Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PA KUDUS Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Kds
Tanggal 30 Mei 2017 — perdata penggugat melawan tergugat
8630
  • Kas.Pasal 3Bahwa hal hal yang secara tekhnis belum diatur dalam Perjanjian Perdamaian iniakan dibicarakan kemudian secara Musyawarah Mufakat.
Putus : 30-03-2010 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1408 K/Pid.Sus/2008
Tanggal 30 Maret 2010 — dr. H. IDRUS, M.Kes
6734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudianmasingmasing kelompok diberikan sapi program penggemukan sebanyak 10(sepuluh) ekor dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari.Akan tetapi Petunjuk Tekhnis tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa maupun Ir.SYAFRIL, MS selaku Ketua Orsos Cinto Nagari, karena pada tanggal 4 Juli2005 sekira pukul 17.00 wib ketika PT. Atmadhira Karya yang menjadi rekananDepartemen.
    Pasaman, untuk sapi impor berumur 2 tahun adalah Rp6.000.000, (enam juta rupiah) per ekor;Bahwa sesuai petunjuk tekhnis pelaksanaan kegiatan program penangananfakir miskin terpadu melalui penggemukan sapi potong dengan memanfaatkanlimbah sapi potong yang dikeluarkan oleh Direktorat Bantuan Sosial Fakir MiskinDirektorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Depsos R. biayabiayayang layak digunakan untuk penggemukan sapi adalah biayabiaya yangberkaitan langsung dengan proses penggemukan sapi yaitu
    Dalam halpembinaan dan penyediaan dana pendampingan dalam APBD serta LSM /Orsos Pendamping dalam pelaksanaan pendampingan kepada masyarakatmiskin penerima bantuan.Berdasarkan petunjuk tekhnis tersebut tugas Dinas Sosial dan Kesga Kab.Pasaman selaku Pembina adalah sebagai berikut :a.mM.Observasi dan orientasi calon Keluarga Binaan Sosial (calon anggotaKUBE):Melaksanakan identifikasi dan seleksi bersama petugas Propinsi danpetugas Pusat:Melaksanakan pembentukan Kelompok Usaha Bersama berdasarkanhasil
    pengadaan pakan dan pabrikan ;Menyediakan dana pendamping bagi Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial yang akan menangani program dengan dukungan danaAPBD ;Menyeleksi calon Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang memilikikemampuanmemelihara sapi potong dengan syarat, memiliki KTP setempat ;Membentuk dan menentukan KUBE FM di 2 (dua) Kecamatan dan 10(sepuluh) Desa;Membentuk dan atau menunjuk Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dalam mengkoordinir untuk mengelola KUBE FM;Membentuk tim Pembina tekhnis
    Pasaman, untuk sapi impor berumur 2 tahun adalahRp 6.000.000, (enam juta rupiah) per ekor;Bahwa sesuai petunjuk tekhnis pelaksanaan kegiatan program penangananfakir miskin terpadu melalui penggemukan sapi potong dengan memanfaatkanlimbah sapi potong yang dikeluarkan oleh Direktorat Bantuan Sosial Fakir MiskinDirektorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Depsos R. biayabiayayang layak digunakan untuk penggemukan sapi adalah biayabiaya yangberkaitan langsung dengan proses penggemukan sapi yaitu
Register : 08-01-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BUOL Nomor 1/PDT.G/2015/PN BUL
Tanggal 10 Juni 2015 —
6732
  • SATAR BADANG;Bahwa dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh PPIK,PENGGUGAT, Kasei SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Buol, Dinas PPKAD Kabupten Buol, TERGUGATmemerintahkan PPTK, Dinas PPKAD Kabupten Buol dan PENGGUGATuntuk mencairkan dana Perencanaa Teknis, tapi PENGGUGAT menolakperintah pencairan tersebut dengan alasan Masa Transisi PemerintahKabupaten Buol dan PENGGUGAT memilih pencairan danaPerencanaan Tekhnis dilakukan setelah Bupati/Wakil Bupati Buol terpilihdilantik;Bahwa
    meteraisecukupnya yang berupa foto copy, buktibukti mana telah disesuaikan denganaslinya di persidangan dan hanya bukti P3, P8, P9.2, P10, P12 yang tidakdapat ditunjukkan aslinya, namun merupakan copy dari copy, namun bukti suratlainnya dapat ditunjukan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat buktiyang sah;Bukti Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Nomor 820/22/Disdikpora/2012, tanggal 01 Pebruari 2012,tentang Pembentukan Tim Tekhnis
    yang selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberi tanda (P 2);Foto Copy Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 420/1275/Disdikpora,tanggal 13 Maret 2012, perihal Penetapan Lokasi Sekolah PenerimaDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tingkat SMP/SMPLBKabupaten Buol Tahun Anggaran 2012, yang selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberi tanda (P 3);Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Nomor 820/31/Disdikpora/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentangPembentukan Tim Tekhnis
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 15 Maret 2016 — AMOS HUBI
8642
  • MITRA BALIEMSEJAHTERA dan selaku Penyedia Barang/ jasa belum memiliki keahlian,pengalaman, kemampuan tekhnis untuk menyediakan pembangkit listrik tenagamikro hidro karena PT.
    dan JasaPemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24Mei 2012;1718192021222324252627282930311 (satu) lembar frincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor :0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar Surat Perfntah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimo dengan nomor:0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permintaanpembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutan pengawasan tekhnis
    pengadaan PLTMH diElelim (DAU) tahun 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa PemerintahanKabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran PiterBado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 127.050.000, (seratus duapuluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsikegiatan pengawasn tekhnis
Register : 18-04-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 29 Agustus 2012 — I GUSTI AYU KETUT YUNI MASRIASTRI alias AYU Binti I WAYAN DANA
5722
  • lisan yang saksi setujui ;e bahwa dari peminjaman perusahaan saksi oleh saksi Budi Sujatmiko tersebut saksimendapatkan fee 3% dari nilai kontrak sedangkan mengenai administrasiperusahaan semuanya diserahkan pada saksi Budi Sujatmiko begitu juga denganpekerjaan dilapangan dan atas persetujuan saksi untuk tanda tangan dan stempelbisa ditiru oleh Budi Sujatmiko apabila saksi tidak berada ditempat;e bahwa selaku Konsultan Pengawas tugas dan tanggung jawab saksi adalah :* Melakukan pengawasan secara tekhnis
    Membuat laporan harian pelaksanaan pekerjaan* Membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan* Membuat Surat Perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaanpekerjaan tambah kurang* Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaane bahwa saksi ada menandatangani laporan bulanan yang diantarkan Budi Sujatmikosetiap minggunya yang dikumpulkan untuk laporan bulanan;e bahwa laporan bulanan tersebut sebelum saksi tanda tangani telah ditanda tanganioleh Ketut Mudiarta selaku PPK,Haryono selaku Pengelola Tekhnis
    I Ketut Soter...............cecee eee eee ee Pejabat Pembuat SPMHarjono,ST....... ccc cece ecee eee ence eeneeeeeees Pengelola Tekhnis PUbahwa tugas dan tanggung jawab selaku Konsultan Pengawas Pembangunan AulaSTAHN TP adalah:* Melakukan pengawasan secara tekhnis* Membuat laporan harian pelaksanaan pekerjaan* Membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan* Membuat Surat Perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaanpekerjaan tambah kurang* Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaanbahwa saksi
    kepada PPK dan Rekanan mengenai pencepatan pekerjan karenakontrak akan berakhir selanjutnya rekanan melakukan pencepatan pekerjaan;e bahwa setahu saksi ada diadakan beberapa kali Pertemuan karena pekerjaan yangbelum selesai tersebut antara lain dengan PPK yang minta pencepatan pekerjaanpada rekanan untuk 100% dan rekanan minta addendum tapi tidak dikabulkanpertemuan juga dihadiri terdakwa;e bahwa saksi mengetahui dalam pertemuan juga dibahas mengenai dana dimanasaksi dan saksi Harjono,ST Pengelola Tekhnis
    HHARJONO, SH yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagaiberikut:bahwa saksi adalah sebagai Pengelola Tekhnis dari Dinas PU yang ditugaskan padaPembangunan Aula STAHN Tampung Penyang Palangka Raya yang dalam hal iniberkerjasama dengan Konsultan Pengawas;bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab secara operasionalkepada PPK Instansi yang bersangkutan dalam hal ini kepada I Ketut Mudiartaselaku PPTK pada Pembangunan Aula STAHN Tampung Penyang Palangkaraya;bahwa setahu
Putus : 14-02-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 26/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA
Tanggal 14 Februari 2013 — SURIANI, S.Si., M.Kes.
11735
  • Taufik Mahdi selaku DirekturRSUDZA;e Bahwa saksi bertugas memberikan penjelasan masalah tekhnispada saat aanwijzing dan melakukan evaluasi spesifikasitekhnis terhadap penawaran;e Bahwa aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2009bertempat di ruang rapat RSUDZA Banda Aceh Lantai 2,dimana pada saat aanwijzing tersebut saksi menjelaskan halhalyang berkaitan dengan masalah tekhnis, sedangkan yangberkaitan dengan administrasi dijelaskan oleh Muhazar selakusekretaris panitia pengadaan;e Bahwa berkaitan
    dengan unsur tekhnis saksi menjelaskandalam aanwijzing tersebut adalah halhal sebagai berikut :Masalah lubang MRI, karena masingmasing Merk MRI berbedabesar lubang alatnya, sehingga diadakan addendum terhadappermasalahan tersebut;Masalah kapasitas helium, karena masingmasing Merk MRIberbeda, sehingga diadakan addendum terhadap permasalahantersebut;3 Masalah Radio Frekuensi, karena masingmasing Merk MRIberbeda chanel yang dipergunakannya;4 Aanwijzing Lapangan, harus diperlukan ruangan khusus untuk
    alatMRI 3 TESLA tersebut;e Bahwa spesifikasi tekhnis yang saksi pergunakan sebagai dasarpengadaan adalah berdasarkan dokumen yang saksi terima daribagian perencanaan, yaitu spesifikasi tekhnis merk siemen,namun dalam proses aanwijzing dilakukan addendum agardibuka syaratsyarat untuk merk lain sehingga tidak mengarahpada satu merk saja;e Bahwa yang dilakukan evaluasi tekhnis hanya kepadaperusahaan yang lulus evaluasi administrasi saja, yaitu PT.
    penerima danpemeriksa barang yang bertugas mengecek kesesuaian barangdengan spesifikasi tekhnis yang ditentukan didalam dokumenkontrak, melakukan uji fungsi alat tersebut, melakukan ujicobapada pasien termasuk keselamatan penggunaan terhadap pasien;Bahwa merk alat kesehatan MRI 3 TESLA yang diterima tersebutadalah Siemens type Magnetom Verio;Bahwa anggota tim pemeriksa dan penerima barang alat kesehatanMRI 3 Tesla di RSUDZA tersebut adalah 7 (tujuh) orang danKetuanya Jufri, SKM.
    Siemens;Bahwa masa garansi alat kesehatan MRI 3 TESLA tersebutberdasarkan dokumen kontrak adalah selama (satu) tahun;Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadapalat kesehatan tersebut adalah dokumen kontrak, karena didalamdokumen kontrak terdapat spesifikasi tekhnis dan hasilpemeriksaan saksi bahwa alat kesehatan MRI 3 TESLA ini telah60sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak, kecuali 2item alat assesoris yaitu alat pemindah pasien dan AC.
Register : 19-07-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 39/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 28 Agustus 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK Diwakili Oleh : MUHAMMAD BAZRA BASRI, SH
180124
  • 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
  • 1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.
  • 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKA UTAMA.
  • 1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
  • 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
  • 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
  • 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
    Enrekang Tahun Anggaran 2015 yangtelah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (IIl) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (18) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.
    Enrekang TahunAnggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga PengawasHIm 46 dari 71 Him Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.12.13.14.LS.16.17.18.19.20.21.Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. EnrekangTA. 2015 yang telah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKAUTAMA.1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.
    Enrekang Tahun Anggaran 2015.. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED PerencanaanPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi tekhnikPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan TenagaPengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan RumahSakit Pratama Kab.
    Enrekang Tahun Anggaran 2015.. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED PerencanaanPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi tekhnikPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan TenagaPengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah SakitPratama Kab.
Register : 23-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2015 — HENDRY MBATU, SH
354177
  • GAFA MULTI KONSULTAN merekrut Tenaga PendampingMasyarakat yang bertugas melakukan bimbingan Tekhnis pada penerimabantuan antara lain Tenaga Ahli Administrasi selaku Ketua Team Leader KMTPM atas nama Terdakwa DRS.
    /PN.Kpg.Bahwa sebagai anggota tim tekhnis, saksi melaksanakan tugas dantangungjawab sebagai berikut :a. Membantu satker dalam pelaksanaanidentifikasi, sosialisasi,pendataan dan pemberdayaan dan.b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi,sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan yang dilaksanakan olehpihak ketiga.Bahwa ada tim tekhnis yang ikut berperan dalam sosialisasi bantuan BSPS dikelurahan yaitu sdr.
    Antara lain :"Memberikan bimbingan tekhnis kepada KPB dalam melaksanakanpembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan. Membuat laporan progress pekerjaan mulai 0%, 30 % dan 100%.Bahwa status saksi bukan sebagai Karyawan tetap perusahaan PT.
    Bahwa selanjutnya untuk mendampingi masyarakat dalam penyaluran dana BSPSdi Kota Kupang, PT GAFA MULTI KONSULTAN merekrut Tenaga PendampingMasyarakat (TPM) yang bertugas melakukan bimbingan tekhnis pada penerimabantuan, yaitu Tenaga Ahli Administrasi selaku Ketua Team Leader KMTPM atasnama Saksi DRS.
Register : 16-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
Terdakwa:
TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI
2717
  • Manager Tekhnis PengujianProduk terapetik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimenDra.
    Manager Tekhnis PengujianProduk terapetik, narkotik, Kosmetik, obat tradisional dan produk komplimenDra.
Putus : 05-09-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 September 2017 — SYAHRUDDIN, BSc
10451 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 106 K/Pid.Sus/2017Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menunjuk PanitiaPengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukanproses pelelangan maka ditentukan pemenang tender adalah CV. Maiwadengan nilai kontrak sebesar Rp197.900.000,00 (seratus sembilan puluh tujuhjuta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yangmelaksanakan proyek tersebut adalah H.
    Pattalasangmenyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dananggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBDP) Kabupaten Selayar Tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan bibitkayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menunjuk PanitiaPengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukanproses pelelangan maka ditentukan
Register : 01-10-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PA ANDOOLO Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA.Adl
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
2116
  • dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA Adl. tanggal 1 Oktober 2018, hal initelah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA BLORA Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Bla
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
123
  • No 1048/Pdt.G/2019/PA.BlaMenimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum ataspermohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasionalserta menyangkut tekhnis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana,cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak harus dibayar oleh Pemohonsebelum dilaksanakan sidang pengucapan
Putus : 19-01-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 19 Januari 2015 — Drs. SUNOTO Bin KARTO KARDI
9269
  • III HurufA angka 2, kriteria Calon petani penerima dana antara lain:1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harusmemiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yangjelas;2) Kelompok tani calon penerima dana bantuan sosial yangmenghadapi keterbatasan permodalan untuk permodalanpengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untukdikembangkan;3) Kelompok tani yang mengalami risiko sosial;4) Lembaga yang berperan dalam pengembangan usaha pertanian.Serta sebagaimana Petunjuk Tekhnis
    III HurufA angka 2, kriteria Calon petani penerima dana antara lain:1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harusmemiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yangjelas;302) Kelompok tani calon penerima dana bantuan sosial yangmenghadapi keterbatasan permodalan untuk permodalanpengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untukdikembangkan;3) Kelompok tani yang mengalami risiko sosial;4) Lembaga yang berperan dalam pengembangan usaha pertanian.Serta sebagaimana Petunjuk Tekhnis
    SUNOTO Bin KARTO KARDIdisarankan untuk menghadap kepada SUNARYA selakusekretaris Tim Tekhnis Kabupaten Blora yang mengetahui benarprosedur pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial untukPerluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) Tahun Anggaran2012 ini.3 Bahwa oleh SUNARYA yang merupakan sekretaris TimTekhnis Kabupaten Blora yang sebenarnya telahmengetahui bahwa terdakwa Drs.
    ) Tahun Anggaran 2012tersebut.Dari uraian tersebut sudah nampak jelas bahwa sebenarnyaSUNARYA selaku sekretaris Tim Tekhnis Kabupaten Blora yangmempunyai tupoksi untuk melaksanakan program DanaBantuan Sosial untuk Perluasan Areal Tebu Rakyat(ekstensifikasi) Tahun Anggaran 2012 menurut juklak sertajuknisnya sekaligus orang yang karena tugas pokok danfungsinya telah mengetahui bahwa terdakwa Drs.
    SUNOTO binKARTO KARDI selaku Ketua APTRI207Kabupaten Blora sekaligus KetuaKelompok Tani Sumber Rejeki DesaNgampon Kecamatan Jepon (fiktif)atas permintaan SUNARYA selakuSekretaris Tim Tekhnis KabupatenBlora pada tanggal 12 Maret 2012bertempat di kantorDintanbunnakikan Kabupaten telahmenandatangani Surat PerjanjianKerja Sama Pemanfaatan DanaBantuan Sosial untuk Perluasan ArealTebu Rakyat (Ektensifikasi) Nomor411.61/3191 tanggal 12 Maret 2012dan Rekapitulasi Rencana UsahaKelompok/Rencana Usaha (RUK)
Register : 14-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 8 Agustus 2016 — AGUS MAHMUDIN, SKM.,MM;
9431
  • Puskesmas Cibarusah);Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani,Pengadaan incenerator Puskesmas Karangmulya, Pengadaan inceneratorPuskesmas
    Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013; 6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013.
    Bdg3)4)5)Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi TahunAnggaran 2013 tanggal 30 Januari 2013;ENDANG MUKTI sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Nomor: 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari 2013tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Dinas KesehatanKabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke8 sebagai PPTK untukkegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas
    Karangsatria, Pengadaan inceneratorPuskesmas Cikarang, Pengadaan incenerator Puskesmas Tambun, PengadaanIncenerator Puskesmas Mekarmukti dan Pengadaan Incenerator PuskesmasCibarusah);BEBEN UMBARA, SAP selaku sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Nomor: 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari 2013tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Dinas KesehatanKabupaten Bekasi tahun anggaran
Putus : 03-02-2016 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 314/Pid.B/2015/PN.Prp
Tanggal 3 Februari 2016 — Jaksa Penuntut: NICO FERNANDO,SH Terdakwa: HELMIZA ALS MIZA BIN MANSUR
36434
  • Perkebunan Kabupaten RokanHulu dan pada saat ini menjabat sebagai KepalaSeksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan ;e Bahwa tugas pokok Ahli selaku Kepala SeksiPengelolaan dan Pemanfaatan Hutan antara lainmelakukan pengawasan terhadap produksi,peredaran, pengendalian, pengolahan hasil hutandi Kabupaten Rokan Hulu ;e Bahwa selain jabatan Ahli selaku Kepala SeksiPengelolaan dan Pemanfaatan Hutan di DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten RokanHulu, Ahli juga memiliki kualifikasi sebagaiPengawas Tenaga Tekhnis
    Pengukuran KayuBulat Rimba Indonesia (WASGANISPKBR) danPengawas Tenaga Tekhnis Pengukuran KayuGergajian Rimba Indonesia (WASGANISPKGR) ;e Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayuadalah berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayuolahan atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan ;e Bahwa yang dimaksud dengan kayu olahan adalahproduk hasil pengolahan hasil hutan kayu yangdiolah menggunakan peralatan mekanis dan nonmekanis ;e Bahwa prosedur atau tata cara mendapatkan danmengangkut kayu olahan
Register : 20-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 418/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 6 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : H. Holkin selaku Direktur C.V. Dua Sekawan
Terbanding/Tergugat I : Direksi P.T. Tenma Indonesia, Cibitung Factory
Terbanding/Tergugat II : Agus Saptari, dalam kedudukannya sebagai General Affair A. Manager pada P.T. Tenma Indonesia, Cibitung Factory
6635
  • Pihak Kedua (PENGGUGAT) tidak dapat memenuhiketentuanketentuan yang tercantum dalam surat perizinanataupun petunjuk/saran tekhnis yang diterbitkan oleh KantorDinas Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, KabupatenBekasi, dan untuk itu instansi tersebut akan menerbitkantegoran/peringatan;3. Adanya pembatalan surat perizinan dari instansiinstansipenerbit yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukanoleh Pihak Kedua;4.
    Pihak Kedua (PENGGUGAT) tidak dapat memenuhiketentuanketentuan yang tercantum dalam surat perizinanataupun petunjuk/saran tekhnis yang diterbitkan olehKantor Dinas Badan Pengendalian Lingkungan Hidup,Kabupaten Bekasi, dan untuk itu instansi tersebut akanmenerbitkan tegoran/peringatan;2.3. Adanya pembatalan surat perizinan dari instansiinstansipenerbit yang disebabkan oleh pelanggaran yangdilakukan oleh Pihak Kedua;2.4.
Register : 31-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
MOH. TEGUH AVIANTARA, S. Pi Bin H. HASANUDDIN Alm
13613
  • Gema Cipta Utama dan CV.Bangun Jaya Persada dan berdasarkan hasil evaluasi koreksi aritmatik,evaluasi tekhnis, evaluasi evaluasi Harga klarifikasi dan negoisasitekhnis dan harga, dan evaluasi kualifikasi 2 (dua) peserta tersebut telahmemenuhi persyaratan dan selanjutnya melangkah ke tahap pembuktiankualifikasi terhadap ke 2 dua) peserta didapatkan kesimpulan CV.
    Kukar tersebut telah melalui tahapan lelang secaraprosedural yang telah dikondisikan oleh saksi RACHMADIAN ELFANARIEF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan);Bahwa setahu saksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.579.000.000, (dua miliyar lima ratus tujuh puluh sembilan jutarupiah) bendera CV.
    Gema Cipta Utama dan CV.Bangun Jaya Persada dan berdasarkan hasil evaluasi koreksi aritmatik,evaluasi tekhnis, evaluasi evaluasi Harga klarifikasi dan negoisasi tekhnisdan harga, dan evaluasi kualifikasi 2 (dua) peserta tersebut telahmemenuhi persyaratan dan selanjutnya melangkah ke tahap pembuktiankualifikasi terhadap ke 2 dua) peserta didapatkan kesimpulan CV.
    Spesifikasi tekhnis Barang/Jasa;h. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dani.
Register : 11-08-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA MERAUKE Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Mrk
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2112
  • ., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesualdengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta surat EdaranNo.0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Hal. 11 dari 13 Hal.
Register : 19-09-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Prob
Tanggal 23 Januari 2014 — Perdata Penggugat, : 1.HARIYANTO. S.SOS, MM, 2.AHMAD PUJIANTO, S.KOM 3.MAHMUDAH Tergugat : AAN RUDY INDRIAWAN
642
  • jasa;Bahwa , Penggugat II dalam kegiatan City Sanition Summit ( CSS ) XI tahun 2011,bertindak selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Kantor BadanPerencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Pemerintah Kota Probolinggoyang mempunyai tugas dan wewenang membantu tugas Penggugat dalam halpengadaan barang / jasa yang berkaitan dengan pihak ketiga ( Rekanan ) sebagaicalon penyedia jasa;Bahwa , Penggugat III dalam kegiatan City Sanition Summit ( CSS ) XI tahun2011 bertindak selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Bahwa bertindak selaku penyelenggara adalah Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Kota Probolinggo dan untuk itu Kepala Bappeda dengan SuratKeputusannya tanggal 13 Januari 2011 Nomor 188.45/ 01/ KEP/ 425.201/ 2011 ,telah menunjuk menunjuk panitia pengadaan yaitu, Penggugat sebagai PejabatPembuat Komitmen, Penggugat II sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa danPenggugat III sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.
Register : 03-07-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PA MERAUKE Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mrk
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
4831
  • ., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesualdengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta surat EdaranNo.0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.