Ditemukan 1645 data
51 — 24
yang diatur didalam KUHPidana,mengancam hukuman terhadap pelaku menjual tanah milik orang lainVIIL.22tanpa hak maupun membuat dan mempergunakan surat palsu, olehkarenanya Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan nama WAN FATIMAHkepada penggugat No.1 tanggal 4 Nopember 2008 yang diterbitkanoleh Notaris HAAMIRSYAH, SH SpN tersebut adalah cacat hukum danseharusnya dibatalkan demi hukum, karena diterbtikan berdasarkanSurat palsu ;Bahwa TERGUGATI memasang pelang pengumuman dilokasi tanahtersebut yang berbunyl sebagairnana
77 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.Ayat (3): Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar,atau keputusan RUPS.Selanjutnya dalam Pasal 103 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 disebutkan:"Direksi dapat memberi Kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawanPerseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroanmelakukan perbuatan hukum tertentu sebagairnana
50 — 15
Untuk bufan Oktober 2018, November2019 dan Manet 2019 tidak ada transfer dari Pemohon sebagairnana terlampirdalam cetak print out tabungan BCA Termohon.Bahwa dalam Replik huruf b Pemohon menyatakan "Sebelum saya meninggalkan rumah sewaan di Tangerang, saya sudah utarakan kepada Termohonkalau saya akan kembali ke rumah orangtua saya dan saya pun menyarankantermohon untuk kembali kepada orangtuanya";Adalah tidak benar, yang sebenarnya tedadi adalah bahwa pada sekitar akhir bulan September 2018 Pemohon
92 — 23
dari telinga kanan,12 cmdari bawah tengkuk; Luka tembus kearah kepala sebelah kiri diameter 1 % cm, pinggir lukatidak teratur dan ada patahan tulang tengkorak kepala letak luka 6 cmdari telmga kiri dan 15 cm dari sudut mata kiri tampak keluar jaringanotak dari luka; Dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban lakilaki yangmenurut surat permintaan Visum berumur dua puluh delapan tahun iniditemukan penyebab kematian kemungkinan disebabkan pendarahandan kerusakan pada jaringan otak; Perbuatan Terdakwa sebagairnana
86 — 29
Bahwa gugatan penggugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undangundang Nomor 9 Tahun2004 Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara maka gugatan penggugat dinyatakan ditoiak atautidak dapat diterima karena hal yang dimaksud adalah "Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara" bukan pemberitahuan sebagairnana padapoin gugatan 10.Bahwa pada
Terbanding/Penggugat : PT KIDECO JAYA AGUNG,
Turut Terbanding/Tergugat II : SDR. ISKANDAR HARDJO
93 — 53
mendukung kebenarandalildalil di dalam Surat Gugatannya, Terbanding (PT Kideco JayaAgung semula Penggugat) telah mengajukan: 105 alat bukti tulis (dua belas) saksi fakta (tiga) saksi ahli Mengajukan permohonan Peninjauan Setempat (plaats opneming)(Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7, tanggal 15 Nopember 2001).Majelis Hakim yang rnemeriksa perkara perdata ini telah melakukanPeninjauan Setempat (plaats opneming) pada han Jum/at, tanggal 12Pebruari 2016105 alat bukti tulis.Berdasarkan faktafakta yuridis sebagairnana
Ketentuan Pasal 616 dan Pasal 620 KUH Perdata di dalamBuku Il mengatur cara penyerahan BARANG TIDAKBERGERAK (onroerend goed) YANG SEKARANG INITIDAK BERLAKU LAGI dengan adanya PeraturanPemerintah N. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahjuncto UU No. 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang PokokAgraria (UUPA).Sebagairnana diketahui bahwa apa yang dimaksudkan dengansyahnya perjanjian oleh Yahya Harahap adalah PERJANJIANOBLIGATOIR yang baru meletakkan hak & kewajiban kepada parapihak yang membuat perjanjian.Untuk
60 — 39
Putusan Mahkamah Agung RI No. 968K/PID/2013 Tanggal 19 September 2013 Jis Putusan PengadilanTinggi Surabaya No. 273/PID/2013/PT.SBY Tanggal 27 Mei 2013,Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.887/PID B/2012/PN telahmempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana pertimbanganhukum Judex Facti dalam perkara pidana yang menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulanbahwa acte No. 48 Acte Van Eigendom No. 3280 dan 3281 yangdiajukan oleh terdakwa dalam sidang di PTUN itu bukan akteEigendom sebagairnana
Pembanding/Penggugat XIII : AGUS SUSANTO, mewakili dari orang tuanya, Heru Suponto dan saudara saudaranya Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat XI : SUKINI, bertindak untuk dan atas nama SAMIN Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat IX : SRIWIJAYANTI Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat VII : BAMBANG SUHARTO Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat V : INDRA KUSUMA Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat III : EKA AMIYANTI Binti H. ABUSAMA,BA, kuasa dari ahli waris Alm.H. ABUSAMA,BA Bin ABU BAKAR Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat I : RATNA Dalam hal ini bertindak untuk mewakili atau kuasa dari Arbain Zuhdi Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat XIV : FERDIJIANTO, kuasa dari seluruh ahli waris Alm.SUDARMAN Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat XII : SUKARYONO Diwakili Oleh : YULIADI SH
Pembanding/Penggugat X : BUDIYONO.H.A, kuasa dari para ahli
85 — 39
Bahwa dasar kepemilikkan Para Penggugat atas tanah objek sengketabukan merupakan bukti kepemilikkan sebagairnana dimaksud di dalamperaturan Perundangundangan;4. Bahwa oleh karena dasar kepemilikkan Para Penggugat atas tanahobjek sengketa bukan merupakan bukti kepemilikkan sebagaimanadirnaksud di dalam peraturan Perundangundangan, maka ParaPenggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan a quo(Legal Persona Standi In Judicio);5.
25 — 4
Menetapkan harta bersama sepeda motor merek Honda Beat BL 6133 LYmenjadi hak milik penggugat Rekonpensi, sedangkan sepeda motor merekSuzuki yang telah dijual oleh tergugat Rekonpensi menjadi bahagian hakTergugat Rekonpensi;12.Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untukmembagi harta bersama sebagairnana tersebut dictum nomor 8 (delapan)masingmasing mendapat 12 (Seperdua) bagian atau apabila hartahartatersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dengan bantuankantor lelang
97 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umum Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Nagekeo, Tahun 2013, melainkan keputusan yang sebenarnya diterbitkanoleh Tergugat adalah Keputusan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor:19/Kpts/KPUKab018.964746/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013 Tentang PenetapanPasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati danWakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013 (Bukti T.1);b Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang No.5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagairnana
75 — 14
Hal ini dapatmembantu Para Penggugat mencari titik terang keberadaan objek tanah aquosehingga Subjek gugatan harus lengkap sebagairnana dimaksud Putusan MARINo.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 yang menyatakan Turut Tergugatadalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demiformalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yangtunduk dan taat pada putusan hakim perdata.3 Bahwa gugatan para Penggugat kedaiuwarsa, karena terbitnya Sertifikat Hak GunaBanguran
38 — 15
masingmasing10.dapat saling menghargai, dan anak kedua yang bernama NADINECAL YSTA PUTRI pun oleh Penggugat dalam Rekonvensi didik secaraIslami walapun dengan keterbatasan pengetahuan Penggugat dalamRekonvensi berusaha untuk mengikuitsertakan mengaji di TPA IstiqomahLembang:Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 ternyata Tergugat dalarn Rekonvensimengajukan Permohonan Ceral Talak kepada Penggugat dalamRekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Perkara Permohonan CeraiTalak Nornor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi sebagairnana
lawan H.R. SULAIMAN SYAFAAT,dkk
64 — 16
dalamperkara ini.ATAUApabila pengadilan berkehendak dan berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya seturut keadilan ;Menimbang, bahwa Turut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknyasebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA:1Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan penggugat kecualiterhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;Bahwa petelangan terhadap aobjek Serrgketa telah memenuhi ketentuanUndangundang tentang Lelang dan Peraturan Menteri KeuanganNO.93/PMK.06/2010 sebagairnana
65 — 23
Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Unclang Undang RI Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagairnana telah diubah danditambah Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
209 — 111
Bahwa atas dasar alasanalasan sebagairnana dijelaskan diatas maka ParaPenggugat sangat dirugikan dengan adanya pembatalan secara sepihak olehPihak Tergugat tentang agenda/acara prosesi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Para Penggugat harus pulang, padahal dikediaman Para Penggugat di Desa Ngidiho Galela telah dipersiapkan acaraSyukuran yang mengakibatkan Para Penggugat menanggung Malu.16.
207 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
persetujuan serta tidak melibatkan Penggugat, maka peralihan saham dimaksud tersebut merugikan hak subyektif Penggugat, yang semenjakdialihkannya 682 saham tersebut, Penggugat tidak lagi menerima bagiandeviden dari saham pada perseroan Tergugat III atas nama Tergugat Itersebut dan oleh karena itu pula menurut pendapat Pengadilan Tinggi,Para Tergugat tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawanhukum;3 Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang demikiannyatanyata adalah keliru, sebagairnana
80 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
upayaupayamenyodorkan penawar lain/penawar tertinggi atas harga dari obyeklelang yang notabene adalah tanah sertifikat agunan dari Tergugat Ilkepada Tergugat yang sesuai harga taksiran tanah tersebut dinilaisesuail taksasi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh jutarupiah), seakanakan nilai harga sebesar Rp100.200.000,00 (seratusjuta dua ratus ribu rupiah) sudah diatur dan ditunjuk seperti hanya satupenawar Saja, pelaksanaan lelang yang demikian adalah tidakmencerminkan asas keterbukaan sebagairnana
113 — 50
Bahwa untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Pemerintah Negeri,baik itu terhadap matarumah/keturunan parentah tunggal maupunmatarumah/keturunan parentah yang lebih dari satu, makaterlebih dahulu dimusyawarahkan dalam matarumah/keturunan aquo, sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri, yang dikutip sebagaiberikut. :2Pasal 3 Perda Kab.
158 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 141 K/Pdt/2011.2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganPidana Penjara selama 4 (empat) bulan ; Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa permohonan PeninjauanKembali didasarkan atas novum yang terbukti palsu berdasarkan putusanpidana, sehingga sudah sepatutnya putusan yang didasarkan atas dasaryang terbukti secara pidana palsu ;Adanya kekhilafan Hakim sebagairnana yang didalilkan olehPemohon Peninjauan Kembali adalah tidak benar
1.DOLFINUS RUMAROPEN
2.MARKUS RUMAROPEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG
227 — 86
Disamping itu penyebutan butir a dan b tanpa pasal padaPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah kesalahan fataldalam menyampaikan suatu maksud yang terkandung dalam pasal.Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dasar faktaapa yang menyebabkan sertipikat in casu sebagai sebuah KeputusanTata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagairnana dinyatakan dalam pasal 53ayat (2) huruf (a) UU No. 9 Tahun 2004.Ts Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil