Yani, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tutung Budi Karya,kewarganegaraan Indonesia, Kepala Sub Direktorat Bandingpada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan kawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU197/BC.06/2019, tanggal 11 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, beralamat diJalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110,yang diwakili oleh IG. N.

Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP66/KPU.03/2017tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap SPSA Nomor SPSA000027/KPU.03/BD.04/2016 tanggal28 September 2016, atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tok, NPWP01.001.634.3093.000, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir,Jakarta Pusat 10110

penggugat tertanggal 16 April 2012 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan NomorRegister 15/G/2012/PTUN.Dps. pada tanggal 20 April 2012 dalam sengketa antara : I WAYAN SUKAJA, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Propinsi Bali, Alamat di Banjar Dinas Bugbugan,Marga Dajan Puri 82181, dal;am hal ini disebut sebagai :PENGGUGAT , === ==MELAWAN :MENTERI DALAM NEGERI, Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7Jakarta 10110

PUTUSANNomor 199/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan, dan AA Ngr.

BudiKemuliaan No.2, Gambir, Jakarta Pusat 10110, dan menetapkan Pajakyang lebih dibayar menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak Rp779.938.904.438,00Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang Rp 8.990.377.937,00Kredit Pajak: Setoran masa Rp 839.168.597,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 8.151.209.340,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 3.912.580.483,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 12.063.789.823,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini

Veteran No. 1718 Jakarta Pusat 10110,selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;2. MENTERI P.U, dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan PengarahBadan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS) beralamatkantor di JI. Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,selanjutnya disebut sebagai : Tergugat Il ;3. KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS, beralamat kantor, JI. GayungKebon Sari No. 50 Surabaya60235, selanjutnya disebut sebagai :Tergugat Ill ;Pengadilan Negeri terS@but 20n

GARUDA INDONESIA(PERSERO); Halaman 7 dari 107 halaman Putusan Nomor : 147/G/20 10/PTUNJKTBerkedudukan di Gedung Garuda Indonesia, Jl.Kebon Sirih No.44, Jakarta 10110, dalam hal iniMember KUaSa KEPada :

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00601/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor 00131/207/12/051/15 tanggal 10 Juli 2015, atas namaPT Tanjung Alam Jaya, NPWP 01.887.974.2051.000, beralamat di JalanMedan Merdeka Timur Nomor 15, Jakarta Pusat 10110

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00601/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 September2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012Nomor 00131/207/12/051/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PTTanjung Alam Jaya, NPWP 01.887.974.2051.000, beralamat diJalan Medan Merdeka Timur Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10110, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belummencapai umur 19 tahun, oleh Karena itu telah ditolak oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan(N5) Nomor: B295/Kua.21.24.07/PW.01/VIII/2020tanggal 26 Agustus 2020dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:460/10110

Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pengendalian PendudukKeluarga Berencana Pemberdayaan lakilaki dan Perlindungan SuratPenolakan Nomor: 460/10110/DINSOSP2KBP3Atanggal 25 Agustus2020;bermeterai cukup distempel Pos diberi tanda P8;B. Saksi:1.

Anugrah binti Muh.Yunus dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, namun maksudtersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19tahun;Menimbang, bahwa alat bukti P 6 berupa fotokopi surat keteranganDokter yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat ;Menimbang, bahwa alat bukti P7 berupa Surat KeteranganPemberdayaan lakilaki dan Perlindungan Anak Nomor460/10110/DINSOPP2KBP3A tanggal 25 Agustus

Indosat, Tbk, NPWP01.000.502.3092.000, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21,Jakarta Pusat, 10110, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp1.602.806.784.550,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp41.658.728.310,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp585.469.081 ,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp25.900.000,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN Rp.82.385.080.044,00Jumlah

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1742/WPJ.19/2014 tanggal 1 September 2014 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00027/207/12/092/13 tanggal 4 September 2013, atasnama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya

Pengadilan Pajak Nomortanggal 19 September 2017, yang telah Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1725/WPJ.19/2014, tanggal 27 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00023/207/12/092/13, tanggal 4 September2013 atas nama PT Tbk, NPWP 01.000.502.3092.000,beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat,Indosat,10110

Putusan Nomor 341 /B/PK/Pjk/2019Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00023/207/12/092/13, tanggal 4 September 2013, atasnama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamatdi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01026/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 20 Juli 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00051/406/13/052/ 15, tanggal 24 April 2015, atas nama PT Aica Indonesia,NPWP 01.000.125.3052.00, beralamat di Jalan Kebon SirihNomor 96, Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00051/406/13/052/15,tanggal 24 April 2015, atas nama PT Aica Indonesia, NPWP01.000.125.3052.00, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 96,Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Anmad Yani, Jakarta 13230:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tutung Budi Karya, jabatanKepala Sub Direktorat Banding, pada Direktorat Keberatan,Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU201/BC. 06/2019, tanggal 11 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, beralamat diJalan Kebon Sirih, Nomor 44, Gambir, Jakarta Pusat 10110

Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP53/KPU.03/2017 tanggal 13Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Bandingterhadap SPSA Nomor SPSA000022/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28September 2016, atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tok, NPWP01.001.634.3093.000, beralamat di Jalan Kebon Sirih, Nomor 44 Gambir,Jakarta Pusat 10110

Yani, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tutung Budi Karya,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub DirektoratBanding pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beralamat di Jakarta dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU205/BC.06/2019, tanggal 11 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, beralamat diJalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110,yang diwakili oleh IG. N.

Kebon Sirih No. 44 Gambir,Jakarta Pusat 10110, dan menetapkan sanksi administrasi berupa dendayang masih harus dibayar adalah nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 11 Juli 2019, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut

DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIKKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Medan MerdekaUtara Nomor 7 Jakarta 10110, Dalam hal inimemberikan kuasa kepada1.Nama : PERWIRAJabatan : Kepala Biro Hukum Kemdagri;2.Nama : ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si;Jabatan :Kabag. Penyelesaian Sengketa danBantuanHukum pada Biro Hukum Kemdagri;3.

Wilayah Ilpada Biro HukumKemdagri ;Kesemuanya memilinh alamat dan berkedudukan padaKementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politikdi Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 JakartaPusat 10110 , berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 220/1161. tertanggal 19 8 2010,Selanjutnya disebutsebagai ........ eee cee eeeTERGUGAT;DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA(DPP IWAPI) periode 20072012 Hasil Munas keIll Tahun 2007, beralamat di Kantor DPPIWAPI, Jl

PENGGUGAT;Melawan:MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukandi Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16,Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakiliKUaSANYa na nanan ne nnn eee1. Ir. Syarifuddin, MMA.,; 2. Ir. Sere Alina Tampubolon, S.H., M.H. ; 3. Anthony D.M. Siahaan, S.H., M.H. ; 4. Heru Satrio Wibowo, S.H. ; 5. Teuku Elvirasyah, S.H., M.M. ; 6. Sonta Niago, S.H., M.Hum. ; 7. Purihitajati Widodo, S.H., M.H. ; 8. Moh. Hosni Mubarak, S.H. ; 9. Mukti Ali, S.H. ; 10.

Panjaitan, S.H. ; Kesebelasnya Pejabat dan Staf padaKementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia, berkedudukan di Jalan MedanMerdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110,Halaman 2 dari 145 Halaman Putusan Nomor : 211/G/2015/PTUNJKT.berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB.683/MENKP/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015;Dan juga memberikan Kuasa kepada JaksaAgung Republik Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : B728/MENKP/XV/2015,tanggal 18 Nopember 2015, dan selanjutnyamemberikan Kuasa Substitusi

., beralamat diJalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110,yang diwakili oleh IG. N.

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP49/KPU.03/2017,tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) NomorSPSA000017/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016, atas namaPT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, NPWP 01.001.634.3093.000,beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110

Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Wayan Toni Supriyanto: Sekretaris Direktorat Jenderal PPI: Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Mashuri Gustriono: Kordinator Bantuan dan Dokumentasi Hukum BiroHukum: Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Indra Maulana: Kordinator Hukum dan Kerjasama, Setditjen PPI: Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Heri Sunarto: Subkoordinator Advokasi Hukum, Biro Hukum: Jl.

Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Prananto Nindyo A.N: Subkoordinator Pertimbangan Hukum Biro Hukum: Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Ardian Rahardjo: Subkoordinator Penelahaan dan Bantuan HukumSetditjen PPI.: Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Zeni Damayanti: JFU Analis Bantuan Hukum Bagian Hukum danKerjasama Setditjen PPI Setditjen PPI: Jl.

Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Dwi Rendrahadi SanyotoHalaman 2 dari 63 halaman, Putusan Nomor: 142/G/2020/PTUN.JKT.Jabatan : JFU Analis Advokasi Biro HukumAlamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 1011010. Nama : Philip KotlerJabatan : Staf Biro HukumAlamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 1011011. Nama : Haykal RifaiJabatan : Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen PPIAlamat : Jl.

Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor640/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2020 tanggal 17 September 2020,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 142/PENDIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 23 Juli 2020 tentang Pemeriksaan Dengan AcaraBiasa; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 142/PENMH/2020/PTUN.JKT, tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan

PUTUSANNomor 49/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan dan AA Ngr.

Budi Kemuliaan No.2, Gambir,Jakarta Pusat 10110;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Juni 2020, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juni2020;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya

., Jabatan Biro Hukum danKLN, beralamat di Jalan Medan Merdeka BaratNomor 9, Jakarta 10110 ;2. HERRY SUMARDNANTO, S.H., M.Si, JabatanKepala Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum,beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9,Jakarta 10110;3. KETUT PRIHADI, S.H., LLM, Jabatan KepalaBagian Hukum, Dirjen Postel, beralamat di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta 10110 ;4. Ir.

., M.M, JabatanKasubdit Analisa dan Evaluasi Penyuluhan Hukum,Ditjen Postel, beralamat di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 9, Jakarta 10110 ;5. M. RACHMADSYAH LUBIS, S.H., Jabatan KasubagBantuan dan Evaluasi Penyuluhan Hukum, DitjenPostel, beralamat di Jalan Medan Merdeka BaratNomor 9, Jakarta 10110 ;6. AMIR SOLEH, S.H., Jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum, beralamat di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 9, Jakarta 10110 ;7.

., Jabatan Staf Bagian Hukum, DitjenPostel, beralamat di Jalan Medan Merdeka BaratNomor 9, Jakarta 10110 ;Hal. 2 dari 40 hal. Put. Nomor37 P/HUM/20098. HARTANTO, S.H., M.H, Jabatan Staf BagianHukum, Ditjen Postel, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 9, Jakarta 10110 ;9.

SIT MUTMAINAH, S.H, Jabatan Staf BagianHukum, Ditjen Postel, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 9, Jakarta 10110,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor626/M.KOMINFO/1 2/2009 tanggal 8 Desember2009 ;Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan suratpermohonannya tertanggal 12 November 2009 yang diterima diKepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 November 2009 dandiregister

PUTUSANNomor 734/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan dan AA.

tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00259/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 16 Maret 2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/245/12/091/17 + tanggal 23 #Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

INST/E/HK .03.4/197/83 SERI: GAPE GADILAN AGAMAIN 911286TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA BUKTI TALAKSURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAKNomor ee e Q0O25' 1 'Srt: 3 119 416 Man ceReE nen cenereeeaeee)Ketua Pengadilan Agama 10110. 0:1A1170dengan ini menerangkan bahwa:Nama "e Vura:Plo bin HuktTanggal lahirUmur: 2.6 2.0.2... fC al aetna este etare eee ete ete eel ese ete et eerPekerjaan eooe&npirAlamat e ROZ4be. 0 Kee: Certelet@ccccccccccccccccnccnccncncnrccnrecrrerenecnrernntnnnectnentrentrentnertrentrertneetnentnetelah