Ditemukan 1477 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-01-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 04/G/2014/PTUN-PLG Tanggal 12 Agustus 2014 — EDI YANTO. DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. MUARA ENIM; PT. LARAS KARYA KAHURIPAN
66 — 36
66 — 36
Bank CIMB Niaga, Tbk; (Fotokopi Cap Basah); Pasal 98 dan Pasal 103 UndangUndang No.40 tahunHal 103 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUNPLG232420262728292007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); (FotokopiPerundangundangan);T. IL. Intv15.b: Pasal 1655 KUHPerdata ; ( Fotokopi Perundangundangan );T. II. Intv15.c: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan BukuII Edisi 2009 Mahkamah Agung (Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung); (Fotokopi Perundangundangan );T. IL.
Register : 01-11-2012 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 509/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Tanggal 6 Mei 2013 — 1. Nyonya LITA AURELIA DEWI SCHULZ, bertempat tinggal di Jalan K.H.Mas Mansyur No.59 Kelurahan Kebun Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, Telp. 021-3901805, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;
2. IVAN ROBERT JON SCHULZ, dalam hal ini diwakili oleh Wali Pengampu yaitu ibu kandungnya Nyonya CARITA SMITH, berdasarkan Penetapan PN Palembang No.1258/Pen.Pdt.P/1997/ PN.PLG tanggal 20 September 1997, bertempat tinggal di Jalan R.A.K.Rokhim No.14 Palembang, saat ini sementara bertempat tinggal dijalan K.H.Mas Mansyur No.59 Jakarta Pusat 10230, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.;
Penggugat Kesatu dan Penggugat Kedua bersama-sama disebut juga sebagai PARA PENGGUGAT.;
M E L A W A N :
1. PT. SACNA GRAHA EKA, berkedudukan dan berkantor di Gedung Perkantoran Lina, jalan HR Rasuna Said B-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.;
2. BONAR PAULUS SALAMO SCHULZ, waktu itu mengaku selaku : âÃÂÃÂDirektur PT Sacna Graha Eka, bertempat tinggal di Jalan Sinabung II/22-23 RT.008/RW005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Sdr. Ir. ISKANDAR ARDIWINATA, waktu itu mengaku selaku âÃÂÃÂDirektur Utama PT Sacna Graha EkaâÃÂàdan bertempat tinggal di Blok A No.42 Gudang Peluru, RT.001/RW.003, Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. Ny MAULI REGINA SCHULZ SIAHAAN, waktu itu mengaku selaku âÃÂÃÂKomisaris Utama PT Sacna Graha EkaâÃÂàdan bertempat tinggal dijalan Sinabung II/21-22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
5. PT. BANK MANDIRI TBK, berkantor beralamat dijalan Gatot Subroto Kav.36-3 Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
6. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI qq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM qq DIREKTUR PERDATA, berkantor di Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI Jalan HR Rasuna Said Kav. No.6-7 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI :
7. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA qq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI WILAYAH DKI JAKARTA RAYA qq KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA, berkantor di Jalan Letjen MT Haryono No.24 Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII ;
8. HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ, Bertempat tinggal dijalan Kayu Putih II No.96, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII ;
9. RUDOLF ARMAND CHRISTIAN SCHULZ, bertempat tinggal dijalan Kelapa Puan Timur III Blok ND4 No.23 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IX ;
10. Ny. CAROLINA NUSANTARI SCHULZ, bertempat tinggal dijalan Sinabung II/22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT X ;
11. Ny VIDIA VICIA SCHULZ, bertempat tinggal dijalan Sinabung II/22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XI ;
118 — 60
118 — 60
.;14 Bahwa Para Penggugat selaku dua dari delapan pemilik HARTA PENINGGALAN/BOEDELWARIS TERIKAT BERSAMA YANG BELUM TERBAGIDiantaranya sebesar 78% saham di Tergugat Kesatu (PT Sacna Graha Eka) TidakPernah memberikan persetujuan lisan/tertulis atas penggunaan suarasuara sahamdalam kuorum RUPS Tergugat Kesatu (PT Sacna Graha Eka) yang harusnyaberdasarkan hukum UUPT harus dipanggil khusus untuk memberikan persetujuanPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN tersebut, karenanya pasti dan tegasdinyatakan bahwa pemberian
