Ditemukan 1446 data
64 — 31
Nyoman Winten selaku Kepala Kantor AgrariaKabupaten Gianyar dan diketahui pula oleh Kepala Desa Manukayayakni Sang Nyoman Bading selaku pimpinan tertinggi dari pemerintahandesa, yang menunjukkan bahwa benar tidak ada masalah / keberatandari pihak manapun terutama dari masyarakat Desa Manukaya ataspenguasaan tanahtanah areal Istana Tampaksiring oleh SekretariatNegara dan hasil pemeriksaannya telah dituangkan dalam Berita AcaraInventarisasi Tanah Istana Presiden Tampakring tanggal 4 Pebruari 1986(vide
154 — 49
SALINANPUTUSANNomor 127/PDT/2020/PT.DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada Tingkat Bading, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1. NI KETUT JANTUK, Perempuan, umur + 54 tahun, Agama Hindu,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br.Dinas Amed, Desa Purwa kerti, Kec.
Terbanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
274 — 188
Alasanalasan Memori banding selengkapnya sebagaimana dalamMemori Bading tertanggal 8 Mei 2020, dan menuntut supaya MajelisHakim Tingkat Banding memutus dengan amar putusan sebagaiberikut:1) Menyatakan Terdakwa Darman Mappangara tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi;2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutanhukum (vrijsprak);3) Menyatakan Perbuatan terdakwa Darman Mappangaraterbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakpidana;4) Melepaskan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JAILANI BIN MEDAN Diwakili Oleh : JAILANI BIN MEDAN
138 — 72
Kerugian Keuangan Negaraberupa Pajak Rp. 38.273.840,63,Jumlah Rp.280.742.556,63,Bahwa Pemohon Bading/Dahulu Terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung BaruKecamatan Muara Padang merupakan Penanggung Jawab atas PengelolaanKeuangan Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)anggaran Tahun 2017;Bahwa benar Ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana dan belumterselesaikan yaitu:Alokasi Dana Desa (ADD)1.
Pembanding/Tergugat II : ACI Binti SAAN Diwakili Oleh : MUHAMAD AMINUDIN SAFUTRA, S.Sy., M.H
Pembanding/Tergugat III : SANIH Binti SAAN Diwakili Oleh : MUHAMAD AMINUDIN SAFUTRA, S.Sy., M.H
Pembanding/Tergugat IV : RAHMAN Bin SAAN Diwakili Oleh : MUHAMAD AMINUDIN SAFUTRA, S.Sy., M.H
Terbanding/Penggugat I : Ir. MADE PRABAWA LINGGA, MM
Terbanding/Penggugat II : KETUT ARYA WIDHI LINGGA AGUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : MISAN Bin SABA
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. MOMIH AFFANDI
Terbanding/Turut Tergugat III : SANIN Bin SABA
Terbanding/Turut Tergugat IV : M HATTA
Terbanding/Turut Tergugat V : OTOM SALIM
Terbanding/Turut Tergugat VI : H JAMAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : NA SIOE TJOE
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NA SIOE KHIM
Terbanding/Turut Tergugat IX : FREDDY TAROREH
Terbanding/Turut Tergugat X : LINAH SEAN
Terbanding/Turut Tergugat XI : DERAN Bin DESA<
38 — 22
Bahwa oleh karena Termohon Bading atau penggugat Konversitidak mempunyai legal stansing dalam mengajukan gugatan a quo,maka sudah sepatutnya secaraaturan hukum gugatan penggugatkonversi Termohon Banding obscuur libel atau. tidak jelas sehinggasudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatanpenggugat konversi atau Termohon Banding tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard).6. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor:0032, dan Nomor: 0041 atas nama PT.
101 — 16
dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari padamenggunakan haknya itu. dengan perantaraan hakim untukmelaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benarbenar telah dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semuajalan hukum untuk melwan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidakdipergunakan karena lewat waktunya kecuali, kalua putusan itudinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan,bading
75 — 35
Hakim Tingkat Pertama, dengandemikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medanmengambil alih alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar serta mempunyailandasan hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumsendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,kecuali terhadap lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayaruang pengganti;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ali Hasyim Lubis Diwakili Oleh : JULFAITHLISBON ZALUCHU, SH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : Hepni Agustiani, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : FERNANDUS DAMANIK, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : Elizabeth Tiurma Hotmaida
167 — 82
tersebut dan oleh para Terdakwa dalamregister Perkara Pra Peradilan Nomor : 01/Pid/Pra/2015/ PN.Psp dan diputuspada tanggal 27 Januari 2015, dimana Kepolisian (Termohon pra peradilandikalahkan sampai pada perkara PK Pra peradilan tersebut dengan No.Reg. 27PK/PID/2016 pada tanggal 16 Januari 2016 dan diputus oleh MahkamahAgung Republik Indonesia dengan amar permohonan PK Para Pemohon PKtidak dapat diterima, maka berdasarkan faktafakta hukum tersebut HakimKetua Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bading
Terbanding/Terdakwa : Yanos Septadi
136 — 67
HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan/menyerahkan risalah memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Pebruari 2013 dan risalah55memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan dan diserahkandengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2013 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan/menyerahkan risalah memori bading
105 — 73
pemberitahuan tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula ParaPenggugat, tertanggal 3 Agustus 2021 tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan olehundangundang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Penggugattidak mengajukan Memori Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akantetap mempertimbangkan permintaan bading
117 — 60
Menanggapi Memori Bading JPU halaman. 11. JPU tidak konsisten, la berbicara mengenai prinsip kesengajaan,namun fakta kesengajaan sama sekali tidak terbukti ada padaperbuatan terdakwa 2. 222 nnn nnn nnn nee Saya tidak serpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangansama saja dengan melawan hukum, pertanyaanya : lalu apabedanya pasal 2 dan psl 3 UUTPK ?3. Saya tidak setuju dengan penerapan PP 73 TH 2005, KARENA :Hal 53 Putusan.
118 — 69
adalah untukmengetahui luas tanah, pada point angka 3, tanah komplek Istanatersebut semula adalah tanah milik perorangan dan tanah desayang telah dibebaskan haknya dengan pemberian ganti rugi baikberupa uang maupun diberikan penukar tanah oleh pemerintahyang prosesnya telah berlangsung pada tahun 1960; Bahwa yang menanda tangani Berita Acara Inventarisasi adalahPak Winten dari Agraria, Cokorda Ngurah Sutedja, NyomanBading, Nyoman Kerti, Cokorda Ngurah Sutedja sebagai KepalaDesa Tampaksiring, Nyoman Bading
Terbanding/Terdakwa : SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
145 — 84
Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkarasejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Jaksa Penutut Umumtelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 September2020, permintaan bading mana telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 25 September 2020 secara sempurna;Menimbang,
159 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Bahwa, kemudian di tingkat bading, Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada pengadilanTinggi Medan dalam putusannya tanggal 21 Juli 2014 Nomor 33/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn., ternyata hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadapTerdakwa Tono Alias Asia malah menambah dari 1 tahun 6 bulan menjadi 2(dua) tahun;Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR tersebut menambah hukuman pidanapenjara selama 2 (dua) tahun terhadap diri Terdakwa
Pembanding/Tergugat II : Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak STM MH VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI Diwakili Oleh : LETTU Chk J. GIRSANG, SH
Terbanding/Penggugat : PT UNITED ORTA BERJAYA diwakili oleh Direkturnya JONAS atau MUHAMMAD ADLI PURBA
Terbanding/Turut Tergugat I : ALWIJAYA AW
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. HEFADA BUANA INDAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Drs. ARMYN alias DOKTORANDUS ARMYN
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. PETISAH PUTRA
Terbanding/Turut Tergugat V : ALWI, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : CAMAT PERCUT SEI TUAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq. BUPATI DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat IX : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat X : PT. IMO REKSA PERKASA
Terbanding/Turut Tergugat XI : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat XII : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
Terbanding/Turut Tergugat XIII : PT. PANGRIBTA GRAHA SARANA
Terbanding/Turut Tergugat XIV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat XV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat XVI : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA MEDAN ESTATE
276 — 298
Nomor : 1079.K/Sip/1973tanggal 26 Pebruari 1979 ;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan judex factiePengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidaklah dapat dibenarkan danharuslah dibatalkan pada pemeriksaan perkara tingkat banding pada PengadilanTinggi Medan ;Bahwa kembali kepada materi Memori Bading yang diajukan paraPembanding selanjutnya dalam dalil keberatan banding halaman 17 sampaidengan halaman 30 berkaitan dengan pembuktian dan faktafakta yangterungkap dalam persidangan maupun
Terbanding/Terdakwa : SYAHRUJI PADILAH Bin JAMALUDIN
144 — 88
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,( lima ribu rupiah).Akta permintaan banding dari Penuntut Umum 24 September 2019 Nomor10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Banjarmasin dan akta permintaan bading tersebut telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober2019 yang dibat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2019 yangdiserahkan
85 — 40
., yang dimohonkan bandingtersebut dapat dikuatkan.Halaman. 176 dari 178 Putusan Nomor 2 / Pat /2019/PT DPSMenimbang, bahwa oleh karena para Pembanding tetap dipihak yangkalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilantingkat Bading, maka Para Pembanding harus dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut.Mengingat,ketentuanketentuan dalam R.Bg,KUH.Perdata,UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturanperundang undangan
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
215 — 105
.; pemeriksaantingkat bading adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan olehpengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri ataspermohonan yang berkepentingan. Pemeriksaan ulang adalahpemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadapperkara perdata yang sudah diputus oleh pengadilan negeri sebagaipengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan ulang itu dilakukan sejakawal perkara sampai putusan akhir pengadilan negeri.
80 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARIFIN, SH untuklepas dari uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepadaTerdakwa ARIFIN, SH.Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah melampauiwewenangnya yakni memutus perkara a quo dengan melenceng dantidak mendasarkan pada tuntutan Penuntut Umum maupun PutusanMajelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, yaitu Majelis Hakim TipikorTingkat Bading telah dengan tanpa dasar menghilangkan penerapanuang pengganti tanpa didasarkan pada alasan yang mendasar akanaturan hukum yang berlaku sebagaimana
Terbanding/Penggugat : PT KIDECO JAYA AGUNG,
Turut Terbanding/Tergugat II : SDR. ISKANDAR HARDJO
86 — 48
kepada PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.781.000,(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda No.5/PDT/2009/PT.KT.SMDA tertanggal 9Januari 2009 yang amarnya berbunyi: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri BalikpapanNo. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yanguntuk tingkat bading