Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 0,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 22.704.386.061 ,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 0,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00cc Jumlah Seluruh Penyerahan

Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaPelanggan tersebut (yang seharusnya Akun Hutang Deposit) bukanmerupakan penerimaan pembayaran uang muka dari Customer atauDistributor, melainkan pengakuan timbulnya kewajiban kepada Customerakibat atas Retur Penjualan, dalam mekanisme pembukuan yangdilakukan oleh Pemohon

Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor00036/241/05/053/13 tanggal 19 Desember 2013 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2005, atas nama BUT Lubrizol InternationalManagement Corporation, NPWP 01.668.911.9053.000, beralamat diGedung World Trade Center Lantai 16, Jalan Jenderal SudirmanKav.2931, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 2 PPh Pasal 15 terutang 3 Kredit Pajaka

Putusan Nomor 479 B/PK/Pjk/2018huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp0O,00; (nihil) dengan perincian sebagaiberikut:No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPh Pasal 15 terutang3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah oO b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak oO; OO OF; GO GO DO Og.

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 648.053.122,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2367/B/PK/Pjk/2018 g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 648.053.122,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 42.124.734,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 16.007.399,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c.

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 648.053.122,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 648.053.122,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 42.124.734,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 16.007.399,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e.

Sutami Km.7,Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122,dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.

Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b.

keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2014Nomor 00007/277/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PTIndopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Jenderal Pajak Nomor KEP00481/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 5April 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2014 Nomor 00183/207/14/052/16 tanggal 22 Maret 2016, atas nama PTIndopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 160.435.425,00c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak ...e. Lainlainf. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak ...g. Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 160.435.425,00Pajak yang Tidak/ Kurang Dibayar (23g)Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 183A KUPe. Jumlah Sanksi Administrasi6.

Kena Pajak/ Dasar Pengenaan 1.592.349.197PajakPPh Pasal 26 Yang Terutang 160.435.425Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 160.435.425c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak...Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPqatynenhs Semen 3 Ce aeIg + SMAI = SIO RIEINNN SONI RNc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Jumlah Sanksi Administrasi Jumlah PPh Yang Masih Harus di Bayar d.

dinataPos16PINomo479969tangga27November201HS9403.20.9000denganPPnBsebesa40%yanseharusnymenurutMenur :utPemohonBandingadalahsesualpemberitahuanpadPImo479969tangga27November201tidadikenakanPPnB(0%o);bahwaMajelisPemohonBandingdalampersidanganmenyampaikanPenjelasanTertuliPenggantiSuratBantahanNomoPC/ES078tanggaDesember201yanpadpokoknngea.angaozgws62Ag veergolongahSelaiendaraanerotoranDikenakaPajaPenyualaAtasaran~e guahdiatursebagabekuPasal4:Jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yangdikenakan Pajaka

18Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2012 Nomor 00007/207/12/067/16 tanggal 2 September 2016,atas nama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000,beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, , J, Jalan Dr Ide AnakAgung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, danmenetapkan perhitunganpajak menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang, sehingga pajak yang masih harus dibayardihitung Kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perinciansebagai berikut:No Uraian Jumlah(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 51.176.742.400,00

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri (OBAb. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN 0,00. R 78.744.229.488,0c. jumlah seluruh penyerahan 5 02. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 7.874.422.949,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Beerc. Diperhitungkan: SKPPKP 0,00d.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri (OBAb. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. jumlah seluruh penyerahan (OBA2. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 7.874.422.949,00P = Pale Mesem yang dapat diperhitungkan SSA CAT S008c. Diperhitungkan: SKPPKP 0,00d.

Cilandak KKO, Cilandak Timur, JakartaSelatan, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak September 2010 yangmasih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor Rp. 173.220.647,00b. Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp. 1.608.658.801,00c. Penyerahan yang PPNnya dipungutoleh Pemungut PPN Rp. 7.223.637.874,00 Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 9.005.517.322,00Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri Rp 160.865.878,00b.

Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2021Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor Rp 173.220.647,00b. en yang PPNnya harus dipungut Rp 1.608.658.801,00c.

Putusan Nomor 3408/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00133/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014,dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00;(nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 661.545.610b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 54.831.077.751c

PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yangdisampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka

KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00209/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 25Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2013 Nomor 00025/207/13/006/15 tanggal 3 Agustus 2015, atas nama PTCitra Persada Buana, NPWP 31.674.111.5006.000, beralamat di InspeksiCakung Drain Blok Kav.F No.57, RT 001 RW 009, Jakarta Timur, danmenetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 2193/B/PK/Pjk/2018 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1Ekspora.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNa.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6.Jumlahb. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.)Penghitungan PPN Kurang Bayara.

Putusan Nomor 2193/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil) dengan perincian sebagai berikut:1Dasar Pengenaan Pajaka.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 40.365.027.891,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.093.511.378.700,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 170.704.153.032,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 6.500.700.000,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.311.081.259.623,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 109.234.003.654 ,00b.

Putusan Nomor 769/B/PK/Pjk/2020onyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp21.769.980,00;dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 40.365.027.891,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.093.511.378.700,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 170.704.153.032,00

tanggal 23 Mei 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00024/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5055.000, beralamat di Jalan Surya MadyaKav.I29 AF, Kawasan Industri Surya Cipta, Kutanegara Ciampel,Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 adalahsebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp113.016,00, dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya yang dipungut olehPemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 2.327 .849.318.839b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)2 Perhitungan PPN Lebih bayar:a.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN:Jumlah (Rp) a.1. Ekspor 1.554.274.859.814a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 709.793.352.152sendiri a.3. Penyerahan yang PPNnya yang dipungutoleh Pemungut PPN3.124.808.135 a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut60.656.298.738 a.5. Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)2.327 .849.318.839 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc.

KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00006/KEB/WPJ.14/2018 tanggal 9Februari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2012 Nomor 00063/207/12/725/17 tanggal 13 Juli 2017, atasnama PT Kruing Lestari Jaya, NPWP 01.968.598.1725.000, beralamat diJalan Ruhui Rahayu Il Nomor 42 RT 58, Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 3405/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2011 Nomor 00130/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, denganperincian sebesar RpO,00; (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 629.687.780b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 49.111.721.769c Jumlah seluruh penyerahan 49.741.409.549d

PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yangdisampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka

Jenderal Pajak Nomor KEP00008/KEB/WPJ.14/2018 tanggal9 Februari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2012 Nomor 00074/207/12/725/17 tanggal 8 September 2017,atas nama PI Kruing Lestari Jaya, NPWP 01.968.598.1725.000,beralamat di Jalan Ruhui Rahayu II Nomor 42 RT 58, Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka