Situbondo TA 2021 Sebagaimana SPK Nomor027/1080/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P Tanggal 05 Nopember 2021

/DAU/2021-P tanggal 14 Desember 2021

Bahwa PENGUGAT sebagai warga Negara, memiliki hak konstitusionalyang dijamin oleh UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal28H ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam Undangundang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnyadisebut UU PPLH), pada pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) .Selanjutnya melanggar Undangundang Nomor 39 Tahun 1999, tentang HakAzasi Manusaia, pasal 2, dan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).Halaman 6 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN

Yang selanjutnya dijabarkandalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa pasal pasal65 Ayat (1) berbunyi bahwa Setiap orang berhak atas lingkunganhidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia,dan dilanjutkan dalam Pasal 65 Ayat (2) UU PPLH, Setiap orangHalaman 21 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtrberhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi,akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak ataslingkungan

Bahwa penjabaran ilmu pengetahuan Penggugat sebagai seorang yangberilmu telah menguraikan dengan meracik berbagai peraturanperaturanseperti UndangUndang R1 1945, UndangUndang PPLH, Permendagri No.27tahun 2009.....dsnbonya, dalam berbagai aspek terkait dengan terbitnya obyeksengketa yang diterbitkan oleh pihak Tergugat.

Pasal 77UU PPLH);TERGUGAT III82.33.Bahwa Tergugat III adalah Gubernur Riau yang memiliki kKedudukan yangdinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo.

Situbondo TA 2021 Sebagaimana SPK No.027/1080/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P Tanggal 05 Nopember 2021

/DAU/2021-P tanggal 14 Desember 2021

Situbondo TA 2021 Sebagaimana SPK Nomor027/1080/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P Tanggal 05 Nopember 2021

/DAU/2021-P tanggal 14 Desember 2021

Situbondo TA 2021 Sebagaimana SPK No.027/1080/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P Tanggal 05 Nopember 2021

/DAU/2021-P tanggal 14 Desember 2021

Situbondo TA 2021 Sebagaimana SPK Nomor027/1080/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P Tanggal 05 Nopember 2021

/DAU/2021-P tanggal 14 Desember 2021

Dalam hal PT GDS dalam melakukanusaha/kegiatan penebangan tanpa disertai dengan keputusan izin lingkungan,maka kegiatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 109 UU PPLH. Dengan demikian PT.GDS dapatdimintakan pertanggungjwaban hukumnya berdasarkan Pasal 109 UU PPLH.

Bahwa di dalam UU No. 32 tahun 2009 PPLH memang mengenal adanyarumusan norma yang menerapkan ultimum remedium, yakni pengenaansanksi pidana dikenakan setelah terlebih dahulu dijatuhkan sanksiadministratif, sebagaimana termuat dalam Pasal 100 UU PPLH. Namun adajuga penerapan ultimum remidium yang diterapkan dalam hal kebijakanpenegakan hukum. Dalam kaitan ini, ketika PT. GDS melakukan penebangandan terindikasi adanya kerusakan lingkungan, maka PT.

GDS dapat langsungdikenakan Pasal 109 UU PPLH (primum remidium), tanpa harus didahului olehpengenaan sanski administrasi, dan dapat pula dikumulasi dengan sanksiadministratif. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 tahun 2004tentang Perkebunan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Setiap usahaperkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan mencegahkerusakannya. Untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup, perusahaanwajib membuat AMDAL atau UKPUPL.

Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU PPLH dinyatakan bahwa Pejabatpemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpadilengkapi dengan amdal atau UKLUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahundan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dengandemikian pejabat pemberi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidakdisertaiterlebih dahulu adanya izinlingkungan maka dapat dikenakanPasal111 UU PPLH. Bahwa penerapan Pasal 111 ini UU PPLH tidak perlu menunggu sanksiadministratif dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhiudp sebagai akibat diterbitkannya izin yang tidak sesuai dengan peraturanperudangundangan sebagaimana telah diurakan di atas.

analisis mengenai dampaklingkungan (AMDAL) PSAB Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidupdan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKLUPL) pembangunan jalanjembatan dan sanitasi daerah pada kantor lingkungan hidup kabupatenMukomuko tahun 2012;127) 1 (Satu) SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten mukomuko nomor6 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) pada kantor lingkungan hidup tahun anggaran2012;128) 1 (Satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor P.02/02/PPLH

/X1/2012;129) 1 (satu) lembar jadwal matriks pelaksanaan pengadaan langsung tanggal 8Nopember 2012;130) 1 (satu) lembar Surat Nomor P.02/08/PPLH/XI/2012 tanggal 21 nopember2012 perihal Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Bibit Tanaman Pohondan Tanaman Bunga;131)1 (satu) lembar berita acara rapat pemberian penjelasan tanggal 13Nopember 2012;132)1 (satu) lembar berita acara pemasukan dan pembukaan penawarantanggal 19 nopember 2012;133)1 (Satu) lembar Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Langsungtanggal

penyusunan dokumen analisismengenai dampak lingkungan (AMDAL) PSAB Dokumen upayapengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkunganhidup (UKLUPL) pembangunan jalan jembatan dan sanitasi daerahpada kantor lingkungan hidup kabupaten Mukomuko tahun 2012;1 (satu) SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupatenmukomuko nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan PejabatPengadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada kantorlingkungan hidup tahun anggaran 2012;1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor P.02/02/PPLH

/X1/2012;1 (satu) lembar jadwal matriks pelaksanaan pengadaan langsungtanggal 8 Nopember 2012;1 (satu) lembar Surat Nomor P.02/08/PPLH/X1I/2012 tanggal 21nopember 2012 perihal Penetapan Penyedia Barang PengadaanBibit Tanaman Pohon dan Tanaman Bunga;1 (Satu) lembar berita acara rapat pemberian penjelasan tanggal 13Nopember 2012;1 (satu) lembar berita acara pemasukan dan pembukaanpenawaran tanggal 19 nopember 2012;1 (satu) lembar Evaluasi Dokumen Penawaran PengadaanLangsung tanggal 20 Nopember 2012

Ketentuanini merupakan Lex Specialis dalam Gugatan tentang PerbuatanMelawan Hukum pada umumnya sebagaimana dimaksud Pasal88 UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut:Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ataukegiatannya menggunakan B83, menghasilkan dan/ataumengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancamanserius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak ataskerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.Bahwa, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 88 UU PPLH,dijelaskan

Bukti P1 : Foto copy Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);2. Bukti P2 : Foto copy Pasal 56 ayat (1) Undang Undang No. 39Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan);3. Bukti P3 : Foto copy Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atauPencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan DenganKebakaran Hutan dan/atau Lahan (PP 4/2001);4.

PedomanPerizinan Usaha Perkebunan;Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia No.P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016;Foto copy Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 UU PPLH;Foto copy Putusan Pengadilan Negeri BandungNo.49/Pdt.G/2003/PN.

Bdg., yang dikuatkan olehPutusan Mahkamah Agung RI No: 1794K/Pdt/2004(Putusan Mandalawangi);Foto copy ANDAL halaman Ill17;Foto copy KA ANDAL II50;Foto copy Surat Keputusan Menteri KLHK No.SK.391/MenLHKSetjen/2015 tentang Pembekuan IzinTERGUGAT tertanggal 21 September 2015;Foto copy Keputusan Menteri KLHK No.SK.40/Menlhk/Setjen/Kum.4/l/2016;Foto copy Pasal 90 UU PPLH;Foto copy BAB IV angka 3 huruf A Keputusan Ketuahal 114 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.GLH/2016/PN Jkt. Sel20.

;Foto copy Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH;Foto copy Kerugian Lingkungan Hidup AkibatPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidupyang nilai atau besarannya telah dihitung dan MetodePenghitungan Biaya Pemulihnan Lingkungan Hidupsesuai dengan metode yang diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentangKerugian Lingkungan' Hidup Akibat Pencemarandan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen LH No.7/2014) yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang HeroSaharjo, M.

Situbondo TA 2021 Sebagaimana SPK Nomor027/1080/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P Tanggal 05 Nopember 2021

/DAU/2021-P tanggal 14 Desember 2021

Situbondo TA 2021 Sebagaimana SPK Nomor027/1080/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P Tanggal 05 Nopember 2021
1 Bundel Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor PJPHP PBJ/047/XII/431.205/PPLH/2021
1 Bundel Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor PJPHP PBJ/048/XII/431.205/PPLH/2021
1 Bundel Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor PJPHP PBJ/059/XII/431.205/PPLH/2021
1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan

/DAU/2021-P tanggal 14 Desember 2021
1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0050/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 16 Desember 2021
1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0051/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 16 Desember 2021
1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0052/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 16 Desember 2021
1 (satu) Bundel Berita Acara

Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0045/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 15 Desember 2021
1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0041/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 14 Desember 2021
1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0043/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 15 Desember 2021
1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0046/431.205.2/OPN-PPLH

/DAU/2021-P tanggal 15 Desember 2021
1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0042/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 15 Desember 2021
1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0039/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 13 Desember 2021
1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0044/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 15 Desember 2021
1 (satu) Bundel Surat masuk

1 (satu) Bundel Registrasi Surat PPLH.
1 (satu) Bundel Buku Rekomendasi.
1 (satu) Bundel Register Berita Acara Kontrak PPLH.
1 (satu) Bundel Tanda Terima Barang Dokumen tanggal 09 Januari 2022.
1 (satu) Bundel Surat Pengantar Dokumen Lingkungan tanggal 30 Desember 2021.
1 (satu) Bundel Register Surat Keluar Tahun 2021.
1 (satu) Bundel Register Surat Keluar Tahun 2022.

Bahwa Diktum Kedua dari SK Bupati Tuba No.243/2013,menunjukan bahwa SK Bupati Tuba No.243/2013 secara konsistenmemperhatikan UU No.18/2004 tentang Perkebunan dan UUNo.32/2009 tentang PPLH selain permentan No.26/2007 ;Adapun yang menjadi dasar hukum bagi Tergugat untuk mengeluarkanSurat Keputusan Bupati Nomor B/199/Il1/HK/TB/2015 Tanggal 18 Mei2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor :B/243/I.1/HK/TB/2013 tentang Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman IzinUsaha Perkebunan (selanjutnya

Hasil Penilaian Usaha Perkebunanberdasarkan Peraturan Menteri Pertaniantentang Penilaian Usaha Perkebunan;Bupati/walikota dalam memberikan persetujuanperubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berpedoman pada PerencanaanPembangunan Perkebunan Provinsi;Gubernur dalam =memberikan persetujuanperubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berpedoman pada PerencanaanPembangunan Perkebunan Nasional;Putusan No. 13/G/2015/PTUNBL hal. 65Sedangkan di dalam UU No.32/2009 tentang PPLH

Sinar Tambang Utama diKabupaten Barito Timur ;Pada tanggal 21 Mei 2007, Penyampaian Dokumen AMDAL,RPL, RKL kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah ;Pada tanggal 9 Agustus 2007, Laporan Pelaksanaan AMDALPertambangan Batubara, Nomor Surat 273/H.24.8/PPLH/TU/VIII/2007;Pada tanggal 8 Februari 2008, Penyampaian Dokumen AMDAL,RPL, RKL kepada Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral,Jakarta & Distamben Tamiang Layang ;Penggugat juga telah mendapat dukungan penuh dari masyarakatsekitar dan bukti dukungan itu telah

PT.NANOPLAST ALKESTRON juga dapat dikatakan telah melakukanpembiaran, dan tidak melakukan langkahlangkah yang diperlukanuntuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban memiliki izinlingkungan, karena sejak tahun 2012 sampai saat ini operasional PT.NANOPLAST ALKESTRON tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.Sehingga perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 109 UU RI No. 32Tahun 2009 tentang PPLH tersebut dapat dipersangkakan kepadakorporasi sebagai subyek hukum, sebagaimana Pasal 116 UU RINo. 32 Tahun

2009 tentang PPLH;12) bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Korporasi Dr.

Bahwa harga ditetapkan sendiri olehTergugat secara sepihak tanpa adanya kompromi/musyawarahmufakat terhadap Para Penggugat, padahal berdasarkan buktiyang dimilik Penggugat, tanah tersebut merupakan Hak Milikyang dimiliki oleh Penggugat.Bahwa peraturan perundangundangan Keempat yang dilanggaroleh Tergugat ketika membuat Surat Keputusan yang menjadi objeksengketa perkara a quo adalah melanggar PasalPasal yang terteradidalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH

Jakarta Timur, tertanggal 13 Februari 2019, makaberdasarkan hal tersebut, Tergugat wajib membuat AMDAL terkaitSK tersebut.Bahwaternyata secara fakta hukum dikarenakan Tergugat sampalsaat ini belum melakukan pengurusan AMDAL, maka dapatdipastikan pembuatan Surat Keputusan yang menjadi objek dalamperkara a quo cacat hukum dan melanggar Pasal 1 angka 11 sertaHalaman 15 dari74 halaman Putusan No.87/G/PU/2019/PTUNJKTPasal 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH

Setelah sampaidilokasi kebun tersebut kKemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membakar bekastebangan pohon dengan mempergunakan potongan ban tersebut sebanyakkurang lebih 10 titik hingga akhirnya kumpulan bekas tebangan pohon pohondan semak belukar yang ada didalam lahan tersebut menjadi terbakar.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf hJo Pasal 108 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (PPLH) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.Menimbang

Adalah sebuah fakta hukum bahwa dalam hal kegiatan usaha Pematanganlahan dan/atau reklamasi lahan yang sedang saya/terdakwa kerjakan,adalah kegiatan usaha yang memiliki fungsi dan tujuan untuk MemperbaikiKerusakan Lingkungan Hidup Serta Mengembalikan Fungsi LingkunganHidup Yang Baik & Sehat yang merupakan HAK & KEWAJIBAN bagisetiap warga negara yang telah dijamin oleh ketentuan UndangUndangDasar Thn.1945, UU HAM, UU No.23 Thn.1997 tentang PLH serta UUNo.32 Thn.2009 tentang PPLH, yang dalam pasal

/kg tanah/hari, dibandingkan tanah tidak terbakar Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan Tim pengawas lingkungan hidup(PPLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 5 OktoberHalaman 15 dari 107 Hal.

Yuliartati Nanim ( Kasi Wasdal KPDL Tanjabtim), Saksi Socipto (FungsionalUmum KPDL Tanjabtim) dan saksi Rudi Sumantio (VP HR and GAL PT KaswariUnggul), ditemukan lahan yang telah terbakar di areal HGU PT Kaswari Unggul diDesa Catur Rahayu Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung TimurProvinsi Jambi pada Blok D12, D13, D14, E12, E13,D14, E12, E13 (S011642.3E1035252.2), E15 (S011623.3 E1035315.9) dan F15(S011625.8"E1035319.7) Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan Tim pengawas lingkungan hidup(PPLH

MIFTAHUDIN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai negeri Sipil) dengan jabatanfungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pada Subdit SanksiAdministrasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tugasseharihari melakukan Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administrasi;Bahwa saksi tahu karena adanya kasus kebakaran lahan di areal kebun PT.Kaswari Unggul yang terletak di desa Catur Rahayu Kecamatan DendangKab.

Jadi ketentuan Pasal 95 ayat (2) yang memerintahkanpengaturan lebih lanjut, sesungguhnya tidak mengatur Hukum Acarapenyidikan dan penyelidikan sebagaimana hal tersebut telah diaturdalam KUHAP dan Pasal 95 ayat (1) UUPLH sebagaimana telah diubahberdasarkan Putusan MK Nomor: 18/PUUXII/2014.Dengan demikian, tanpa adanya peraturan perundangundangan yangmengatur penegakan hukum terpadu sebagaimana amanat Pasal 95ayat (2) UU PPLH, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS adalah sah;3. Prof.Dr. Ir.

., MS menyebutkan dapat diduga telah terjadi tindak pidanapembakaran lahan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersamasama.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf hJo Pasal 108 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (PPLH) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut