Ditemukan 1645 data
105 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
2013Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 03/KEP/MPDT/V2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen danBendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 ; Bahwa diktum ketiga dari Kepmen No. 03 Tahun 2006 tersebutberbunyi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberiwewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2006 padaKementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagairnana
242 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halaman 62 angka 4 menyatakan :Tentang Dissenting Opinion : Bahwa sebagairnana pertimbangan MajelisHakim Tingkat Banding pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas makadakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tidak tepat adapun yang tepat adalahdakwaan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo.
207 — 52
., hanya menggunakan Bahasa Indonesia, padahalPENGGUGAT 1, PENGGUGAT Il, PENGGUGAT IV danPENGGUGAT V berkewarganegaraan Republik Rakyat China,sebagairnana ditegaskan oleh PARA PENGGUGAT di halaman 1GUGATAN dan dikuatkan dengan lampiran paspor milikPENGGUGAT I, PENGGUGAT Il, PENGGUGAT IV danPENGGUGAT V~ yang terbitkan oleh Hongkong SpecialAdministrative Region People Republic Of China, kemudiandiserahkan oleh Rekan Muljo Hardijana, S.H., M.Hum. dihadapanYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Si lebin tepat dan lebih adildipertirnbangkan selanjutnya sebagai perbuatan menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa karenajabatan atau kedudukan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa atau oranglain atau suatu korporasi sebagairnana yang diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa pertimbangan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkansub unsur lainnya yaltu unsur memperkaya
56 — 49
Rahfindo Cipta Engenering:e Bahwa proyek tersebut dilaksanakan sejak tanggal 21 September 2012 s/d 28 Desember2012 sebagairnana kontrak namun kami melakukan pekerjaan pengawasan hingga 28Januari 2013 dikarenakan ada keterlambatan pekerjaan dari kontraktor pelaksana;e Bahwa berdasarkan laporan dari Team Leader (Aan Rusan). pengerjaanproyek Pembangunan Area Terbuka Gelar Karya / Kreativitas Seni danBudaya Para Pemuda (Paket:GKKSB02) Lokasana di Kabupaten Ciamispada Dinas Pemukiman dan Perumahan Pemerintah
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
138 — 106
Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169,sebagairnana disebutkan dalam Surat Tanda TerimaSetoran (STTS) tertanggal 31 Desember 1993 yangdikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI DirektoratJenderal Pajak Kantor Wilayah VIl DJP Jawa BaratKantor Pelayanan PBB Bekasi dan lampirannya(Fotocopy sesuai dengan aslinya).
Bekasi, PersilNo.53 dan 66, Blok lalen, Kohir No.299, Kelas 41 untuktahun 1997 sebagairnana disebutkan dalam SuratTanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 31Oktober 1993 (Bukti Sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993tertanggal 22 Mei 1993 yang dibuat oleh Penggugatdan Achmad Naiha dihadapan Drs. H. Djalil Muchtar,selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahuluKec. Tambun) atas sebidang tanah seluas 15.500 M2yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,Kec.
221 — 81
Bahwa Tergugat Intervensi 7 / Penggugat Asal tidak memiliki kapasitas,wewenang dan hak dalam mengajukan gugatan sebagairnana yangterdaftar dengan Register Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Mks denganmengakuaku sebagai Pemilik dan menjadikan lahan garapan milikHal 100 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.Mks46.47.48.Penggugat Intervensi sebagal objek gugatan, oleh karenanya sangatberalasan hukum yang mulia majelis hakim untuk menyatakan menolakgugatan Hamzah Dg Muntu (penggugat asal/Tergugat Intervensi 7) atausetidaktidaknya
212 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
berikut ini: Pasal 95:(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugiankarena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakantindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang undang ataukarena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya ataspenangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alas an yangberdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangatau hukum yang diterapkan sebagairnana
70 — 12
orang dirnaksud;Menirnbang, bahwa pengertian un sur "setiap orang" dalarn Pasal 3 adalah pelaku tindakpidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan ataukedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersi fat urn urn dan dengan unsur delik"secara melawan hukum" yang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan dernikian unsur "setiap orang" yang termaktub dalamPasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalarn Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagairnana
313 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
kedua akta perubahantersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 1 masingmasing akta, yangberbunyi sama:Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahanhak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yangmenerima pemindahan atau kuasanya yang sah;Asas Hukum: Lex Specialis Derogat Legi GeneraliBahwa jual beli saham sudah diatur dalam hukum yang khususyaitu Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroandan Pasal 60 ayat (1), yang berbunyi: saham merupakan bendabergerak dan memberikan hak sebagairnana
perubahan tersebutdiatur dalam Pasal 7 ayat (1) masingmasing akta, yang berbunyi sama:Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahanhak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yangmenerima pemindahan atau kuasanya yang sah.Asas Hukum: Lex Specialis Derojat Legi General;Bahwa jual beli saham sudah diatur dalam hukum yang khusus yaituUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdan Pasal 60 ayat (1), yang berbunyi: saham merupakan bendabergerak dan memberikan hak sebagairnana
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga menerima ataupun mengeluarkan uang atas dasar PeraturanDaerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangandengan hukum ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak memahamikeberadaan PP Nomor 110 tahun 2000 yang menurut pertimbangannya telahdibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga tidak layak untuk dijadikan dasarpenyusunan anggaran sebagairnana yang telah di tetapkan dalam PeraturanDaerah Nomor 04 tahun 2003, dan telah disahkan pada tanggal 31 Desember2003 tersebut
209 — 89
Surat Dakwaan Oditur Militer hanya dirumuskan secara umumtentang keikutsertaan itu berupa rumusan : bersamasama melakukan tindak pidana,tetapi tidak dispesifikasi atau diklasifikasi secara keseluruhan sampai sejauh manamereka dapat dikategorikan sebagai pelakupelaku yang "turut serta" atau "turut ambilbagian" (deelneming, take part in crime) sebagairnana diatur dalam Pasal 55 KUHP,mesti menguraikan rumusan Dakwaan secara terinci meliputi keselurunhan bentukpengambilan bagian tersebut.
71 — 47
bagian" (deelneming, take part in crime) sebagairnana diatur dalam Pasal 55 KUHP,mesti menguraikan rumusan Dakwaan secara terinci meliputi kKeselurunan bentukpengambilan bagian tersebut. Pada kenyataannya Oditur Militer tidak menguraikansecara rinci mengenai pelakupelaku yang "turut serta" atau "turut ambil bagian"(deelneming, take part in crime) sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP.
76 — 28
Rahfindo CiptaEngenering:e Bahwa proyek tersebut dilaksanakan sejak tanggal 21 September 2012 s/d 28Desember 2012 sebagairnana kontrak namun kami melakukan pekerjaanpengawasan hingga 28 Januari 2013 dikarenakan ada keterlambatan pekerjaandari kontraktor pelaksana;e Bahwa berdasarkan laporan dari Team Leader (Aan Rusan).pengerjaan proyek Pembangunan Area Terbuka Gelar Karya /Kreativitas Seni dan Budaya Para Pemuda (Paket:GKKSB02)Lokasana di Kabupaten Ciamis pada Dinas Pemukiman danPerumahan Pemerintah
47 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah "Secara berlanjut sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut scrta mclakukan"tindak pidana korupsi sebagairnana diatur dan diancam pidana pasal 2ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPernberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
596 — 246
sanksi pidana dijatuhkan terhadappemberi perinton atau pemimpin dalam tindak pidana tersebuttanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secarasendiri atau bersamasama.Bunyi Pasal 117 UUPPLH, sebagai berikut:Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah ataupemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116ayat (1) huruf b. ancaman pidana yar,g diajtuhkan berupa pidanapenjara dan denda diperberat dengan sepertiga.Bunyi Pasal 118 UUPPLH, sebagai berikut:Terhadap tindak pidana sebagairnana
140 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Pid.B/2007/PN.Jr, Poin 1, menyebutkan :Menyatakan Terdakwa : Prasetyo Waluyo dan Terdakwa II: Drs.Muhammad Ali Mansyur , terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT.Bahwa kemudian dalam pertirnbangan putusan PN Jember No. 787/Pid.B/2007/PN.Jr,(Pn6) halarnan 262, yang dibenarkan olehMahkarnah Agung RI dalam putusannya No. 1095 K /Pid.Sus /2008 ,sebagairnana telah diuraikan pada halarnan 52 poin 2 huruf b MernoriPK dirnaksud, menunjukkan
605 — 306
Menyatakan sah dan berlaku Perubahan Organ Pengurus PERPENAS17 Agustus 1945 Banyuwangi sebagairnana yang termuat dalam AkteNotaris Abdul Malik, Sarjana Hukum, Nomor: 09, tanggal 26 Oktober 2015;7. Menyatakan Dewan Pengurus PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangimasa bakti 20152020 berlaku sejak diterbitkannya Akte Notaris AbdulMalik, Sarjana Hukum, Nomor: 09, tanggal 26 Oktober 2015 Jo. KeputusanMenteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000101.AH.01.03.
71 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorangpenerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dan 1(satu) orangyang berhak atas ganti rugi ;Pasal 47 menyebutkan:1.Setelah menerima undangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 44ayat (2), pihak yang berhak atas ganti rugi tidak hadir, PanitiaPengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang kembali pihaktersebut untuk menenima pembayaran ganti rugi pada waktu yangditetapkan ;.
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
188 — 148
Putusan Perkara No.33/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi Bahwa benar, saksi tidak pernah membuat laporannya dan tandatangan padalembar Halaman pengesahan laporan Akhir bukan tandatangan saksi, dan saksitidak pernah terlibat atau turun ke lapangan terkait kegiatan sebagairnana yangada dalam laporan tersebut dan setelah saksi memperhatikan dokumen berupaDPLH Terminal di Waremesiu Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara belum adapengesahan dari Dinas Lingkungan Hidup karena belum ada yang terlampir dalamdokumen yang