Ditemukan 2513 data
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 59.540.906.130,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.234.922.608.066,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 167.929.941.391 ,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.462.393.455.587,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 123.016.537.841 ,00b.
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 59.540.906.130,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.234.922.608.066,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN = Rp 167.929.941.391 ,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.462.393.455.587,00. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 123.016.537.841 ,00b.
170 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (ab) 4,862,694.15 21 557,207.518 Penghasilan neto luar negri9 Jumlah penghasilan neto 7,092,913,.16 23,787 ,426.5110 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 7,092,913,.16 23,787 ,426.5112 PPh Terhutang (tarif x 11) 1,773 ,228.29 5,946 ,856.6313 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/Dipungut pihak lain 5,643.16 5,643.16 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2853/B/PK/Pjk/2020 c. Dibayar sendiri 10,302,072.93 10,302,072.93 d.
Jumlah (ab) 4,862,694.158 Penghasilan neto luar negri9 Jumlah penghasilan neto 7,092,913,.1610 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 7,092,913,.1612 PPh Terhutang (tarif x 11) 1,773,228.2913 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/Dipungut pihak lain 5,643.16c. Dibayar sendiri 10,302,072.93d. Diperhitungkan SKPPKPe. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 10,307,716.0915 Jumlah PPh yang lebih dibayar 8 534,487.80 6.
43 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Jumlah (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan yang terutang PPN b. Atas Penyerahan yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b) d. Atas Impor Barang Kena Pajak (BKP)/pemanfaatan BKP di luarnpabean/dan lainnya: d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 37.743.750.560d.3. Jumlah 37.743.750.5602 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.774.375.056b. Dikurangi:b.1.
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No.Uraian Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajaka
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3406/B/PK/Pjk/2018(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2011 Nomor 00131/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, denganperincian menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00; (nihil)dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 572.763.310b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 48.127.098.295c Jumlah seluruh penyerahan 48.699.861.605d Atas Impor BKP/Pemanfaatan
PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yangdisampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
64 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1717/B/PK/Pjk/2021 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNb. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNC. Jumlah Seluruh Penyerahan (a +b)Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKPTidak Berwujud/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.1. Impor BKPd2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari* Luar Daerah PabeanPemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabeand.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
77 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 160.435.425,00c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak ...e. Lainlainf. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak ...g. Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 160.435.425,00Pajak yang Tidak/ Kurang Dibayar (23g)Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 183A KUPe. Jumlah Sanksi Administrasi6.
Kena Pajak/ Dasar Pengenaan 1.592.349.197PajakPPh Pasal 26 Yang Terutang 160.435.425Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 160.435.425c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak...Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPqatynenhs Semen 3 Ce aeIg + SMAI = SIO RIEINNN SONI RNc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Jumlah Sanksi Administrasi Jumlah PPh Yang Masih Harus di Bayar d.
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutami Km.7,Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122,dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b.
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 648.053.122,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2367/B/PK/Pjk/2018 g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 648.053.122,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 42.124.734,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 16.007.399,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c.
Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 648.053.122,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 648.053.122,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 42.124.734,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 16.007.399,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e.
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenderal Pajak Nomor KEP00481/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 5April 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2014 Nomor 00183/207/14/052/16 tanggal 22 Maret 2016, atas nama PTIndopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
26 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor00036/241/05/053/13 tanggal 19 Desember 2013 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2005, atas nama BUT Lubrizol InternationalManagement Corporation, NPWP 01.668.911.9053.000, beralamat diGedung World Trade Center Lantai 16, Jalan Jenderal SudirmanKav.2931, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 2 PPh Pasal 15 terutang 3 Kredit Pajaka
Putusan Nomor 479 B/PK/Pjk/2018huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp0O,00; (nihil) dengan perincian sebagaiberikut:No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPh Pasal 15 terutang3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah oO b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak oO; OO OF; GO GO DO Og.
52 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2014Nomor 00007/277/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PTIndopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 5.984.595.680,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.826.811.210,00b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00)c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) 11.811.406.890,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 585.681.140,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 5.984.595.680,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.826.811.210,00b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) 11.811.406.890,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 585.681.140,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d.
85 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (ab) 5,402,210.23 18 Penghasilan neto luar negeri9 Jumlah penghasilan neto 68,744,173.23 710 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 11 Penghasilan Kena Pajak 68,744,173.23 712 PPh Terhutang (tarif x 11) 17,186,043.00 113 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut pihak lain c. Dibayar sendiri 19,725,586.51 1d. Diperhitungkan SKPPKP (2,585,415.85) (2 e.
Jumlah (ab) 5,402,210.238 Penghasilan neto luar negeri9 Jumlah penghasilan neto 68,744,173.2310 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 11 Penghasilan Kena Pajak 68, 744,173.2312 PPh Terhutang (tarif x 11) 17,186,043.0013 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut pihak lain c. Dibayar sendiri 19,725,586.51d. Diperhitungkan SKPPKP (2,585,415.85)e.
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3693/WPJ.11/2015 tanggal 3 November 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00008/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014Masa Pajak Januari 2013, sehingga perhitungan Pajak yang terutangmenjadi sebagai berikut: JumlahNo URAIAN(Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspora.2.
Sutomo, Surabaya, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 0a.2. PPN nya yang dipungut sendiri Rp 0a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut PPN Rp 0a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6. Jumlah Rp 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar :a.
71 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2009 menjadisebagai berikut: No.UraianSPT/WP 1Dasar Pengenaan Pajaka. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Jumlahc. Jumlah Seluruh Penyerahana. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b)21,273,809,09621,273,809,096 21,273,809,096 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 2,127,380,910b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 35,818,643,291c. Jumlah 35,818,643,291d.
Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Konitra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalamperkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadilioleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta,data, bukti dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata di dalamnya,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1197/B/PK/Pjk/2019Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding " Menurut MenurutUraian Terbanding Pemohon Banding(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang danJasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 90.963.349.690,00a.2. Penyerahan yang PPNnya 0,00 16.945.092.495,00harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang 0,00 0,00PPNnyadipungut olehpemungut PPNJumlah 0,00 107.908.442.185,00b. Atas Penyerahan Barang dan 107.908.442.185,00 0,00Jasa yang tidak terutang PPNCc.
Putusan Nomor 1197/B/PK/Pjk/2019berkaitan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) Generasi Ill yang telah dilakukan pengujian danpenilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajaka quo karena Batubara yang dihasilkan melalui proses pengolahan lebihlanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi dan penyaringan bahangalian merupakan Barang Kena
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Pendapat Majelis Pengadilan Pajaka. Bahwa Pemohon Banding (Penggugat) menyadari Surat GugatanPenggugat telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, namun halini terjadi karena pegawai yang mengurus administrasi sedang cuti;b.
Keberatan Atas Pendapat Majelis Pengadilan Pajaka. Bahwa betul Penggugat menyadari Surat Gugatan Penggugat telahmelewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, namun hal ini terjadi karenakeadaan di luar kekuasaan Penggugat, yaitu pada tanggal 14September 2012 telah terjadi banjir besar yang menimpa perusahaanPenggugat yang merusak dan menghilangkan dokumen, serta terjadiHalaman 4 dari 7 halaman.
15 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebin bayar sebesar Rp82.431.761,00; dengan perinciansebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putusan Nomor 384 B/PK/Pjk/2019 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 401/B/PK/PJK/2019, tanggal14 Februari 2019 sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp82.431.761,00; denganperincian sebagai berikut:No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 61.668.803.840a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4.
119 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00209/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 25Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2013 Nomor 00025/207/13/006/15 tanggal 3 Agustus 2015, atas nama PTCitra Persada Buana, NPWP 31.674.111.5006.000, beralamat di InspeksiCakung Drain Blok Kav.F No.57, RT 001 RW 009, Jakarta Timur, danmenetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka
48 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya yang dipungut olehPemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 2.327 .849.318.839b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)2 Perhitungan PPN Lebih bayar:a.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN:Jumlah (Rp) a.1. Ekspor 1.554.274.859.814a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 709.793.352.152sendiri a.3. Penyerahan yang PPNnya yang dipungutoleh Pemungut PPN3.124.808.135 a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut60.656.298.738 a.5. Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)2.327 .849.318.839 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc.