Ditemukan 1469 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uupa uut upt unit ugat uput ujpt uuct umpt uppt uupo
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

291 — 58
  • SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/1991tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.Belunkut terhadap tanah di Kabupaten Labuhanbatu pada diktum kedua huruf;Oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah seharusnyauntuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijkeverklaard);Bahwa selain ketentuan hukum di atas, ternyata berdasarkan ketentuan hukumdalam Pasal 93 ayat (2) UUPT bahwa persyaratan dalam Pasal 93
    ayat (1)UUPT tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenangmenetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundangundangan.
    Ini berarti mengenai persyaratan Direksi, tidak hanya melihat padaketentuan dalam UUPT, tetapi juga harus melihat pada ketentuanketentuanlain yang berkaitan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-08-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 —
268 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Elnusa Tbk sebagai badanhukum yang tunduk pada ketentuan UUPT, yang didakwakan kepada Terdakwaadalah bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, melainkan tanggung jawab PT.Discovery Indonesia (PT. DI) dan PT. Harvestindo Asset Management (PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1134/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JOHANES
244 — 101
  • Perusahaan (badanhukum) itu sendiri mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan erat denganaktivitasnya, bukan kepada orang yang memiliki atau menjalankan perusahaantersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas telah menentukan pengurusan Perseroan Tebatasdipercayakan kepada direksi (Pasal 97 UUPT) untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakill perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan,maka menurut Undangundang ini, direksi dalam menjalankan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 Februari 2015 — MARKUS SURYAWAN, DKK
488 — 424 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuanPasal 56 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa "dalam waktulima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporanHal. 221 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurangkurangnya, antaralain perhitungan tahunan yang terdiri dari akhir tahun buku yang baru lampau danperhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atasdokumen tersebut";4.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2014 — Putus : 12-09-2014 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR
Tanggal 12 September 2014 — - Ir. ATOK YUDIANTO - ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG - DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si
232 — 50
  • Terhadap BUMNyang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yangberlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana terdapat dalam UndangUndang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT). Inisebagaimana terdapat dalam pasal 11 UU BUMN jo. Pasal 3 UU BUMN beserta penjelasannya;Dalam hal ini, bahwa kekayaan BUMN memang terpisah dari kekayaanNegara karena kekayaan Negara di dalam BUMN hanya sebatas padasaham tersebut.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
201 — 25
  • Utusan Karya Nusantara selaku pemenanglelang untuk mengerjakan pengadaan traktor dan pompa air pada DinasPertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat tahun 2012;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengertianDireksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
126 — 26
  • Perintis PutraPasundan selaku salah satu peserta lelang dalam pengadaan traktor danpompa air pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barattahun 2012 ;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengertian Direksiadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan serta mewakili276Perseroan, baik di dalam maupun di luar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
131 — 30
  • Rizki Mas selaku salahsatu peserta lelang dalam pengadaan traktor dan pompa air pada Dinas Pertanian danTanaman Pangan Provinsi Jawa Barat tahun 2012;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), pengertian Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenangdan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Dr. Rene Setyawan, MA Bin Moh Nuh
205 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Risalah Rapatmerupakan alat bukti hukum bagi Direksi & Dewan Komisarisberkenaan dengan kemungkinan Direksi/Dewan Komisaris harusmembuktikan mengenai sesuatu hal, fakta, atau kejadian, antara lainberkaitan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) UUPT untukDireksi dan berkaitan dengan Pasal 114 ayat (5) dan ayat (6) UUPTuntuk Dewan Komisaris, atau untuk merghadapi Penyelidik/ Penyidik/Penuntut Umum/Hakim ;20) Dengan kata lain, Risalah Rapat merupakan alat proteksi hukum bagiDireksi & Dewan