen nnnBahwa benar sekitar pukul 19.20 Wib pada saat terdakwa sudah beradadi Ungaran, terdakwa mendapat SMS letak alamat 1 (satu) paket plastikklip berisi serbuk kristal sabu dari ASKAN 1.ltjnd suprapto arah mskgang kcil sblh kingstar futsal mntok kkri bks thah mrah ttup rmput mptdpn pjok

ke nomor Rekening milik Askan kemudianSugiyanto menelepon Askan memberitahukan kalau telah berhasil menstransferuang dan Askan menyuruh Sugiyanto ke Ungaran yang akan dipandu melaluiSMS dan telepon oleh Askan ; 27 Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.20 Wib pada saat Sugiyanto sudahberada di Ungaran, Sugiyanto mendapat SMS letak alamat 1 (satu) paket plastikklip berisi serbuk kristal sabu dari ASKAN 1.ltjnd suprapto arah msk gang kcilsblh kingstar futsal mntok kkri bks thah mrah ttup rmput mpt dpn pjok

( Penanggung Jawab OperasionalKecamatan) PNPMMPd Kec.Singkep Barat ;Bahwa saksi menjabat sebagai PJOK Berdasarkan Surat Keputusan BupatiLingga Nomor: 029 / KPTS / II / 2009 tanpa tanggal bulan Februari tahun 2009Atas usulan Camat Singkep Barat nama saksi diajukan ke Satker PNPM MPd Kab.Lingga ( Dinas Sosial,tenaga kerja dan Transmigrasi );Bahwa Tugas dan tanggung jawab PJOK PNPM MPad Kec.

Bersama Fasilitator Kecematan dan PJOK mensosialisasikan PNPM MPddi wilayah Kecamatan.Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaanPNPM MPd dari semua desa.Membantu penyelesaian masalah PNPM MPd yang timbul di wilayahnya..

PJOK UPK PNPM MPd yaitu Saksi LILIK NURHAYATI ;7. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2009 yaitu Saksi CHANDRA EKAPUTRA ;8. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2010 yaitu Saksi MAHYUDI ;9. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.

Putusan No.02/Pid.Sus/2012/TIPIKOR PN.TPIBahwa selama terdakwa menjadi FK tidak pernah di lakukan Verifikasi oleh timverivikasi dan hal tersebut atas kesepakatan PJOK.

) PNPM MP KabupatenLingga TA.2007 tanggal 16 Maret 2007;Surat keputusan Bupati Lingga No.11/KPTS/I/2008 tentang penunjukanPenanggung Jawab Operasinal Kabupaten (PJOKAB) dan Penangung jawaboperasional kegiatan (PJOK) PNPM MP Kabupaten Lingga TA.2009tanggal 14 Januari 2008.3.

YUNIANTO DWI SUTONO ;Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan danmembenasrkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara yang telah ditandatanganinya;Bahwa saksi dalam pada tahun 1997 sampai dengan 2001bertugas di Kecamatan Wirobrajan, sebagai Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) ; Bahwa Saksi pernah dimintai pencairan dana untuk pertama kalipada program Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan(P2KP) untuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERUKelurahan Patangpuluhan; Bahwa

tugas saksi sebagai Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) adalah : a.

Mengelola dana administrasi proyek PJOK ; f. Bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menandatangani SPPB (Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan) untuk pencairan dana ;g.

dilaksanakan ;Bahwa BKM dibentuk setelah adanya Sosialisasi dari Fasilitatorkemudian; Bahwa ada persyaratan untuk membuat BKM antara lain bahwaanggota harus berdomisili pada kelurahan tersebut,;Bahwa yang menentukan BKM telah memenuhi syarat atau belumadalah Fasilitator BKM SEMERU yang pada waktu itu sudahmemenuhi syarat secara administrasi ; Bahwa BKM SEMERU pernah sebagai BKM percontohan di KotaYogyakarta, karena pengelolaanya sangat bagus ;Bahwa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

) tidakHal. 100 dari 230 Putusan No.11/Pid.S usTPK/2016/PN Yykbisa melakukan check list terhadap proposal peminjam uang padaBadan Keswadayaan Masyarakat (BKM), karena itu bukan kewenangannya;Bahwa pada waktu saksi pindah tugas bukan sebagaiPenanggung Jawab Operasional Kegiatan PJOK lagi dan kalauPenanggung Jawab Operasional Kegiatan PJOK pindah makadiangkat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PJOK yangbaru dan saksi di Kecamatan Wirobrajan diganti oleh Sdr.

pukul 15.30 wib Terdakwa pergi ke penampungan bak truksampah pojok kampung Terdakwa dan bertemu saksi BUDI RAHARJO,kemudian saksi BUDI RAHARJO bilang ke Terdakwa, bahwa ada yangpesan sabu kembali seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu),kemudian Terdakwa ambilkan sebagian tersangka bungkus di plastik klipdan terdakwa serahkan ke saksi BUDI RAHARJO dan saksi BUDIRAHARJO pergi untuk menyerahkan paketan sabu dan setelah paketansabu terjual saksi BUDI RAHARJO kembali ke penampungan bak truksampah pjok

Terdakwa pergi ke penampungan bak truksampah pojok kampung Terdakwa dan bertemu saksi BUDI RAHARJO,kemudian saksi BUDI RAHARJO bilang ke Terdakwa, bahwa ada yangpesan sabu kembali seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu),kemudian Terdakwa mengambilkan sebagian sabu yang terbungkus diplastik klip dan terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi BUDIRAHARJO dan saksi BUDI RAHARJO pergi untuk menyerahkan paketansabu dan setelah paketan sabu terjua, saksi BUDI RAHARJO kembali kepenampungan bak truk sampah pjok

Lainnya Kepulauan Aru, Tanda Pengenal :05/PJOK//KEC.ATT/V/2014/02, No.

Lainnya Kepulauan Aru, Tanda Pengenal05/PJOK//KEC.ATT/V/2014/02, No.

ATTSpecimen Tanda tangan Pengurus PengelolaKegiatan (UPK) Untuk Tahap II dengan syarat :1.Surat No. 01/PjOK/Kec. ATT/XI/2014 tanggal 1Desember 2014 tentang Pengusulan PencairanDana BLM kegiatan MP3KI T.A. 2014Surat penetapan Camat No. 414.2/142 tanggal 17November 2014Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) No.04/PJOK/Kec. ATT/X1I/2014 tanggal 17 November2014Surat pernyataan Kesanggupan MenyelesaikanPekerjaan (SPKMP).

Surat No. 01/PjOK/Kec. ATT/XI/2014 tanggal 1Desember 2014 tentang Pengusulan PencairanDana BLM kegiatan MP3KI T.A. 20142. Surat penetapan Camat No. 414.2/142 tanggal 17November 20143. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) No.04/PJOK/Kec. ATT/XI/2014 tanggal 17 November20144. Surat pernyataan Kesanggupan MenyelesaikanPekerjaan (SPKMP)5. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana(SPKPD)6.

dan alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MPD dan paska program pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rembang tahun 2011;20. 1 (satu) bendel Keputusan Camat Sumber Nomor : 15 tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011, tantang pembentukan Tim verifikasi UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Sumber;21. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/37/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

Rembang dan PPK atau PJOkecamtan Sumber.Daftar rincian permintaaan pembayaran yang ditandatangani oleh PPK atauPjoKecamtan Sumber.Kwitansi LS (langsung) bukti pembayaran yang ditandatangani oleh ketua UPK danKPA atau PPK.Surat perjanjian pendanaan (SP2) yang ditandatangani oleh PPK atau PJOk PNPM MPd Kec.

Rembang adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410 / 37 /2011, tanggal 20 Januari 2011, tentang Penunjukan Penanggung jawab OperasionalKegiatan (Pjok) Tingkat Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMPd) Tahun anggaran 2011;Bahwa di dalam PTO, tugas saksi sebagai Penanggung jawab operasional (PJOk) diaturdalam Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410 / 37 / 2011, tanggal 20 Januari2011, yaitu :1.

Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (SPKPD) yang ditandatangani oleh ketuaMAD, ketua UPK, Fasilitator Kecamatan, PPK/PjJOK Kecamatan, dan FasilitatorKabupaten.Bahwa yang membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah PjOK Kecamatan,sedangkan untuk SPM (Surat Perintah Membayar) adalah pejabat penguji danpenandatangan SPM yaitu saksi MUNADI.

Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (SPKPD) yang ditandatangani oleh ketuaMAD, ketua UPK, Fasilitator Kecamatan, PPK/PjJOK Kecamatan, dan FasilitatorKabupaten.Bahwa yang membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah PJOK Kecamatan,sedangkan untuk SPM (Surat Perintah Membayar) adalah pejabat penguji danpenandatangan SPM yaitu saksi MUNADI.

Rembang;Bahwa yang berhak mengirim proposal yang sudah di nyatakan Lengkap ke KPPN adalahsaksi selaku pejabat penguji penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) melalui imailyang kemudian disusul dengan proposal;Bahwa jika ada perjanjian kerja sama antara PjOK Kabupaten / PPK dengan pengurusUPK kecamatan Sumber yaitu Surat Perjajian Pendanaan (SP2) yang ditandatangani olekPPK / PjOK Kecamatan dengan ketua UPK;Bahwa Dana bantuan pemerintah yang diterima oleh UPK Kec.

Tehnik).e Pendamping Lokal : SUWALDI WIJAYAe BKAD : Ketua : SRIHANADIAnggota : PUDJI ASTUTI, ROHIMAN.e Badan Pengawas: Ketua : SUTANTA, SHAnggota : TEGUH RAHAYU, STRIATe TIMVERIFIKASI : WALUYOAnggota : WAHADIASIH KARIYANIe MAD : TUMADI, S.PdAnggota : ASTUTIKe PJOK : SRI HARYATI.e Bahwa kegiatan yang dilakukan olen UPK Kecamatan Bansari adalah :e Penyaluran dana BLM yang meliputi 3 kegiatan yaitu :1. Sarana dan prasarana.2. Peningkatan kualitas hidup.3.

Melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada PJOK pada tingkatKabupaten.Bahwa dasar ketentuan adalah dalam Petunjuk TeknisOperasional (PTO).Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan danPenyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan(SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bansari,kegiatan yang dilakukan adalah :Penyaluran dana BLM yang meliputi 3 kegiatan yaitu :1.

(Penangung Jawab Operasional Kecamatan) Bu ATIK dan tembusan keFASKAB (Fasilitator Kecamatan) Pak ANANG.e Bahwa tanggung jawab saksiadalah :1.Melaporkan semua transaksi dan kegiatan tiap bulannya ke PJOK danFASKAB.e Bahwa dasar saksi sebagaibendahara adalah sesuai denganPetunjuk Teknis Operasional PNPMMandiri Pedesaan Nomor414.2/3717/PMD tanggal 05Nopember 2008;e Bahwa kegiatan yang dilakukan olehUPK Kecamatan Bansari adalah :e Penyaluran dana BLM yang meliputi3 kegiatan yaitu :1.

Dan padatanggal 15 Juli 2013 tersebutTerdakwa dipanggil olehKetua UPK sudah dua kalidan yang untuk panggilankedua kalinya itu Terdakwadatang, setelah itu rapatkoordinasi dengan PJOK BuSrihayati, dan ditindaklanjutidengan Rakor Kelembagaandan KPMD pada tanggal 0457Ahli : Ir.

PJOK : SRI HARYATI.e Bahwa kegiatan yang dilakukan olehUPK Kecamatan Bansari adalah :Penyaluran dana BLM yang meliputi 3 kegiatan yaitu :1. Sarana dan prasarana.2. Peningkatan kualitas hidup.3.

Ditemukan adanya sejumlah dana perguliran SPP yang masih aktif yang tidakmemiliki identitas kelompok.e Bahwa Selanjutnya kami selaku tim Faskab memberikan solusi ataurekomendasi sbb :1 FK dan PJOK segera melakukan koordinasikan dengan para pihak, (camat,kepala desa Mandalare, Pengurus UPK) untuk membahas masalah yangterjadi.2 Faskab menyetujui pertemuan di Rumah Kepala Desa Mandalare yangmembahas permasalahan tersebut dan didapat hasil bahwa dari pengakuansdri.

Ditemukan adanya sejumlah dana perguliran SPP yang masih aktif yang tidakmemiliki identitas kelompok.e Bahwa tindakan saksi selanjutnya saksi selaku tim Faskab memberikan solusiatau rekomendasi sbb :1 FK dan PJOK segera melakukan koordinasikan dengan para pihak, (camat,kepala desa Mandalare, Pengurus UPK) untuk membahas masalah yangterjadi.2 Faskab menyetujui pertemuan di Rumah Kepala Desa Mandalare yangmembahas permasalahan tersebut dan didapat hasil bahwa dari pengakuansdri.

, Ketua UPK dan Kepala Desa Panjalu ;Bahwa Saksi menerima laporan dari PjOK Kecamatan baik perbulan, pertriwulan, dan tahunan, selama menjabat sebagai Camat laporan yang diterimadari PjOK secara umum tidak terdapat masalah yang krusial, hanya terdapatpermasalahan untuk laporan desa panjalu yaitu terkait dengan adanya kemacetandalam pengembalian ;Bahwa Pada bulan November 2011, saksi mengetahui dari laporan PjOK (Titin)secara lisan melaporkan adanya kemacetan dana perguliran di Desa Panjalu danDesa

Kemudian besoknya tanggal 21Desember 2011 disepakati akan melakukan pengecekan langsung kelapangan,namun setelah disampaikan berita tersebut kepada sekretaris UPK yaitu Imasmenyatakan tidak peduli sebab seluruh data kelompok yang terdaftar data, LPPDesa Mandalare adalah kelompoknya, selanjutnya setelah sekretaris LIPKmeriyatakan akan menemui PJOK dan FK pada hari Selasa tanggal 27 Desember2011 untuk menjelaskan secara langsung tentang status kelompok yang ada diDesa Mandalare.

Hasil tersebut kemudiandirapatkan kembali oleh Tim Verikasi, PJOK, dan FasilatatorKecamatan;e Bahwa benar Hasil verifikasi itu untuk rekomendasi tentang layak tidaknya untukdiberikan modal usaha ;e Bahwatidak semua Desa dilakukan Verifikasi yang dilakukan verifikasi yaitu :1 Desa Hujungtiwu ada 9 Kelompok anggotanya 109 orang2. Desa Kertamandala ada 7 Kelompok anggotanya 70 orang3. Desa Sanclingtaman ada 9 Kelompok anggotanya 100 orang4.

Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011; ----------------------------------------------------------- 8.

terdakwa wayjibmembuat Pelaporan proses penyampaian data dan atauinformasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapandari pelaksanaan Program, kendala atau permasalahan yangterjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuanPNPM Mandiri Perdesaan, dengan cara terdakwa tidak pernahmembuat laporan tentang : 1 Kegiatankegiatan yang sedang dilaksanakan ; 2 Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yangsedang dilaksanakan; 3 Ketua TPK membuat Laporan Bulanan yang ditujukankepada PJOK

PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten KarangasemTahun Anggaran 2011; Keputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011 TentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati KarangasemNomor 374/HK/2010 Tentang Penunjukan Pejabat PengelolaKeuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan MasyarakatDan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem TA 2011;Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 TentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati KarangasemNomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan PenanggungjawabOperasional Kegiatan (PJOK

PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten KarangasemTahun Anggaran 2011; Keputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011 TentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati KarangasemNomor 374/HK/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola9.27Keuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan MasyarakatDan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem TA 2011;Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 TentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati KarangasemNomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan PenanggungjawabOperasional Kegiatan (PJOK

Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan BupatiKarangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang PenetapanPenanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran8. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor21/HK/2012 Tentang Penunjukan Pejabat PengelolaKeuangan Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Dan Pemerintahan Desa KabupatenKarangasem Tahun Anggaran 2012; 379.

( Penanggung Jawab OperasionalKecamatan) PNPMMPd Kec.Singkep Barat ;Bahwa saksi menjabat sebagai PJOK Berdasarkan Surat Keputusan BupatiLingga Nomor: 029 / KPTS / II / 2009 tanpa tanggal bulan Februari tahun 2009Atas usulan Camat Singkep Barat nama saksi diajukan ke Satker PNPM MPd Kab.Lingga ( Dinas Sosial,tenaga kerja dan Transmigrasi );Bahwa Tugas dan tanggung jawab PJOK PNPM MPad Kec.

Bersama Fasilitator Kecematan dan PJOK mensosialisasikan PNPM MPddi wilayah Kecamatan.Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaanPNPM MPd dari semua desa.Membantu penyelesaian masalah PNPM MPd yang timbul di wilayahnya..

PJOK UPK PNPM MPd yaitu Saksi LILIK NURHAYATI ;7. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2009 yaitu Saksi CHANDRA EKAPUTRA ;8. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2010 yaitu Saksi MAHYUDI ;9. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.

Putusan No.02/Pid.Sus/2012/TIPIKOR PN.TPIBahwa selama terdakwa menjadi FK tidak pernah di lakukan Verifikasi oleh timverivikasi dan hal tersebut atas kesepakatan PJOK.

) PNPM MP KabupatenLingga TA.2007 tanggal 16 Maret 2007;Surat keputusan Bupati Lingga No.11/KPTS/I/2008 tentang penunjukanPenanggung Jawab Operasinal Kabupaten (PJOKAB) dan Penangung jawaboperasional kegiatan (PJOK) PNPM MP Kabupaten Lingga TA.2009tanggal 14 Januari 2008.3.

( Penanggung Jawab OperasionalKecamatan) PNPMMPd Kec.Singkep Barat ;Bahwa saksi menjabat sebagai PJOK Berdasarkan Surat Keputusan BupatiLingga Nomor: 029 / KPTS / II / 2009 tanpa tanggal bulan Februari tahun 2009Atas usulan Camat Singkep Barat nama saksi diajukan ke Satker PNPM MPd Kab.Lingga ( Dinas Sosial,tenaga kerja dan Transmigrasi );Bahwa Tugas dan tanggung jawab PJOK PNPM MPad Kec.

Bersama Fasilitator Kecematan dan PJOK mensosialisasikan PNPM MPddi wilayah Kecamatan.Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaanPNPM MPd dari semua desa.Membantu penyelesaian masalah PNPM MPd yang timbul di wilayahnya..

PJOK UPK PNPM MPd yaitu Saksi LILIK NURHAYATI ;7. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2009 yaitu Saksi CHANDRA EKAPUTRA ;8. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2010 yaitu Saksi MAHYUDI ;9. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.

Putusan No.02/Pid.Sus/2012/TIPIKOR PN.TPIBahwa selama terdakwa menjadi FK tidak pernah di lakukan Verifikasi oleh timverivikasi dan hal tersebut atas kesepakatan PJOK.

) PNPM MP KabupatenLingga TA.2007 tanggal 16 Maret 2007;Surat keputusan Bupati Lingga No.11/KPTS/I/2008 tentang penunjukanPenanggung Jawab Operasinal Kabupaten (PJOKAB) dan Penangung jawaboperasional kegiatan (PJOK) PNPM MP Kabupaten Lingga TA.2009tanggal 14 Januari 2008.3.

BendaharaPengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, PengelolaKegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat,Serta Staf Pengelola Akuntansi/Barang dan Pelaporan UntukProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran2010.1 (satu) Rangkap Pengajuan Dana BLM Unit PengelolaKegiatan (UPK) PNPM Kec.Pinoh Selatan Tahun Anggaran2010 Tahap keI dengan besaran Dana Rp.300.000.000,(Tiga Ratus Juta Rupiah) Sumber Dana APBN.e Permintaan Pembayaran Langsung dari PJOK

Kecamatane Surat Penetapan Camate Surat Perjanjian Pendanaane Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD)e Kwitansie Foto Copy Rekening Buku Tabungane Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)1 (satu) Rangkap Pengajuan Dana BLM Unit PengelolaKegiatan (UPK) PNPM Kec.Pinoh Selatan Tahun Anggaran252010 Tahap keII dengan besaran Dana Rp.300.000.000,(Tiga Ratus Juta Rupiah) Sumber Dana APBN dan APBD.e Permintaan Pembayaran Langsung dari PJOK Kecamatane Surat Penetapan Camate Berita Acara Penggunaan

BendaharaPengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, PengelolaKegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat,Serta Staf Pengelola Akuntansi / Barang dan PelaporanUntuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran2010.1 (satu) Rangkap Pengajuan Dana BLM Unit PengelolaKegiatan (UPK) PNPM Kec.Pinoh Selatan Tahun Anggaran2010 Tahap keI dengan besaran Dana Rp.300.000.000,(Tiga Ratus Juta Rupiah) Sumber Dana APBN.e Permintaan Pembayaran Langsung dari PJOK

Kecamatane Surat Penetapan Camat Surat Perjanjian Pendanaane Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD)34e Kwitansie Foto Copy Rekening Buku Tabungane Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)1 (satu) Rangkap Pengajuan Dana BLM Unit PengelolaKegiatan (UPK) PNPM Kec.Pinoh Selatan Tahun Anggaran2010 Tahap keII dengan besaran Dana Rp.300.000.000,(Tiga Ratus Juta Rupiah) Sumber Dana APBN dan APBD.e Permintaan Pembayaran Langsung dari PJOK Kecamatane Surat Penetapan Camate Berita Acara Penggunaan

Dana (BAPD) BLM Kegiatane Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan(SPKMP) BLM Kegiatane Kwitansie Foto Copy Rekening Buku Tabungane Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)1 (satu) Rangkap Pengajuan Dana BLM Unit PengelolaKegiatan (UPK) PNPM Kec.Pinoh Selatan Tahun Anggaran2010 Tahap keHI dengan besaran Dana Rp.150.000.000,(Seratus lima puluh Juta Rupiah) Sumber Dana APBN.e Permintaan Pembayaran Langsung dari PJOK Kecamatane Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) BLM Kegiatane Surat

Agustus 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaiPengelola dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Solok Tahun Anggaran 2008Bahwa sebagai bendahara, terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi untuk := Membukukan, setiap transaksi baik fisik maupun pengembalian SPP= Menerima dan menyetorkan pengembalian SPP= Mencairkan dana untuk gaji pengurus UPK termasuk biayaadministrasi dan transportasi pengurus UPK= Membuat laporan bulanan UPK untuk FK, Camat, PJOK

Membuat laporan bulanan UPK untuk FK, Camat, PJOK.5.

KHAIRUL, pada pokoknya dipersidanganmenerangkan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dana simpan pinjamperempuan dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan pada Kecamatan IX KotoSungai Lasi ;e Bahwa Saksi selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPMMPKec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok tahun 2007 s/d 2008 ;e Sesuai dengan penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM PPK tugasPJOK adalah sebagai berikut :a.

Memantau dan / memfasilitasi kegiatan musyarawah desa.e Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PNPMMP ditingkat kecamatandibentuk suatu lembaga yang dinamakan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) ;e Susunan Pengurus UPK PNPMMP Kec IX Koto Sungai Lasi sewaktumenjadi PJOK adalah :e Ketua : HASNUL AIMANe Sekretaris : WELI YUDISTIRAe Bendahara : FITRIZAL HIDAYANI (terdakwa)e Bahwa terjadinya permasalahan penyelewengan dana kegiatan SPP PNPMMP padaKecamatan IX Koto Sungai Lasi adalah adanya uang pembayaran angsuran

melakukan pengauditan ternyata memang ditemukanadanya penyimpangan atau penyelewengan dana sejumlah Rp.295.406.350, (duaratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)yang terjadi dari tahun 2006 sampai dengan 2009 dan selanjutnya Faskab memanggilBadan Pemeriksa, BKAN dan Fasilitator Kecamatan mengkonsultasikan hasiltemuan audit Faskab tersebut, karena telah adanya temuan selanjutnya dibentuklahsebuah tim dengan nama tim advokasi yang terdiri dari BKAN, BP dan PjOK

telah ditemukan adanya pengembalian angsuran kelompok SPP daritahun 2006 s/d 2009 (pada kepengurusan terdakwa sebagai ketua) yang tidaktercatat di buku kas harian pengembalian angsuran perbulan kelompok SPP;e Bahwa selanjutnya Faskab memanggil Badan Pemeriksa (BP), BadanKoordinast Antar Nagari (BKAN) dan Fasilitator Kecamatanmengkonsultasikan hasil pemeriksaan Faskab tersebut, selanjutnyaPidana No. 19/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG Hal 15 dari 12416dibentuklah Tim Advokasi yang terdiri dari BKAN, BP dan PJOK

dan bersamasama dengan Fasilitator Kabupaten(Faskab) telah ditemukan adanya pengembalian angsuran kelompok SPP daritahun 2006 s/d 2009 (pada kepengurusan terdakwa sebagai ketua) yang tidaktercatat di buku kas harian pengembalian angsuran perbulan kelompok SPP;e Bahwa selanjutnya Faskab memanggil Badan Pemeriksa (BP), BadanKoordinasit Aantar Nagari (BKAN) dan Fasilitator Kecamatanmengkonsultasikan hasil pemeriksaan Faskab tersebut, selanjutnyadibentuklah Tim Advokasi yang terdiri dari BKAN, BP dan PJOK

saksi ikut beli mobil;Bahwa Saksi pakai uang ada tahu terdakwa;Bahwa Setiap saksi pakai uang ada lapor pada terdakwa ada pula tidak;e Bahwa Saksi di upk sebagai Bendahara UPK;e Bahwa Saksi Ada Sk dari Camat;e Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara;e Membuat, setiap Transaksi baik fisik maupun pengembalian uang SPP;e Menerima dan menyetorkan pengembalian SPP;e Mencairkan dana untuk gaji pengurus UPK termasuk biaya administrasi dan transportasipengurus UPK;e Membuat laporan bulanan UPK untuk FK, Camat, PJOK

;e Bahwa ada dana yang disetorkan kelompok tetapi tidak disetorkan pada Bendahara;e Bahwa laporan Kegiatan ada diserahkan ke PJOK;e Bahwa kelompok SPP uang SPP dikembalikan Selama tahun;e Bahwa kalau ada kelompok yang menunggak tidak dapat kredit lagi;e Bahwa Ketua UPK diangkat Dari utusan nagari dan dipilih masyarakat;e Bahwa Fasilitator diangkat Oleh Kecamatan;e Bahwa UPK bertanggung jawab pada MAN (Musyawarah Antar Nagari );e Bahwa kalau ada permasalahan timbul baru dilaporkan ke PJOK;e Bahwa

SPP yang dipakai oleh terdakwa, tidak teringatlagi jumlahnya oleh terdakwa;e Bahwa uang SPP dipakai terdakwa untuk kepentingan seharihari,yakni utnutk jalanjalan dan untuk bermain judi;e Bahwa cara terdakwa memakai uang SPP, adalah mengambilnya dariuang SPP yang diterima terdakwa dari kelompok SPP, yang tidakdisetor terdakwa ke bandahara seluruhnya, tetapi sebagian dipakailangsung untuk kepentingan pribadinya;e Bahwa agar pemakaian dana SPP oleh terdakwa dan pengurus lainnyatidak ketahuan oleh PJOK

Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011; ---- 8.

terdakwa wajibmembuat Pelaporan proses penyampaian data dan atauinformasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiaptahapan dari pelaksanaan Program, kendala atau permasalahanyang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau15tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, dengan cara terdakwa tidakpernah membuat laporan tentang1 Kegiatankegiatan yang sedang dilaksanakan ; 2 Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yangsedang dilaksanakan; 3 Ketua TPK membuat Laporan Bulanan yang ditujukankepada PJOK

Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 TentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati KarangasemNomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan PenanggungjawabOperasional Kegiatan (PJOK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan KabupatenKarangasem Tahun Anggaran 2011; 8. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 21/HK/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola KeuanganSatuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat DanPemerintahan Desa Kabupaten Karangasem Tahun25Anggaran 2012;9.

PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten KarangasemTahun Anggaran 2011; Keputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan BupatiKarangasem Nomor 374/HK/2010 Tentang PenunjukanPejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan DesaKabupaten Karangasem TA 2011;Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan BupatiKarangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang PenetapanPenanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK

16 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kab.Blora;2) Surat Keputusan Camat Jati Nomor:11/2013 tentang Penetapan UPK Jati Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Keputusan Camat Jati Nomor: 05/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penetapan UPK Jati; 3) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Blora Nomor: 900/06/02/I/2012 dan Nomor: 900/06/02/2013 tentang Penunjukan Pejabat PenanggungJawab Operasional Kab.Blora (PJOK

Surat pengantar.Surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK) dan Kepala Desa Bangkleyan ditujukan kepada Penanggungjawabhal 4 dari 31 hal Put.No.18/Pid SusTPK/2017/PTSMGOperasional Kegiatan (PjOK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jatidengan keterangan untuk segera dilakukan verifikasi..

Surat pengantar.hal 12 dari 31 hal Put.No.18/Pid SusTPK/2017/PTSMGSurat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK) dan Kepala Desa Bangkleyan ditujukan kepada PenanggungjawabOperasional Kegiatan (PjOK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jatidengan keterangan untuk segera dilakukan verifikasi..

SusTPK/2017/PTSMG8)9)16 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan PNPM MandiriKab.Blora;Surat Keputusan CamatJati Nomor:11/2013 tentang Penetapan UPK JatiTahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Keputusan Camat JatiNomor: 05/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penetapan UPK Jati;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Berencana Kab.Blora Nomor: 900/06/02/I/2012 dan Nomor:900/06/02/2013 tentang Penunjukan Pejabat PenanggungJawabOperasional Kab.Blora (PJOK

/2013tanggal 16 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola KegiatanPNPM Mandiri Kab.Blora;2) Surat Keputusan CamatJati Nomor:1 1/2013 tentang Penetapan UPKJati Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat KeputusanCamat Jati Nomor: 05/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentangPenetapan UPK Jati;3) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuandan Keluarga Berencana Kab.Blora Nomor: 900/06/02/I/2012 danNomor: 900/06/02/2013 tentang Penunjukan PejabatPenanggungJawab Operasional Kab.Blora) (PJOK

(RKB) beserta 71 z a Q a perabotnyaS S S e Pembangunan Ruang 1 Ruang 422.444.00 422.444.000as +Z Guru beserta perabotnya 0Sg Pengadaan Peralatan 2 Paket 125.000.00 250.000.000n Pendidikan IPA 0Pengadaan Peralatan 2 Paket 200.000.00 400.000.000Pendidikan TIK 0Pengadaan Peralatan 2 Paket 30.000.000 60.000.000Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan(PJOK)Pengadaan alat kesenian 2 Paket 90.000.000 180.000.000tradisionalca Pembangunan rang kelas 2 Ruang 198.208.54 396.417.0942 3p NF baru) (RKB) beserta

177.828.000(jamban) siswa/gurudengan tingkat kerusakansedang atau berat besertaoO sanitasinya5 Pembangunan ruang kelas 1 Ruang 198.208.54 198.208.5474= pep s z ee te beserta 71 e 8 peeS =a ie PB Pembangunan Ruang 1 Ruang 422.444.00 422.444.000Be Tt Z, Guru beserta perabotnya 03 Pengadaan Peralatan 2 Paket 125.000.00 250.000.000wn Pendidikan IPA 0Pengadaan Peralatan 2 Paket 200.000.00 400.000.000Pendidikan TIK 0Pengadaan Peralatan 2 Paket 30.000.000 60.000.000Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan(PJOK

Itjnd suprapto arah msk gang kcilsblh kingstar futsal mntok kkri bks thah mrah ttup rmput mpt dpn pjok knntmbok jmbtan wrna pink yg sblh knn,knn jl , dan dengan dipandu lewattelepon oleh Sdr.

sebelum jatuh tempo, sesuai klausula didalam perjanjiannomor 01.100.196.00.160789.7 pada pasal 12, diatur apabila debiturkesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan suatu syarat berbunyiapabila ada tindakan moneter dan / atau kebijakan lainnya olehpemerintah republik Indonesia berhak atau menyesuaikan jumlahkewajiban pembayaran debitor kepada kreditor sebagaimana akandiberitanukan secara tertulis kepada debitor dan debitor wajib mengikutipenyesuaian jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan aturan PJOK

no.11/PJOK./03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagaikebijakan countercyclical mengatur bahwa debitur atau pemilik kKewajibankredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam PJOK ini adalahdebitur (termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah) yang mengalamikesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank.

presidan agar memberikan kebijakan untuk para debitur dan tidakdiperbolehkan melakukan penarikan secara sepihak, maka atas haltersebut bila disandarkan dengan pasal 1365 KUHPerdata makaperbuatan kreditur dapat dikatakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa pada tanggal 16 juni 2020 tergugat melakukan penarikanterhadak objek sengketa secara sepihak dan secara paksa tanpamempertimbangkan sebagaimana klausula pasal 12 didalam perjanjiandan tidak mengindahkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah PJOKno. 11/PJOK