Ditemukan 1693 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : irsan irian irawan ichsan ikhsan iriman iriyan iriwan ihisan irhsan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 1/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
PT. TRANS KALTIM SEJATI diwakili oleh RIAN STEFANUS PANDEY
Tergugat:
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA
Intervensi:
1.PT. HJS INDO INVEST diwakili oleh JANG CHIWHOANG
1.PT. KEDAP SAYAAQ diwakili oleh Ir. PUDYO PRAMUDYANTO
483 — 432
  • kepentingan terhadap groose akta melindungi aktaaktanyamelindungi legalisasi badan hukum yang dia jalankan;Bahwa dalam membaca suatu peraturan perundangundangan tidak cukuphanya membaca satu pasal saja karena pembacaan itu juga bahasanya secaramenyeluruh dan karena disini ada 2 subjek hukum yang berbeda salah satunyaadalah badan hukum dan satunya adalah pejabat tata usaha negara tentunyatidak cukup hanya melihat dari satu sisi tapi harus dilihat dari dua sisi karenaperistiwa hukum ini ada pada irisan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
175 — 68
  • Karena selalu terdapat irisan antaraperistiwa perdata dengan peristiwa pidana. Kapan peristiwapidana terjadi dalam suatu transaksi/peristiwa perdata?24.14.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2010 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1049/Pid.B/2010/PN.Smda
Tanggal 6 Oktober 2011 — ABDUL JAMAL BALFAS
173 — 38
  • Murti Indah Sentosa sebagai agen tunggal Toshiba MedicalSystem pernah melakukan presentasi alat kesehatan berupa CT Scan di RSUDAW Syahranie Samarinda dan yang melakukan presentase tersebut adalahsaya sendiri berdasarkan permintaan dari RSUD AW.Syahranie ;Bahwa Spesifikasi CT Scan tersebut adalah 64 Slice dengan XRay Tube 7,5Mhu, Mempunyai Kecepatan Rotasi 0,5 Second, Ketebalan Irisan 0,5 mm,Kapasitas Generator 60 Kw, Jumlah Detector sebanyak 64 x 800 ;Bahwa PT.Murti Indah Sentosa pernah mengajukan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
157 — 40
  • Bahwa oleh karena dalam perkara tata usaha negara tersebutterdapat irisan kepentingan hukum dengan Komisi PemberantasanKorupsi (Tergugat Il dalam perkara a quo), maka KomisiPemberantasan Korupsi (Tergugat II dalam perkara a quo) kemudianmasuk sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dalam perkaratata usaha negara tersebut untuk bertindak selaku Tergugat IIIntervensi.3.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
WONG IVONNE EMMY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
1.Hj. AMINAH
2.MOH. GUNTUR SUAIB
3.Hj. SURYATI
4.ABDURRAHMAN NASUTION
5.SULAMAH SUSILAWATI, S.E., M.M.
6.DEDEN SETIAWAN
7.IVON SUSANTI
8.YULIA ZULFA DEWI
9.HARY CHANDRA HAMZAH
10.AHMAD ZAKI HAMZAH
11.RR. HYACINTHA WIT AJATDINI
185 — 79
  • Terhadap materi eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut,Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dahulumemberikan penjelasan hukum (restatement) terhadap problematika yuridispersinggungan/irisan kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan tataHalaman 98 dari 126.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 659/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 25 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Jaksa Agung Republik Indonesia
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. Wana Mekar Kharisma Properti Diwakili Oleh : PT. Wana Mekar Kharisma Properti
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. Wana Mekar Kharisma Properti
Terbanding/Tergugat III : Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H., Pekerjaan Jaksa Agung Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Diah Srikanti, S.H., M.H., Pekerjaan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Presiden Negara Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
439 — 1087
  • Dengandemikian haruslah terdapat irisan antara kewenangan Penggugatdengan Turut Tergugat.Bahwa dalam hubungan antara Presiden dengan Jaksa Agung RI yaitupada pasal 19 UU No.16 tahun 2004 ayat 1 menyatakan Jaksa Agungadalah Pejabat Negara dan ayat 2 menyatakan Jaksa Agung diangkatdan diberhentikan oleh Presiden.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 12-10-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1140/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 September 2019 —
146 — 151
  • Dalam perkembangan teori azasNe Bis In Idem ini mempunyai The Rivat/ turunan Unavia Principalmengatakan bukan lagi seseorang yang telah dituntut didepanpengadilan lebih dari satu kali dalam perkara yang sama, tetapi azasUnavia Principal merupakan The Rivat dari azas Ne Bis In Idem yangtidak hanya dalam perkara pidana tetapi dalam perkara apapun,terutama halhal terdapat irisan diantara persoalanpersoalan pidanadan persoalanpersoalan keperdataan;Bahwa Azas ini mengalami perkembangan karena tidak terlepas
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
119 — 60
  • Bahwa oleh karena dalam perkara tata usaha negara tersebutterdapat irisan kepentingan hukum dengan Komisi PemberantasanKorupsi (Tergugat II dalam perkara a quo), maka KomisiPemberantasan Korupsi (Tergugat II dalam perkara a quo) kemudianmasuk sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dalam perkaratata usaha negara tersebut untuk bertindak selaku Tergugat IlIntervensi.3.
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 21-09-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2021
Tanggal 23 Nopember 2021 — Oditur:
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Mokhamad Abdul Mutolib
205 — 97
  • jenazah,mencatat dan mendokumentasikan, dengan ditemukannyatengkorak dan bagian tulang panggul maka jenis kelamindapat kita perkirakan bahwa kerangka tersebut berjeniskelamin wanita, sedangkan penyebab kematiannya Saksitidak dapat menentukan apa penyebabnya karena telahmengalami proses pembusukan lanjut menjadi kerangka, tidakada jaringan lunak dan organorgan dalam yang dapatdiperiksa untuk menentukan penyebab kematiannya danSaksi tidak menemukan adanya tandatanda kekerasan bendatumpul atau bekas irisan
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6662 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • UU Perlindungan Konsumen kemudianmemberikan pilihan kepada kedua belah pihakuntuk menyelesaikan sengketa konsumen melaluijalur pengadilan ataupun jalur non pengadilan.Dalam konteks klausula baku, yang perlu dicermatiadalah irisan antara keberlakuan UU PerlindunganKonsumen, dalam konteks ini adalah pencantumanklausula baku, dengan perbuatan wanprestasiataupun perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 27 Nopember 2014 — M. ZAIRIN
137 — 54
  • Surat ljin Pertambangan Daerah)menjadi IUP (ljin Usaha Pertambangan), sebelumnya sudah berjalanhanya menyesuaikan sesuai UU Minerba.Bahwa kemudian IUP PT Semindo Resources dikeluarkan karenamerupakan syarat untuk permohonan pinjam pakai lahan harus ada IUP,jadi sebetulnya tidak ada kaitan dengan overlap, karena IUP yangdikeluarkan adalah ijin eksplorasi bukan eksploitasi, yaitu untuk penelitiankandungan, karena permohonan ijin PT Semindo adalah seluas 3.000 Habukan 800900 Ha dan diantaranya ada irisan
    sekitar 800 Ha denganrekomendasi 2.754 Ha.Bahwa irisan inilah yang akan dimohon kepada Kementrian Kehutananoleh PT Semindo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PT. TELEKOMUNIKASI SELULARPT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ; BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, dkk
248 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari gambar di atas terlihat bahwa terdapat irisan periodesasi airtimewartel yang dikabulkan oleh Judex Facti, yaitu pada bulan April 2005Hal. 146 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013. hingga Januari 2006. Kedua amar tersebut menimbulkan kekaburanmengenai nilai airtime wartel yang sebenarnya dikabulkan olehJudex Facti. Selain itu, terdapat kejanggalan lebih lanjut terkait amarJudex Facti tersebut yang menambah kekaburan amar putusan.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
270 — 141
  • SerangMenimbang, bahwa materi eksepsieksepsi yang disampaikan olehTergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi6, dan Tergugat II Intervensi 7 mendalilkan pada pokoknya permasalahan hukumHalaman 128 dari 138 Halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUNSRG.utama dalam sengketa a quo merupakan sengketa hak keperdataan ataskepemilikan tanah;Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dahulumemberikan penjelasan hukum (restatement) terkait persoalanpersinggungan/irisan
Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
6020 — 3251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • UU Perlindungan Konsumen kemudianmemberikan pilihan kepada kedua belah pihakuntuk menyelesaikan sengketa konsumen melaluijalur pengadilan ataupun jalur non pengadilan.Dalam konteks klausula baku, yang perlu dicermatiadalah irisan antara keberlakuan UU PerlindunganKonsumen, dalam konteks ini adalah pencantumanklausula baku, dengan perbuatan wanprestasiataupun perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata.
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 30-06-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN LEMBATA Nomor 38/Pid.B/2015/PN Lbt
Tanggal 10 Nopember 2015 — - ELIAS LARAN Alias LARAN
140 — 81
  • batubatu yang cukup besar sebagaimana foto dalam gambar TKP menyebabkankepala orang yang jatuh tersebut bisa langsung pas/tepat berada ditengahtengah (celah keduabuah batu) sampai terjepit;Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi Elisabet Bulu yangmerupakan istri korban Linus Notan menerangkan bahwa kebiasaan korban ketika akanmengiris tuak, korban selalu membawa botol aqua yang mana pada saat korban ditemukanmeninggal dunia botol aqua yang biasa dibawa oleh korban untuk menampung irisan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pembunuhan
Register : 26-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 942 / Pid. B / 2016 / PN Dps
Tanggal 13 Maret 2017 — DAVID JAMES TAYLOR
157 — 64
  • Pada irisan batas antara bagian abu abuotak (korteks) dengan bagian putin otak (medulla) tampaktidak tegas ;Otak kecil :Warna abu abu kekuningan, pada permukaan otak terdapatpelebaran pembuluh darah, konsistensi lunak.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
309 — 181
  • dari 184 Halaman Putusan Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUNSRGMenimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat, Tergugat Il Intervensi 1dan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan pada pokoknya permasalahan hukumdalam sengketa a quo merupakan sengketa hak keperdataan atas kepemilikantanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat IlIntervensi 2;Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk terlebihdahulu memberikan penjelasan hukum (restatement) terkait problematikayuridis persinggungan/irisan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 10-11-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2016/PN Bdg
Tanggal 16 Februari 2017 — RIZAL FAKHRIZAL, SE Als RIZAL Bin BURHANUDIN ROYANI
177 — 67
  • Lingkaran Garis yang memperlihatkan irisan 2 (dua) bola dunia,kualitas garisnya terlihat sangat tipis dan jika dilihat di bawahkaca pembesar di dalam garis tersebut akan terlihat rangkaianhuruf MC secara berturutturut.5. Pada logo MasterCard, terlihat tanda registrasi disamping ataudi bawah huruf d.6.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
1.THE SUNG SENG Alias RONNI
2.YUSRI
219 — 128
  • adalah dalam konteks abhlisudah jelaskan bahwa hukum pidana sebagai ultimumpremedium Sebetulnyamembentuk kitab undangundang hukum pidana di Belanda pada tahun 1800sudah memahami prinsip hukum pidana sebagai ultimumpremedium, oleh karenaitu dalam kontruksi pasal 81 KUHP itu dikatakan bahwa kadaluarsa penuntutanpidana itu terhenti apabila ada sengketa Prayudicial dalam interpretasi historiyang dimaksudkan dalam preyudisial dalam pasal 81 KUHP apabila didalamkonteks suatu perbuatan pidana terdapat irisan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1789 — 1722
  • Namun dalam kaitan delik Korupsitidak relevan dengan Pasal 49 KUHP (pembelaan terpaksa).Bahwa menurut Ahli, telah dijelaskan adannya irisan antara Delik Suap denganDelik Pemerasan yang kemudian dengan tanda kutip meskipun sebenarnyakeduanya ketika memberikan sesuatu secara hukum tidak dibenarkan dimanapemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapatdikualifikasikan sebagai Delik Suap atau Delik Gratifikasi.Bahwa menurut Ahli, dalam contoh kasus seorang pengusaha melakukanpemberian
    PN.Jkt.PstBahwa menurut Ahli, perbedaan Pasal 5 Ayat (1) huruf a dengan Pasal 5 Ayat(1) huruf b adalah unsur dengan maksud tercantum atau dibunyikan dalamPasal 5 Ayat (1) huruf a sehingga harus dibuktikan, dalam Pasal 5 Ayat (1) hurufb tidak dicantumkan unsur dengan maksud maka tidak perlu dibuktikan.Bahwa menurut Ahli, penerapan Pasal 5 Ayat (1) huruf a supaya PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara melakukan atau tidak melakukan sesuatusesuai dengan kewajibannya atau kewenangannya.Bahwa menurut Ahli, ada irisan