Ditemukan 167 data
340 — 48
dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2016/PN Mdn, tertanggal 18 April 2016dan perbaikan gugatan tertanggal 26 Mei 2016 telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa, Penggugat bertindak untuk dan atas nama YAYASAN THE SOUTH INDIAN MOSLIMMOSQUE & WELFARE COMMITTEE yang berkedudukan di Medan,berdiri sejak tahun 1887 dandi dirikan oleh Almarhum Tengku Sultan MAMUN ALRASJID DELI sebagagaimana termaktubdalam akte Wakaf (STICHTING) NO.65 TANGGAL 20 Oktober 1953 yang di buat oleh dan dihadapan HASAN gelar SOETAN
193 — 69
gugatanyahalaman ke 7 sampai dengan halaman ke 10 merupakan pernyataanYANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, di mana objek tanah yang paratergugat kuasai saat ini berasal dari hak ulayat nagari dibawahkekuasaan Ninik Mamak/Penghulu Nagari Aur Kuning yang terdiri dariDatoek Madjo Indo, Radjo Rantau, Radjo Bingkalang, Mage Mulie,Datoek Boengsoe, Datoek Radjo Labiah, Datoek Tan Barat, DatoekRadjo Sampono, Datoek Djalo Angso, Datoek Djando Boemi, DatoekPoetin, Datoek Radjo Nando, Datoek Radjo Melajoe, Datoek Reno Sati,Soetan
132 — 46
dalam perkara inimenyangkut masalah tanah, maka Majelis Hakim perlu melakukan pemeriksaanditempat;Penggugat:e Bahwa batasbatas yang Pengugat sebutkan sudah sesuaidengan batasbatas dalam gugatan semula;e Bahwa objek pertama dikauasai oleh Nusirwan Sumaketurunan Adjam dengan batasbatasnya adalah :e Sebelah Utara dengan jalan kecil dulu setelah itu barudengan Banjir Kanal ;e Sebelah Barat dengan bangunan Utiah;e Sebelah Selatan dengan Jalan DR Sutomo;e Sebelah Timur dengan Maoema Gelar Radjo Indo Soetan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
Tergugat:
1.ir. Aria Resukia, M.M
2.Isna Adiati, S.E
3.Anda Mulia, S.E.
4.Anggun Arif Nur, SH
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
244 — 155
A. van Ophuysen, pada waktu itu VanOphuysen dibantu oleh Engku Nawawi gelar Soetan Mamoer danMoehammad Taib Soetan Ibrahim saat membuat rancangan ejaan bahasamelayu, Itu sebabnya ejaan melayu lama juga dikenal dengan nama ejaanVan Ophuysen; Bahwa pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakankedudukannya sebagai bahasa negara Itu disahkan oleh UUD 1945, dimana disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia; Bahwa pada tahun 1947 dilakukan penyempurnaan ejaan bahasaIndonesia yang berlaku
49 — 15
Akta Notaris pada tanggal 21Juni 1952 dengan Nomor : 63 yang dibuat dihadapan Haji Soetan PaneParoehoem, SH. Notaris di Medan ;. Bahwa Akta PENEGASAN NOTULEN RAPAT Yayasan Perguruan TinggiIslam Indonesia Medan tanggal 13 Desember 2006 Nomor : 02 yangdiperbuat oleh Notaris Teguh Perdana Sulaeman, SH.Sp.N. telahdikukuhkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 319/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2010 jo.
Tn. Dodiet Wiraatmaja
Tergugat:
1.Ny. Linda Soetanto
2.PT. Bank UOB Indonesia
3.Ny. Cynthia
4.Notaris Dr. Ir. Yohanes Willion., SE., SH., MM
171 — 150
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3857 atas nama Linda Soetan (copy),diberi tanda bukti T.II1;2.
145 — 33
JailaniDatuk Malano dalam keadaan sakit, agar para kemenakannya tidak berebutharta peninggalan;e Bahwa, sejak dahulu, rumah yang sekarang menjadi objek perkara sudahditempati oleh Jira (nenek Para Penggugat);SAKSI Ke3 Dari PENGGUGAT : DARUSMAN KHATIB SOETAN e Bahwa, yang diperkarakan oleh Para Pihak adalah mengenai tanah berupasawah serta rumah yang terletak di Kapelgam, Ken. Koto Baru, Kec.Bayang, Kab.
103 — 51
A. van Ophuysen dengan bantuanEngku Nawawi gelar Soetan Mamoer dan MoehammadTaib Soetan Ibrahim, penyempurnaannyaberkalikalidiusahakan. Pada tahun 1938, selama Kongres BahasaIndonesia yang pertama kali di Solo, misalnyadisarankan agar ejaan Indonesia lebih banyakdiinternasionalkan.Pada tahun 1947 Soewandi, Menteri Pengajaran,Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, menetapkandalam surat keputusannya tanggal 19 Maret 1947, No.264/Bhg.
75 — 27
April 2016 dalam Register Perkara Nomor 198/Pdt.G/2016/PN.Mdan dan Perbaikan Surfat gugat tanggal 26 Mei 2016, telah mengajukan gugatansebagai berikut:iL.Bahwa, Penggugat bertindak untuk dan atas nama YAYASAN THE SOUTHINDIAN MOSLIM MOSQUE & WELFARE COMMITTEE yang berkedudukan diMedan, berdiri sejak tahun 1887 dan di dirikan oleh Almarhum Tengku SultanMAMUN ALRASJID DELI sebagagaimana termaktub dalam akte Wakaf(STICHTING) NO.65 TANGGAL 20 Oktober 1953 yang di buat oleh dan dihadapan HASAN gelar SOETAN
47 — 27
Boerhanoeddin Soetan Batoeh, Surat berhargaadalah suatu alat bukti dari suatu tagihan atas orang yangmenandatangani surat itu, tagihan mana dipindahtangankan denganpenyerahan surat itu dan akan dilunasi sesudah surat itu ditujukan. Dapatdipindahtangankan dengan cara melakukan pembayaran tagihan kepadaorang yang ditunjuk atau pembawa.
Pembanding/Penggugat II : ANATONA BAZIDUHU TELAUMBANUA
Terbanding/Tergugat I : HALIM SUTRISMAN
Terbanding/Tergugat II : R I T A
Terbanding/Tergugat III : BUDIMAN
Terbanding/Tergugat IV : LUCIA ANGELIE
Terbanding/Tergugat V : LISA VETTA MARIA
Terbanding/Tergugat VI : GONGGA MARPAUNG, SH
Terbanding/Tergugat VII : Drg. AMINUDDIN
Terbanding/Tergugat VIII : ADI PINEM, SH
79 — 49
Dasar danPerubahannya dimuat dalam Akte Perseroan Terbatas NV.LOSMEN SINTAUNomor : 110 Tanggal 24 Maret 1955, yang diperbuat dihadapan Hasan GelarSoetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan pada saat itu, Anggaran Dasarmana telah disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Tanggal 09 Juli 1955 Nomor : J.A.5/64/16, dan Anggaran Dasardimaksud telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu :1.1. berdasarkan Akte Perubahan Nomor : 79 Tanggal 16 Juni 1955 yangdiperbuat dihadapan Hasan Gelar Soetan
1.JAMARIS Gelar MALIN MOLE
2.ASLISNI
3.ELISMAWATI
4.YUSBANELI
5.ELVI SRI WAHYUNI
6.BAYU MARDYANDI
Tergugat:
1.AMRI HAMID
2.ANISMA HAMID
3.ASNIDA HAMID
4.ARNIZAM HAMID
5.AFRIZA HAMID
6.AFRIZON HAMID
7.Arlinda Fitri HAMID
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
98 — 39
bukti Surat tersebut diberi tanda T.1.1;Fotokopi Surat Pernyataan dari Soetan Djahja gelar Baginda Soetan Besartertanggal 16 Juli 1928, yang telah diberi cap pos dengan meteraiRp6.000,00 dan telah dilegalisir pada Panitera Pengadilan Negeri Painanserta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dipandang baik olehMajelis Hakim, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I.2;Fotokopi Surat Keterangan Pernjataan dan Pengakuan dari Abdulmutalibtertanggal 26 April 1965, yang
117 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belinfanthe dan H.Boerhanoeddin Soetan Batoeah, S.H. dalam bukunya PokokpokokHukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan Binacipta, Jakarta 1983Halaman 27 dari 52 halaman.
175 — 188
Belifanthe danBoerhanoedin Soetan Batoeah yang menyatakan ketetapan,tindakan hukum administrasi, berupa pembatalanpengangkatan;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh UniversitasIndonesia tersebut merupakan salah satu bentuk KeputusanTata Usaha Negara, hal ini dikarenakan Keputusan tersebutdikeluarkan oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara yangberwenang, dalam hal ini Rektor Universitas Indonesia;Bahwa hal ini Surat Keputusan yang dikeluarkan olehUniversitas Indonesia tersebut sudah memenuhi
110 — 28
Bahwa tanah sawah (23 piring) yang di pagang gadai oteh Noerani dan Chadidiahsebagaimana dimaksud dalam Surat Pagang Gadai tertanggal Poeloe Air ParakLaweh, 1 gatsu 17 Nichi Sjowa 182603 tersebut, berdasarkan surat tertanggalPadang, 19 September 1973, diterangkan telah ditebus oleh mamak Penggugatbemama Soetan Muhammad Yoenoes, dan uang tebusannya telah ditedma olehChadidiah (orang tua para Tergugat) dengan cukup, maka sejak penebusan tersebutgugurlah hak Ghadidjah sebagai pemagang gadai;.
SADAM, S.Si
Tergugat:
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) KAMPUNG BENTENG HULU
160 — 114
Belinfante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah dalambuku berjudul PokokPokok Hukum Tata Usaha Negara, diterbitkan oleh Binacipta,di Jakarta, tahun 1983, halaman 97;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9=T.I.9 yang telah dicocokkandengan aslinya yakni foto copy berupa Surat sanggahan/keberatan dari pihak yangkalah yaitu: Mulyadi, Bambang Cahyadi, SH., dan Joko Adiyanto kepadaHalaman 55 dari 71 halaman Putusan No. 4/G/2020/PTUN.PBRBAPEKAM tertanggal 22 Nopember 2019, didapatkan fakta bahwa Suratsanggahan
51 — 15
Photo copy Surat SOERAT WASIAT No. 13 tertanggal 07 February 2065 yang diperbuat dihadapan Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris padaGunseibu Kosyozimusyo (Kantor Notaris Gunseibu) di Medan yang telah didaftarkan di Balai Harta Peninggalan pada tanggal 2 Oktober 1952 dengan No.14459/20051 yang di beri stempel dan ditandatangani oleh WBJ Krijgsmanselaku Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan yang telah di nazegelen dan dilegalisir dengan di beri meterai secukupnya. selanjutnya diberi tanda
TURIMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
PT. GANDAREKSA MULYA
195 — 250
Mekar Jaya atas nama Juned pernah berceritake saksi bahwa lokasi objek sengketa tersebut milik Pak Sumo;Bahwa saat ini yang menguasai lokasi objek sengketa adalah pihak yangnamanya tertera di plang papan nama yang terpasang di lokasi objeksengketa;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses ruilslag / tukar guling lahanlokasi objek sengketa;Bahwa saksi tidak kenal dengan Soetan Mahroezar;2. MIRZA R.
1.Masrah
2.Hasanuddin
3.Masdiana
4.Saleha
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Intervensi:
1.Irwan Siregar
2.Yusnita Siregar
3.Fahlian Siregar
4.Henny Siregar
5.Rahmawaty Siregar
6.Permana Chandra Kasih Kaban
115 — 42
Penggugat berupa Surat JualBeli No. 33/1949, tertanggal, 16 Juni 1949 sehingga dengan diterbitkannyaobjek gugatan/sengketa dimaksud Para Penggugat tidak bisa menguasaidan mengusahai tanah/lahan Para Penggugat Tersebut ;Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas + 9,5 Ha sesualdengan Surat Jual Beli No. 33/1949, tertanggal, 16 Juni 1949 (Vide Bukti P1) dengan batasbatasnya:Utara berbatasan dengan Keboen Tjek Aboe ;Timur berbatasan dengan Tanah Kosong (hutan raja);Selatan berbatasan dengan Kebon Soetan
305 — 359
D.Belinfante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah dalam buku berjudul PokokPokok HukumTata Usaha Negara, diterbitkan oleh Binacipta, di Jakarta, tahun 1983, halaman 97; Menimbang, bahwa usulan oleh partai politik yang maksud harus tidak adaperselisihan, sehingga apabila ada perselisihan dari partai politik diselesaikan telebihdahulu secara intern partal yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai, dikaitkan dengan bukti T1 yaitu surat keputusan Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan