• INDRA BUMI MULIA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

• Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.

  INDRA BUMI MULIA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI;

• Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

• MENGADILI:

  1.Data belum dapat ditampilkan dalm sistem sipp

  .

• Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik;

• 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan akomodasi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
• 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi Pembekalan

  peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

• 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1099/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
• 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1094/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan

  Pengadaan Konsumsi Peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014.

  /2014 tanggal 24 Juli 2014 pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan akomodasi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya;

• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03632/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014

  Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya; -

• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01597/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya.

• MENGADILI :

  1.Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp

  .

• MENGADILI :

  1.Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp

  .

• Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan R.I.

  DIREKTUR PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI, PADADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,KEMENTERIAN KEUANGAN R.I., beralamat di Jl.

  HARRIS RUSTANDI (Almarhum) telah mendapatkan Tembusan suratdari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta, Nomor:SKPPNO01/PUPNC.10.05/2018, Perihal: Pengembalian PengurusanPiutang Negara, tertanggal 03 April 2018, yang ditujukan kepada DirekturPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (TERGUGAT), yangpada inti surat menyatakan bahwa Pengurusan Piutang Cq.

  Mangga DuaSelatan miliknya tersebut kepada Pimpinan Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi pada Direkotrat JenderalKekayaan Negara, melalui suratnya dengan perihal : PermohonanPengembalian Sertifikat HGB Nomor 3726/Kel. Mangga Dua Selatan,berikut Penerbitan Surat Roya, tertanggal 16 April 2018;Namun ironisnya, sampai Tn.

  Harris Rustandi, nomor: SKPBN 01/PUPNC.10.05/2018, tanggal 03 April 2018;: Fotocopy Tembusan Surat Pengembalian PengurusanPiutang Negara, dari Panitia Urusan Piutang NegaraCabang DKI Jakarta kepada Direktur PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi, Nomor: SKPPN01/PUPNC.10.05/2018, tanggal 03 April 2018;: Fotocopy Surat Permohonan Pengembalian SertipikatSHGB Nomor 3726/Kel.Mangga Dua Selatan danPenerbitan Surat Roya, kepada Bapak Pimpinan DirektoratPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

  Mangga Dua Selatan, disertaiPenerbitan Surat Roya atas Sertifikat tersebut;: Fotocopy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal kekayaan Negara, DirektoratPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi,Nomor S13/KN.5/2020, tanggal 5 Januari 2020, Perihal:Permintaan Kelengkapan Dokumen a.n.

• M E N G A D I L I

  DALAM PENUNDAAN :-------------------------------------------------------------------------

  • Menyatakan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng

  , Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;

• Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;-------------------------

  Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;--------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA ;------------------------------------------------------------------

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------------
• Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem

  Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;----------------------------------------

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa

  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU PTUN, ObjekGugatan merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugatselaku Pejabat Tata Usaha Negara yang didasarkan pada ketentuan dalamPeraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan AirMinum (selanjutnya disebut sebagai PP No. 122/2015) dan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 25/PRT/M/2016tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Air MinumUntuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha

  Bahwa Objek Gugatan adalah KTUN yang bersifat konkret yaitumenyangkut Izin penyelenggaraan air oleh Badan Swasta, dan bersifatIndividual sesuai dengan isi objek gugatan tersebut ditujukan kepada pihaktertentu yaitu sebagai berikut :Memberikan Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Ke@Pp aia : nn one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnncnneNama Perusahaan : PT.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bogor Nomor:693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang PemberianIzin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, TokDi Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti,Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan MadangDan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor:693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang PemberianIzin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, TokDi Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti,Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan MadangDan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;4.

  Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukangugatan dalam perkara aquo, serta mempersoalkan dan mengintervensiKeputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/0001/DPMTPSP/2017 tanggal 1Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem PenyediaanAir Minum kepada PT.

• Penggugat:
  HENDRIK BERNANDES MAMUAYA
  Tergugat:
  1.KEPALA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROPINSI SULAWESI UTARA
  2.DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN AIR MINUM KABUPATEN MINAHASA
  Turut Tergugat:
  1.BUPATI MINAHASA
  2.WILLY RI RAWIS

• Pemohon:
  1.SUNARTI
  2.SITI AMINAH
  3.MARWOTO
  Termohon:
  1.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan SPAM Sistem Penyediaan Air Minum
  2.Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang qq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

  Gatot Subroto);Bahwa berkaitan dengan proyek SPAM (Sistem Penyedian Air Bersih) telahdiadakan beberapa kali pertemuan antara Para Termohon dengan warga jugaPara Pemohon :a)b)Bahwa sekitar tahun 2017 (tanggal dan bulan lupa) bertempat di BalaiKelurahan Bambankerep terkait tentang Rencana pengadaan tanahuntuk kepentingan umum yaitu proyek SPAM (sistem penyediaan airbersih) kota Semarang, hasil pertemuan tersebut adalah wargasepakat dan menyetujui bilamana tanahtanah mereka harusterkena proyek SPAM,

  Bahwa setelah lokasi proyek SPAM (Sistem Penyedian Air Minum) disetujuiPara Pemohon dan warga lainnya pada pertemuan pertama, maka ParaTermohon mulai mengukur dan memetakan bidang tanah yang akan dibebaskan;9. Bahwa setelah pertemuan ke 3 ( tiga), terdapat oknum mendatangi wargadengan membujuk dan/atau menekan warga agar Supaya menyetujui danmenerima harga ganti kerugian yang sudah ditawarkan;10.

  Pemerintah Kota Semarang melalui Termohon dan Termohon II memiliki rencanaproyek Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) di Kelurahan BambankerepKecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk Instalasi Pengolahan Air Bersih;2.Bahwa terhadap rencana proyek Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) diKelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk InstalasiPengolahan Air Termohon dan Termohon II sangat membutuhkan sejumlah lahanguna menunjang atau memenuhi kebutuhan rencana proyek Sistem PenyediaanAir Bersih

  (et aequo et bono).JAWABAN TURUT TERMOHON DASAR TURUT TERMOHON I:1; Pemerintah Kota Semarang melalui Termohon dan Termohon II memilikirencana proyek Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) di KelurahanBambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk InstalasiPengolahan Air Bersih;2.

  Saksi KASIYANTO:Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon Keberatan karena tempat tinggalnyabertetangga dan bahkan saksi sebagai Ketua RT. 003, RW. 002.Bahwa saksi mengetahui adanya rencana Pembangunan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) di Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarangtahun 2018, tetapi saksi tidak pernah mendapat undangan untuk rembugan.Bahwa saksi mengetahui tanah Para Pemohon Keberatan terkena proyekPembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), tetapi saksi tidakmengetahui

• ANUGRAH LESTARI KENDARI ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

• Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.

  ANUGRAH LESTARI KENDARI kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

• MENGADILI :

  Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp

  .

• strong>

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan nama Suyanto pada data kependudukan dengan NIK. 3311060607600005 adalah orang yang sama dengan nama Yanto yang tercantum dalam Buku Nikah 440/26/IX/I/83 dan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon yang bernama Agus Joko Susilo, Aris Purnama, Anisah Okvitasari dan Risqi Nur Yuliana;
  3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama SUYANTO NIK. 3311060607600005 dalam rekaman data Sistem

  Sukoharjo untuk segera dilakukan perbaikan pada data Sistem Informasi Data Kependudukan;

• Menghukum Pemohon membayar biaya pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

• Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi PKNSI
  Turut Tergugat:
  Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tangerang Selatan

  Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) yangberalamat di Gedung Syafruddin Prawira Negara 2 Lantai 9Utara, JI. Lapangan Banteng Timur No. 24, Jakarta Pusat10710, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII; Badan Pertanahan Nasional cq.

  Dengan demikian, Tergugat II adalahsebagai pihak yang berwenang untuk melanjutkan segala hak dankewajiban BPPN.Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor110/PMK.06/2017, pengelolaan aset jaminan eks BPPN tersebut beradadalam kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq.Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah jelas bahwa ParaTergugat merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas

  Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI), in casu Tergugat II sebagai pihakdalam perkara a quo.Bahwa objek perkara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2940/Jurangmangu Barat merupakan agunan atas pinjaman kepada PT.Bank Duta Cab. Tanah Abang Jakarta (sekarang telah konsolidasimenjadi PT Bank Danamon,Tbk in casu Tergugat I) yang juga telahdibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 10729/1996 tanggal20 November 1996 atas nama PT.

  S432/KN.5/2018/II/2018tanggal 28 Maret 2018, terhadap objek sengketa perkara a guo sesuaidengan data Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) yang ada padadata kustodi Tergugat II menyatakan bahwa debitor maupun SHGB No.2940/Jurangmangu Barat tidak tercatat dalam data pengelolaanTergugat Il.g.

  Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI), in casu Tergugat Il sebagai pihakdalam perkara a quo.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkaneksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat! maupun Tergugat!l sebagai berikutA.

• DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I

• Penyediaan Air Minum Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau;

• Laporan, Spesifikasi Teknis, Laporan BOQ dan EE Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau TA. 2015;
• Laporan Antara Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau TA. 2015;
• Laporan Pendahuluan Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air

  Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah;

• Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: 134/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur;
• Adendum Kontrak Nomor: 212.B/PSPAM-AB/PDAM-KPG/XI/2015 tanggal 20 November 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur (Asli dan Fotocopy);
• Laporan

  Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor Kontrak: 134/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur;

• Dokumentasi Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur CV.

  Kupang Nomor : 031.A/PDAM-KPG/III/2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum, Pengawasan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dan Pembangunan sistem Penyediaann Air Minum, pada PDAM Tahun Anggaran 2016;

• SK Dirut PDAM Kab.

  Kupang Nomor : 031.B/PDAM-KPG/III/2016 tentang Pembentukan panitia pengadaan jasa konsultasi pekerjaan survey dan perencanaan teknis sistem penyediaan air minum, pengawasan teknis sistem penyediaan air minum dan panitia pengadaan pembangunan sistem penyediaan air minum pada PDAM Kab Kupang tahun anggaran 2016;

• SK Dirut PDAM Kab.

• Penggugat:
  NURHAMSYAH
  Tergugat:
  Kemenkeu RI cq DirJen Kekayaan Negara cq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
  Turut Tergugat:
  1.Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
  2.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Pattimura Bandar Lampung
  3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• 1 ( satu ) lembar kertas laporan clasflow sistem master atau laporan sistem pembelian pulsa CV. SINAR SURYA MAGELANG dari Smartfren Pusat / Head office.
• 6 ( enam ) lembar kertas laporan manual penjualan pulsa CV. SINAR SURYA MAGELANG yang dibuat Sdr. DENY INDRA PRASETYA.
• 14 ( empat belas ) lembar kertas laporan manual real penjualan pulsa CV. SINAR SURYA MAGELANG dan sudah ditandai dengan warna orange sebagai tanda transaksi pulsa dari chip SD milik CV.

  SINAR SURYA MAGELANG ke chip ROSA cell

• 8 ( delapan ) lembar kertas rekap Cashflow sistem penjualan lamsum / laporan real sistem penjualan pulsa CV. SINAR SURYA MAGELANG yang sudah ditandai tanda / garis kuning.
• 1 ( satu ) lembar kertas laporan real/sistem rekap transaksi pulsa dari CV. SINAR SURYA MAGELANG ke chip ROSA CELL.
• 40 ( empat puluh ) lembar kertas laporan sistem transaksi pulsa chip Konter ROSA CELL.

• Penyediaan Air Minum Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau;

• Laporan, Spesifikasi Teknis, Laporan BOQ dan EE Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau TA. 2015;
• Laporan Antara Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau TA. 2015;
• Laporan Pendahuluan Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan

  Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah;

• Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: 134/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur;
• Adendum Kontrak Nomor: 212.B/PSPAM-AB/PDAM-KPG/XI/2015 tanggal 20 November 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur (Asli dan Fotocopy)

  ;

• Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor Kontrak: 134/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur;
• Dokumentasi Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur CV.

  Kupang Nomor : 031.A/PDAM-KPG/III/2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum, Pengawasan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dan Pembangunan sistem Penyediaann Air Minum, pada PDAM Tahun Anggaran 2016;

• SK Dirut PDAM Kab.

  Kupang Nomor : 031.B/PDAM-KPG/III/2016 tentang Pembentukan panitia pengadaan jasa konsultasi pekerjaan survey dan perencanaan teknis sistem penyediaan air minum, pengawasan teknis sistem penyediaan air minum dan panitia pengadaan pembangunan sistem penyediaan air minum pada PDAM Kab Kupang tahun anggaran 2016;

• SK Dirut PDAM Kab.

• Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 006/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Video Petunjuk Antrian Online Discapil, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

• Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 007/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Video Petunjuk Antrian Online MPP, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

• Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 009/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Aplikasi Nirkabel Discapil, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

• Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 0010/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Aplikasi Nirkabel MPP, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

• Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 0011/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : Jasa Security Asesment Antrian Online, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.