Ditemukan 1756 data
105 — 38
Delsinora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa suku saksi dalah Pisang;Bahwa di Nagar Jaho ada (5) lima suku yaitu Koto, Pisang, Sikumbang, Gucidan Panyalai;Bahwa yang saksi ketahui, kelima suku tersebut berasal dari Batipuh;Bahwa setahu saksi suku Koto terpecah menjadi tiga atau empat, suku Pisngada tiga di Hilir dan tiga di Mudiak tetapi namanya tetap Pisang;Bahwa setahu saksi suku Penggugat dan Tergugat adalah Koto;Bahwa setahu saksi suku Koto yang asli tinggal di Jirek
193 — 539
batasbatas objek perkara tersebut antara lain sebelah timurberbtasan dengan tanah kaum Datuk Angkayo, sebelah baratberbatasan dengan Jalan Kabupaten atau di sebelahnya tanah DatukEndah, sebelah utara berbatasan dengan tanah kaum Datuk Bunsu, dansebelah selatan berbatasan dengan parit;Bahwa hubungan Saksi dengan TergugatA, Tergugat B, dan Tergugat Cadalah anak keponakan Datuk Bunsu Nan Hitam, sedangkan hubungandengan para Penggugat bahwa dahulu satu di bawah kaum Datuk Bunsusaja, namun sekarang sudah terpecah
NASIR HASAN MAPPANYUKKI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
1.YOWONO ONGKO
2.VENESIA EDWAR LENGKONG
3.ANDI IRFAN ODDANG
64 — 61
praktek pertanian yangditukar dengan sawah milik orang tuan Tergugat II Intervensi 3 (Andi OddangMakka) pada tahun 1985, dan selanjutnya dikuasai dan dikelolah oleh OrangTua Tergugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi sampai sekarangberdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik dari Lurah SungguminasaNo. 145/154/K65/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013, dan sebagaian dari tanahtersebut diberikan kepada Pemda Gowa untuk pembangunan Kantor BupatiGowa;Bahwa tanah tersebut semula seluas 6,1 Ha, kKemudian terpecah
SUGIANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA
Intervensi:
Tentara Nasional Indonesia ( T.N.I. )
77 — 43
KODIM 1607/Sbw.Dalam perkembangannya tanah tersebut terpecah menjadi 2 (dua) lokasikarena ada program pembangunan jalan raya (JI. Dr. Sutomo). Lokasipertama asrama dikenal dengan asrama lama dan lokasi kedua dulutanah kosong yang sekarang oleh Penggugat diklaim sebagai tanahobjek sengketa;Bahwa pada tahun 1962, Alm. Purn. TNI AD Markaban mengajukanpermohonan untuk menempati tanah kosong tersebut, atas ijin Dandim1607/Sbw Letkol Inf. Tatang memberi kebijakan kepada Alm. Purn.
PINGKAN W. I. GERUNGAN, SH., MH
Terdakwa:
1.ANDI BUNTA IBRAHIM
2.SYAHRUDDIN, S.Sos, M.Si
227 — 69
lokasi tanahtersebut, yang mana asal usul perolehan lokasi tanah tersebut PT.ARIYUSBERSINAR LESTARIJAYA telah beli berdasarkan Akta Jual belliNo.27/AJB/MGL/IV/2008 tanggal 24 April 2008 yang diperoleh dari BAHARdengan dasar tanah adalah Persil 19 SI Kohir 1557 Cl luas 9.800 m2 ;Bahwa setelah itu pihak PT.ARIYUS BERSINAR LESTARIJAYA memohonuntuk penerbitan SHGB induk yaitu nomor : 21429/PandangBangkala, suratukur Nomor : 03964/Bangkala/2011 tanggal 01/02/2011, adalah gambarbagian tanah yang sudah terpecah
34 — 12
Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisisendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisiberpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demikepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudahmerupakan kehendak pembentuk undangundang dan merupakan manifestasikehendak rakyat.
267 — 74
Sertifikat Hak Milik Nomor : 1884/Margajaya dengan luas 49.850 Sedangkan luas tanah Hak Guna Usaha Nomor : 1 / Tenjolaya dengan luas249.350 (bukan 242.750 dalam gugatan) telah terpecah menjadi 5sertifikat yang telah diterbitkan dan diserahkan kepada pemiliknya yaitu :Sertifikat Hak Milik Nomor : 1883 / Margajaya ;Sertifikat Hak Milik Nomor : 1884 / Margajaya ;Sertifikat Hak Milik Nomor : 1885 / Margajaya ;Sertifikat Hak Milik Nomor : 1987 / Margajaya ;5.
14 — 6
Dalam hal ini Pemohonmengingatkan berhatihati dalam menuduh yang tidak berdasarkan faktayang ada disertakan buktibukti, karna bisa berdampak terhadapTermohon apabila Pemohon membawanya ke ranah hukum;Bahwa tidak benar Pemohon temperamental, ringantangan dan lainlain seperti yang disebutkan Termohon sudah pasti Pemohon tersangkutKDRT, justru malah sebaliknya Termohonlah yang pernah memukulli,mencakar Pemohon dalam pertengkaran yang terjadi sampai kaca mataPemohon jatuh dan terpecah bahkan bekas cakaran
103 — 21
SHM Nomor : 00196, tercatat atas nama Widi Satria Utama (Anak Tergugat1), seluas 556M2.Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui SHM No 56 terpecah menjadi 4(empat) sertipikat setelah meninggalnya lbu ISTERI PEWARIS, ParaPenggugat berusaha bermusyawarah melalui jalur kekeluargaan kepadaPara Tergugat agar Sertipikat dan tanah tersebut dikembalikan dalamkeadaan semula, namun Para Tergugat tidak bersedia dan menolaknya.Bahwa dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa dalil Tergugat sangat tidakHal. 61
71 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai lampiran dan secara formil yuridisberarti hal ini menjadi pertimbangan di dalam putusannya, sedangkan perkaraini adalah terpecah menjadi 3 (tiga) perkara yaitu An. Terdakwa AfandyTandjaya, Terdakwa Ir. Anmad Supriadi dan Terdakwa Ir. Kosasih Abbas BinAbbas, sehingga jika putusan An.
31 — 11
initerbukti karena 21 (dua puluh satu) lembar cheque yang diberikan olehPENGGUGAT kepada TERGUGAT yang merupakan JAMINANPEMBAYARAN dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.15.445.500.000, (lima belas miliar empat ratus empat puluh lima jutalima ratus ribu rupiah) semuanya tidak dapat diuangkan (dicairkan)oleh TERGUGAT sesuai dengan waktu jatuh temponya (bukti T5A s/dbukti T5U dan bukti T6, T7, T8 dan T9);5 Meskipun sertifikat bidang tanah yang terkena rencana jalan masukapartemen dan perumahan belum terpecah
FIRMANSYAH, SH
Terdakwa:
Yudi Fernando Pangaribuan
168 — 50
Seri N222501621295;
13. 1 (satu) buah Magazine;
14. 1 (satu) buah Tabung Peredam;
15. 6 (enam) butir peluru;
16. 1 (satu) proyektil yang telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian;
17. 2 (dua) buah kotak bertuliskan Bae Soju;
18. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Bir Bintang;
19. 1 (satu) unit Handphone
Terbanding/Penggugat : Ir. ABDUL WAHAB ASJARI
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Desa Bojong Koneng
Turut Terbanding/Tergugat I : RAINOLD
94 — 51
(tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilanmeter persegi) tersebut telah dialinkan dan terpecah menjadi 5 (lima) bidang tanahdengan pemegang hak garap masingmasing adalah sebagai berikut:a. Atas nama TERGUGATII, seluas 2.015 M? (dua ribu lima belas meter persegi);b. Atas nama Hery Purnomo, seluas 1.747 M? (seribu tujuh ratus empat puluhtujuh meter perseg));c. Atas nama Syahlan, seluas 1.518 M? (seribu lima ratus delapan belas meterpersegi);d. Atas nama Wiwit Hariyanto, seluas 1.070 M?
100 — 71
Bjb, lima meter persegi) telah diajukan permohonan pembuatan sertifikat.Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Kepala Kantor Pertanahan,maka pengeluaran sertifikat terpecah menjadi 2 (dua) yaitu Sertifikat HakMilik No 3006 dan Sertifikat Hak Milik No 3007. Oleh karenanya terbuktipengajuan permohonan Hak Milik Pertama untuk mendapatkan sertifikatNo 3007 benar bersamaan dengan pengajuan permohonan Hak Milikpertama untuk mendapatkan sertifikat No 3006.
64 — 47
Bahwa pekerjaan pengadaan APILL pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahunanggaran 2012 dengan dana sebesar Rp.567.843.650, yang terpecah menjadi 7kegiatan dan dengan Surat Perintah Kerja yang tidak sesuai fakta, adalah tidak dapatdibenarkan karena tidak mendasarkan pada pasal 24 Peraturan Presiden RI. nomor 54tahun 2010, Bahwa pelaksanaan pekerjaan traffic light pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahunanggaran 2012, tidak dapat dilakukan dengan cara pemecahan paket, karena jenis dansifatnya yang sama,
Ade Kristiawan, ST.M.Eng. menerangkan terhadap pekerjaanAPILL yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kota Pasuruan tahun anggaran 2012 dengansumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keselamatan Transportasi Darat, harusdilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI. nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya,Hal. 109 dari 177 Putusan Akhir No : 207/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.pekerjaan pengadaan APILL pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahun anggaran 2012 dengandana sebesar Rp.567.843.650, yang terpecah
172 — 170
Pada tahun 2021 tanah dengan NOP itu terpecah luasnya danbukan lagi atas nama Siti Sarah, karena kemungkinan sudah dibagibag!luasnya dan ada NOP nya masingmasing. Bahwa untuk NOP atas nama A.
Pada tahun 2021tanah dengan NOP itu terpecah luasnya dan bukan lagi atas nama SitiSarah, karena kemungkinan sudah dibagibagi luasnya dan ada NOP nyamasingmasing. Bahwa untuk NOP atas nama A.
114 — 28
Dharmakarya Dhikaalambhana merupakanharta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Il yang belumterbagi secara hukum (quodnon); tidak demikian halnya dengan hak suaraatas saham tersebut dalam RUPS dan hak untuk mengalihkan sahamtersebut tetap hanya dimiliki sendirisendiri oleh TERGUGAT Il danPENGGUGAT, dan tidak pernah akan menjadi terpecah dengan adanyastatus harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Il. Seluruhsaham yang diterbitkan oleh PT.
70 — 15
menjelaskanPerbuatan Melawan Hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat s/dV baik sendirisendiri maupun bersamasama, oleh karena itu sangatlahtidak beralasan hukum dan tidak berdasar, kerugian Moril yang dimintaoleh Penggugat dan merupakan dalil yang mengadaada karena justrusebaliknya dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yangdiajukan oleh Penggugat, maka Pikiran Tergugat IIl (MARIHOTNAINGGOLAN) menjadi terganggu dan menimbulkan kerugian bagiTergugat III karena Konsentrasi Tergugat III menjadi terpecah
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Penggugat dan telah mendapat SIPPT Nomor 5773/IX/1983dari Gubernur DKI JAYA dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor183/HGB/DA/87 tanggal 23 Mei 1987 dan Nomor 184/HGB/DA/87 tanggal23 Mei 1987;Bahwa pada saat Tergugat mengurus pensertifikatan tanah sengketa yangmerupakan tanah hasil pembebasan dari Penggugat, Kelurahan SunterAgung mengalami perubahan/perluasan wilayah, sehingga tanah Negarabekas Eigendom Nomor 5599seb. yang semula seluruhnya masuk padaKelurahan Papanggo, kini menjadi terpecah
126 — 18
berbagai upaya hukum,biaya Penasehat Hukum untuk perkara di PTUN Pontianak, di PT.TUN Jakarta, diMahkamah Agung RI, di Pengadilan Negeri Sintang, di POLDA KalimantanBarat, laporan kepada Kejaksaan Agung, laporan kepada Jaksa Agung MudaBidang Pengawasan RI, laporan kepada Komisi Kejaksaan RI, Peradilan AdatDayak dan lainlainnya sebesar Rp.1.000.000.000,(satu miliyar rupiah), dankerugian immaterial karena konsentrasi pikiran Para Penggugat Rekonvensi dalamusaha memperjuangkan tanah hak miliknya jadi terpecah