Ditemukan 196 data
94 — 35
Kontraktor Tedja Thomas Wulur ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
146 — 80
terdakwa Tedja Thomas Wulur;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
161 — 105
yaitukorupsi ; Menimbang, bahwa dalam The Lexion Webster Dictionary bahwa kata korupsiberarti kebusukan , keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral,penyimpangan dari kesucian, katakata atau ucapan yang menghina atau memfitnah ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukan extraordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yangformalistis legal thingking
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
93 — 64
Penerapan hukum terlalu Strict law atau formal legal thingking, sehinggamenuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion, seringmendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result)(Bandingkan dengan : M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Ke2, CetakanKe4, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal, 340). Bahwa penerapan ketentuanPasal 109 Ayat (1) KUHAP harus disikapi secara bijaksana danproporsional.
59 — 51
peristiwa pidana dan menentukan siapa pelaku dariperistiwa pidana tersebut ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satukesatuan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
93 — 50
(diberi tanda T5),Buktibukti surat mana telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok,dan kesemuanya telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dapatditerima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa )haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking danmengutamakan kebenaran
BINTON SAMOSIR
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
314 — 132
Pemberian waktu dan sebagainya akanmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berfikir logis,berfikir dengan baik, positive thingking, namun harus datang di luar waktuyang diberikan undangundang, Itu secara kumulatif cacat prosedur; Bahwa substansi berkaitan dengan objek keputusan, sedangkanmenimbang, mengingat adalah prosedural dasar hukum, yang manasubstansi dalam objek keputusan adalah Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH); Bahwa mengenai Asas Presumtio lustae Causa, ahli berpendapatberkaitan
106 — 22
Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya no.194K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 berpendapat bahwa PengadilanTinggi dalam pendapat dan kesimpulannya ( yang dalam putusannyamengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atasdalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan PMHyang akibatnya gugatan mengandung cacat obscur libel) telah berpijak padapendekatan hukum yang sangat kaku (stric law) dan dianggap pendapat inibersifat formalistik ( formalistic legal thingking
AFRIZAL PURBA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
315 — 146
Pemberian waktu) dan sebagainya akanmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berfikir logis,berfikir dengan baik, positive thingking, namun harus datang di luar waktuyang diberikan undangundang, Itu secara kumulatif cacat prosedur; Bahwa substansi berkaitan dengan objek keputusan, sedangkanmenimbang, mengingat adalah prosedural dasar hukum, yang manasubstansi dalam objek keputusan adalah Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH); Bahwa mengenai Asas Presumtio lustae Causa, ahli berpendapatberkaitan
96 — 45
Bahwa Terdakwa Karim Ramau pernah menerima uang dariSaksi Ventje N Lesnussa selaku Bendahara Sekretariat DPRDKabupaten Buru Selatan sebanyak dua kali yaitu sejumlah Rp.500.000, dan Rp. 1.000.000, namun Terdakwa tidak mengetahuiuang tersebut untuk apa; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan tindakan yang luar biasa (extra ordinary measures)haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
YORI NICHOLAS SARAGIH
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
371 — 160
Pemberian waktu dan sebagainya akanmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berfikir logis,berfikir dengan baik, positive thingking, namun harus datang di luar waktuyang diberikan undangundang, Itu secara kumulatif cacat prosedur; Bahwa substansi berkaitan dengan objek keputusan, sedangkanmenimbang, mengingat adalah prosedural dasar hukum, yang manasubstansi dalam objek keputusan adalah Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH); Bahwa mengenai Asas Presumtio lustae Causa, ahli berpendapatberkaitan
122 — 46
kepada Saksi Musa Lesilawang sebesar Rp.78.560.000,, sehingga ada sisa uang sebesar Rp. 332.720.000, (tiga puluh tigadua juta tujuh ratus dua puluh ribu' rupiah) yang tidak dapatdipertanggungjawabkan dan ada dalam penguasaan Terdakwa Ventje NLessnusa;se Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukantindakan yang luar biasa (extra ordinary measures) haruslah ditinggalkan paham yangformalistis legal thingking
124 — 62
Dari 3 (tiga) perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta yang tidakdilaksanakan namun biayanya diterima oleh Terdakwa, sebesar Rp.38.730.000, (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh riburupiah)Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan tindakan yang luar biasa (extra ordinary measures) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking dan mengutamakankebenaran substansial dari
102 — 39
mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini;Hal 95 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb96Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
83 — 70
Diperoleh dari 6 (enam) perjalanan dinas luar daerah keJakarta, sebesar Rp. 68.310.000, (enam puluh delapan jutatiga ratus sepuluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan tindakan yang luar biasa (extra ordinary measures)haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking danmengutamakan kebenaran substansial dari perbuatan yang didakwakansebagai suatu tindak pidana
79 — 24
Namun demikian oleh karena nyatanyaTergugat Il telah hadir di persidangan dan mengajukan jawaban untuk kepentinganHalaman 72 dari 103 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Kdrhukumnya, tentunya kesalahan penulisan subyek hukum Tergugat Il seperti iniharuslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan pokok permasalahan yangdikemukakannya (posita fundamentum petendi) maupun tuntutan (petitum), karenasesuai sistem pendekatan yang jauh dari sikap formalislic legal thingking secarasempit dan ekstrem, keteledoran
69 — 51
yaitukorupsi ;Menimbang, bahwa dalam The Lexion Webster Dictionary bahwa kata korupsiberarti berarti kebusukan , keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidakbermoral, penyimpangan dari kesucian, katakata atau ucapan yang menghina ataumemfitnah ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukantindakan yang luar biasa (extra ordinary measures) haruslah ditinggalkan paham yangformalistis legal thingking
189 — 183
dari Politeknikmengakui tidak melakukan pengukuran sendiri, halmana dilakukan oleh 2 (dua) orangrekan kerjanya, dan Ahli Politeknik hanya melakukan analisa hasil pengukuran keduarekan kerjanya tersebut di mana hasil tersebut diakui ahli adalah keliru;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkanpaham yang formalistis legal thingking
107 — 179
seratuslima belas rupiah) ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segalasesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yangmempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa )haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
839 — 466
Karenapada waktu Revolusi Perancis dikatakan bahwa Peradilan itulah satusatunya, tetapi setelah ada peradilan dengan melembagakan peradilandengan sistem yang sangat formalistic, maka muncullah teori, bagaimanakita mencari penyelesaian sengketa yang tidak formalistic legal thingking,terutama setelah perkembangan dunia bisnis, maka diciptakanlah alternativepenyelesaian sengketa, salah satu bentuknya selain dari mediasi adalaharbitrase.