Ditemukan 134 data
45 — 8
2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Ke1 KUHPMenimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkandakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebin dahulu perlu mempertimbangkanbeberapa pandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan denganmasalah Tindak Pidana Korupsi tersebut ;115Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebin dahulu olehkarena untuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
78 — 14
Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)KUHP.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan dakwaantersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan beberapa pandanganSarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Korupsitersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
47 — 8
2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHPMenimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan dakwaantersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu) mempertimbangkan beberapapandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah TindakPidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
44 — 7
18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan dakwaantersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan beberapa pandanganSarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Korupsitersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
33 — 6
diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan dakwaantersebut, Majelis Hakim terlebin dahulu perlu mempertimbangkan beberapapandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah TindakPidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
178 — 442
Desa KasanoKecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;RAI SUJANA P (Lakilaki) bertempat tinggal di Tindaki IV RT/RW. 017/004. DesaTindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Muotong, Untuk saat ini beradadi Kabupaten Mamuju Utara ;H.
Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat iniberada di Kabupaten Mamuju Utara ; MADE SUARDANA (Lakilaki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 014/008 .
32 — 7
Halaman 134 s/d 170Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP .Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut, MajelisHakim terlebin dahulu perlu mempertimbangkan beberapa pandangan SarjanaHukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Korupsitersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki Pidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh IndriyantoSeno
36 — 13
ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .Putusan No.07/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm Hal. 124 s/d.167Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan dakwaantersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu. mempertimbangkan beberapapandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah TindakPidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
63 — 8
Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkanMajelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkanbeberapa pandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan denganmasalah Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Menimbang,bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu olehkarena untuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
38 — 34
Halaman 180 s/d 214tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki Pidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh IndriyantoSeno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun 2001, menyatakanbahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku actual seperti halnya dalam tindakpidana korupsi adalah Law visibility, yaitu perbuatan korupsi itu sulit terlihat karenabiasanya tertutup oleh
369 — 192
Menakoordinasikan poelaksanaan penaawasan dan tindaki.
97 — 35
dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkandakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkanbeberapa pandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan denganmasalah Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu olehkarena untuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
68 — 14
dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkandakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkanbeberapa pandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan denganmasalah Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu olehkarena untuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
285 — 219
dakwaan igajy, Majelis Hakim PengadilanTinggi akan memberikan pertimbanganperntimbangan dan alasanalasan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa Penun am dakwaan Ketiga telah mendakwaTerdakwa telah melakukan "AN pencucian uang (TPPU) sebagaimanadiatur dan diancam parma 3 ayat 1 huruf c UndangUndang Nomor: 15tahun 2002 yang tela ah dengan Undangundang Nomor: 25 Tahun 2003tentang mae ndangundang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang TindakPidana Penet g; ng, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindaki