Ditemukan 1579 data
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
273 — 147
pura dadiasudah tidak jelas apakah dia bersaudara kandung atau bagaimana danyang paling tinggi biasanya disebut dengan pura kawitan dimana purakawitan ini sudah tidak jelas lagi hubungannya seperti apa tetapi tidakada niatan untuk memisahkan diri dari tunggal kawitan ;Bahwa tidak ada pendaftaran pura untuk mengakui eksistensi sebuahpura dan istilan yang benar bukanlah pendaftaran melainkaninventarisasi pura yang dilakukan oleh masing masing Perda di Balidalam rangka memudahkan memeriksa proposal bansos
147 — 186
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan / Penyelewengan Dana PengelolaanBelanja Bantuan Sosial (BANSOS) pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah(DPKD) Kabupaten Sijunjung kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung.r.
Putu Gede Suriawan ,SH.
Terdakwa:
I WAYAN SUKERTIA
268 — 141
PengelolaKegiatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yaitu rekening SPPPerguliran PNPM MPd dan rekening untuk dana operasional ;Bahwa saksi terakhir kali menyalurkan dana PNPM tersebut kepada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem pada tahun 2014;Bahwa Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasemada menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana PNPMtersebut setiap tahunnya ;Bahwa dana PNPM yang digulirkan oleh Pemerintah kepada masyarakat tersebut berupa Bansos
110 — 44
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan / Penyelewengan DanaPengelolaan Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) pada DinasPengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Sijunjung kepadaPenyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung..
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
94 — 31
Pesona Arnos Beton Tahun 2017;
- Fotocopy 1(Satu) Bundel Usulan Daftar Nama Penerima Bansos Santunan Anak Yatim Tahun 2015;
- 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pencairan Tahun 2017;
- Fotocopy 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Masjid Hidayatullah;
- Fotocopy 1 (Satu) Bundel Permohonan Pengajuan Pemindah bukuan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa TA 2017;
- Fotocopy 1 (Satu) Bundel KEputusan Kepala
208 — 62
Belanja barang Rp 11.413.774.000,Halaman 45 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/ PN.Kpg Belanja Bansos Rp 15.643.657.000, o Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus sebesar Rp.127.386.919.000. Belanja Barang Rp 12.625.023.000, Belanja Bansos Rp 114.761.896.000, Dari jumlah tersebut yang terserap hanya sebesar Rp25.152.507.566. Pada saat Toni Rusmarsidik B.
119 — 64
danayang saksi terima sejumlah Rp 1.064.665.500, tersebut, oleh PakSatriadi telah diminta kembali sejumlah Rp 50.000.000, pada tanggal11 Juni 2013, sehingga total dana yang diterima sebesar Rp1.014.665.500,Bahwa setahu saksi DIPA No. 091.01.1.452537/2013 tanggal 28Oktober 2013 diterima di Satker pada tanggal 20 November 2013,sebesar Rp 154.444.350.000.dengan alokasi :e Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan danPermukiman sebasar Rp. 27.057.431.000.e Belanja barang Rp 11.413.774.000,e Belanja Bansos
Rp 15.643.657.000,e Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus7~ sebesar Rp.127.386.919.000.e Belanja Barang Rp 12.625.023.000,e Belanja Bansos Rp 114.761.896.000,Dari jumlah tersebut yang terserap hanya sebesar Rp25.152.507.566.Pada saat Toni Rusmarsidik B.
93 — 66
danayang saksi terima sejumlah Rp 1.064.665.500, tersebut, oleh PakSatriadi telah diminta kembali sejumlah Rp 50.000.000, pada tanggal11 Juni 2013, sehingga total dana yang diterima sebesar Rp1.014.665.500,Bahwa setahu saksi DIPA No. 091.01.1.452537/2013 tanggal 28Oktober 2013 diterima di Satker pada tanggal 20 November 2013,sebesar Rp 154.444.350.000.dengan alokasi :e Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan danPermukiman sebasar Rp. 27.057.431.000.e Belanja barang Rp 11.413.774.000,e Belanja Bansos
Rp 15.643.657.000,e Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus~ sebesar Rp.127.386.919.000.e Belanja Barang Rp 12.625.023.000,e Belanja Bansos Rp 114.761.896.000,Dari jumlah tersebut yang terserap hanya sebesar Rp25.152.507.566.Pada saat Toni Rusmarsidik B.
149 — 66
PN.KPGyang saksi terima sejumlah Rp 1.064.665.500, tersebut, oleh PakSatriadi telah diminta kembali sejumlah Rp 50.000.000, pada tanggal11 Juni 2013, sehingga total dana yang diterima sebesar Rp1.014.665.500,e Bahwa setahu saksi DIPA No. 091.01.1.452537/2013 tanggal 28Oktober 2013 diterima di Satker pada tanggal 20 November 2013,sebesar Rp 154.444.350.000.dengan alokasi :e Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan danPermukiman sebasar Rp. 27.057.431.000.e Belanja barang Rp 11.413.774.000,e Belanja Bansos
Rp 15.643.657.000,e Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus7~ sebesar Rp.127.386.919.000.e Belanja Barang Rp 12.625.023.000,e Belanja Bansos Rp 114.761.896.000,Dari jumlah tersebut yang terserap hanya sebesar Rp25.152.507.566.e Pada saat Toni Rusmarsidik B.
78 — 19
Perencanaan Peraturan Perundangundangan (LegislatifDrafting).Bahwa Pemerintah Daerah diberi wewenang untukmenyelengarakan urusan pemerintahan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat.Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untukmelaksanakan program yang telah diatur dalam APBDPemerintah Daerah bisa bekerja sama dengan pihak lain/denganinstansi di luar pemerintahan tersebut baik lembaga sosial, LSMdan lainlain, contohnya dengan Universitas Negeri/PerguruanTinggi.Bahwa prosedur dana hibah atau bansos
249 — 359
Bahwa selanjutnya ahli juga pernah diminta untuk memberikan pendapatdalam Pengadaan Bansos di Pengadilan Negeri Pekan Baru. Bahwa dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah diatur didalamPerpres No: 54 Tahun 2010. Bahwa sepengetahuan ahli pada Pasal 7 Perpres Nomor : 54 tahun2010 mengatur tentang organisasi pengadaan barang dan jasapemerintahan diantaranya adalah : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) dan ULP.
204 — 55
Bahwa benar Pengadaan Lahan Jambu Dua termasuk Belanja Langsungartinya dilaksanakan oleh SKPD dan harus berdasarkan usulan SKPDsedangkan Belanja Tidak langsung artinya tidak dilaksanakan oleh SKPD danusulannya bukan oleh SKPD (Contohnya Hibah bansos, Belanja Pegawai)..
Anri Yuliana, S.H., M.H.
Terdakwa:
MASDAR, S.Kep Bin ABDUL TALIB
91 — 16
RPL182 DIT PFMD KEMENSOS UTK BANSOS
Anri Yuliana, S.H., M.H.
Terdakwa:
FENY, S.H Binti SALMON BONGGA
90 — 35
RPL182 DIT PFMD KEMENSOS UTK BANSOS
Anri Yuliana, S.H., M.H.
Terdakwa:
FAYZAL DIRGANTARA RAJAB EKA S., Bin ABD. RAJAB
281 — 160
RPL182 DIT PFMD KEMENSOS UTK BANSOS
152 — 63
harga, Koderekening yang difasilitasi; Saksi menerangkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 326Tahun 2014 saksi masuk dalam Tim Anggaran TAPD sebagai sekretaris 2,dan sebagai Kepala Bidang Anggaran di dalam BPKD Saksi menerangkan tupoksi Kepala Bidang Anggaran di Tim TAPD sesuaidengan Pergub salah satunya adalah penyedia SPD (Surat Pencairan Dana)berdasarkan DPA; Saksi menerangkan berdasarkan Pergub 145 bahwa tupoksi dari temanteman Bappeda adalah urusan program kegiatan dan bantuan sosial(Bansos
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MANIEL SYATFLE Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
144 — 153
dengan sticky note warna kuning bertuliskan Konsep Temuan Pemeriksaan dan sticky note warna jingga bertuliskan TP : Copy-DPMK yang berisikan
Sorong TA 2023
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
266 — 562
Dpsd) 1,75 s/d 2,25% untuk kredit sepeda motor (dan sesuai denganuang muka yang dibayarkan debitur);e) 2,5% untuk kredit umum;e Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya LPD Desa adat kapal bermasalah,karena adanya isu yang beredar dimasyarakat bahwa di LPD tidak ada uang,sehubungan dengan pembangunan Bale Agung yang membutuhkan biayayang sangat besar, adapun saat itu dana proposal yang diajukan Desa kePemkab Badung tidak dapat cair karena ada aturan baru Kemendagri,bahwa dana bansos tidak bisa dicairkan
Terbanding/Terdakwa : FAYZAL DIRGANTARA RAJAB EKA S., Bin ABD. RAJAB
165 — 56
RPL182 DIT PFMD KEMENSOS UTK BANSOS.
44
1 (Satu) Rangkap (Asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 KUBE FALAMBOYAN Desa Polio Kec. Kalumpang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
45
1 (Satu) Rangkap (Asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 KUBE KRISAN Desa Batumakkada Kec. Kalumpang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
168 — 52
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnyadisebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untukmemperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan KerjaHalaman 309 dari 546 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaankebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperolehBarang/Jasa.Yang dimaksud dengan Bantuan Sosial ( Bansos ) berdasarkanPermendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasPermendagri No