Ditemukan 349 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sekab setiap seakan setnat serka setian setiah setyan setkot seskab setiab setwan
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Upload : 26-05-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 42/Pdt.P/ 2010 / PN.Psr.
OEI, HWIE HONG
12 — 2
  • Kepala BiroHukum dan PerundangUndangan Nomor : B175/Setkab/PWI/4/96,tanggal 8 4 1996, perihal : dikabulkan permohonan menjadiwarga negara Republik Indonesia dari Pemohon atas nama: OEFI,HWIE HONG, diberi tanda bukti P3 ; . Foto copy berupa : Petikan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor : 170 / PWI Tahun 1996 tanggal 8 April 1996 yangmemutuskan mengabulkan permohonan kewarganegaraanRepepublik Indonesia atas nama Pemohon OEI, HWIE HONG, diberitanda bukti P4 ; .
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 20-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mjl
Tanggal 3 September 2019 — Pemohon:
DASYIM
36 — 6
  • Foto copy surat dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tentangPenyampaian Petikan Keputusan Presiden no: B.1643/Setkab/KP/XI/2010, telahdilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P14;Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti suratsurat tersebut diatas selaintelah dibubuhi materai bernilai cukup dan telah didaftar di kepaniteraan PengadilanNegeri Majalengka, juga telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.MjlMenimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2013
Tanggal 28 Maret 2013 — PT. KALTIM BATUMANUNGGAL VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
111 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagian BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara ;3. Deddy Wahyudi, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara ;4. A. Faisal Nuralam, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara ;Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/2013.5. Suratno, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetkab.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Januari 2020 — Penggugat:
SYARIFAH MAIMUNAH
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
117 — 52
  • ., NIP.19780605 200212 1 002, Jabatan Kepala Bagian Hukum, Setkab. KutaiKartanegara;2. HARMAN, S.H. M.Kn, NIP.19840625 201001 1 013, Jabatan AnalisAdvokasi pada Bagian Hukum Setkab. KutaiKartanegara;3. SURATNO, S.H., NIP.19650408 200801 1003, Jabatan Analis Advokasi padaBagian Hukum Setkab. KutalKartanegara;4. BUDI HERYUDHI, SH., M.Kn, NIP. 19780403201101001, Jabatan AnalisAdvokasi pada Bagian Hukum Setkab. KutaiKartanegara; 5. AIFINCE YOEL LUPUNG,SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-03-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — SUTRISNO, DKK VS I. BUPATI JEMBER., II. KEPALA DESA DUKUH DEMPOK, KECAMATAN WULUHAN, KABUPATEN JEMBER;
58 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasubbag Bantuan Hukum BagianHukum Setkab Jember;3. Srilaksmi Nuri , S.H., M.H., Staf Bantuan Hukum Bagian HukumSetkab Jember;Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 152 K/TUN/20174. A.Zaenurrofik, S.H., Staf Bantuan Hukum Bagian Hukum SetkabJember;5. Agung Dwi Hendarto, S.P., S.E., Staf Bantuan Hukum BagianHukum Setkab Jember;Kesemuanya Warga Negara. Indonesia, beralamat di JalanSudarman Nomor 1 Jember, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 05 Tahun 2015, tanggal 18 November 2015;ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 25-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — PT. GUNUNG AGUNG JATI RIMBA VS BUPATI MALINAU;
176 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Si, Jabatan Kabag Hukum Setkab. Malinau;2. SLAMET RIYONO, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;3. HERMAN KONDO SIRIWA, S.H. M.H, Jabatan JaksaPengacara Negara;4. DIKAN FADHLI NUGRAHA, S.H., Jabatan Jaksa PengacaraNegara;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/183.14/HK/VI/2016,tanggal 10 Juni 2016;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 18 halaman.
    Putusan Nomor 382 K/TUN/2017informasi lisan orang dalam lingkungan Setkab Malinau yang menerangkankalau izin usaha perkebunan PT Gunung Agung Jati Rimba milik Penggugatsudah di cabut;Bahwa, pada halaman 5 alinea kedua menyatakan bahwa Berdasarkanseluruh uraian pertimbangan mengenai pokok sengketa di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilgugatannya dan Tergugat telah terbukti dalam menerbitkan objek sengketasecara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 26-11-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 258/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Maret 2013 — BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. ARTAMULYA ADIDAYA PERKASA;
139 — 36
  • ., M.Si.NIP : 19720727200003 1005.Jabatan =: Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. KutaiNIP : 195910101988032004.Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Setkab.Kutai Kartanegara.3 Natna++ : A. FAIZAL NURALAM, S.H.NIP : 19730801200701 1032.Jabatan : Staf Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab.Hal dari 13 hal. Put.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-08-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 08/PID.TPK/2016/PT.SMR
Tanggal 9 Agustus 2016 — Nama lengkap : Drs.H.AKHDAR RIVAI, M..Si Bin GUSTI BURHAN ; Tempat lahir : Tenggarong ; Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 11 Februari 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Jalan Danau Aji No. 100 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ; Agama : Islam ; Pekerjaan : PNS (Kabag Perekonomian Setkab. Kutai Kartanegara) ;
70 — 38
  • Nama lengkap : Drs.H.AKHDAR RIVAI, M..Si Bin GUSTI BURHAN ;Tempat lahir : Tenggarong ;Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 11 Februari 1958 ;Jenis kelamin : Laki-laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jalan Danau Aji No. 100 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Kabag Perekonomian Setkab. Kutai Kartanegara) ;
    Tinggi Samarinda,yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Drs.HAKHDAR RIVAI, M..Si Bin GUSTI BURHAN ;Tempat lahir : Tenggarong ;Umur /Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 11 Februari 1958 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jalan Danau Aji No. 100 Kelurahan Melayu KecamatanTenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Kabag Perekonomian Setkab
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
MOH. TEGUH AVIANTARA, S. Pi Bin H. HASANUDDIN Alm
21 — 0
  • barang;
  • 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 020 / 58 / BAP / XII / 2015, Tanggal 17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tagihan Nomor : 020 / 53 / SPT / XII / 2015, Tanggal 17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 020 / 59 / SPTJB / XII / 2015, Tanggal 17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 665 / SETKAB
    KUKAR Tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar;
  • 1 (satu) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 665 / SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desember 2015 tentang Ringkasan Kegiatan;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 665 / SETKAB KUKAR, tanggal 21 Desember 2015 tentang SPP Langsung (LS);
  • 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 / SPM-LS / BAG-PERLENGKAPAN
    / SETKAB / 2015, Tanggal 22 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran, tanggal 21 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Pph 22.
    Kukar;
  • 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran, tanggal 21 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Surat Pengantar) Nomor 665/SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Ringkasan) Nomor 665/SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desembe 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan
    17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tagihan (SPT) Nomor : 020/53/SPT/XII/2015, Tanggal 17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawa Belanja (SPTJB) Nomor 020/59/SPTJB/XII/2015, Tanggal 17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 53/BMD-SETKAB/PB/XII/2015, Tanggal 16 Desember 2015;
  • 1 (satu) rangkap Berita acara serah terima pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) Nomor : 032/1791/PD/ADM.Perl,
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 26-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 189/Pdt.P/2019/PN Tng
Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon:
DEWI PRAWIRA
21 — 3
  • 1955,diberi tanda bukti P10;Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kematian Nomor: 3671KM290720130003 atas nama Cahyady Prawira, diberi tanda bukti P11;Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Sumpah Nomor:WN/BAS/611/1981/P.W.I. atas nama PANG TJIN TJAI, tanggal 17 September1981, diberi tanda bukti P12;Foto copy sesuai dengan aslinya surat Permohonan Salinan Kepres atasnama Pang Tjin Tjai tanggal 18 Juli 1997, diberi tanda bukti P13;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: B945/Setkab
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) VS I. BUPATI KUTAI KARTANEGARA., II. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;
99 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Staf Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara;4. Harman, S.H., Staf BagianBantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara;5. Suratno, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKKBankum/XII/2015,tanggal 10 Desemeber 2015ll. PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Gedung GrahaAktiva Suite 1001, Jl. H.R Rasuna Said Blok X1 Kav.03, Jakarta12950;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.
Pengadilan PTUN SAMARINDA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-02-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD
Tanggal 18 Agustus 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK); melawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
487 — 145
  • ROKMAN TORANG, SH, MH, Jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara;2. ABDUL KADIR, SH., M.Si., Jabatan Kepala Sub.BagBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara;3. JOKO ADI WIBOWO, SH., Jabatan Staf Bantuan HukumSetkab Kutai Kartanegara;4. HARMAN, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab KutaiKartanegara;5. SURATNO, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab KutaiKartanegara.Kelimanya beralamat di Kantor Bupati Kutai Kartanegara di JalanWolter Monginsidi No. 01 Tenggarong.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-04-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
MOH. ANDY SOFYAN, SH.
Terdakwa:
AGUS Bin SAMUDDIN
18 — 14
  • Tentang Pembentukan Tim Fasilitas Alokasi Dana Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2014, tanggal 8 April 2014;
  • 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Kutai Timur ASLI Nomor : 412.2/K.316/2014, tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2014, tanggal 8 April 2014;
  • Surat Pengantar nomor : 195/SP-SPM/SETKAB-BK/VII/2014, tanggal 3 Juli 2014 tentang penerbitan perintah pencairan dana (SP2D);
  • Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor
    : 02486/BTL-LS/1.20.3.11/2014 tanggal 17 Juli 2014, Keperluan untuk Belanja bantuan keuangan kepada desa (Alokasi dana desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon tahap I) sebesar Rp 279.604.615,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah);
  • Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan nomor ; 195/SPM-LS/SETKAB-BK/VII/2014, tanggal 3 Juli 2014 jumlah yang dibayarakan sebesar Rp 279.604.615,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu
    enam ratus lima belas rupiah);
  • Surat Perintah Pembayaran Lansgung belanja pengeluaran PPKD dengan nomor : 195/SPP-LS/SETKAB-KAB-KB/VII/2014, tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp 279.604.615,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah);
  • Kuitansi / bukti pembayaran, nomor BKU 352, jumlah uang sebesar Rp 279.604.615,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah) untuk pembayaran belanja bantuan
    AGUS; dan
  • Telaahan Staf nomor : 026/TS-BK/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 perihal Permohonan pencairan bantuan keuangan desa (alokasi dana desa) desa Sepaso Timur kecamatan Bengalon tahap I (pertama) tahun 2014;

    • Pencairan tahap II (kedua):

    1. Surat Pengantar nomor : 525/SP-SPM/SETKAB-BK/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang penerbitan perintah pencairan dana (SP2D);
    2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor : 05115
      /BTL-LS/1.20.3.11/2014 tanggal 28 Oktober 2014, Keperluan untuk Belanja bantuan keuangan kepada desa (Alokasi dana desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon tahap II) sebesar Rp 419.406.923,00 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
    3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan nomor : 525/SPM-LS/SETKAB-BK/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014 jumlah yang dibayarakan sebesar Rp 419.406.923,00 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam ribu
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 23-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 3/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 20 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
68 — 25
  • Milinium RT 014, RW 05Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, KalimantanTimur;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kepala Subbagian PemerintahanUmum Bagian Tata Praja Setkab Paser;Terdakwa tidak ditahanTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lenny Riantie, S.H. dan Hernaningsih,S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. R.A. Kartini Gg.
    Umum Setkab. Pasir, CamatTanah Grogot, Camat Tanjung Harapan, Camat Long Kali, Panitia PengadaanTanah Kab. Pasir Nomor:646/T.Praja.1/VII/2006tanggal 19 Juli 2006 perihal AkteJual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan. FOTOKOPI.1 (satu) lembar Surat dari AHMADSYAH. A kepada Bupati Pasir tanggal 13 Juni2006 perihal : penawaran lokasi rencana Puskesmas Long Kali. ASLI KETIKANKOMPUTER.1 (satu) lembar surat dari AHMADSYAH.
    Umum Setkab. PasirNo. Pengesahan 915/150/DASKPP/2006 Tanggal 5 Juni 2006, BiayaRp.21.120.624.000, Sumber biaya APBD (Dana Perimbangan) dan lampirannya ;Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. PasirNo. Pengesahan 050/763/DASKPP/2006 Tanggal 13 Nopember 2006, BiayaRp.104.490.224.000, Sumber biaya Dana Perimbangan ;Surat Keputusan Bupati Pasir No. 07/SKO/2006 Tanggal 6 Juni 2006 TentangOtorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — Ir. IWAN HENDRIK EKO SUBROTO bin SADJI
104 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut melainkan harus dengan BPDdan mekanisme penggunaannya yakni pada awalnya Kepala Desamengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan BPD serta tokohmasyarakat dan perangkat desa untuk menentukan arah pembangunanyang akan dibangun, setelah itu Kepala Desa membuat APBDes danpenjabaran APBDes. setelah APBDes dan Penjabaran APBDesdiundangkan oleh Bagian Hukum baru Kepala Desa Membuat RAB(Rencana Anggaran Bangunan) ;Bahwa berdasarkan SPJ ADD 2008 Tahap Il dan Ill yang diterima olehKabag Pemdes SetKab
    tersebut melainkanharus dengan BPD dan mekanisme penggunaannya yakni pada awalnyaKepala Desa mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan BPDserta tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk menentukan arahpembangunan yang akan dibangun, setelah itu Kepala Desa membuatAPBDes dan penjabaran APBDes. setelah APBDes dan PenjabaranAPBDes diundangkan oleh Bagian Hukum baru Kepala Desa MembuatRAB (Rencana Anggaran Bangunan) ;Bahwa berdasarkan SPJ ADD 2008 Tahap II dan III yang diterima olehKabag Pemdes SetKab
    IWAN HENDRIK ES bin SADJI selaku Kepala DesaPecoro di Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jemberberdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/313/KTUN/012/2007 tanggal 12 Juni 2007, telah memalsukan bukubuku atau daftaryang khusus untuk pemeriksaan Administrasi : Bahwa berdasarkan SPJ ADD 2008 Tahap II dan III yang diterima olehKabag Pemdes SetKab Jember atau Kabag Keuangan PemKab Jemberada beberapa program pembangunan desa yang tidak sesuai antaraHal. 20 dari 55 hal. Put.
    KABUL tidak pernah menerima uangtersebut ;Bahwa berdasarkan SPJ ADD 2008 Tahap II dan Ill yang diterima olehKabag Pemdes SetKab Jember atau Kabag Keuangan PemKab Jember adabeberapa program pembangunan desa yang tidak sesuai antara kwitansiyang dilaporkan dalam SPJ dengan fakta di lapangan yang dilakukanTerdakwa antara lain :1.Untuk perbaikan Musholla di dalam kwitansi tertera nominal sebesarRp2.100.000,00 padahal menurut Saksi AZIS tukang yang mananganiperbaikan Musholla tersebut hanya menelan' biaya
    UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang dimuat dalam Dakwaan Subsidair ;Dalam Pertimbangan Judex Facti dalam putusan a quo halaman 46menjalaskan bahwa atas pelaksanaan Program Desa sebagaimanadilaporkan oleh Terdakwa dalam SPJ ADD Tahap II dan Ill yang diterimaoleh Kapala Bagian Pemdes Setkab
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 95/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
Drs.FAUZI
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
86 — 37
  • Putusan No. 95/G/2019/PTUN.BKLSejak tanggal 04092012 saya dilantik menjadi asistenAdministrasi Umum Setkab Bengkulu Selatan;Sejak tanggal 14012013 saya dilantik menjadi kepalaBadan Narkotika Kabupaten Bengkulu Selatan;Sejak tanggal 01102015 saya dimutasikan menjadi stafFungsional Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulupo So a aeBahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil denganPangkat terakhir selaku Pembina Utama muda , IV/cPadaSekretariat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan , PropinsiBengkulu
Pengadilan PA TENGGARONG Perdata Agama
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PA TENGGARONG Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Tgr
Tanggal 30 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 4
  • Ahmad Sudianto bin Sahri, umur 37 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS Setkab Kukar, tempat kediaman di Jalan Mangkuraja,RT.23 No.17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, KabupatenKutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut;v Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II dansebagai adik kandung Pemohon I; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20Mei 2019.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-04-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 838/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 27 Mei 2020 — Pemohon:
Syarifah Noorhayati
27 — 3
  • B.24/Setkab-KP/1/2007 tanggal 16 Januari 2007 dan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 151/K tahun 2006 atas nama Dra. Sy. Noorhayati, M.Si.
  • Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00075/KEP/CV/6500/2003 atas nama Drs. EC. Yon Setiyono, MM yang menyebutkan nama istri Syarifah N. Adalah benar 1 orang yang sama, yaitu pemohon sendiri.
  • 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA vs. Drs. H. M. HASAN BASRI, M.Si.
35 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., NIP 19541005 197502 1 002;Bahwa permohonan tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait,telah diperiksa dan diteliti serta sudah dikeluarkan surat rekomendasimasingmasing adalah: Surat Pertimbangan Pangkat Nomor AT6503000161 tertanggal 08 Maret2010; Surat Pertimbangan Pensiun Nomor AE6503000196 tertanggal 08 Maret2010; Surat Pertek BKN Nomor Agenda 06460/Setkab/DA/03/2010 tanggalditerima 15 Maret 2010; Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.IILR.26/B.41 10/18 tertanggal
    PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden yangberwenang untuk mengeluarkan penetapan pemberhentian dimaksud;Bahwa permohonan usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentiandengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yangdikirim oleh Sekretaris Daerah Sidoarjo dengan surat Nomor882.4/4210/404.6.1/2009 tanggal 2 November 2009, diterima oleh Tergugatpada tanggal 2 Desember 2009 dengan Nomor Agenda40063/Setkab
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-01-2018 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3392 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Januari 2018 — AHLI WARIS ALMARHUMAH SUMIATI, dkk. VS PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dkk.
118 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan,masingmasing Para Pejabat dan Para Staf pada BagianAdministrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal Juni 2015;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primair:4.