Register : 29-01-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 113/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
1.PT Senapati
2.PT Insight Investments Management
Tergugat:
Ny. Masitoh
Turut Tergugat:
Tn. Haminanto Adi Nugraha
313 — 202
1.PT Senapati
2.PT Insight Investments Management
Tergugat:
Ny. Masitoh
Turut Tergugat:
Tn. Haminanto Adi Nugraha
313 — 202
Penggugat adalah perseroan yang tunduk padaUndangUndang Perseroan Terbatas, di manamenurut UUPT tersebut Penggugat adalah badanhukum yang memiliki kekayaan dan kepentinganyang dipisahkan dari para pemegang sahamnya.Selain itu pemegang saham Penggugat bukanhanya Tn. Haminanto Adi Nugraha (Turut Tergugat)seorang.3.31.3. Sejak semula, Penggugat telah sangat berhatihati untuk tidak masuk terlalu jauh ke dalammasalah pribadi para pemegang sahamnya.
Register : 13-10-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 4 Maret 2015 — Muhammad Taufiq, A.Md Bin M. Arifin
130 — 58
130 — 58
Pegadaian Syariah berlaku segalaketentuan dan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimanaterdapat dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT). Dan menurut Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 19 Tahun 2003penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pada saatkekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranahhukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat.
Putus : 10-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 10 Juli 2014 — OEI SINDHU STEFANUS
97 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karunia Prima Sejati tidak berarti Terdakwa mempunyai kewajibandan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengikat PT.Karunia Prima Sejati kepada pihak pemberi kerja (kKewenangan untukbertindak keluar mewakili perusahaan), yang dalam hal ini adanya KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;Pendapat tersebut merupakan kekeliruan, karena Hakim Ketua Majelis danHakim Anggota tidak mempertimbangkan prinsip tanggung jawab Direksiyang ditentukan oleh UUPT sebagai tanggung jawab kolegial
Register : 09-03-2006 — Putus : 29-01-2007 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1945/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. Tanggal 29 Januari 2007 —
168 — 59
168 — 59
Selanjutnya Pasal 82 UUPT mengatur bahwa Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakiliPT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian Pasal 83 ayat (1) mengaturbahwa dalam hal Direksi terdiri dari 1 (satu) orang, maka yang berwenangmewakili PT adalah seluruh anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam UUPTdan anggaran dasar.
Selanjutnya Pasal 82 ayat (2) mengatur bahwa Anggaran Dasardapat menentukan pembatasan wewenng anggota Direksi ;Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam rangka melaksanakankewenangannya, Direksi mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk membuatkebijakankebijakan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan PT. termasukdalam kebijakan tersebut adalah mengenai mekanisme pengadaan barang danjasa ;Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar PT.
Putus : 26-08-2014 — Upload : 03-03-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 294/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 26 Agustus 2014 — PT. KUSUMOMEGAH JAYASAKTI,
Lawan
1. PT. HEWLETT PACKARD INDONESIA,
2. SUBIN JOSEPH,
3. HEWLETT PACKARD SOUTH EAST ASIA,
4. HEWLETT PACKARD COMPANY,
147 — 91
147 — 91
Dengan demikian, tindakannya sehubungandengan pengakhiran Perjanjian AHNO5 adalah dalam kapasitasnya sebagaiDirektur Utama dari Tergugat dan tidak dalam kapasitas pribadinya.Berdasarkan Pasal 97 (3) dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), direksi hanya bertanggungjawab secara pribadibila direktur yang bersangkutan melakukan kesalahan atau lalai dalammenjalankan manajemen perusahaan yang menyebabkan kerugian bagiperusahaan.
Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 PK/Pdt/2013 Tanggal 2 Nopember 2015 — HAJI ASRI, DK
VS
PT. KALIMANTAN BARA SENTOSA, DKK
187 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
GBPC sebabkedua dokumen hukum tersebut telah didaftarkan pada instansiterkait seperti Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarangMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta DepartemenPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (sekarangDepartemen Perdagangan Republik Indonesia) sebagaimana yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT");maupun UndangUndang Nomor 3 Tahun 1982 tentang WajibDaftar Perusahaan;Gugatan Tanpa Memiliki Alas Hak
Register : 12-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 11 Agustus 2016 — HERNITA COANTI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
93 — 76
93 — 76
Bahwa penerbitan Keputusan TUN telah sesuai dengan UUPT, Permenkumham 2007, Permenkumham 2009 danPermenkumham 2014, sebagai norma dasar dan prosedur hukumpenerbitan Keputusan TUN;21.3. Bahwa jikapun suami Penggugat belum mendapatkanpersetujuan pasangan dari Penggugat, quod non, namunPermenkumham 2007, Permenkumham 2009 dan Permenkumham2014 tidak mengatur adanya kewajiban bagi Tergugat untukmemeriksa ada atau tidaknya persetujuan pasangan.
Register : 17-10-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 633/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 9 Januari 2019 — PT.HARSCO DANA ABADI CS >< ALI BUDIARDJO NUGROHO REKSODIPUTRO CS
498 — 1004
498 — 1004
Harsco Mineral tersebutBELUM PERNAH ditindaklanjuti dengan tahaptahap dan syaratsyarat yang diwajibkan dalam UUPT yaitu antara lain: (i)ditandatanganinya Akta Pengambilalinan SahamSaham olehPenggugat , Penggugat II dan PT.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
243 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
243 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggunganjawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telahmelakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalahtidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT danKUHAP..
Register : 29-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN KETAPANG Nomor 310/Pid.B/LH/2020/PN Ktp Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.DHIMAS MAHENDRA
2.SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SUKRI bin KASIM
417 — 106
1.DHIMAS MAHENDRA
2.SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SUKRI bin KASIM
417 — 106
Dasar hukumnya adalah Pasal 1 Angka 1 UU No.40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( UUPT );Bahwa ahli menjelaskan pertanggungjawaban korporasi yangdimaksud adalah Perseroan Terbatas, sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalahperbuatan hukum (rechtshandeling) yang dilakukan oleh korporasisecara yuridis merupakan tanggung jawab korporasi (corporateliability).
Register : 08-06-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 307/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 18 Januari 2017 — - Ir. Wahyudin Akbar,
Lawan
- Pertamina Foundation (Yayasan Pertamina),
219 — 159
219 — 159
GERAKAN MENABUNG POHON MERUPAKAN PROGRAM KERJASAMAANTARA TERMOHON DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO);Bahwa PT Pertamina (Persero) (selanjutnya disebut Pertamina) selakuperusahaan yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosialdan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT);Bahwa untuk melaksanakan sebagian dari kewajiban CSR
Putus : 18-08-2016 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 205/Pdt.G/2015/PNDpk Tanggal 18 Agustus 2016 — PT.UTAMA RIZKI PERKASA VS PT.GRIYA SARANA AKBAR ;
KOMARUDIN
165 — 75
165 — 75
Bahwa tindakan ingkar janji (wanprestatie) Tergugat terhadap Penggugat nyata sangatditentukan pula oleh Tergugat Il, karena disamping Tergugat Il berkedudukan sebagaiDirektur Utama dari Tergugat , ternyata ia pun merupakan pemegang 60% (enam puluhpersen) saham Tergugat (Tergugat Il adalah pemegang saham mayoritas/pemegangsaham pengendali dari Tergugat 1), sehingga berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Huruf CUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pantas lahjika Tergugat Il bertanggung
Register : 12-01-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 33/Pdt.G/2016/PA.BJB Tanggal 14 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
92 — 55
92 — 55
Haur KuningJaya tersebut menduduki jabatan komisaris dan mempunyai sahamsebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham senilai nominal seluruhnya RP.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan tentunya hasil berupa devidenwajib dibagikan kepada pemegang saham sebagaimana tercantum dalamPasal 71, 72 dan 73 UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40Tahun 2007. Karenanya alasan hukum Tergugat masuknya AyahPenggugat, Tergugat dan Turut Tergugat H.
Register : 16-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt jo 38/PDT/2021/PT TJK Tanggal 4 Maret 2021 — - Hi. Syamsu Rizal, S.E., M.H
- Anton Firmasnyah, Dkk
250 — 144
250 — 144
Sari Ringgungdalam gugatan yang memilik 15 (lima belas) item pendapat harusditolak karena tidak dapat dibuktikan secara procedural;Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, laporan tahunan sebuahperseroan harus memuat :1. Laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca akhir tahunbuku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun bukusebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yangbersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuisitasdan catatan atas laporan keuangan tersebut;2.
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
520 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
520 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
(lihat halaman38 Gugatan Penggugat)halaman 514 Gugatan Lontar(vide bukti T55) Dokumen Pembiayaan danDokumen Jaminanbertentangan dengan UUPajak, UU Pasar Modal,UUPT, KHUPerdata, UU HakTanggungan dan UU JaminanFidusia, oleh karena ituseluruh DokumenPembiayaan dan DokumenJaminan harus dinyatakanbatal demi hukum (lihathalaman 922 GugatanPenggugat)Dokumen Pembiayaan danDokumen Jaminanbertentangan dengan UUPajak, KHUPerdata, UU HakTanggungan dan ULT JaminanFidusia, oleh karena ituseluruh Dokumen Pembiayaandan
Bahwa keberadaan Penggugat (APP International Finance CompanyBV) sebagai suatu subjek hukum yang sah menjadi pendukung hak dankewajiban hukum khususnya sebagai badan hukum yang berbentukPerseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan perundangundanganyang berlaku belum terpenuhi (vide Pasal 711 UndangUndang Nomor1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");Hal. 137 dari 280 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2014b.
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tanggal 11 Januari 2019 — Pidana
Ir.H.Syarifuddin S. Haddade
155 — 30
155 — 30
Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroandalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuanPasal 118 ayat (2) UUPT;4.
Dewan Komisarismengurus perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. Untuk mengurusPerseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebihanggotanya*, maka dalam hal ini juga jabatan Komisaris dapat bertindak sebagaidireksi atau direktur utama apabila semua berhalangan tetapi dalam hal iniperbuatan terdakwa Ir. H. Syafruddin S.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1013/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dapat dibebanipertanggungan jawab pidana atas perbuatan atau perilaku SuwirLaut yang telah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkanPutusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS//2012 tanggal18 Desember 2012 adalah tidak tepat dan bertentangan denganketentuan UU KUP, UUPT dan KUHAP.4.
Register : 05-02-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 7/G/2020/PTUN.PL Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) âÂÂPERMATAâ PELABUHAN TANGKIANG
Tergugat:
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Intervensi:
Koperasi TKBM Teluk Lalong
333 — 2322
KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) âÂÂPERMATAâ PELABUHAN TANGKIANG
Tergugat:
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Intervensi:
Koperasi TKBM Teluk Lalong
333 — 2322
Bukti P1 : Surat Rekomendasi Kepala KUPP Kelas II A luwuk yang ditujukan kepada Kopersasi TKBM Teluk Lalong (UUPT) Pelabuhan Tangkiang tanggal 02 Januari 2020;2. Bukti P2 : Surat Keberatan Koperasi Jasa TKBM Permata, Pelabuhan Tangkiang terhadap Surat Rekomendasi Kepala KUPP Kelas IIA Luwuk yang ditujukan kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong(UUPJ) Pelabuhan Tangkiang Kepala KUPP Kelas II A luwuktanggal 22 Jan uari Kepala KUPP Kelas II A luwuk 2020 sertatanda terima Surat Keberatan;3.