selama 5 (lima) tahun dan sudahberkekuatan hukum tetap karena melanggar pasal 285 KUHP denganSanksi Hukum Pidana Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun,sedangkan pada Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesiahanya menyebutkan ancamannya 4 tahun untuk direkomendasi PTDHdari Dinas Polri dengan demikian Termohon Kasasi/Terbanding (DisranDavid) secara Normatif dan Yuridis sudah tepat untuk diberi sanksiadministrasi berupa PTDH

Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yangberbunyi :Sanksi administrative berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melaluiSidang KKEP terhadap :Halaman 9 dari 16 halaman.

Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yangberbunyi :(1) Sanksi administrative berupa Rekomendasi PTDH dikenakanmelalui Sidang KKEP terhadap :a.

Pasal 22 ayat 1 huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 ;Kemudian Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) mengajukanBanding atas Putusan Sidang KKEP yang mana dalam Putusan tersebutuntuk merekomendasi PTDH a.n. Bripda Disran David NRP. 87121043 DitIntelkam Polda Sumsel;Halaman 12 dari 16 halaman.

tanggal 28 Februari 2019perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatunan PTDH oleh PPK terhadapPNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilanyang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) menyatakanTerhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH,dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpamemperoleh hakhak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Bahwa dengan adanya ancaman yang tertuang dalam

;Bahwa saksi menyatakan Penggugat dititipkan di BKD;Bahwa saksi menyatakan Penggugat menerima gaji masih di Dinas CatatanSipil;Bahwa saksi menyatakan penggugat memperoleh SK PTDH.

oleh PPK Terhadap PNSyang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. tanggal 28Februari 2019;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi ; Contoh 1 Surat Keputusan PTDH sebagai PNS yangmelakukan Tipikor sebelum berlakunya UndangundangNomor 5 Tahun 2014; Contoh 2 Surat Keputusan PTDH sebagai PNS yangmelakukan Tipikor setelah berlakunya UndangundangNomor 5 Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya PP 11Tahun 2017; Contoh 3 Surat Keputusan PTDH sebagai PNS yangmelakukan Tipikor

JOHANNA MEIKELUMALESSIL, M.AP. proses keluarnya SK Bupati pemberhentian tidakdengan hormat tehadap penggugat itu berawal dari SKB setelah SK itudisampaikan kita kKemudian berproses dengan berkoordinasi dengan pihakprovinsi dan juga dengan Kepala Bagian Hukum Maluku Tengah jadi tidakserta merta sejak SKB ini keluar lalu kita mengeluarkan SK PTDH tapi adabeberapa tahapan diantaranya ada surat dari Kementerian dalam hal iniKemenpan tentang mekanisme PTDH terhadap PNS yang bermasalah;Bahwa saksi menyatakan

Johanna Meike Lumalessil,M.AP. proses keluarnya SK Bupati pemberhentian tidak dengan hormattehadap penggugat itu berawal dari SKB setelah SK itu disampaikan kitakemudian berproses dengan berkoordinasi dengan pihak provinsi dan jugadengan Kepala Bagian Hukum Maluku Tengah jadi tidak serta merta sejakSKB ini keluar lalu kita mengeluarkan SK PTDH tapi ada beberapa tahapandiantaranya ada surat dari Kementerian dalam hal ini Kemenpan tentangmekanisme PTDH terhadap PNS yang bermasalah; bahwa yang membuat

Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa rekomendasiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota10. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding atas putusan SKKEPP Nomor :PUT KKEP/01/II/2015/KKEP tertanggal 06 Februari 2015, dengan suratpermohonan banding Nomor : R/13/II/2015 tanggal 17 Februari 2015An.Penggugat.

Bahwa Penggugat merasa tidak ada kesalahan yang fatal dalam perkara ini sehinggaPenggugat harus di Berhentikan (PTDH) dari dinas Kepolisian yang dianggapmerugikan orang lain, masyarakat, maupun institusi Polri yang berlaku baik secarakedinasan maupun yang berlaku secara umum.

, S.PSI secara Normatif dan Yuridis sudah tepat untuk diberi sanksiadministrasi berupa PTDH dari dinas Polri karena telah melanggar :a.

Sanksi administrative berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidangKKEP terhadap :a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancamanhukum pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap ;5.

Sanksi administrative berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melalui SidangKKEP terhadap :a.

Bahwa Penggugat memberikan Surat Izin ke bagian TAHTI, namun surattersebut tidak pernah diperlihatkan pada sidang Kode Etik Profesi, dansetelah sidang kode etik tersebut klien kami direkomendasikan ke PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat);.

Bahwa 19 Januari 2017, turunlah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Tengah Nomor: Kep/01/I/2017/Sahlur, tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20, atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/ 89030717; o.

Bahwa Penggugat hanya mendapatkan 1 (satu) lembar kertas fotokopi dariSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor:Kep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan Nomor Urut 20, atasnama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/89030717; Hal 5 dari 43 Hal. Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PL10.11.12.13.Bahwa Penggugat juga mempunyai Prestasi yang cukup membanggakanyaitu dalam Bermusik.

Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). 17.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp:BRIPDA/ 89030717, jelas tidak mempunyai asas Legalitas.

Dinyatakan Batal atau Tidak Sah. 18.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp.BRIPDA/ 89030717, jelas melanggar hak asasi Penggugat, karena keadaanPenggugat saat sedang mengalami musibah yaitu sakit ginjal dan sakit nonmedis.

Objek Sengketa :Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/00862, tertanggal 16Januari 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Penggugat (H.

B.II/8/PTDH/00519 dan kemudianKementerian Agama menyerahkan Surat Keputusan TergugatNomor B.II/3/PTDH/00862 tanggal 16 Januari 2019 pada tanggal 6Februari 2019;Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 2 Mei 2019;Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalamtenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanaHalaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.JKT.telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danterakhir

Miftahul Maulana M.T.I. tidak ada menggunakan hakuntuk melakukan upaya hukum selanjutnya.Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3/PTDH/00862 +=tanggal 16 Januari 2019 ~~ tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Sdr. H. Miftahul Maulana M.T..

Bukti T10 :sesuai asli);: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NomorB.II/3/PTDH/00862 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama H.

Menyatakan batal Obyek Sengketa, yaitu: Keputusan Menteri AgamaNomor B.II/3/PTDH/00862, tertanggal 16 Januari 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Penggugat (H. Miftanhul Maulana, M.T.I., NIP.1968061 11992031001);3.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/201707.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri (objek sengketa);Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/134/V1/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas Febri Supardi.

PTDH sebagai anggota Polri ;Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etikprofesi Polri, menyebutkan :Halaman 5 dari 21 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/V1/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi;4.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/2017Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan padatanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri (PTDH) atas nama FEBRI SUPARDI (PENGGUGAT) adalahtidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupunPENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12 Januari2015 akan tetapi Fakta Hukum,

PENGGUGAT telah mengetahuinya sejaktanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksananakan Upacara Hari Ulang TahunBhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkanSurat Keputusan Kapolda Sulut tentang Anggota Polri Yang di BerhentikanTidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya yaituPENGGUGAT;Bahwa Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan denganUpacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap

Tenggang Waktu Gugatan : Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / / 2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH)tertanggal 21 Januari 2013, diterima oleh istri Penggugat An.

Hingga Tergugat menerbitkan KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polriterhadap Penggugat ;Asas Kepastian Hukum, Bahwa Tergugat sebagai AtasanPenggugat, dilingkungan Kedinasan POLRI yang merupakanPenegak Hukum seharusnya, semestinya menghormati normaatau ketentuan Hukum yang berlaku, bahwa tindakan TergugatMenerbitkan Surat Keputusan PTDH terhadap Pengggugat yangmana , secara Yuridis telah salah dan keliru dalam menerapkanDasar Hukum, dimana Penggugat disebutkan MelanggarKetentuan

Pol. : Kep / 37 / 1 / 2013tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI, dengan Pangkat Bripbka Nrp 72110047, Jabatan /Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;Asas Kecermatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telahmenjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyatanyatamencerminkan ketidakcermatan, Ketidaktelitian dalampertimbangan Hukumnya, karena secara Hukum AdministratifPemerintahan yang Notabene sebagai suatu Institusi

Menyatakan BATAL atau TIDAK SYAH, Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / 1/2013, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDISYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047,Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor :Kep/37/l/2013, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat ( PTDH ) dari dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI , Pangkat Bripka, Nrp. 72110047, Jabatan/Kesatuan Ba PolresPematangsiantar tertanggal 21 Januari 2013;3.

tidak dengan hormat (PTDH)terhadap Penggugat.

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPRnamun Tergugat akan menjelaskan bahwa Keputusan TUN berupa SkepKapolda Papua Nomor : Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 3 (tiga) orang anggotaPolri yang didalamnya termasuk Penggugat a.n.

Menyangkut Prosedural :Bahwa penerbitan Objek gugatan (Keputusan Kapolda Papua Nomor:Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesiaterhadap 3 (tiga) orang anggota Polri yang didalamnya termasukPenggugat a.n.

Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai Anggota Polri.Bahwa Kemudian Penggugat /Pelanggar a.n.

Sehingga pernyataan Penggugat ini adalahpernyataan yang mengadaada sehingga sudah selayaknyadi kesampingkan.12.Terhadap dalil Penggugat No. 17 mendalilkan bahwa padaupacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadapPenggugat. Tempat bertugasnya Penggugat dinyatakan diPolresta Jayapura.

Atasan Ankum, sebelum Atasan Ankum mengeluarkan SuratPenolakan Keberatan Atas Putusan PTDH, namun kenyataannya sebelumadanya keputusan penolakan dari Atasan Ankum Nomor : SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, ternyata Kasat Brimo Polda Maluku selakuAnkum telah mengajukan Usulan Pemberhentian Tidak Dengan HormatPutusan No.25/G/2013/PTUN.ABN Hal. 5 dari 52 halaman(PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat kepada Kapolda Malukuselaku Atasan Ankum sesuai Surat Nomor : R/12/V/2012/SAtbm tanggal

Bahwa selain itu, usulan PTDH atas nama Penggugat tersebut dilakukansebelum adanya tanggapan / penolakan terhadap keberatan yang diajukanoleh Penggugat, yang mana usulan tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 mei2012 sedangkan Surat penolakan selaku Atasan Ankum pada tanggal 27 juni2012. Dengan demikian, usulan PTDH tersebut yang merupakan salah satutahapan dikeluarkannya Objek Sengketa telah inprosedural.c.

Nomor :SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 (Fotokopisesuai Aslinya) ; BuktiT16: Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 TAHUN 2006 Tentang Kodetik Profesi Polri (Fotokopi dari Fotokopi) ; BuktiT17: Peraturan Kapolri No.

;Bahwa Tergugat memiliki wewenang secara delegatif menerbitkan objeksengketa dalam perkara ini ;Bahwa Ankum wajib secara administratif meneruskan usulan PTDH kepadaKapolda Maluku tanpa harus menunggu keberatan ditolak atau diterima ;Bahwa hasil sidang Komisi Kode Etik sudah final ;Bahwa Kapolda tidak bisa mengubah Keputusan Komisi Kode Etik karenabersifat final ;Bahwa lamanya proses PTDH dari laporan sampai putusan tidak menjadimasalah untuk pembinaan, sehingga tidak bertentangan dengan AAUPB ;2.

Briptu WILLY SOPACUA Nrp. 88020013 dan tidakmenggunakan dasar Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 24 Mei2012 (bukti P5,T1, T10, T14);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terdapat fakta hukumbahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah denganmendasari pada Usulan PTDH tanggal 18 Maret 2013 dan tidak menggunakan dasarUsulan PTDH tanggal 24 Mei 2012;Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, S.H.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :Kep/46/1/2014 tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu Andika Ramadhani,Nrp.88050104, Kesatuan Ba Sat Sabhara Polres Tebing TinggiPolda Sumutsebagai objek sengketa, berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik PolriPolres Tebing Tinggi Nomor : Putusan KKEP/03/IX/2013/KKEP tanggal 05September 2013, yang menyatakan Penggugat telah melanggar pasal 13 PP RINo.2 tahun 2013

DinasPolri terhadap Briptu ANDIKA RAMADHANT, Nrp.88050104, Kesatuan BaSAT SABHARA Polres Tebing Tinggi Polda Sumut ; 3Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep /46/I/ 2014tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu ANDIKARAMADHANI, Nrp.88050104, Kesatuan Ba.

PURBA danperkara tidak masuk dinas secara tidak sah tanggal 1, 8, 9, 10, dan 15 Juli 201339yang telah dituangkan dalam laporan Polisi Nomor : LP/45/VIII/2013/Sabharatanggal 13 Agustus 2013 ; Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan diatas bahwa SubstansiPemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugat dari dinas Polritelah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 13 PP nomor 2 Tahun2003 Tentang Peraturan disiplin anggota Polri, sehingga dalil Penggugat yangmenyatakan PTDH Penggugat

) harus melalui Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri ( KKEP ),maka berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf cPeraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Komisi Kode Etik Polri memberi kewenangan kepada KKEP untukmemeriksa pemberhentian tidak dengan hormat ( PTDH ) anggota Polri daridinas Polri ( ic.

Photo copy Surat Kapolda Sumatera Utara Nomor : Kep/46/I/2014/ tanggal 17Januari 2014 perihal pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) Briptu Andika Ramadhani dari Dinas Polri, selanjutnyadiberi tanda (Bukti T35) ; Menimbang, bahwa kedua belah pihak ada mengajukan Saksisaksi dalamperkara ini ; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi,untuk mendukung dalildalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi,sebagai berikut :1.

Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparaur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang PetunjukPelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH olehPPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;c.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH olehPPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap,yang pada angka 5 (lima) Surat Edaran a quo menyebutkan bahwaTerhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH,dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpamemperoleh

itu diserahkan tidak persamaankarena ada beberapa orang juga dan alamat tidak jelas, sedangkan SKPTDH itu diserahkan oleh Pegawai saya kepada Penggugat dan saya tidakmengecek kapan Pengguat menerima SK PTDH tersebut, padahal sayaHalaman 51 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNkatakan kepada Pegawai saya bahwa harus diserahkan kepada yangbersangkutan, saya tidak tahu kapan waktu yang sebenarnya SK PTDH itudiserahkan oleh staf saya kepada yang bersangkutan, tetapi yang jelassetelah bulan

;Bahwa saksi menyatakan peran Sekda tidak terlalu karena kKewenangan adapada Bupati;Bahwa saksi menyatakan pernah membicarakan SK PTDH dengan Sekdasekedar saja, tetapi Kepala Bagian Hukum yang langsung ke Bupati;Bahwa saksi menyatakan SK pemberhentian ke 12 orang tersebut bedabeda tanggalnya; Bahwa saksi menyatakan saya lupa, tetapi bedabeda; Bahwa saksi menyatakan saya tahu bahwa SK PTDH itu sama;Bahwa saksi menyatakan karena proses SK PTDH yang sudah duluan itusudah jelas, lalu ada yang menyusul

;Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dari MENPANRB tersebut,dalam kaitannya dengan yang telah terjadi pada Penggugat, makaada 2 (dua) kaidah penegasan yang seharusnya difahami dandilaksanakan oleh pihak Tergugat, yakni :m@ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS terhitungmulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS ;m@ Bahwa Surat Keputusan 3 (tiga) Menteri a quo, hanya berlakuefektif / mengikat terhadap PNS yang melakukan suatu kejahatandalam jabatan atau) yang berhubungan dengan

jabatanberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap setelah terbitnya Surat Kesepakatan 3 (tiga) Menteri yang ditandatangani / diterbitkan tanggal 13 September 2018 ;Bahwa berkaitan dengan kaidah Petunjuk Pelaksanaan di atas, apayang telah Tergugat berlakukan dalam PTDH Penggugat sebagaiPNS dalam perkara in casu, terbukti telah bertentangan dengankaidah Petunjuk Pelaksanaannya tersebut, yakni :mM Objek Sengketa yang menyatakan Penggugat DiberhentikanTidak Dengan Hormat (PTDH)

tidak terhitung mulaitanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS, yaitu ditandatangani tanggal 20 Desember 2018, akan tetapi diberlakukanHalaman 17 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDsurut, terhitung tanggal 31 Mei 2018.

tanggal 2 Oktober ;Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T6, saksi menyatakan benar SOPPTDH ;Bahwa saksi terlibat langsung terkait penerbitan SK objek sengketaPenggugat sebagai Kepala Sub Bidang Administrasi Aparatur ;Bahwa terlibat langsung dalam hal pengonsepan SK draf,mengverifikasi permasalahan ;Bahwa setelah itu ada rapat tim koordinasi terkait PTDH Penggugat ;Bahwa pada saat rapat Tim saksi sebagai anggota ;Bahwa tugasnya anggota tim pada PTDH itu saksi yangmempersentasikan masalah;Bahwa yang hadir

, alasan Tergugat untukmemberlakukan mundur SK PTDH yakni ditetapkan tanggal 20Desember 2018 tapi diberlakukan surut sejak tanggal 31 Mei 2018terhitung inkracht pengadilan ;Bahwa didalam SK PTDH tidak ada satu kalimat pun yangmenyuratkan salah satu dasar hukum penetapan SK PTDH adalah SKBupati tentang pemberhentian sementara sebagai salah satu dasarhukumnya memang tidak dituangkan di PTDH karena format sepertiitu dan tidak perlu menuangkan SK pemberhentian sementaranya ;Bahwa di dalam salah satu

Bahwa Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Metro Jaya atau Surat Keputusan KapoldaMetro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (yangdalam hal ini dikenal dengan istilah PTDH) dari dinas Polriatas nama Brigadir Tofan Andi Sulaksono Nrp. 79110664 ataudisebut juga sebagai Penggugat ;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kapolda Metro JayaNomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11 September 2013tentang PTDH atas nama Penggugat,

atas diri Penggugat adalah Surat KeputusanKapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11September 2013 tentang PTDH atas nama Penggugat tidakmemenuhi ketentuan yang ada pada hukum acara, yaitu SuratSurat Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September 2013 tentang PTDH atasnama Penggugat Surat Keputusan Kapolda Metro JayaNomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11 September 2013tentang PTDH atas nama Penggugat Telegram Kapolri Nomor: STR/81/1I/2012, tanggal 7 Februari

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KapoldaMetro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September2013 tentang PTDH atas nama Penggugat yang ditetapkan diJakarta, tertanggal 11 September 2013 ;6.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11September 2013 tentang PTDH atas nama Penggugat SuratKeputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013,tentang PTDH dari dinas Polri atas nama Penggugat yangditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 danmewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat sebagai anggota Polri ;ll TENTANG JAWABAN TERGUGATA. DALAM POKOK PERKARA1.

;Bahwa dengan adanya upaya hukum banding yangdiajukan oleh Penggugat kepada Kapolda Metro Jayaselaku Pejabat pembentuk Komisi Banding melaluisekterariat KKEP maka Kapolres Metro Jakarta Selatanmengirimkan surat kepada Kapolda Metro JayaNomor : R/106/V/2013/Restro Jaksel, tanggal 31 Mei2013 perihal saran pertimbangan PTDH atas namaBripka Riyadi dan Brigadir Topan Andi Sulaksono ;Bahwa Kapolres Metro Jakarta Selatan mengirim suratkepada Kapolda Metro Jaya Nomor : B/1470/V1I/2013/20.21.Restro Jaksel

Pasal 22 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Polri yang berbunyi Sanksi administrative beruparekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana denganancaman hukuman pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telahdiputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;15.

Helmi Zarmansyah tanggal 4 Juli 2019 (fotokopi darifotokopi);Fotokopi Surat dari Ketua Komisi Selaku Ketua Ketua SidangNomor: R/101/VII/HUK.12.10/2019, tanggal 11 Juli 2019 yangditujukan kepada Kapolres Aceh Tengah, Perihal SaranPertimbangan dan Rekomendasi Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) a.n.

Pemberhentian TidakDengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masadinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota PolriHalaman 45 dari 65 HalamanPutusan Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN.BNAkarena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin dan/atau tindakpidana.

PTDH sebagai anggotaPolri.;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 mengatur : (2) Sanksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikatsejak keputusan ditetapkan oleh pajabat Polri yang berwenang.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan (2) PerpolriNomor 1 Tahun 2019, mengatur : (1) Pengajuan permohonan PtDH padatingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukankepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh : a. Kepala Satuan Kerja diLingkungan Polda;dan b. Kapolres; (2) Pengajuan Permohonan PTDH padatingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadapanggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, danPolsek.

dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Tanda Terima Salinan Skep Kapolda Jatim NomorSKEP/181/II/2005 tertanggal 8 Maret 2005 tentang PTDH

Pol. : Skep/181/II/2005 tertanggal 08 Maret 2005, Tentang :Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Jawa Timuratas nama Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400,secara otomatis Batal Demi Hukum ;Bahwa apalagi dalam Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara RI. Dilakukan dengan tanpa adanya tahaptahapantersebut diatas, juga Penggugat tidak diberi hak sama sekali sebagaiTerperiksa sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran KeputusanKapolri No.

Pol. : Skep / 181 / Ill / 2005 tertanggal 08 Maret 2005,Perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas PolriJawa Timur, secara otomatis Batal Demi Hukum ;Apalagi dari 5 (lima) hal tersebut Penggugat tidak diberi kesempatan samasekali untuk mendapatkan haknya selaku Terperiksa pada waktu itu,sehingga keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRI terkesan dipaksakan akibatnya karena telah menghilangkan hakPenggugat maka sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

PolSkep/181/II/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUSKETUT SUCITA yang asli kepada yang bersangkutan pada hari Kamisbulan April 2005, seharusnya Penggugat sudah mengetahui atas SuratKeputusan yang dijadikan obyek perkara aquo, sampai adanya gugatanyang diajukan Penggugat tanggal 24 Juli 2012 berarti sudah lebih dari 90(sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 yang diubah dengan UU No

Putusan Nomor 451 K/TUN/2013atas nama Bripda Ida Bagus Ketut Sucita Nrp. 73100400 dijatuhi sanksiberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polridan Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Kep/181/IlIV2005 tanggal08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nama Ida Bagus Ketut Sucita, karena datang kePolres Situbondo dan meminta surat Keputusan tersebut kepada AKPSuharto jabatan Kasubagmin Polres Situbondo dan oleh PolresSitubondo baru diberikan

; Bahwa saksi mengetahui Seri Paga menerima SK PTDH yaitu sekitar bulanMei; Bahwa mulai berlakunya SK tersebut adalah mulai tanggal 30 April; Bahwa yang menyerahkan SK tersebut kepada Penggugat ialah pada waktu itudiserahkan oleh bagian Kepegawaian yang diwakili oleh teman merekabernama Semuel Ayamiseba di BKD yang diterima secara kolektif untuk 3orang; Bahwa saksi mengetahui alasan mengapa mereka di PTDH karena adanyaPutusan Pengadilan Manokwari karena perkara korupsi; Bahwa menurut saksi yang dimaksud

;Bahwa menurut saksi yang dipanggil ada 5 orang pada saat itu;Bahwa menurut saksi dari kelima nama ada 3 orang dan 2 orang tidak di PTDHkarena menurut Bupati Abraham Baibaba tidak kenakan PTDH karena sudahmemasuki masa pensiun dan nanti akan dikoordinasikan kembalikan.sedangkan Kumalawati karena namanya memang tidak ada dari BKN;Bahwa menurut saksi yang dari BKN ada 7 nama tapi yang di 1 putusan yangnama kami berlima khusus dari Dinas Pendidikan;Bahwa menurut saksi SK PTDH tersebut atas usul siapa

saksi didalam putusan tersebut tidak ada disebutkan kerugiankeuangan Negara, bahkan di dalam putusan itu tidak ada disebutkan uangpengganti atau denda yang dibebankan kepada kami;Bahwa setelah itu kami kembali berdinas seperti biasa;Bahwa pada bulan Oktober kami dipanggil oleh Bupati dan disampaikan bahwaakan ada PTDH karena adanya putusan pengadilan, tetapi Bupati pada waktuitu menyampaikan akan membantu dan berusaha agar PTDH tidak terlaksanakarena Bupati tahu persis bahwa kelima orang tersebut

dan Bupati Sampaikan bahwa akan tetapmelakukan PTDH sesuai petunjuk BKN Pusat dan mempersilahkan kami untukke PTUN.

silahkan di PTUN kan saja;Bahwa dari 2 kali pertemuan itu Bupati tidak ada menjelaskan tentangprosedur PTDH kepada saksi dan Penggugat;Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR Bahwa menurut saksi pada waktu itu Bupati tidak menyampaikan bahwa untukdilakukan PTDH jika dijatuhi hukuman 2 tahun dan pada waktu itu kami jugatidak mengetahui aturannya sehingga kami menerima saja;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalildalilJawabannya, Tergugat telah mengajukan buktibukti

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohonkeputusan yang seadiladilnya (Ex aeque et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalamjawaban ini ;Bahwa benar Penggugat secara inperson (ABRIPDA KOMSAKOREA) NRP 78071053, TA Sat Brimob Polda Sumut telah di PTDH

Skep/403/IX/2008 tanggal 25 September 2008perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas PolriAn.

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Sumut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menguatkan putusan PTDH terhadap Penggugatdengan mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/403/IX/2008 tanggal 25September 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasPolri An. ABRIPDA KOMSA KOREA (Penggugat) NRP. 78071053 TA SatBrimob Polda Sumut ;Bahwa secara formal benar Penggugat secara Inperson telahmenerima Surat Keputusan Kapolda Sumut No. Pol.

Skep/403/IX/2008,tanggal 25 September 2008 tentang Pernberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri yaitu pada hari jumat tanggal 18 September 2009 ;Bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut mohon kiranya kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kepastianhukum bagi Tergugat kiranya dapat secara tegas untuk menolak dalilPenggugat dan menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Kapolda SumutNo. Pol.

Skep/403/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri An. ABRIPDA KOMSA KOREA,NRP 78070153 TA Sat Brimob Polda Sumut ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 114/G/2009/PTUNMDNtanggal 26 Maret 2010 dengan amar sebagai berikut :Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;Hal. 9 dari 16 hal. Put.

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan MenteriAgama Nomor : B.II/8/PTDH/70712 tanggal 3 Desember 2014tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Drs.Mochtar Kamal, M.Si., NIP. 196607162002121002 Pangkat,Gol./Ruang : Penata, Ill/c., Jabatan Pelaksana Pada KUA Kec. TernateUtara, Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Prov.Maluku Utara. ;3.

;Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikanputusan :DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. ; Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/70712 tanggal 3 Desember 2014 tentang Menjatuhkan HukumanDisiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Kepada Drs. Mochtar Kamal, M.Si., NIP. 196607162002121002Pangkat,Gol.

. ; Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Menteri AgamaNomor : B.II/3/PTDH/70712 tanggal 3 Desember 2014 tentang MenjatuhkanHukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Kepada Drs. Mochtar Kamal, M.Si., NIP.196607162002121002 Pangkat,Gol./Ruang : Penata, Ill/c., JabatanPelaksana Pada KUA Kec. Ternate Utara, Unit Kerja : Kantor KementerianAgama Kota Ternate, Prov.

. ; Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/8/PTDH/70712tanggal 3 Desember 2014 tentang Menjatunkan Hukuman DisiplinBerupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Kepada Drs. Mochtar Kamal, M.Si., NIP. 196607162002121002Pangkat, Gol.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor B.II/8/PTDH/70712 Tanggal 3 Desember2014 tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS) kepada:Nama : Drs. Mochtar Kamal, M.Si.;NIP : 196607162002121002;Pangkat, Gol./Ruang : Penata, IIl/c;Jabatan : Pelaksana pada KUA Kec.

dari Pengadilan Militer II08Jakarta antara lain :a) Tap419/K/PM II08/AL/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakanbahwa Terdakwa telah dipanggil 1 (satu) kali sejak bulan Agustus2009 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan, dan kesatuanTerdakwa memberikan jawaban melalui Danpuspomal Nomor:R/340/IX/2009 tanggal 09 September 2009, bahwa tidak dapatmenghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah di PTDH

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dan kembali ke masyarakatsipil.Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer Il08Jakarta dan Pengadilan Militer IlO8 Jakarta, Terdakwa telah 1 (satu)kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 11 Agustus2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggilTerdakwa, dan kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melaluiDan Puspomal Nomor: R/340/IX/2009 tanggal 09 September 2009,bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwasudah di PTDH

(Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dan kembalike masyarakat sipil.Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidanganbahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapatmenghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidangbulan Agustus 2009 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan, dan kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melaluiDan Puspomal Nomor: R/340/IX/2009 tanggal 09 September 2009,bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwasudah di PTDH (Pemberhentian

harus diaturdengan Peraturan Pemerintah;Bahwa Ahli menyatakan berkaitan dengan PTDH, sesuai pasal 89 Undangundang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN, tindakan pemerintah tersebutharus merujuk kepada UndangUndang dan bukan SK Bersama, karenasesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kebijakan pemerintahitu hanya berlaku diinternal pemerintahan karena tidak memenuhi peraturanperundangundangan;Bahwa Ahli menyatakan dalam pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999, delik penyalagunaan kewenangan dan

jawab kepada Kepala Daerah dalam rangkapenyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;Bahwa saksi menyatakan yang mengusulkan adalah SKPD Propinsi;Bahwa saksi menyatakan SKPD dan OPD sama saja, dan berdasarkanPP Nomor : 18 Tahun 2016 maka pada tanggal 10 Januari 2017 makaistilan SKPD dirubah menjadi OPD;Bahwa saksi menyatakan setelah menerima draft, maka ditelaah dandikaji substansi PTDH nya, ada beberapa aturan yang tidak berlaku lagi(muatan hukumnya) yang dipakai pada konsideran SK PTDH dan Sayakoordinasikan

lalu dikembalkankepada BKD;Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah tahu tentang ada rapatuntuk menelaah siapa saja yang diusulkan untuk PTDH;Keterangan Saksi ROSA YULIANA IMOLIANA;Bahwa saksi menyatakan tahu tentang gugatan SK PTDH;Bahwa saksi menyatakan sebagai Kasubag Evaluasi dan PengkajianProduk Hukum Daerah;Bahwa saksi menyatakan menyatakan menjabat sejak tahun 2016;Bahwa saksi menyatakan proses SK PTDH bulan Mei 2019 sudah ada diBiro Hukum;Bahwa saksi menyatakan ya, saksi yang ditugaskan

oleh Kabag sebagaiSaksi Pertama Tergugat untuk berkoordinasi dengan BKD, setelahmelihatada dasar hukum yang tidak berlaku lagi;Bahwa saksi menyatakan ya, selanjutnya saksi melakukan koordinasi;Bahwa saksi menyatakan setelah saksi sampaikan dan tanyakan tentangdasar hukum yang tidak berlaku, maka ditanggapi bahwa ini form khususuntuk SK PTDH dan dipakai diseluruh Indonesia;Bahwa saksi menyatakan format dari Kementerian Dalam Negeri dansudah disetujui sebagai format acuan untuk berlaku di seluruh

dibuat SK PTDH, diberikan ke BKDuntuk proses tanda tangan, saksi tidak tahu apa ada usul dari Sekda;Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN Bahwa saksi menyatakan 2 (dua) orang yang diusulkan yaitu FRANKYKAREL HITIPEUW dan ANNA WAIRATTA; Bahwa saksi menyatakan diusulkan pertengahan Mei 2019, tapitanggalnya lupa; Bahwa saksi menyatakan tidak ada keterlibatan permintaan data, hanyapenyiapan draft; Bahwa saksi menyatakan sebelum menerima berkas, tidak ada rapathanya terima draft