Paulo Chrisanto,SH 5Keempainya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat &Konsultan pada Kantor Advokat Robert Salu & Partners, beralamat diJalan Kirab Remaja, RT.013, RW.006, Kelurahan Aplasi, KecamatanKota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NusaTenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN.

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor :01845/KelurahanTubuhue, Terbit tanggal 11 Desember 2019,Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.Surat ukur Nomor 804/Tubuhue/2019 tanggal 25 September 2019,Luas 5070 M2 terletak di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan KotaKefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NusaTenggara Timur atas nama Margorius Bana yang telah beralihnama Haji Ambo Upe3.

Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01845/KelurahanHal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN.

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN.

,M.H.Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.PANITERA PENGGANTIANDRY MARSANTO, S.H.,M.H.Putusan Perincian Biaya Perkara:1. Meterai Putusan ...... eee eeeee : Rp 10.000,002 Redaksi Putusan........ eee 2 RP 10.000,003. Biaya Proses Penyelesaian Perkara: Rp. 230.000,00Jumlah : Rp. 250.000,00(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 20 Januari 2015; Selanjutnya disebut wanenee eee eeenee PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 43/B/2016/PT.TUN. MKS.MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA, TempatKedudukan Jalan Maesa No. 3 Tondano KabupatenMinahasa, Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 8/St.71.02/II/15 tertanggal25 Maret 2015 kepada: 1. Drs. Al.

ROSALIN RAPAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,Tempat tinggal Desa Kali Selatan, KecamatanPINGIBIGS, nnnnnnnne ernest cnnnnncnnnnecesHalaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 43/B/2016/PT.TUN. MKS.4. TIEN RAPAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Tempat tinggal Desa Kali Selatan,Kecamatan Pineleng 5. FRANS RAPAR, Kewarganegaraan' Indonesia, Pekerjaan KaryawanBUMN, Tempat tinggal Desa Pinasungkulan,Kecamatan Modoinding; 6. HENDRIK A.

pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat IlIntervensi/Terbanding masingmasing pada tanggal 1 Desember 2015; Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi/Terbanding telah mengajukan koniramemori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado pada tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016, yang manaatas kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepadaHalaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 43/B/2016/PT.TUN

penerimatersebut, dan dalam surat tersebut dibuatkan catatan bahwa Para Penggugatmenerima panggilan/pemberitahuan putusan tanggal 03 November 2015, sehinggamenurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tenggangwaktu pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubahHalaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 43/B/2016/PT.TUN

77/B/2017/PT.TUN. SBY

PUTUSANNOMOR : 77/B/2017/PT.TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang,Gerung, Lombok Barat, dalam hal ini menyerahkanKU ASA KEPada j nen nee en nnn1. H. M. Shaleh Basyarah, S.H., M.H.

Kamarudin, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 20.VI/SKTUN.G/PTUNMTR/LBHDCK/IX/2016, tanggal 30 September 2016,Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayayang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 77/B/2017/PT.TUN.SBY.membaca dan memperhatikan ; 272222 one nn enn nnn1Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :77/PEN/2017/PT.TUN.

SBY. tanggal 25 April 2017 tentang Penunjukan MajelisHakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Penganti Nomor77/B/2017/PT.TUN. SBY tanggal 25 April 2017 oleh Panitera PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya :Berkas perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.MTR. (Bundel A) dan berkasperkara Nomor : 77/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B);Hal. 2 Putusan No. 77/B/2017/PT.TUN.SBY3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 18 Januari 201 7; 54.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/PENHS/2017/PT.TUN. SBY.Tanggal 15 Mei 2017 tentang Hari Sidang;TENTANG DUDUKNYA PERKARA/SENGKETAMemperhatikan segala keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara/sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor : 77/G/2016/PTUN.

No. 201/B/2014/PT.TUN Mks.Kewarganegaraan Indonesia;Pekerjaan Swasta;Tempat Tinggal : Kelurahan Istiqlal Lingkungan II KecamatanWenang Kota Manado;Selanjutnya disebut sebagai .................. PENGGUGAT II/PEMBANDING ;.Nama Hj. FAUZIA FARES;Kewarganegaraan Indonesia;Pekerjaan Oe Swasta;Top ig!

No. 201/B/2014/PT.TUN Mks.1. Nama JabatanTempat kedudukan :MELAWAN:: KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN MINAHASA TENGGARA;Jalan Raya RatahanBelang, Kelurahan WawaliKecamatan Ratahan Kabupaten MiunahasaTenggara ;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. Nama DJEFRI NICO GERUNGAN, SH, NIP19610102 198508 1001, Jabatan KepalaSeksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan KabupatenMinahasa Tenggara ;2.

No. 201/B/2014/PT.TUN Mks. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;I.

No. 201/B/2014/PT.TUN Mks.

No. 201/B/2014/PT.TUN Mks.t.t.d.HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H.Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 201/B/2014/PT.TUN.MKS1. Meterai Putusan 00.0... eee cccesseccceeeseccceesescceesenes Rp. 6.000,2. REAKSL ....c.ccceceeccccceseecccessssecccssccceceececccesseccesaaceeees Rp. 5.000,3. LOGOS ooo eeecccecceessecceeeneeceseseceeeseeeeeeeeeeeeceeneeeceeetaeeeees Rp. 3.000,4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara...............

Putusan Nomor 403 K/TUN/20124 Pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakarta pada halaman 33 alineakelima s/d halaman 34 alinea ke satu, ke dua, ke tiga, juga telah secara nyatanyata salah, oleh karena itu harus ditolak, sebab dalam keputusan PemohonKasasi (BAPEK) Nomor: 057/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 padaunsur menimbang huruf a tidak ada pertimbangan BAPEK yang menyatakanbahwa Termohon Kasasi diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamelakukan pemalsuan kutipan akta nikah, sebab

SAMUDJI pada tanggal 8 April2010 tanpa terlebih dahulu mendapat izin Pejabat yang berwenang (dalam halini Walikota Surabaya);Dengan demikian keputusan Pemohon Kasasi (BAPEK) memperkuat jenishukuman pemberhentian dengan hormat kepada Termohon Kasasi, tidak adakaitannya dengan masalah pemalsuan akta nikah, tetapi dengan sengaja dibelokkanHakim PT.TUN Jakarta dalam putusannya tersebut;5 Pertimbangan Majelis Hakim PT.TUN Jakarta pada halam 34 alinea terakhir s/dhalaman 35 alinea kedua juga harus ditolak

Tetapi oleh Majelis Hakim PT.TUN Jakartapemahaman Majelis Hakim terhadap ketentuan tersebut telah dibelokkan seolaholah Termohon Kasasi telah mendapat izin untuk melakukan gugatan cerai terhadapSUMADIJI di Pengadilan Agama;7 Perlu kami jelaskan bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi dan setelahmempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakarta tersebut,seolaholah ada kesengajaan membelokkan penyebab Termohon Kasasidiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal itu terbaca dari pertimbanganhukum

Putusan Nomor 403 K/TUN/2012Kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang membahas bahwa TermohonKasasi telah menjadi istri kedua sebelum melamar Calon Pegawai Negeri Sipil,sehingga dianggap Mejelis Hakim bukan merupakan pelanggaran disiplin, padahalketentuan mengenai hal tersebut telah berulang kali diuraikan Pemohon Kasasidalam jawaban gugatan;Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim PT.TUN yang menyatakan TermohonKasasi telah mengajukan perceraian sebelum diberhentikan Walikota Surabaya,sehingga

Majelis Hakim yang menangani perkara Kasasiini agar dapat memberi putusan sebagai berikut :a Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari PemohonKasasi (BAPEK);b Menyatakan batal putusan Majelis Hakim PT.TUN Jakartaperkara Nomor: 23/G/2011/PT.TUN.JKT tanggal 28 Mei 2012dan menyatakan Keputusan Pemohon Kasasi (BAPEK) Nomor:057/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang penguatanhukuman disiplin atas nama Termohon Kasasi (LYAKUSUMAWATI), NIP. 19701117 200801 2 012 telah sesuaidengan Peraturan

Sesuai lampiran khusus angka (14).Hal 1dari13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBYSelanjutnya disebut ; PEMBANDING/ PENGGUGAT II (KEDUA)3. CV. ANEKA KARYA, beralamat di JI. Empunala No. 473 Kota Mojokerto,dalamhalinidiwakilioleh HERMAN SUTANTO selakuDirektur CV.Aneka Karya, berkewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di JI.Empunala No. 473 Kota Mojokerto.

IrianHal 2dari13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBYJaya No. 1B Kota Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh KOSALALIMBANG JAYA selaku pemilik Nasional Jaya, berkewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di JI. Soekarno Hatta No. 59A KotaPasuruan.

ICHWAN, SH, MH jpn0nnnn22nsncnneennenonnencnecnenennnnnnenennenceneHal 3dari13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY4. ERNAWAHYUNINGSIH, SH, MH ;5. ERDIWANTO WAHJOEDI, SH ; dan ;6. MOH. ABDUR ROHMAN, SH, MH ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia PekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor DewanPimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur (DPPAPINDO Jatim) di JI. Bogowonto No. 1 Surabaya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019.

ADI SARONO, S.H.MLH. ; 22222 222 noe one ne eeeJabatan :Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum Pemerintah ProvinsiJawaTimur ;Hal 4dari13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY6. Dr. MUHAMMAD RIZKI, SH.MH; Jabatan :Kepala Sub Bagian Non Ligitasi pada Bagian BantuanHukum Biro Hukum Pemerintah Provinsi JawaTimur;7.

No. 115/B/2015/PT.TUN. MKS.1.MUH. AMIR, S.Sos, Kepala Seksi Sengketa danKonflikpada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru ;2. VERA YUNIATI, ST.,M.Sc.,M.Eng,Kepala Sub SeksiSengketa dan Konflik pada Kantor PertanahanKabupaten Barru; Keduanya kewarganegaraan Indonesia beralamat padaKantor Pertanahan Kabupaten Barru di JalanHasanuddin No. 19 Barru, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 24/60073.11/1/2015, tanggal 16 Januari2015Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;2 HJ.

No. 115/B/2015/PT.TUN.

No. 115/B/2015/PT.TUN. MKS.t.t.d Meterai/t.t.dUNDANG SAEPUDIN,SH.MH. H. ISHAK LANAP.SH. t.t.dKAMER TOGATOROP,SH. M.AP. PaniteraPenggangti,t.t.dSALMAWATLSH.

No. 157/B/2016/PT.TUN. JKTMELAWANGUBERNUR BANTEN, Berkedudukan di Kawasan Pusat PemerintahanPropinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawawi, Curug, KotaSerang., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/4743Huk/2015 tanggal 19 Oktober 2015, dalam halini diwakili oleh kuasanya bernama:1. H. Samsir, S.H., M.Si., Plt. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Banten;2. Untung Saritomo, S.Sos, S.H., M.Si., Kepala BagianBantuan Hukum, Biro Hukum Setd&Propinsi Banten; 3. H. Setiawandi Hakim, $.S08; S.H.

No. 157/B/2016/PT.TUN. JKTDANCurug, Kota Serang., Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;DPC FSP KEP KOTA CILEGON, beralamat di Komplek Ruko Metro Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 003/FSP KEP/DPC/CLG/B/V/2016,tanggal 11 Januari 2016, dalam hal ini diwakili Gteh~ rmre Y Kuasanya bernama:1. Rudi Syahrudin; 2. Rudiawan Anwar; 3. Udi Iswadi; JSemuanya Pengurus DRO FSP KEP Kota Cilegonsekaligus tim advokasi) berkantor di Komplek Ruko MetroCilegon.

No. 157/B/2016/PT.TUN. JKTCilegon. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIl INTERVENSI 2 / TERBANDING; DPC F LOMENIK SBSI KOTA CILEGON, beralamat di Jl. H. Abdullah Lingkungan Citangkil RT.003/001 Kelurahan Citangkil,Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon., Berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 022/SK/ASAS/V/2016 tanggal 26Januari 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kiasa Hukumnya bernama:1. Agus Surahmat, S.H.; 2. Abu Ahmadi, S.H.; 3.

No. 157/B/2016/PT.TUN. JKT3. Berkas perkara banding Nomor : 45/G/2015/PTUN.SRG dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketaini;DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serang Nomor : 45/G/2015/PTUN.SRG tanggal 17 Maret2016 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amamrya berbunyisebagai berikut : : > y MENGADILI:I.

No. 102/B/2012/PT.TUN. JKT.Hj.NINING =KURNESIH,S.PdHj. SUPINAH,S.PdKelurahan Duren Jaya Bekasi Timur KotaKewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal JIn MMHasibuan RT.006/008 Kelurahan MargahayuBekasi Timur Kota Bekasi ;Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jin M.Yamin No. 46 RT.005/007 Kelurahan DurenJaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;Hj.SUMINEM AL. SUMIYATI S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanHj. YURIANTI,S.Pd10.

No. 102/B/2012/PT.TUN. JKT.12. MUKTI ATIMAH, S.Pd13. Drs. SUPRAPTO14. ISBANDIYATI, S.Pd15. SRI SUKAESIH, S.Pd16. SULASTRI, S.Pd17. FRANSISKUS GIMIN , S.Pd18.

No. 102/B/2012/PT.TUN. JKT.Ciketing Mustika Rt. 003/011 KelurahanMustika Jaya Kota Bekasi ; 19. LUKMAN HAKIM, S.Pd, MM Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal JalanLetnan Arsyad V No. 5 Rt. 004/012Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, KotaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2012memberikan kuasa kepada 2 sssss

Mengenai pendapat atau pertimbangan hukum PT.TUN Jakarta yang salah/keliru yang menyatakan Tergugat Bukan Pejabat TUN.Bahwa PT.TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku, sebagaimana dalampertimbangannya pada halaman 6 alinea ke1 yang untuk lebihjelasnya disitir di bawah ini :Menimbang, bahwa setelah memperlajari dengan seksamaberkas perkara yang terdiri dari Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Persidangan berikut lampiranlampirannya, suratsurat bukti dari

No. 27 K/TUN/2012Maka berdasarkan uraian dan dasar hukum serta doktrinpara ahli hukum TUN tersebut diatas terbukti bahwapertimbangan hukum PT.TUN Jakarta yang menguatkanputusan PTUN Jakarta tersebut adalah salah dan kelirusehingga haruslah dibatalkan;Mengenai pertimbangan hukum PT.TUN Jakarta yang salah dankeliru yang hanya menggunakan 1 (satu) alat bukti saja yaitu PKB(bukti P50) ;Bahwa putusan PTUN Jakarta yang dijadikan dasar pertimbanganoleh PT.TUN Jakarta, sebagai pertimbangan hukumnya padahalaman

No. 27 K/TUN/2012dipertimbangkan, sehingga jelas putusan tersebut bertentangandengan atau melanggar Pasal 107 UU No.51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTUN, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan; Mengenai pertimbangan hukum PT.TUN Jakarta yang salah dankeliru yang menyatakan alat bukti yang diajukan telahdipertimbangkan secara seksama.OBahwa sebagaimana uraian Pemohon Kasasi pada point 3diatas, putusan PT.TUN Jakarta yang menguatkan putusan

Mengenai pertimbangan hukum PT.TUN Jakarta yang telai lalai memberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut /Kewenangan MengadiliBahwa putusan PT.TUN Jakarta yang menguatkan putusanPTUN Jakarta telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan, karena Eksepsi mengenaiKompetensi Absolut diputus PTUN Jakarta pada putusan akhir,sebagaimana dalam pada halaman 64 alinea ke4 yang untuklebih jelasnya disitir dibawah ini :Menimbang, bahve welaupun diantara eksepsi

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti putusanPT.TUN Jakarta yang menguatkan putusan PTUN Jakartatersebut telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang berlaku sehinggaputusan tersebut haruslah dibatalkan;Mengenai pertimbangan hukum PT.TUN Jakarta yang telah lalaitidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalammemutus suatu perkara.Bahwa pertimbangan hukum putusan PT.TUN Jakarta yangmenguatkan putusan PTUN Jakarta telah melakukan kelalaianatau

., Kepala SubBagian PerundangUndangan);Hal. 1 dari 10 hlm.Putusan No. 289/B/2016/PT.TUN. JKT.6. Tantowi Jauhari, S.H. M.H., Tenaga AbiiBawaslu R.1.57. Heriyanto, S.H., M.H., Tim Asistensi Bawaslu8. Yulianto, S.H., Tim Asistensi Bawaslu R..;9. Prayoga Bekti, S.IP., Tim Asistensi Bawaslu R.L.;10. Witra Eveline Maduma Sinaga, S.H., Staf Bagian Hukum Bawaslu R. lj hen11. Cahyo Febriyanto Tadhery, S.H., Stat BagianReHukum Bawaslu R.Lj2s: Sb enna12.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :289/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Oktober 2016 tentang PenunjukanHal. 2 dari 10 hlm.Putusan No. 289/B/2016/PT.TUN. JKT.Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa diTingkat Banding ; 22222 20 non non enn nnn one one one ene2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :64/G/2016/PTUN.JKT tanggal 26 Juli 2016; 3.

dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 26 Juli 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding danKuasa Tergugat/Terbanding ;== === ===Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembandingmengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana dalam AktaPermohonan Banding Nomor : 64/G/2016/PTUN.JKT. tertanggal 26 Juli2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihakHal. 3 dari 10 hlm.Putusan No. 289/B/2016/PT.TUN

Putusan Nomor : 32/B/2016/PT.TUN SBY.4. ANDAR REINHARD HASIHOLAN,SH. ; 5. BRYAN BERNADI ,SH. ; 6. DWI LAKSONO SETYOWIBOWO,SH. ; 7. HANDY SAMOT,SH. ; 00 2020220 220 220258. PASROKRISTOFEL NABABAN,SH. ; 9. TOMMY TOGAR P.S,SH. ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat kantor diMenara Thamrin Lt. 14 Suite 1408 Jalan M.H.

Putusan Nomor : 32/B/2016/PT.TUN SBY.Nomor : 32/PEN/2016/PTTUN SBY tanggal 15 Pebruari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini; Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaNomor : 09/G/2015/PTUN YK, tanggal 11 Nopember 2015 ; Penetapan Ketua Majelis Nomor : 32/PEN.HS/2016/PT TUN.SBY,tanggal 25 Pebruari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaanPutusan ; 922222 n nn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nc nc ncn ncncnes Berkas perkara dan surat surat

Putusan Nomor : 32/B/2016/PT.TUN SBY.Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaNomor : 09/G/2015/PTUN YK tersebut diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada tanggal 11 Nopember 2015 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakartatersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Nopember 2015dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

No. 15/B/2014/PT.TUN.

No. 15/B/2014/PT.TUN. JKTditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinpada tanggal 6 Desember 2013, Memori Banding mana telahdiberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 9 Desember 2013;Bahwa isi Memori Banding Tergugat / Pembanding tersebut adalahkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor 18/G/2013/PTUN.BJM tanggal 29 Oktober 2013 dan mohon MajelisHakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenankiranya : 1.

No. 15/B/2014/PT.TUN. JKTdiberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 9Desember 2013; Bahwa isi Memori Banding Tergugat Il Intervensi / Pembandingtersebut adalah keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin Nomor 18/G/2013/PTUN.BJM tanggal 29 Oktober2013 dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diJakarta c.q.

No. 11/G/Pilkada/2015/PT.TUN Mks. MARHUMAH MAJID, SH.

No. 11/G/Pilkada/2015/PT.TUN Mks.a.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)Bahwa berdasarkan pasal 153 UndangUndang Nomor 1 tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang, dan Pasal 1 angka 3 da angka 4 serta pasal 11 huruf h dan pasal 13huruf J UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 berikut pula pada Pasal 94Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015, maka berdasarkanketentuanketentuan tersebut

No. 11/G/Pilkada/2015/PT.TUN Mks.Bahwa penolakan meregister permohonan' sengketa dengan nomorpermohonan: 015003/BAZ/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 dilakukandengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yakni, Perbawaslu No. 8 tahun 2015, karena pada pasal 13Perbawaslu No. 8 tahun 2015 menyatakan ; (1). Petugas penerimaan permohonan memeriksa kelengkapan administrasipermohonan beserta lampirannya ; 222 one ere nnn nee noe(2).

No. 11/G/Pilkada/2015/PT.TUN Mks.sengketa hanya diminta di scan untuk dikirimkan lalu dinilai oleh paraKomisioner Panwas tersebut ; 222 sen nnn nee sen nnn core nee necBahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar tanggal 12 September 2015, atau dalamtenggang waktu dimulainya tahapan Pengajuan Sengketa Tata Usaha Negarayakni dari tanggal 11 September 2015 sampai tanggal 13 September 2015sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

No. 11/G/Pilkada/2015/PT.TUN Mks.12.13.14.Bahwa Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015temenentukan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketayang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara pasangan calon denganKPU Provinsi/KIP ACEH ATAU KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP ACEH ATAU KPU/KIPKabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon pemilihan. ; Bahwa Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015menentukan

., Warga Negara Indonesia, PekerjaanHalaman 1dari9 halaman Putusan No.15/B/2016/PT.TUN. MKS.Staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Alamat JalanAhmad Yani No. 2 Makassar ; 8. AMAR MARUF, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan StafBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar,Alamat Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar ; 9.

Lt. 2Kota Makassar ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015 ; Selanjutya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; Telah membaca: == ++ nnonane nnnHalaman 2dari9 halaman Putusan No.15/B/2016/PT.TUN. MKS.1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 15/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 22 Pebruari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa2.

nama Andi Asminullah, SSTP., NIP. 19810827.199912.1.001, pangkat/golongan ruang Penata IlI/c, Jabatan lamaKepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya padaDinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Jabatan baru Kepala BidangPajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah KotaMakasSar ; + Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada Jabatansemula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatansemula ; )Halaman 4 dari9 halaman Putusan No.15/B/2016/PT.TUN

dan selanjutnya Salinan MemoriBanding tersebut diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding padatanggal 06 Januari 2016 atas Memori Banding Tergugat/Pembading tersebutpihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding padatanggal 3 Pebruari 2016 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuaiHalaman 5 dari9 halaman Putusan No.15/B/2016/PT.TUN

Biaya Prosres Penyelesaian Perkara ............ssssseee Rp. 236.000, Jumlah: Rp. 250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),Halaman 9 dari9 halaman Putusan No.15/B/2016/PT.TUN. MKS.Halaman 10 dari9 halaman Putusan No.15/B/2016/PT. TUN. MKS.

No.8/G/2019/PT.TUN.

Sehingga sangat berdasar hukum dansesuai dengan Ketentuan Perundang undangan bagiMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung menyatakan batalPutusan PT.TUN Jakarta Nomor : 235/B/2007/PT.TUN.JKT.16tanggal 18 Maret 2008 ;7.

Bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum MajelisHakim PT.TUN Jakarta telah mencederai rasa keadilankarena membuat Pertimbangan Hukum dengan sama sekalitidak mempertimbangkan dalil dalil dari PemohonKasasi dalam proses jawab jinawab dan kontra MemoriBandingnya.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakartaa quo sangatlah membingungkan dan tidak sesuai denganKetentuan Kep12/BC/2000. Bahwa Majelis Hakim PTTUNJakarta telah salah dalam menerapkan Kep 12/BC/2000dalam Pertimbangan Hukumnya ;30.

Sehingga sangat berdasar hukum dansesuali dengan Ketentuan Perundang undangan bagiMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung menyatakan batalPutusan PT.TUN Jakarta Nomor : 235/B/2007/PT.TUN.JKT.tanggal 18 Maret 2008 ;39.

Bahwa dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor235/B/2007/PT.TUN JKT tanggal 18 Maret 2008, MajelisHakim PT.TUN Jakarta dalam Pertimbangan Hukumnyatidak menjelaskan Dasar Hukum maupun sumber hukum taktertulis yang dijadikan dasar dalam memberikanPutusannya ;2441.Bahwa berdasarkan dalil dalil keberatan tersebut,maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim Agung padaMahkamah Agung untuk membatalkan Putusan PT.TUNJakarta Nomor : 235/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 18Maret 2008 karena Putusan tersebut

Nomor 269/B/2016/PT.TUN. JKTMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN' REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 JakartaDalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Ir. Saifuddin, MMA., Direktur Pengendalian Penangkapan2. Ir. Sere Alina Tampubolon, M.PSt., Direktur PergawasanPengelolaan Sumber Daya Perikanan ; wnvnnaethheny? w3. Anthony D.M. Siahaan, SH.,MH., KepalapBagian PerjanjianDan Bantuan Hukum, Biro Hukum dar Organisasi pocenceceene4.

Nomor 269/B/2016/PT.TUN. JKT11. Handayani P.U. Panjaitan, SH., Pelaksana pada BagianPerjanjian dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan OrganisasiKesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kelautandan Perikanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.680/MENKP/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015. SelanjutnyaMenteri Kelautan Dan Perikanan R.I.

Nomor 269/B/2016/PT.TUN.

Nomor 269/B/2016/PT.TUN. JKTMenimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBanding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 27 Juli 2016, Memori Banding mana telah disampaikan kepadaTergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanMemori Banding tanggal 28 Juli 2016.

No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.2. M. Abdi Taufan Husni, S.H., Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum dan Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sulawesi Selatan ;3. Marwan Mansyur, S.H.,M.H., Jabatan Kasubag. SengketaHukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi4. Ratna ldrus, S.H.,M.H., Staf Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Sulawesi Selatan ;5. Labella Nakanaya, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Sulawesi Selatan ;6.

No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.TENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 03 / G / 2015 / PTUN.Mks. tanggal 28 Mei 2015, sehinggadiperoleh kronologis sebagai berikut: Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tertanggal23 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara

No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.e Bahwa menurut Penggugat, ia baru mengetahui/melihat secara nyata adanyaSertipikat Hak Pakai tersebut sebagai bukti yang diajukan oleh Tergugat Il(Pemprop Sulsel) dalam sidang Pembuktian di Pengadilan Negeri Makassarpada tanggal 20 November 2014, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarbelumlah terlampaui, ini bersesuaian dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 jo.

No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.Ukur Nomor :04880/Maccini Sombala Tanggal 31 Mei 2013 Seluas 121.149 M@Atas Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugatberupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20011/Kelurahan Maccini SombalaTanggal 01 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor : 04880/Maccini Sombala Tanggal31 Mei 2013 Seluas 121.149 M?

No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 jo.

No. 22/B/2014/PT.TUN.