Tanggal 8 Agustus 2018, untuk bantuan Kontribusi KPDT expo,sejumlah Rp.5.000.000,penerima saudara Arjun.g. Tanggal 14 Oktober 2014 Kontribusi untuk Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal (KPDT) Expo sejumlah Rp.7.500.000,penerima SaksiSIMSON SKM.M.Kes.h. tanpa ada keterangan sebesar Rp.1.830.000,i.

SimsonKementrian 2014 500.000,Pembangunan DaerahTertinggal (KPDT)Expo5. Bantuan kegiatan 19 Mei 2014 2. Sdr. Muriyaniberupa Doorprice 750.000, Halaman 48 dari 228 Putusan Perkara Nomor 06/PidSus/TPK/2019/PN.Ptk kulkasBantuan Bina Keluarga 11 April 2. 000. 000 Sdr. KitabBalita (BKB) Holistik 2014Kontribusi KPDT expo 8 Agustus 5. 000. Sdr. Arjun2014 000,Bantuan PKK 2.

SimsonKementrian Oktober 500.000,Pembangunan Daerah 2014Tertinggal (KPDT)Expo5. Bantuan kegiatan 19 Mei 2. Sdr.berupa Doorprice 2014 750.000, Muriyanikulkas6. Bantuan Bina Keluarga 11 April 2. 000. Sdr. KitabBalita (BKB) Holistik 2014 0007. Kontribusi KPDT expo 8 Agustus 5. 000. Sdr. Arjun2014 000,8. Bantuan PKK 2. Sdr.000.000, OktavianusNaibaho9.

Melawikepada Sekretaris Dinas Kesehatan dengan isi Dinas Kesehatanmembantu kontribusi Rp. 5.000.000, untuk kegiatan KPDT Expo 14 disetor melalui Kepala Bappeda paling lambat tgl 20 Agustus 2014,Halaman 153 dari 228 Putusan Perkara Nomor 06/PidSus/TPK/2019/PN.

Melawikepada Sekretaris Dinas Kesehatan dengan isi Dinas Kesehatanmembantu kontribusi Rp. 5.000.000, untuk kegiatan KPDT Expo 14Halaman 226 dari 228 Putusan Perkara Nomor 06/PidSus/TPK/2019/PN.

sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukannya dengan caracara sebagai berikut :Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan BantuanStimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal(P2SEDT) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDT untukKabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000, yang bersumber dari KementrianNegara Pembagunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPApada KPDT

untuk sementarawaktu, dengan sengaja memalsukan bukubuku atau daftardaftar yang khususuntuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada PelaksanaanKegiatan Bantuan Stimulan Percepatan PembangunanSosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) diKabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDTuntuk Kabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000, yangbersumber dari Kementrian Negara PembagunanDaerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPApada KPDT

Melawi kepadaSekretaris Dinas Kesehatan dengan isi Dinas Kesehatan membantukontribusi Rp. 5.000.000, untuk kegiatan KPDT Expo 14 di setor melaluiKepala Bappeda paling lambat tg!

SimsonKementrian Oktober 500.000,Pembangunan 2014Daerah Tertinggal(KPDT)Expo5. Bantuan kegiatan19 Mei 2. Sdr.berupa Doorprice 2014 750.000, Muriyanikulkas6. Bantuan Bina11 April 2. OOO. Sdr. KitabKeluarga Balita 2014 000(BKB) Holistik7. Kontribusi KPDT 8 5. 000. Sdr. Arjunexpo Agustus 000,20148. Bantuan PKK 2. Sdr.000.000, OktavianusNaibaho9.

SimsonKementrian Pembangunan 2014 500.000, Daerah Tertinggal(KPDT)Expo3. Bantuan kegiatan berupa 19 Mei 2014 2. Sdr. MuriyaniDoorprice kulkas 750.000, 6. Bantuan Bina Keluarga 11 April 2014 2. OOO. Sdr. KitabBalita (BKB) Holistik 0007. Kontribusi KPDT expo 8 Agustus 5. 000. Sdr. Arjun2014 000,8. Bantuan PKK 2. Sdr.000.000, OktavianusNaibaho9.

Melawi kepadaSekretaris Dinas Kesehatan dengan isi Dinas Kesehatan membantukontribusi Rp. 5.000.000, untuk kegiatan KPDT Expo 14 di setor melaluiKepala Bappeda paling lambat tgl 20 Agustus 2014, tertanggal 7 Agustus2014 dengan tanda tangan dan nama SIMSON, SKM, M.Kes.Halaman 144 dari 217 Putusan No. 02/PidSus/TPK/2019/PN.

Ptk23. 1 (Satu) lembar kwitansi dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000, (Satu jutalima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ban strada tertanggal 26 Agustus2014, dengan tanda tangan HAZIANSYAH.24. 1 (Satu) lembar kwitansi dari bendahara Dinkes dengan uang sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi KPDT Expo 14tertanggal 8 Agustus 2014, dengan tanda tangan ARJUN.25. 1 (Satu) lembar memo dari Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Perkara nomor :938/KPDT/2012 jo. atas obyek tanah dalam perkara sekarang ini adalahberbeda lokasi, luas, dan Subyek hukumnya sehingga Para Penggugatadalah pemilik Hak atas obyek perkara yang telah Tergugat II jual secarakaplingan kepada Para Penggugat;Hal. 15 dari 21 hal pts. 113/PDT/2017/PT.SMR11.

mediator tersebut dalam suratnya tanggal19 Nopember 2015, atas kenyataan mana pemeriksaan perkara ini kemudiandilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap pembacaan gugatannya tersebut, Penggugatmenyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; Hal 5 dari 31 halaman Putusan No. 795/Pdt.G/2015/PN DpsMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmenanggapinya dengan mengajukan surat jawaban tertanggal 10 Desember 2015No. 08/A/KPdt

;Pertimbangan Judex Facti keliru/tidak benar, oleh karena:Tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi/DARAKUTNI melakukanpengikatan jual beli a quo sematamata guna menyelesaikankewajiban Almarhumah, yaitu membayar hutangnya kepadaJEFFRI WISENG (selaku ahli waris bertanggung jawab menyelesaikan hutang Almarhumah) dan guna memenuhi/ melaksanakandiktum Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor2119 KPdt/2004;Pengikatan jual beli yang dapat dilakukan hanyalah terhadap hartapeninggalan Almarhumah Hj.

melakukan, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa awalnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenHalmahera Selatan pada tahun 2009 mengadakan Kegiatan PengadaanKapal Motor yang alokasi anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus(DAK) yang berasal dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal(KPDT

korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengancaracara sebagai berikut : Bahwa awalnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenHalmahera Selatan pada tahun 2009 mengadakan Kegiatan PengadaanKapal Motor yang alokasi anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus(DAK) yang berasal dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal(KPDT

keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebutadalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.Bahwa Saksi kenal dengan Yesaya Sombuk.Bahwa sepengetahuan saksi, Yesaya Sombuk menjabat sebagai BupatiBiak Numfor baru 3 (tiga) bulan yakni sejak tanggal 13 Maret 2014sampai pada saat ditangkap oleh petugas KPK.Bahwa Saksi mengetahui adanya proyek Talud di kabupaten Biak Numforyang dianggarkan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal(KPDT

masalah besaran uang yang diminta olehYesaya Sombuk kepada Terdakwa, akan tetapi saksi mengetahuipenyerahan uang tahap pertama tersebut.Halaman 46 dari 120 Putusan No. 73/Pid.SusTPK/2014/PN Jkt.Pst.Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwaTerdakwa tidak mempunyai uang, oleh karena itu untuk memenuhipermintaan Yesaya Sombuk Terdakwa harus mengajukan kredit, saat ituTerdakwa bersama saksi mengecek ke Simon yang merupakan salahsatu pejabat di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT

dilakukan sebelum terjadi penangkapan oleh KPK, akantetapi saksi lupa kapan tepatnya penandatanganan dokumen tersebut.Bahwa sepengetahuan saksi Yesaya Sombuk pernah meminjam uangkepada Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,00 pada saat YesayaSombuk mengikuti proses Pilkada Kabupaten Biak Numfor.Bahwa saksi mengetahui bahwa Yesaya Sombuk sedang di proseshukum oleh Kejaksaan Tinggi Papua.Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proposal pembangunan Taludyang diajukan ke Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT

),saksi hanya mengetahui pada saat saksi bersama Terdakwa melakukankonfirmasi ke Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)untuk menemui Simon terkait adanya kepastian adanya proyekpembangunan Taluddi wilayah Kabupaten Biak Numfor.Bahwa Saksi bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 Yesaya Sombuk pergike Jakarta bersama ajudannya yaitu Yohanes Wake dan saksi yangmenjemput Yesaya Sombuk di Bandara.

Pst.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.1 (satu) lembar kartu nama a.n HARLINA SULISTYORINI, dari KPDT.1 (satu) buku Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten BiakNumfor Tahun 2014.1 (satu) bendel Proposal dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KabupatenBiak Numfor tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan dan PembangunanTalud Penahan Gelombang yang berlokasi di Desa Karnindi Distrik BiakBarat Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua Tahun 2014.1 (satu) bendel Asli Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan TaludAbrasi

sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukannya dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan BantuanStimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal(P2SEDT) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDT untukKabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000, yang bersumber dari KementrianNegara Pembagunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPApada KPDT

sementara waktu,dengan sengaja memalsukan bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaanadministrasi, yang dilakukannya dengan caracara sebagai berikut : e Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan BantuanStimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal(P2SEDT) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDT untukKabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000, yang bersumber dari KementrianNegara Pembagunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPApada KPDT

sertamelakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara, perbuatan mana dilakukan oleh tedakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2009 mengadakanKegiatan Pengadaan Kapal Motor yang alokasi anggarannya berasaldari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari KementerianPembangunan Daerah Tertinggal (KPDT

korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan mana dilakukan oleh tedakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa awalnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2009 mengadakanKegiatan Pengadaan Kapal Motor yang alokasi anggarannya berasaldari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari KementerianPembangunan Daerah Tertinggal (KPDT

tidak dapat dikatakan sebagai menjiplak ataumendompleng merek orang lain; kedua merek tersebut melindungi jenis barang yang berbeda, Tergugatmelindungi jenis barang kelas 17 berupa Karet Sintetis/Spon Busa untukperekat sedangkan Penggugat melindungi jenis barang kelas 17 berupa pitalsolasi, masingmasing mempunyai pasar tersendiri dan konsumen yangberbeda sehingga tidak dapat dikatakan akan menyesatkan konsumen;Bahwa selain itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 17Oktober 1990, No. 294/KPdt

Kumulasi Subyektif Bertentangan Dengan Hukum Acara;Bahwa kumulasi subyektif atas gugatan Para Penggugatbertentangan dengan Hukum Acara serta Putusan MARI Nomor 1518/Kpdt/1983, Putusan MARI Nomor 879 K/Pdt/1997 serta PutusanMARI Nomor 1875/K/Padt/1984 tanggal 24 April 1986;Bahwa PHK atas diri Penggugat menurut dalil gugatan dilakukanoleh Tergugat dan PHK atas diri Penggugat II menurut fakta hukumdilakukan oleh Tergugat ;Bahwa dengan demikian, meskipun gugatan yang digabung sejenis,yaitu PHK atas diri

O06/KPDT/AP.MA.rkn/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 kepadaMuhammad Akhyar, S.H., Agus Jayadi, SH. Advokat yangberkantor di Boyot Darmaji, Kecamatan Kopang, KabupatenLombok Tengah.

Irna Indra Caya) diterbitkansertifikat pada tanggal 25 April 2013 sedangkan putusan akhir MahkamahAgung No. 231 KPdt/2013 tanggal 30 Oktober 2013 jadi diterbitkansertifikat pada objek perkara masih dalam proses perkara di MahkamahAgung RI ;20 dari 100 Putusan Nomor 09/Pdt.Plw/2016/PN.Mrs.13.e. Sertifikat No. 783 atas nama Pelawan V (Siswandhy) diterbitkan sertifikatpada tanggal 25 April 2013 sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI No.231 K/Pdt/2013 tanggal 30 Oktober 2013.

Eksepsi Ne Bis In Idem, bahwa lokasi empang kurang lebih 29 Ha yang digugat olehPelawan sudah pemah diajukan dan sudah dijatuhkan putusun yang berkekuatanhukum tetap, dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1160 K/Pdt/2010 tanggal 8Oktober 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 231 KPdt/2013 tanggal 30 Oktober2013 ;4.

meninggal dunia sudah tidak lagi memiliki legal standing karenatidak mampu lagi hadir dalam persidangan ;Bahwa pihak yang digugat seharusnya semua ahli wars almarhum Turut Terlawanll sampai VI yang menerima warisan tanah empang ;Eksepsi Ne Bis In Idem :Bahwa lokasi empang kurang lebih 29 Ha yang digugat oleh Pelawan sudah pemahdiajukan dan sudah dijatunkan putusun yang berkekuatan hukum tetap, denganPutusan Mahkamah Agung No. 1160 K/Pdt/2010 tanggal 8 Oktober 2010 joPutusan Mahkamah Agung No. 231 KPdt

Irna Indra Caya) diterbitkansertifikat pada tanggal 25 April 2013 sedangkan putusan akhir MahkamahAgung No. 231 KPdt/2013 tanggal 30 Oktober 2013 jadi diterbitkan sertifikatpada objek perkara masih dalam proses perkara di Mahkamah Agung RI ;. Sertifikat No. 783 atas nama Pelawan V (Siswandhy) diterbitkan sertifikatpada tanggal 25 April 2013 sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI No.231 K/Pdt/2013 tanggal 30 Oktober 2013.

dibuat danditandatangani, lalu Terdakwa CHRISNO DAHUA, SHmembawanya langsung ke Jakarta untuk diserahkan kepadaHENDRIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikementrian PDT di Jakarta, dangan tujuan untuk memintapencairan dana dan di transfer ke rekening rekananpemenang tender dangan nomor : 0107015834. an.CV.BULAWAN milik saksi PETRUS BIMO PUDJIONO,B.Sc diBank Sulteng Cabang Luwuk; Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2008 PejabatPembuat Komitmen (PPK) Kementrian Pembangunan DesaTertinggal (KPDT

Saksi Tumpal Gultom, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan dengannya;e Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaaan korupsipada kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro(PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara;e Bahwa saksi adalah selaku Asdep Urusan Infrastruktur Energi KPDT padatahun 2012;e Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik TenagaMikro Hidro

Saksi Siswa Trihadi, dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah dugaaankorupsi pada kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009;23Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik TenagaMikro Hidro (PLTMH) berasal dari APBN tahun anggaran 2009;Bahwa saksi adalah selaku Asdep Urusan Infrastruktur Energi KPDT;Bahwa kegiatan

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.126/KPdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang dimuat dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2006edisi tahun 2007 disebutkan bahwa Anak yang masih dibawahumur 12 tahun pemeliharaannya seyogyanya diserakan kepadakepada orang yang terdekat dengan si anak Ini berarti bahwa jika sianak telah terbiasa hidup berama dan dilingkungan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi maka sudah berdasar hokumbilamana Majelis Hakim menetapkan hak

No.2518 KPdt/2006 tanggal 18Desember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidahulu sebagai dahulu TermohonKasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatansebagai berikutbahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanahHak Milik No.353, Surat Ukur tanggal 15 Desember1951 No.121, luasnya 350 M2 (tiga ratus lima puluhmeter persegi) terletak di Pattunuang, KecamatanWajo, Kotamadya Makassar (Ujung Pandang) PropinsiSulawesi Selatan, berikut 5 (lima) petak

PutusanMahkamah Agung RI nomor 720/KPdt/1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor 1075K/Pdt/1982, ditegaskan bahwa Petitum suatu gugatan harus didasarkandan didukung oleh Posita/dalildalil gugatan yang diuraikan secara tegas dan jelas,sehingga terdapat hubungan yang berkaitan satu sama lain, begitu juga denganPetitumnya.IX. EKSEPSI KUASA PENGGUGAT MELANGGAR UNDANGUNDANGADVOKAT9.1.

Sky,sehingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta Nomor PerkaraNomor 584/KPdt/2013 tertanggal 25 Agustus 2014 terdapat kekhilapan dankekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalammengambil keputusan, sehingga keputusara quo sangat tidak berdasar hukumdan tidak berdasar fakta sehingga sangat merugikan Pemohon PeminjauanKembali,.