Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 67/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
Syamsul Bachri
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Dalimah
269 — 111
  • Duluterjadi tumpang tindin atau overlap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01309tanggal 01 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 97/Bende/2005 tanggal 25 Mei 2005luas 500 m? An. Hajjah Dalima tidak diketahui oleh Tergugat karena jual beliPenggugat tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Kendari..
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 31-05-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
PT.FAJAR BAIZURI dan BROTHER
Tergugat:
H. t. Alaidiansyah als Haji Tito
126 — 314
  • kawasan hutan lindung berdasarkan petaKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sesuai KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 859/Menhutll/2014sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganSK.859/MenLHK/Setjen/PLA.2/112016 dan data Shapefile yang diterimaDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, sebagaimanasurat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh yangditujukan kepada Penggugat, Nomor: 522.12/1247IV bertanggal 4 Maret2019 Perihal: Tumpang Tindin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 4/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
1.Ir SAFILI
2.HJ. WA ODE MASFIAH, S.Sos.
3.LA ODE M.Z. SAKTI QUDRATULLAH L. HASMAR
4.LM YAMIR BAY
5.LA ODE M.Z. WALI AMRULLAH L. HASMAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU
218 — 93
  • ., M.Sc yang hampir selurunhnya tumpang tindin dengan SertifikatHak Milik Nomor : 03129, Kelurahan Sulaa, tanggal 08 November 2017 danSurat Ukur Nomor : 01985/2017 tanggal 07 Agustus 2017, dengan Luas 7005M? (Tujuh ribu lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Zanudin;Penggugat V memiliki tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00420,Kelurahan Sulaa, tanggal 02 April 2007 dan Surat Ukur Nomor : 167/SL/2006,tanggal 10 Oktober 2006, dengan Luas 1033 M?
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Perijinan
Register : 21-06-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 24/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT. MINING MAJU
Tergugat:
1.GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
2.MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
664 — 389
  • Vale Indonesia, Tbk;Oleh karena telah terjadi tumpang tindin dengan wilayah kontrakkarya PT. Vale Indonesia, Tok maka PT. Vale Indonesia, Tbk harusdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga perkara ini dapatdiselesaikan dengan baik dan adil karena ada/tidak adanya tumpangtindin harus dibuktikan dalam persidangan baik oleh pihak PT.Mining Maju (Penggugat) maupun PT. Vale Indonesia, Tbk.Bahwa karena PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 19-09-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 355/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 7 Februari 2019 — SAIMIN DKK VS PT. SIRATA-RATA ALASTONGA,DK
89 — 78
  • Bahwa sebagian SHM No. 9, 10, 12, 14,dan 15 menurut ParaPembanding tumpang tindin dengan Sertipikat HGB No. 03,namun ternyata Para Pembanding juga mendalilkan bahwakeseluruhan SHM No. 9, 14 dan 15 tumpang tindih denganSertipikat HGB No. 04, sehingga dari fakta ini, bagaimanamungkin SHM No. 9,14 dan 15 yang seluruhnya tumpangtindih dengan Sertipikat HGB No. 04, sebagiannya lagi tumpangtindih dengan Sertipikat HGB No. 03;b.
    Bahwa terhadap SHM No. 10 dan 12 yang menurut ParaPenggugat ,, tumpang tindin sebagiannya bersamaan denganSertipikat HGB No. 03 dan 04, juga sama sekali tidak terbukti didepan persidangan ;Halaman 165 dari 184 Halaman Putusan Nomor 355/Pdt/2018/PT MDN5.
    Bahwa sampai disini, maka dalil Para Pembanding yangmenyatakan, bahwa keseluruhan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1s/d 32 telah tumpang tindin dengan HGB No. 03 dan 04, telahmembuktikan Para Pembanding telah keliru dengan daiildaiiigugatannya sendiri;Halaman 166 dari 184 Halaman Putusan Nomor 355/Padt/2018/PT MDNBahwa oleh karena tanah objek sengketa milik Para Pembandingseluas 44,63 Ha tidak terbukti tumpang tindih dengan lahan yangdikuasai dan diusahai oieh Terbanding dengan alas hak SertipikatHak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1327 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — RAHMAT SANTOSA, selaku ahli waris Nur Hasibuan (almarhum) dan Hindun (almarhumah), dkk melawan H. BASUKI YASAMIHARJO
51 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat s/d VI beserta pendahulupendahulunya telahmenguasai/menggarap dan memelihara tanah sengketa selama 49 tahunterhitung sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2013;" Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357/KD atas nama Syarifudin R.H. ternyatatumpang tindin dengan Sertifikat Hak Guna Usaha PTP X TanjungKarang yang baru habis masa berlakunya tanggal 24 September 1980;" Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357 /KD yang telah dirubah menjadi SHM954 /KPD dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 07 / 2007
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
LUDYA TANDI ALLA
Tergugat:
1.PT BANK MEGA TBK CQ. PT BANK MEGA TBK REGIONAL MAKASSAR
2.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN BARAT CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MAKASSAR
3.TAUFIK
84 — 22
  • kompetensi yang dimilikinya, Ssedangkan Penaksiradalah pihak internal dari instansi Penjual yang melakukanpenaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkanoleh Penjual, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antikatau kuno;Bahwa pada praktinya gugatan pembatalan lelang karena penilaianterhadap Nilai Limit di bawah harga pasar yang merugikan debitursering terjadi dan dilakukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum(PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata;Bahwa tumpang tindin
Pengadilan PA KLATEN Perdata Agama
Register : 19-01-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Klt
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 4
  • Bahwa, alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan posita angka 7 danposita angka 11 menurut Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat peristiwanyaterjadi tumpang tindin sehingga mengakibatkan makna keseluruhangugatan menjadi tidak jelas dan kabur maka dalam hal ini sangatlah jelasbahwa posita angka 7 menjelaskan Tergugat adalah Pengawai Negeri Sipildan menurut Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983 Jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil yaitu
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 191/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
1.HJ. LIANI
2.ABDULLAH
3.MUSA
4.Hj. SARIYAH
5.Hj. ASIZEH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG
Intervensi:
SILA KAROLINA
150 — 107
  • PMNA No. 3 Tahun 1997).Hal mana juga sejalan dengan gugatan a quo yang mempermasalahkanbatasbatas dan atau lokasi obyek sengketa dengan hak dari ParaPenggugat dimana keduanya meruakan tanah yang terdaftar (sertipikat)namun oleh Tergugat belum pernah dinyatakan bahwa obyek sengketadengan milik Para Penggugat tumpang tindin?
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012
2496 — 1395
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  • Adanya pilihanpenyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa dalamperbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUa quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindin kewenanganuntuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kKewenangan untukmenyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam UndangUndangyang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama38diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 34/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 11 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : H.ABDULLAH MANAF Diwakili Oleh : MARSUM
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK BRI SYARIAH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Terbanding/Tergugat IV : NURHIDAYATI
147 — 74
  • Bahwa dengan demikian atas 2 (dua) proses perkara yang sama dl Pengadilan yang sama pula dapat menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Tergugat I, hal mana dapat terjadi tumpang tindin putusan yang tidaksejalan satu dan lainnya karena ada perkara yang belum selesai, sehinggademi terciptanya suatu kepastian hukum maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat dalam perkara aquo DITOLAK;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi,mohon dianggap sebagai bagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, DK VS KEPALABADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP – BATAM), DK
134 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel Laut ParaPenggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinan overlap(tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisi SistemKomunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta Para Penggugatmenyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem KomunikasiKabel Laut;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antaraAsosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI)denganPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/TUN/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — GANDHI GAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA., II. Hj. AISYAH YUDIN., III. PT. MITRA GRAHA SARANA., IV. Hj. ASNI, S.PI., V. PT. BANK MANDIRI (Persero)., VI. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. KANTOR CABANG ABEPURA;
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan positanya Penggugat mendalilkan masalahtumpang tindin tanah tersebut telah selesai dalam Berita AcaraPenyelesaian Tanah Adat Hanyaan Hamadi Kelurahan Argapura, akantetapi tidak pernah mendaftarkan tanah yang menjadi objek sengketakepada Badan Pertanahan Negara sebagai pihak yang berwenangmengeluarkan sertifikat kKepemilikan;4. Bahwa berdasarkan fakta di atas, gugatan Penggugat tidak mempunyaikapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan perkara aguo.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 13-09-2017 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 19 Februari 2018 — Penggugat:
Syamsul Gading
Tergugat:
1.PT.TITIAN KALTIM
2.PT.PERTAMINA PERSERO DEPOT SAMARINDA
87 — 22
  • Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karenakabur dan tidak jelas (obscuur libel), dimana dalil gugatan Penggugattidak sistemmatis, tumpang tindin sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda;Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 61/Padt.SusPHI/2017/PN SmrBahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugattidak jelas, tidak sinkron dan tidak sistemmatis serta tidak mempunyaihubungan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 7/PIDSUS-TPK/2021/PT PLK
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : HAMID Alias HAMID Bin TAS AN
113 — 57
  • dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa pada pertimbangan putusan di halaman 86 disebutkan ... bahwa dari datadi dalam tabel yang diperkuat olen keterangan saksisaksi tersebut dapatdiketahui bahwa bentukbentuk perbuatan memperkaya diri, baik yang dilakukanoleh Terdakwa maupun pelaku lain, tumpang tindin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 47/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
Hidayat
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
PT. BOLA DUNIA MANDIRI
399 — 906
  • Bahwa pernyataan tumpang tindih tersebut didasarkan atas adanyaSurat Direktur PT.INCO nomor: 366/Dirjen Minerba2012/NK/AKNPerkara 47/G/2019/PTUNkKdi Halaman 39 dari 107 HalamanTanggal 20 Maret 2012, Perihal tumpang tindin Pertambangandiwilayah Kontrak Karya PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
222 — 223
  • nomorSengketa Pajak : 005155.99/2019/PP, tanggal 27 Mei 2019 dan atasperkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak,Majelis Hakim menilai bahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa terkaitSurat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET16/PP/WPJ.06/2016,tanggal 1 Agustus 2016 yang diterbitkan atas nama Kusno M (IncassuPenggugat) dinyatakan Batal Demi Hukum merupakan sengketa pajaksehingga masuk lingkup Pengadilan Pajak yang bertujuan pula untukmenghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindin
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 10-05-2017 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
HARRY JANSJAH LIMANTARA
Tergugat:
1.BIANTORO SUDARGO
2.PT. Puji Surya Indah
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru
229 — 148
  • Bahwa saksi mengetahui tanah dikuasakan dengan Mansyahuntuk menjual tetapi saksi tidak mengetahui pemilik asli tanah tersebut.Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut dalamjawaban yang diajukan oleh kuasa Tergugat dan Il, Tergugat dan Il telahmembantah dengan memberikan jawaban bahwa Penggugat adalah pembeliyang beritikad baik, disamping hal tersebut, Tergugat dan II juga memberikanjawaban bahwa tidak ada tumpang tindin dengan sertifikat Tergugat olehkarena sejak tahun 2005 (transaksi
    (tanah SHM No. 1194 vide: bukti bertanda P 1) yang didalilkan dimiliki olehPenggugat tersebut tidak tumpang tindin dan bukan bidang tanah yangtermasuk dalam bidang tanah seluas 10.077 m? (SHM No. 3241/ Kel. Land.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 75/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 4 September 2018 — Pembanding/Tergugat II : CHRISTIAN SOETIO
Terbanding/Penggugat : SUDARMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq CAMAT BALIKPAPAN UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : ALUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MISRAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KAMALUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat V : SAINAH
Terbanding/Turut Tergugat VI : SUKRAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : JULIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat VIII : JULKIFLI
Terbanding/Turut Tergugat IX : AGUS SALIM
Terbanding/Turut Tergugat X : DJUHANI
Turut Terbanding/Tergugat I : LA BOLOSI
50 — 31
  • Sedangkan IMTNadalah produk Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang digunakan untukmemudahkan administrasi dan registrasi tentang tanah dan bertujuan untukmenghindari adanya tumpang tindin kepengurusan tanah di KantorPertanahan.Bahwa Judex Factie pada tingkat Pengadilan Negeri juga telah salahmemberikan pernyataan bahwa IMTN adalah bukti kepemilikan tanah.Bahwa sebagaimana dengan segel, IMTN adalah sebuah IZIN untukHalaman 51 dari 60 putusan Nomor 75/PDT/2018/PT SMR11.12.menguasai tanah yang dikuasai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-07-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 87/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT Mekar Harapan Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
ANNISA NUR ROHMA
325 — 191
  • dibeli oleh Penggugat pada Tahun 2012, berdasarkanRisalah Lelang No. 383/2012 Tanggal 31 Juli 2012.Bahwa dengan demikian, maka kepentingan Penggugat dirugikan, karena di atastanah HGB No. 233/Telajung milik Penggugat yang telah terbit lebin dahulu, olehTergugat telah diterbitkan Obyek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 5586/Telajung tanggal 13 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1866/Telajung/2018 tanggal 18Januari 2019, seluas 2.862 M* terakhir atas nama Annisa Nur Rohma yangmengakibatkan tumpang tindin