Ditemukan 1530 data
297 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal yang berkaitandengan tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam Proses Amdalsesungguhnya secara teknis diatur pada Permen Lingkungan HidupNomor 17 Tahun 2012 tengang Pedoman Keterlibatan MasyarakatDalam Proses Analisi Dampak Lingkungan Hidup, pada LampiranBab II mengatur:A.
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
225 — 144
TataRuang Wilayah Nasional, KEL adalah kawasan Strategis Nasionaldengan sudut pandang kepentingan Lingkungan Hidup,Rehabilitasi/Revitalisasi diberi tanda dengan bukti T.12;Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/KptsII/2001 tanggal 19 Juni2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di ProvinsiDaerah Istimewa Aceh diberi tanda dengan bukti T.13;Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata RuangWilayah Aceh Tahun 20132033 diberi tanda dengan bukti T.14;Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tengang
Pembanding/Tergugat II : PT SARANA ADYABOGA AGUNG Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat III : CV ANUGERAH JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat IV : CV BERSAMA JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat V : CV PRIMA INDAH LESTARI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VI : CV NUSA ABADI JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VII : CV DWI PUTRA MANDIRI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VIII : CV TUNAS PELITA JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat IX : CV GRAHA PRIMA LESTARI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Terbanding/Penggugat : PT. Perkebunan Nusantara I
Turut Terbanding/Tergugat X : CV NUSA INDAH PERMAI
71 — 38
justruSemakinmembuktikan dan tidak terbantahkanTergugatRekonpensi memilikikewajiban utang terhadap Para Penggugat Rekonpensi dan merupakanitikad buruk Tergugat Rekonpensi untuk menghindari kewajibannya;:KERUGIAN PENGGUGAT11.Bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan Penggantian biaya, rugi danbunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan,apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapmelalaikannya, atau jika sesuatu yang harusnya diberikan atau dibuatdalam tengang
454 — 357
Dengan demikian gugatan aquo patut dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelljk);TANGGAPAN MENGENAI OBJEK SENGKETA, KEWENANGANMENGADILI, TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DANLEGAL STANDINGBahwa berkaitan dengan Objek Sengketa, Tergugat menegaskan bahwaObjek Sengketa ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundanganserta memperhatikan asasasas umum pemerintahan yang baik.
Terbanding/Terdakwa : BUDI BUDIMAN
153 — 110
Budi Budiman,oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah puladiberitahukan dengan seksama dan dengan cara yang sepatutnya, untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut,dalam tengang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan
Jaksa PenuntutUmum Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, telah diajukan dalamtenggang waktu sebelum 7 (tujuh) hari sejak putusan di jatuhkan, sehinggapengajuan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dajukanmasih dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang, danHalaman 152 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDGkarenanya memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan olen UndangUndang,sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Umum tersebutsecara formal dapat
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
102 — 64
Bahwa walaupun telah terjadi jual beli antara TERGUGAT II denganTURUT TERGUGAT Il, karena terbukti tengang waktu lebih dahuluterjadi Pemindahan Hak Sewa Akta Nomor: 11 tahun 2016 tanggal15 Desember 2016 dan Pemindahan Perpanjangan Hak Sewa AktaNomor: 12 tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dari padaperbuatan Akta Jual beli Nomor : 94/2017 tanggal 03 Oktober 2017,28 dari 112 halaman Putusan Nomor 341 /Pdt.G/2020 /PN DpsV.6.yang dibuat TURUT TERGUGAT III maka Peralihan kepemilikandimaksud tidak mengurangi
Terbanding/Terdakwa : DEDI KURNIADI
213 — 125
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telahmemberitahukan dan memberi kesempatan kepada Jaksa Penutut Umum untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan bandingnya tersebutdi Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehJaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tengang
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
689 — 258
(vide buktiP=7);Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan upaya administratifdan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan merupakan satu kesatuan normayang mengatur tentang batas waktu bagi masyarakat untuk menegakkan haknya sebagaiwarga negara maka permasalahan tengang waktu akan dipertimbangkan secarabersamaan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi an.
170 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Nomor 21 Tahun 2000 tengang Serikat Pekerja (UUNomor 21/2000), dan peraturan perundangundangan lain yangberlaku, khususnya yang terkait dengan hubungan industrialketenagakerjaan;Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon Kasasi dengan WKPPertamedika dan/atau pekerja secara individual tidak terdapatrencana untuk melaksanakan pembuatan dan/atau perubahan atassyaratsyarat kerja yang telah ditetapbkan dalam PKB, yang masihberlaku sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24Februari 2015
89 — 46
KeputusanTata Usaha Negara tersebut (vide pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, tentangPeradilan Tata Usaha Negara) ; Menimbang, bahwa bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung olehKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan makadiberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1991 angka V Poin 3, tanggal 09 Juli 1991 yang mengatur :Baagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapiyang merasa kepentingannya dirugikan, maka tengang
Rizfan Abudaeri,SE,
Tergugat:
1.Muhammad Partono Amin,
2.Arijono
3.Rohadi Wicaksono
4.Mochammad Haminudin
5.Soedarsono
6.Darmo
7.Yudo Sigit Riswanto SH
74 — 96
berkekuatan hukun tetap, nebis in idem belummelekat ;Menimbang bahwa menurut doktrin dan praktik peradilan, Suatu putusanmenurut hukum telah berkekauatn hukum tetap apabila terhadap putusan itutelah tertutup upaya hukum biasa, artinya terhadap putusan telah diajukansemua upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sehingga sudah tertutupupaya hukum tersebut karena sesuai prinsip hukum bahwa banding dan kasasihanya dapat diajukan satu kali saja atau terhadap suatu putusan tidak diajukanupaya hukum dalam tengang
87 — 27
Tiga Berlian dengan pihak PPKdan KPA tentang tengang waktupekerjaan proyek paket pekerjaanpembangunan Ruang Bangsal Rawat Inap Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima yaitu pekerjaan tersebut harus selesai bulan Desember tahun2009 namun proyek tersebut selesai sekitar bulan April 2010;Saksi tidak mengetahui kenapa proyek paket pekerjaan pembangunan RuangBangsal Rawat Inap Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima lama dikerjakanoleh CV. Tiga Berlian;45Bahwa benar ada adendum antara rekanan (CV.
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
653 — 405
Acara yang ada dalam bukti T14 danikut tanda tangan di daftar hadir;Bahwa usulan saksi pada saat menghadiri undangan pembahasan UKLUPL saksi mengusulkan kepada pihak hotel untuk mempekerjakantenaga kerja dari warga sekitar;Bahwa saat dibangun hotel ada 20 tenaga kerja dari warga sekitar yangbekerja sebagai buruh bangunan;Bahwa surat bukti T12 yang saksi sampaikan ke RT.1 dan Kadus 1untuk disosialisasikan kewarga tapi tidak mengetahui dilaksanakan atautidak;Saksi tidak mengetahui Pengumuman ada tengang
210 — 135
Oleh karena rentang waktu antara diterbitkannya Keputusan Nomor1426 Tahun 2018 hingga dilaksanakannya pelantikan Para Penggugat hanyaberjarak 4 (empat) hari kalender, bukan hari kerja, maka seandainya dilakukanpemberitahuan kepada Para Penggugat pun, pemberitahuan tersebut tidakmemenuhi tengang waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rotasi;Menimbang, bahwa di dalam sengketa a quo, setelah diterbitkanKeputusan Tergugat Nomor 1426 Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018, menurutPara Penggugat dan
896 — 411
banding kepada Terdakwa maupunPenuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yaitu sebagaimana tersebutdalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masingmasingtertanggal 4 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)tersebut diajukan masih dalam tengang
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
239 — 979
sampai dengan didaftarkannyakembali objek gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, padatanggal 17 Mei 2019, dengan register perkara Nomor 51/G/2019/PTUN.BDG, telahmenggunakan waktu selama lebih kurang 74 (tujun puluh empat) hari, dansebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka VTenggang Waktu, dirumuskan bahwa Penghitungan tengang
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
94 — 47
di Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyektumlitis dan kepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P2 di atasPutusan Nomor : 59/G/2017/PTUNBDG Halaman 136 dari 156yaitu pada tanggal 20 Februari 2017, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 April2017, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tengang
H. SOEHARYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu
Intervensi:
UNTUNG PURNOMO
300 — 195
;Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan diajukan melebihitenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh faktafakta hukum yangrelevan dengan permasalahan tengang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:(1)Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor103/Pdt.G/2004/PN.Mlg Penggugat R.S Soebroto, Tergugat adalah
92 — 38
Bahwa Gugatan Penggugat lewat tengang waktuberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 1997 Pasal 32 (2) ; " Dalam hal atas suatubidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secarasah atas nama orang atau Badan Hukum yangmemperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dansecara nyata menguasainya, maka pihak lainmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapatlagi menuntut pelaksanaan tersebut, apabila dalamwaktu, (5) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu,tidak mengajukan keberatan secara tertulis
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
251 — 137
merupakan dalil yang tidak benar dan penuh dengankebohongan, hal ini sangat terlihat jelas gugatan a quo sangatdipaksakan oleh Penggugat, dan menurut hemat Tergugat II Intervensigugatan a quo sudah lewat tengang waktu (daluwarsa) sebagaimanayang disyaratkan dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986ataupun Yurisprudensi MA RI Tahun 1993 Putusan MA Tanggal 21Januari 1993 Nomor 5 K/TUN/1992, hal iniberdasarkan faktafakta danbuktibukti sebagaiberikut :a.