DalamHukum Perusahaan hak pemegang saham untuk mengajukan gugatandikenal dengan Derivatif Action;Untuk jelasnya dibawah ini adalah pasalpasal dalam UUPT yangmemberikan hak Derivatif Action kepada pemegang saham :Pasal 61 ayat (1) UUPT :Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan vwajar sebagai akibatkeputusan RUP%S, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";Hal. 10 dari 42 hal.

No. 699 PK/Pdt/201 1Pasal97 ayat (6) UUPT:" Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengaukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkankerugian pada perseroan";Pasal 114 ayat (6) UUPT :"Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat menggugat

Bahwa berdasarkan Pasai 67 ayat (1), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114ayat (6), maka UUPT hanya memberikan hak kepada pemegang sahamuntuk mengajukan gugatan kepada (i) Perseroan, (ii) Direksi, dan/atau (iii)Komisaris saja. UUPT sama sekali tidak menyebutkan bahwa pemegangsaham dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain diluar organperseroan, dalam hal ini Tergugat Ill. Oleh karena itu gugatan Penggugatkepada Tergugat Ill tidak mempunyai dasar hukum sama sekali danmerupakan kesalahan.

Sebagaimana Tergugat nyatakandalam eksepsi huruf B, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat(1), 97 ayat 6, 114 ayat (6) UUPT, Undangundang hanya memberikan hakkepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada (i)Perseroan, (ii) Direksi, dan/atau(iii) kKomisaris saja, UUPT sama sekali tidakmenyebutkan bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepadapihak lain diluar organ perseroan, dalam hal ini Tergugat Ill.Oleh karena itu gugatan Penggugat kepada Tergugat Ill tidak mempunyaidasar hukum sama sekali

Oleh karenanya, berdasarkan pada ketentuanPasal 97 Ayat 3 UUPT yang menyatakan "setiap anggota Direksibertanggung jawab secara penuh atas kerugian perseroan apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai denganketentuan... " dan ketentuan Pasal 114 Ayat 3 UUPT yang menyatakan"setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara Pnbadiatas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya... "; serta berdasarkan uraian mengenai ketentuanketentuan

Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai KomisarisPerseroan sekaligus sebagai Pemegang Saham Perseoran,berdasarkan Pasal 97 UUPT, berhak mengajukan gugatan terhadapDirektur yang tidak bertanggung jawab dan merugikan Perseroan.Pasal 97 ayat (6) dan (7) UUPT (kutipan) :Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Btm(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara dapat mengajukan gugatan

Itikad Buruk Tergugat Sebagai Direktur Perseroan.re Bahwa menurut hukum, Tergugat sebagai DirekturPerseroan seharusnya menjalankan Perseroan dengan itikad baik.Pasal 97 UUPT (kutipan) :(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.8.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baikmenjalankan Perseroan yang melanggar Pasal 97 UUPT danmenimbulkan kerugian ditubuh Perseroan, adalah suatu perbuatanmelawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.Pasal 1365 KUHPerdata (kutipan):Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut29.

Bahwa telah Penggugat jelaskan secara rinci pada poin 7sampai dengan poin 17 diatas, mengenai perbuatanperbuatanTergugat yang menunjukan adanya itikad buruk Tergugat dalammenjalankan Perseroan.Hal mana perbuatan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan Pasal97 UUPT, sehingga jelas dan tidak terbantahkan unsur adanya perbuatandan perbuatan tersebut harus melanggar hukum telah terpenuhi denganmutlak.Adanya Kerugian, Disebabkan Dari Perbuatan Tergugat.31.

Bahwa dengan adanya itikad buruk Tergugat tersebut,maka sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUPT, sepatutnya Tergugatdibebankan untuk menanggung kewajiban Perseroan tersebutsampai kepada harta pribadinya.Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas (kutipan):(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalahHalaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Btmatau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud

RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas)hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS, ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan denganSurat Tercatat dan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksi mengenaiPerubahan Pengurus Perseroan PT.De Petroleum International, padahal Direksimerupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankan Perseroan sebagaimanayang diamanatkan dalam UUPT

No.40 Tahun 2007 serta belum pernah mendapatteguran atau peringatan tentang kesalahan yang diperbuat selama bertindak selakuDirektur PT.De Petroleum International;Hal 3 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel121314151617Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT No.40 Tahun2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggota Direksi dalamPerseroan yaitu :ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya

sekali tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Perseroan yang didasarkan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuangdalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris diJakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan terhadapPenggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasar hukum,sebagaimana yang disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT

menyampaikan Surat ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI(Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui Undangan Klarifikasi secara tertulis2 (dua) kali berturutturut dan 1 (satu) panggilan lisan melalui telefon olehKemenakertrans kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugatuntuk menyelesaikan masalah ini;Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai anggotaDireksi Perseroan secara sepihak melalui Keputusan RUPS tertanggal 30 Juni2011 yang bertentangan dengan UUPT

Penggugat tidak pernah menjalankan/melaksanakan tugas secara professional, tidak hadir selama 3 bulan berturutturut1819tanpa memberikan alasan yang jelas, tidak memiliki dedikasi, menggunakan uangperusahaan tidak sesuai realisasi anggaran Perusahaan adalah suatu pernyataanyang tidak berdasar hukum yang mengarah pada fitnah, menyesatkan sertamenyudutkan Penggugat;Bahwa Tergugat telah melakukan KESALAHAN (schuld) dengan melakukanPemberhentian Penggugat yang bertentangan serta mengabaikan Ketentuan UUPT

Bangkalan yangberalamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengertian Direksi adalah Organ Perseroanyang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakillPerseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.

;Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Direksi lebih jauh diatur dalamPasal 92 (5) UUPT bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi ataulebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka pembagiantugas dan wewenang direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi (Pasal 92ayat 6 UUPT);Menimbang, bahwa selain berwenang untuk pengurusan seharihariPerseroan, Direksi juga berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan (Pasal 98 ayat (1) UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat (2) UUPT);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan untuk menggugat (/egalstanding) dalam perkara aquo;Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor3/Pdt.G.S/2019/PNBKI.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakahbenar

PatraPower Nusantara.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLB sebagaimanapermintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dari Termohonsampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPT,Pemohon berhak untuk mengajukan dan meminta kepada KetuaPengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan untuk diberikan

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

DENGAN KETENTUAN PASAL 94 AYAT (6) JO.PASAL 111 AYAT (6) UUPT DIREKSI DAN KOMISARIS PEMOHON ASAL TERMOHON INTERVENSI RESMI MENJABAT TERHITUNG SEJAKTANGGAL RUPSLB DITUTUP.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

Pasal 111 ayat (1) UUPT.Berikut kami kutipkan ketentuan dalam UUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (1) UUPT :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 111 ayat (1) UUPT:Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.Pemohon Asal / Termohon Intervensi merupakan pemegang sahammayoritas sebesar 99,9% dari Termohon Asal / Termohon IntervensiIl.

GOLDEN BIRD METRO yangsekarang ini tidak berhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan UUPT Pasal 99 Ayat (1)a yangdemikian bunyinya.

Sehingga tidak berhak mewakili perseroan,berdasarkan UUPT Pasal 99 Ayat (1 )a.Salah satu acara RUPS adalah peningkatan aset yang besar. PadahalPT. GOLDEN BIRD METRO hanya satu kali memberikan deviden yaknipada tahun 2004 dan selanjutnya sampai saat ini tahun 2015 PT.GOLDEN BIRD METRO tidak pernah membayarkan deviden kepadapara pemegang sahamnya sama sekalli.

Kewenangan Direksi untuk mewakiliPerseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. KeputusanRUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atauanggaran dasar Perseroan;Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 108 UUPT.

Direksi danDewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secarapribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUPT.

Dalam UUPT Pasal 53 ditentukan bahwa,saham dapat diklasifikasikan dan dapat menambah/ mengurangi hakyang umumnya diatur menurut Pasal 52.

Hak lain yang diperolehpemegang saham dari UUPT antara lain dapat pula ditemukan dalamPasal 58, Pasal 61 dan 62.

Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).

Putusan Nomor 2177 K/Pdt/2014UndangUndang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untukselanjutnya disebut UUPT 1995);3.

Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan dalam UUPT 1995 tersebut,juga diatur kembali dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang: Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 2007),sebagai berikut:Hal. 66 dari 120 Hal. Putusan Nomor 2177 K/Pdt/2014i.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat 3 butir a UUPT 1995juncto Pasal 138 ayat 3 butir a UUPT 2007, kepemilikan sahamPenggugat yang berjumlah 60% telah memenuhi syarat untukmengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadapTurut Tergugat kepada Pengadilan Negeri setempat;Hal. 67 dari 120 Hal. Putusan Nomor 2177 K/Pdt/20147.

Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan dalam UUPT 1995 tersebut,juga diatur kembali dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 2007),sebagai berikut:Hal. 73 dari 120 Hal. Putusan Nomor 2177 K/Pdt/2014i.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat 3 butir a UUPT 1995juncto Pasal 138 ayat 3 butir a UUPT 2007, kepemilikan sahamPenggugat yang berjumlah 60% telah memenuhi syarat untukmengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadapTurut Tergugat kepada Pengadilan Negeri setempat;Hal. 74 dari 120 Hal.

Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT, UndangUndang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu), Direksi melakukanpengurusan Perseroan seharihari. Kekosongan jabatan DireksiPerseroan selama 1 (Satu) tahun menyebabkan Perseroan dalam kondisiHal. 4 dari 13 hal. Put.

kewajibankewajiban Perseroan yang bersifat rutinseperti pembayaran gaji karyawan dan kegiatankegiatan operasionalperusahaan lainnya yang tidak ditunda dan tetap berjalan ;Mengingat jabatan Direksi telah berjalan selama 1 (satu) tahun danTermohon tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran DasarPerseroan, maka demi kelangsungan usaha Perseroan Pemohon,berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT

lama, Pemohon mengajukan permintaankepada Termohon melalui Surat tercatat tertanggal 5 April 2006 untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) UUPT lama, dalam Suratpermohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menguraikanalasan diajukan permintaan untuk diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yaitu bahwa permintaan tersebut terkaitdengan kepentingan dan kelangsungan usaha Perseroan yang tidakmemiliki Direksi sejak meninggalnya

Pokok Prasetyo ;Menanggapi permintaan Surat Pemohon tersebut, Termohon melaluiSurat tertanggal 2 Mei 2006 secara terangterangan menyatakanmenolak untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ;Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 67 ayat (1) huruf b UUPT lama, Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dapatmemberikan izin Kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas

:RUPS sebagai organ perseroan, memiliki beberapa kewenangan eksklusiftertentu yang diberikan UUPT.

Menyatakan menerima atau mengambilalin semua hak dan kewajibansemua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukanoleh pendiri (Pasal 13 ayat 1 UUPT);Halaman 27 dari 129 Hal Putusan Nomor 768/PDT/2018/PT.DKIb. Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukansemua anggota Direksi, Dewan Komisaris bersama pendiri dengansyarat semua pemegang saham setuju dalam RUPS tersebut (Pasal 14ayt (4) UUPT);c. Merubah Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 19 ayat (1) UU PT);d.

Pasal 92 ayat (1) UUPT:"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."Pasal 1 butir (6) UUPT:"Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuaidengan anggaran dasar serta member! nasihat kepada Direksi."

Pasal 108 ayat (1) UUPT:"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepadaDireksi."

Sebagai organ perseroan,tugas dankewenangan Para Penggugat tunduk pada UUPT yakni mereka harus senantiasabertindak hanya untuk kepentingan perseroan.

anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;Bahwa atau dengan kata lain hanya TERGUGAT lah satusatunyaorang yang paling berhak, berwenang dan bertanggung jawab untukmelaksanakan segala tindakan pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, dengan meniadakanhak dan wewenang PENGGUGAT selaku anggota direksi lainnya untukmelaksanakan sebutiroun tindakan pengurusan terhadap TURUTTERGUGAT beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT ; (vide:Pasal 98 ayat (2) UUPT

);Bahwa sehingga oleh karena itu pada tanggal 11 Desember 2017,PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT dengan segala itikad baik, berdasarkan hakhak yang telah diberikan olehAkta Pendirian 02 dan Peraturan PerundangUndangan yang termasuknamun tidak terbatas pada UUPT, telah meminta secara lisan kepadaTERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT, bukti pemilikansahamsaham milik PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT besertadengan daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT ;Bahwa oleh karena TERGUGAT

);b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT periodetahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPT);c. menyampaikan dan menyerahkan informasi kepada PENGGUGATmengenai: laporan keuangan yang termasuk namun tidak terbataslaporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahanekuitas, serta catatan atas laporanlaporan tersebut; laporan mengenai kegiatan perseroan; laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; rincian masalah yang timbul selama tahun buku yangmempengaruhi

Bahwa selain halhal tersebut di atas, TERGUGAT juga telahmelalaikan kewajibankewajiban hukumnya sebagaimana telahditentukan secara tegas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yangantara lain:a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS,dan risalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT ;b.membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan TURUTTERGUGATI sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangtentang Dokumen Perusahaan;c.memelihara seluruh daftar, risalan, dan dokumen keuangan TURUTTERGUGAT dan

/ RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersediadi kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS /RUPS lainnya sampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnyadiadakan sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT (vide: Pasal82 ayat (3) UUPT);Halaman 37 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI69.70.71.72.Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan

2011sebagai berikut : Bahwa setelah tidak disetujui oleh Komisaris Penggugat dan Direktur Penggugatyang lain karena sibuknya Tergugat III pada saat itu Tergugat III melakukan kelalaian,yaitu lalai menarik perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 15 September 1999 danSurat Pernyataan tanggal 15 September 1999 sehingga PPJB dan Surat Pernyataantersebut tetap tersimpan di Tergugat I Catatan : Tulisan tabal dari Tergugat IMenunjuk 88 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas( UUPT

Untuk lebih jelasnya, Tergugat I akanmengutip bunyi Pasal 88 ayat (2) UUPT sebagai berikut : Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikanpihak ketiga yang beritikad baik 7 Berdasarkan uraian diatas jelas ssekali terbukti bahwa PPJB SHGB No.845 telahdibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dapat merugikanTergugat I sebagai pihak ketiga yang beritikad baik .Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan mmeyakinkan bahwa jikaperbuatan

saham dengan hak suara yang sah dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap an ggota Direksi yang kerenakesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan 4 Berdasaarkan uraian pasal 85 ayat (3) UUPT diatas, jelas terbukti bahwa Tergugat IIIlah yang harusnya digugat oleh para pemegang saham Penggugat jika ternyataPEnggugat merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III ;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan mmeyakinkan bahwa

jikaperbuatan Tergugat III sebagai wakil Penggugat telah merugikan Penggugat, makaberdasarkan Pasal 85 ayat (3) UUPT, Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada TergugatIl dan bukan malah menggugat kepada Tergugat I.

Sehingga bila adasesuatu yang ternyata dirasa ada yang merugikan oleh Penggugat pada bulanSeptember 1999, quod non, maka RUPS dapat meminta pertanggungjawaban Direksipada tahun tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 63 ayat (2) Pasal 65 ayat ( 4)UUPT yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 63 ayat (2) UUPT ;RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentinganperseroan dari Direksi dan atau Komisaris Pasal 65 ayat (4) UUPT :RUPS lainnya dapat diadakan sewaktuwakt berdasarkan

Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat(1) UUPT. Yang selanjutnya perubahan pengurus initelah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi HukumHal. 47 dari 91 hal. Put.

Sinar Jaya Wijaya, sehingga tidak dapatdimintakan pertanggungjawaban sebagai pengurus PT.Sinar Jaya Wijaya, Pengalihan saham telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan Pasal 12/7 ayat (2) UUPT,dimana Direksi PT.

Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakansesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111ayat (1) UUPT. Yang selanjutnya perubahan pengurus initelah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum sebagaimana dinyatakan dalam SuratKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DirektoratHal. 57 dari 91 hal. Put.

Sinar Jaya Wijaya (vide Bukti T33), sehingga telahmemenuhi Pasal 94 ayat (7) UUPT dan Pasal 111 ayat (7)UUPT,Kemudian Para Pemohon Kasasi tidak lagi menjabatsebagai pemegang saham PT.

Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat (1)UUPT.

(RUPSLB) PT.DPI tertanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentianPenggugat sebagai Direktur Perusahaan, Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut tidak sah karenaPenggugat tidak pernah mendapat Pemanggilan adanya penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur di dalamKetentuan Pasal 82 ayat (1), (2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40Tahun 2007, ayat (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015lee13.14.15,16.Perseroan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPT Nomor 40 Tahun2007 serta belum pernah mendapat teguran atau peringatan tentangkesalahan yang diperbuat selama bertindak selaku Direktur PT.

DePetroleum International:Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40Tahun 2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggotaDireksi dalam Perseroan yaitu:ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, ayat (2) Keputusanuntuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diambil setelan yang bersangkutan diberi Kesempatan untuk membela diridalam RUPS:Bahwa terhadap pemberhentian

sekali tidak pernah diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS Perseroan yang didasarkan atas KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum Internationaltertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta Nomor 24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroanterhadap Penggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasarhukum, sebagaimana yang disyaratkan dalam penjelasan Pasal 105 ayat (1)UUPT

menyampaikan surat ke Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI (Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui undanganklarifikasi secara tertulis 2 (dua) kali berturutturut dan 1 (satu) panggilanlisan melalui telefon oleh Kemenakertrans kepada Tergugat, namun tidakada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini;Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagaianggota direksi perseroan secara sepihak melalui keputusan RUPStertanggal 30 Juni 2011 yang bertentangan dengan UUPT

Direksi memiliki fungsi pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan sesuai dengan dengan maksud dan tujuanPerseroan (Pasal 92 UUPT). Dalam kegiatan pengurusan ini Direksiberwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atauanggaran dasar. Direksi merupakan mandat dari Anggaran Dasar.Sebagai mandat dari anggaran dasar, Direksi mewakili Perseroan baikdi dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 UUPT).

Kewenangan Direksi untuk mewakiliPerseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. KeputusanRUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atauanggaran dasar Perseroan;Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 108 UUPT.

Sehingga dengandemikian, menurut UUPT, seseorang dapat menjadi pemegang sahamdan mendapatkan haknya sesuai dengan saham yang dimilikinyasetelah nama yang bersangkutan dicatat dalam daftar pemegangsaham perseroan yang bersangkutan;Bahwa menurut Pasal 53 UUPT Pemegang Saham diberikan hak untukmenghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerimapembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan menjalankanhak lainnya berdasarkan undangundang (Pasal 52 ayat (1) UUPT).Pemegang saham mendapatkan

Direksi danDewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secarapribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUPT.

Angka Unggul Borneo dapat dimintakanpertanggungjawaban secara hukum berdasarkan UUPT, khususnyaberdasarkan Pasal 97 Ayat (3);2. Ahli Prof. Dr.

Untuk itu agar gugatan ParaPenggugat dalam perkara a quo tidak menjadi cacat formil, namun dalamgugatan a quo, Para Penggugat justru menggugat Tergugat II danTergugat Ill yang berkedudukan selaku Komisaris PT Putra Pangestu.Para Penggugat tidak menujukan gugatan kepada PT Putra Pangestu.Hal ini dapat dilihat dari gugatan yang juga ditujukan kepada Tergugat Il,dan Tergugat III selaku Dewan Komisaris PT Putra Pangestu;Bahwa Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

Penggugat Il Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan GugatanKepada Para Tergugat (Persona Standi In Judicio)Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, salah satu dari Para Penggugatyaitu Lukman Santosa Hartono bertindak selaku Wakil Presiden KomisarisPT Putra Doi Anugerah;Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UUPT, yang menyatakan:Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupunusaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada

Direksi;Serta Pasal 98 ayat (1) UUPT, yang menyatakan:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Terbukti, bahwa Lukman Santosa Hartono dalam jabatannya selaku WakilPresiden Komisaris PT Putra Doi Anugerah tidak memiliki kapasitas//egalstanding mewakili PT Putra Doi Anugerah untuk mengajukan gugatan;Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memilikiLegal Standing tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;4.

UUPT tidak pernahmengatur bahwa pemilik modal perseroan merupakan pihak yang dapatmewakili suatu perseroan dalam mengajukan gugatan. Melainkan UndangUndang telah mengatur siapasiapa saja yang dapat mewakili perseroan,yang telah jelas sekali diatur dalam UUPT, yaitu persis pada Pasal 98 ayat(1) yang berbunyi:Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 2782 K/Pdt/2017"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Selanjutnya Pasal 99 UUPT yaitu ayat 2 huruf b mengatur terkait dalam halDewan Direksi tidak dapat menjadi perwakilan perseroan:"Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan."

Golden Hui;Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak bisa menjalankanpekerjaanya karena berhalangan sesuai ketentuan pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT) yangmenjelaskan bahwa Direksi PT berhak untuk mewakili Perseroan, baik didalammaupun di luar Pengadilan, dalam hal Direksi lebih dari 1 (Satu) orang, makayang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam Anggaran Dasar (liat pasal 98 ayat (2) UUPT, jadi dalam

Sebelumnya dalam Pasal 1 angka 4 UUNo. 1 Tahun 1995 (kini Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007) dinyatakanDireksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baikdi dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, jopasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas( UUPT) yang menjelaskan bahwa Direksi PT berhak untuk mewakili Perseroan,baik didalam maupun

di luar Pengadilan, dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu)orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (liat pasal 98 ayat (2) UUPT, jadidalam hal Direktur berhalangan , maka Anggota Dewan Direksi lainnya berhakuntuk mewakili Perseroan, termasuk menanda tangani nota kesepahaman(memorandum og understanding / MoU), seharusnya yang menjadi subyek dalamgugatan a quo adalah anggota direksi dan Komisaris telah di angkat yaituDirektur

SmgMenimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P3 bahwa yangseharusnya mewakili PT Golden Hui dan Penggugat selalku Direktur Utama,namun berhubung Penggugat sejak sejak dilaporkan ke Direskrim Polda JawaTengah sejak bulan Agustus 2005 dan Penggugat menjaadi Daftar PencarianOarang (DPO) sampai status DPO dicabut bulan Nopember 2012 hinggasekarang sudaah tidak lagi melaksanakan tugas Direktur, maka sesuai ketentuanpasal 98 ayat (2) UUPT maka yang melaksanakan tugas untuk mewakili PT.Golden Hui adalah

perkara a quo tidakdihadiri oleh para Tergugat, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya paraTergugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagaipihak yang kalah,oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhanbiaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlahbunyi amar putusan ini nanti ;Mengingat, Pasal 1365 KUH Pdt jo Pasal 1, Pasal 92 UU No. 40 Tahun2007 jo pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ( UUPT

Anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai sahamyang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganyadalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalamdaftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwaAnggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut danmenimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung juwab secarapribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT);.

(Pasal 37 ayat (2) UUPT). Dalam hal terjadi pertentangan yangmembatalkan transaksi pembelian tersebut, maka direksi secaratanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang dideritapemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembeliankembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT);.

Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015e.dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada perseroan(Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT).

(Pasal 68 ayat (1)UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangantidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPSdiselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo.

(Pasal 102 ayat (2) jo Pasal 102 ayat (4) UUPT);Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadaptindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yangdilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroansesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT);.

Dengan memperhatikan Pasal 78 ayat 4 UUno 40 tahun 2007 UUPT Jo pasal 9 ayat (6). Anggaran DasarPerseroan Akte No.11, tanggal Enam Februari Seribu SembilanRatus Delapan Puluh Enam (06021986), serta jo.

terjadi kekosonganKomisaris Utama dan Direktur pada Perseroan ini ;Seharusnya dalam keadaan seperti ini Direktur Utama harusmenyelenggarakan RUPSLB, namun ini tidak puladilakukannya ; Keadaan seperti ini telah melanggar pasal 10 ayat (5) AnggaranDasar No.16 tanggal 17 Juli 1998 Jo Pasal 78 ayat 4 ;Bahwa Pemohon secara lisan telah berulang kali mengingatkanDirektur Utama maupun Komisaris supaya menyelenggarakanRUPSLB, namun tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa mengigat Pasal 79 ayat 2a, ayat 3 dan ayat 4 UUPT

Akan tetapi tidak adatanggapan dari kedua Pengurus Perseroan ini ; Dengan demikian Direksi telah melanggar UUPT No.40 tahun2007 Pasal 79 ayat 5 yang berbunyi : Direksi wajibmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Akhirnya Pemohon menuliskan surat tercatat kepada Komisaristanggal 4 Mei 2009 yang isinya meminta kepada Komisaris (IMADE SADU YULIADI) untuk mengundang para pemegangsaham untuk melaksanakan

Pxqp) yang telah Pemohon kirimkan dengan itikadBahwa dengan demikian terbukti secara nyata bahwaDirektur Utama dan Komisaris tidak beritikad baik padaperseroan sehingga menempatkan perseroan dalam keadaanmelanggar hukum dan menyebabkan kerugian padaperseroan maupun pada Pemohon sebagai ahli waris daripemegang saham mayoritas ; Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelenggaraan RUPSLBPerseroan wajib untuk segera dilakukan berdasarkan ketentuandalam UUPT No.40 tahun 2007 maupun Anggaran DasarPerseroan

Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat bahwa, apabila keadaan Perseroan saat ini tetap dibiarkanbegitu saja maka Perseroan maupun Pemohon sebagai ahli waris pemegangsaham mayoritas akan semakin dirugikan karena Perseroan tidakdiselenggarakan dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (GoodCorporate Governance) karena telah mengabaikan aturanaturan hukum yangberlaku di negeri ini dan terlihat adanya indikasi bahwa manajemenperseroan tidak dikelola dengan baik :Bahwa pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) UUPT

H PurnomoPrawiro selaku Direktur Utama Turut Tergugat I), Tergugat Ill, dan TergugatVI dinyatakan melakukan perobuatan melawan hukum dan mengajukantuntutan ganti rugi, antara lain karena menunda penyesuaian denganUndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut UUPT ), yang dikutip sebagai berikut:Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat VI yang telahtidak mendaftarkan merek blue bird dari

danmerupakan kewenangan Peradilan Umum (bukan pengadilan khususdalam hal ini Pengadilan Niaga) sebagai berikut:Pasal 92 UUPT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud10.2pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggarandasar;Pasal 97 UUPT:Direksi bertanggung jawab atas pengurusan

Putusan Nomor 560 K/Pdt.SusHKI/201511.12.13.14.(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepadaDireksi;(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan;Pasal 114 UUPT:(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat

UUPT (butir V petitum);Para Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 677/K/Sip/1972,tertanggal 20 Desember 1972, Mahkamah Agung telah memberikanHal. 28 dari 59 Hal.

Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5dan Pasal 98 khususnya ayat (1) UUPT , yang dikutip sebagai berikut:Pasal 1 angka 5 UUPT:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuail dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan,baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar;Pasal 98 UUPT:(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan