(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana KajianKebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut"Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan denganhak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mtrmelainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status Pemohon sebagai anak dari ayah bernama SUHANDASUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan Akta Perkawinan No.39/KET.PERKAWN.P.N/2019 dan Penetapan

Brt.menurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan Akta Perkawinan No :39/KET.PERKWN/P.N/2019 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor783/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt Tanggal 24 Juli 2019, dan Pemohon hendak mengajukanpengesahan

menyatakanbahwa pada tanggal 26 Juli telah dilahrkan NAOMI ANGELEESUWANDY anak perempuan dari suami istri LIE BUDIANTO Soewandidan LIM,SURJATI sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk itusecara Adminisratief. telah dipenuhi olen Penggugat dan Tergugat.Dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan PenetapanNo. 132/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Ut. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:"Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta Untukmendaftarkan kelahiran menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. 1919

sudah memenuhi syaratsecara Administratif.Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah seharusnyamenyatakan telah berkekuatan hukum Penetapan No.132/PDT.P/2001/PN.Jkr.Ut. tanggal 21 Maret tahun 2001 danmemutuskan bahwa NAOMI ANGELEE SUWANDY tersebut adalahbenar anak Penggugat lahir tanggal 26 Juli tahun 2000 adalah anakperempuan dari suami Istri LIEIBUDIANTO SOEWANDY dan LIMSURJATI sesual dengan Akta Kelahiran Nomor28/1st/PN/WNI/2001/2000 tentang kelahiran menurut Stbld 1917 No.130 Jo. 1919

Tanpa hakMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihari yangdiperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai atau memiliki Kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebutbertentangan dengan undangundang dan seharusnya

Memberi dispensasi kepada anak PEMOHON yang bernamaSYAHRUL RAMADHAN bin SURYONO untuk menikah denganseorang perempuan bernama NINUK SAFITRI binti SURATNO;3. .Membebankan biaya perkara menurut hukum;ATAUApabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan KuasaPemohon datang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor125/Pdt.P/1919/PA.PwrHalaman 3 dari 6 putusan Nomor 125/Pdt.P/2019/

Bahwa sejak dijatuhkannya Putusan Hoge Raad dalam perkaraLindenbaum vs Cohen pada tahun 1919, terdapat 5 kriteria perbuatanmelawan hukum, yaitu:I. Melanggar undangundang yang berlaku; atauil. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atauill. Melanggar hakhak subyektif orang lain; atauIV. Melanggar kaidah tata susila; atauV.

sebagaipelaku usaha, yaitu: Perbuatan Para Tergugat juga telah melanggar asas kepatutan,asas kehatihatian dan ketelitian untuk memperhatikan kepentinganPenggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, asas kesusilaan yangwajib dipatuhi dalam hubungan masyarakat yang baik;Bahwa berdasarkan faktafakta Nhukum tersebut, maka ParaTergugat telah terbukti memenuhi seluruh kriteria atau setidaktidaknya satukriteria secara alternative dari perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919

Bahwa meskipun melakukan perbuatan (aktif dan pasif) adalahhak dari Para Tergugat, namun karena penggunaan hak tersebutbertentangan dengan tujuan hukum dan tujuan kemasyarakatan sertamelanggar hak orang lain cq Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum,maka Para Tergugat telah terbukti melakukan penyalahgunaan hak(misbruik van recht) yang termasuk perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 juncto Pasal 1365KUHPerdata;:69.

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudPutusan Hoge Raad Arrest 1919 juga diatur dalam ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 1365 KUHPerdata:Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebut;71.

Menyatakan bahwa Para Tergugat baik secara sendirisendiri maupunbersamasama telah melakukan perbuatan melawan hukum kepadaPenggugat sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 junctoPasal 1365 KUHPerdata:3. Menyatakan bahwa Tergugat III telan melanggar Pasal 49 ayat (2) hurufb Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang Undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang Undang Perbankan);4.

PENETAPANNomor: 203/Pdt.P/2018/PA.SkgQUU000 YO00 OUDD00U00000 OOD00U0000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara DispensasiKawin yang diajukan oleh :Suriani binti Lanco, tempat tanggal lahir Wajo, 1 Juli 1919, agama islam,pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempatkediaman di Buloe, Kelurahan Dualimpoe, KecamatanManiangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai

Putusan Perkara No 0003/Pdt.P/2015/PA UnaFebruari 2015 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan uraian/alasan sebagaiberikut :1FonW BR WwW WwBahwa Pemohon adalah anak kelima dari Rumba (alm) dan Wirila (alm) sesuaidengan daftar silsilah keluarga ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala DesaPuusawah dan diketahui oleh Camat Anggolomoare pada tanggal 06 Januari2015;Bahwa Rumba (alm) dan Wirila (alm) menikah di Desa AnggolomoareKecamatan Sampara Kabupaten Konawe (dahulu Kabupaten Kendari) padatahun 1919

Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 (vide Buku Prof.Subekti, SH, PokokPokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa Cetakan XVIIIhalaman 133), yang menyatakan sebagai berikut :11.1. Pasal 1365 KUHPerdata :Tiap perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) mewajibkanorang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbulkerugian, untuk membayar kerugian itu. ;11.2.

Putusan Hoge Raad tanggal 31 September 1919 :Onrechtmatig, tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau orang lain,tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harusdiindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda oranglain. ;Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat sebagaimanayang dimaksud pada angka (9) diatas adalah sebagai berikut :12.1.

(Tegun Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah,Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasl,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132);Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut: onrechmatig tidak lagi hanyaberarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangandengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentanganbaik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulanmasyarakat.

Fotocopy Akta kelahiran atas nama Deni Yunius no. 1917 no. 130 jo.1919.no0.81 tanggal 08 Juli 1988 (P6);7. Fotocopy Akta kelahiran atas nama Rosy no. 3533/1987 tanggal 31Juli 1987 (P 7);8.

atautelah hilang, atau pula akta perkawinanlah yang tak ada didalamnya, makaterserahlah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya buktibuktitentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami istri jelasnampaklah adanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturanpenyelenggaraan daftardaftar Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa(Reglement of het houden der register Van den Burgerlijhen stand voor dechineezen) S 1917130 jo 191981 (Ordonansi 29 Maret 1917, mulai berlaku1 Mei 1919

Perbuatan tersebut melawan hukum.Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertiansetelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluasluasnyayang meliputi:i. Perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;il. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;ill. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;iv.

Perbuatan itu melawan hukum.Bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakikatnyasebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18Febuari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrestnya tanggal 10Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukumdalam artian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakansebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak oranglain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telahdiatur oleh undangundang

Kemudian pada tahun 1919, Hoge RaadBelanda melalui Arrestnya tanggal 31 Januari 1919 menafsirkanperbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatanyang melanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak oranglain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangandengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangandengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikapyang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentinganorang lain.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status Pemohon sebagai anak dari ayah bernama SUHANDASUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan Akta PerkawinanNo : 39/KET.PERKW/PN/ 2019 dan Penetapan

sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah sertarasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benaranak biologis dari lakilaki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anakmenurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 6 Maret tahun 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.136/I/PPA/2006, dari daftar perkawinan Stbld.1917 N0.130 Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena percerian dengan segala akibat hukumnya ;3.

Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilakukan di Jakarta pada tanggal 6 Maret tahun 2006 sesuaiKutipan Akta Perkawinan No.136//VPPA/2006, dari daftar perkawinanStbld.1917 NO.130 Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil DKI Jakarta, putus karena percerian dengan segala akibathukumnya. ;3.

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan di Jakarta pada tanggal 6 Maret tahun 2006 sesuai KutipanAkta Perkawinan No.136//PPA/2006, dari daftar perkawinan Stbld.1917NO.130 Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilPropinsi DKI Jakarta, putus karena percerian dengan segala akibathukumnya ;3.

Bahwa, perkawinan PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4291/1/2001, stbld.". 1917No. 130 Yo. 1919 No. 81 tanggal 27 oktober 2001 (BUKTI PIl).3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGATyang dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2001, sesuaidengan kutipan Akta Perkawinan No.4291/1/2001, menurut stbld.1917No.130 Yo. 1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilJakarta Barat, putus karena perceraian.3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK yanglahir di Jakarta pada tanggal 14 #4xApril 2003 berada dalampengasuhan dan dalam kekuasaan PENGGUGAT.4.

No. 207/Pdt.G/2012/MSLgs.dari atasaannya sebagaimana ternayata dalam Surat Keputusan Pemberian Izin No.Peg.800/1919/2012 yang dikeluarkan oleh An.

Peg. 800/1919/2012 tanggal 07 Juni 2012, dengandemikian secara prosedur administrasi gugatan perceraian yang diajukan Penggugattelah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah NO. 45 tahun 1990.Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugatdi persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugatmenggugat cerai Tergugat dengan alasan tergugat telah melanggar sighat takliktalaknya

Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk melakukan Pencatatan atas kematian Ibu Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Nakmah, dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 Stbl 1919

Stbl 1919, 81 menentukan :Jika Pengadilan Negeri mengijinkan perubahan/mengganti namanama kecilatau penambahan namanama, maka putusan harus diserahkan kepada pegawaiCatatan Sipil tempat kelahiran si Pemohon, pegawai mana harus membukukannyadalam daftardaftar yang lagi berjalan dan membuat catatan tentang itu dipinggir aktekelahiran yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan danmempertahankan dalil

hari Pemohon dipanggil JEKIEMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagidalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untukmempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas :Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon PenetapanMenimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian ayah pemohon tersebut kedalam buku register pencatatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas CHASAN BASORI, agar kematian CHASAN BASORI, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk golongan warga Negara Indoensia menurut Stbl. 1917 No. 130 jo Stbl. 1919