Ditemukan 1704 data
101 — 66
Bahwa demgam demikiian dalil gugatan Penggugat jelas AdalahObscuur Libels dan untuk mendukung argumen TergugatTergugatDiperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.No.1357 K/PDT/1984 tanggan 27 Februari 1986, yang amarpertimbangan hukumnya anatara lain berbunyi sebagai Berikut:beceeeeaes Berdasarkan azasazas dari Hukum Acara Perdata yangberkelakuan umum yaitu. seseorang yang akan mengajukangugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karenaternyata dari posita maupun petitum
Bahwa demgam demikiian dalil gugatan Para Penggugat Intervensijelas Adalah Obscuur Libels dan untuk mendukung argumenTergugatTergugat Intervensi Diperkuat berdasarkan Yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI.
NILUH KOMANG AYU SUWANDI
Tergugat:
KRISTA APRIANTY SUNDARI HASIBUAN
274 — 228
Fotokopi Print out bukti transaksi perbankan via internet banking dan sliptransaksi via ATM antara Penggugat dan Tergugat; sejak bulan Oktober2018 sampai demgam bulan Desember 2018, diberi tanda bukti P5;.
Susanto
Tergugat:
1.SAMSUL ARIPIN
2.Nurhayati
43 — 23
Nomor Identifikasi Bangunan 28.05.12.07.03425 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak 30.70.712.022.022-0223.0 terletak di Jl. karyawan IV Nomor 15, RT. 002 RW. 01 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang dijadikan obyek sengketa, demgam batas-batas :
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.
45 — 9
Eksepsi obscuur libel/ gugatan penggugat kabur; Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa penggugat mengklaim telah melaksanakan pekerjaa sebesar 23%tetapi dalam posita/ fundamentum petendinya tidak dijelaskan pekerjaan apasaja yang telah penggugat kerjakan sehingga telah mencapai bobot sebesar23% demgam demikian dasar fakta (fetelijkeground) dalam gugatan tersebuttidak jelas dan mengakibatkan gugatn tidak jelas dan tidak tertentu(eenduidelijke en bepaalde conclusie);Menimbang, bahwa terhadap
YULIUS D. TEUF, S.H.
Terdakwa:
CHRISTIAN RIO MANDAGI
126 — 35
Sorong Selatan mempunyai Tugas sesuai demgam pasal 4 ayat 2Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 55 tahun 2008 sebagai berikut;1. Mengajukan Pembayaran menggunakan SPP UP/Gu/TU danSPPLS.2. Menerima dan Menyimpan uang Persediaan.3. Melaksanakan Pembayaran dari uang perswediaan yangdikelolanya.4. Menolak Perintah Bayar dari Pengguna Anggaran/kuasaPengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuanPeratuaran P erundangan.5. Meneliti kelengkapan Dokumen Pendukung SPPLS yangdiberikan oleh PPTK.6.
SASNANDRA MARINA, SH.
Terdakwa:
YOGA SAPUTRA Alias YOGA Bin SURYA
30 — 26
bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2020; Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhandengan anak korban pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di kamarmandi Mesjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air ManjuntoKabupaten Mukomuko; Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korbansebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan sejak tanggal 27 Agustus 2020sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, demgam
76 — 19
angka 8) sehingga patutlah dalil Penggugattersebut ditolak dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pelaksanaan EksekusiLelang Hak Tanggungan objek perkara dilakukan berdasarkan ketentuan PeraturanMenteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jis.Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembar Negara tahun 1908 No. 85 yangbersambung dengan Lembar Negara tahun 1940 No. 56 sebagaimana telah diubah danditambah;Bahwa Penggugat keliru memahamai parate eksekusi hak tanggungan demgam
YULIUS D. TEUF, S.H.
Terdakwa:
Drs. AJIS, M.Si.
84 — 34
Sorong Selatan mempunyai Tugas sesuai demgam pasal 4ayat 2 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 55 tahun 2008 sebagaiberikut;1. Mengajukan Pembayaran menggunakan SPP UP/Gu/TU dan SPPLS.2. Menerima dan Menyimpan uang Persediaan.3. Melaksanakan Pembayaran dari uang perswediaan yang dikelolanya.4. Menolak Perintah Bayar dari Pengguna Anggaran/kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan PeratuaranPerundangan.5. Meneliti kelengkapan Dokumen Pendukung SPPLS yang diberikanoleh PPTK.6.
98 — 38
Halmahera Tengah Desa Fidi JayaKecamatan Weda (Kantor sementara) atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak PidanaKorupsi, Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara demgam sengaja langsungatau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, padasaat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus
76 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
terkaitdengan pengadaan kawat las di RU Ill Plaju pada tahun 20112012 danproses pengadaan CCTV pada tahun 2010 di RU III Plaju;Bahwa pada saat Tergugat melakukan internal audit terhadap Penggugat,Penggugat sama sekai tidak diberikan kesempatan atau penawaran untukdidampingi oleh Serikat Pekerja sebagai upaya pembelaan diri dikarenakanPenggugat adalah anggota Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit III (SPPRU III) dengan Nomor Anggota 1679 dan secara formalitas hal tersebut tentusaja bertentangan demgam
74 — 58
Halmahera TengahDesa Fidi Jaya Kecamatan Weda (Kantor sementara) atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa danmemutus perkara Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil ataupenyelenggara Negara demgam sengaja langsung atau tidak langsung turutserta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, pada saat dilakukanperbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus
RICHARD C.B. LAWALATA, SH
Terdakwa:
PT. KAKAS KARYA yang diwakili oleh Pengurusnya atau Kuasa SERVIE ROLLY PRANG, S.T.
194 — 114
Pengeluarandisaat itu ditahun 2012 ada penagihan pembayaran oleh Pihak keduadengan kelengkapan dokumen antara lain Kontrak, Laporan KemajuanPekerjaan, sudah ditanda tangani PPTK Rekomendasi, Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan yang telah Selesai yang ditanda tangani KepalaDinas setelah ditanada tangani oleh Direksi Tekhnis dan PPK serta PihakKedua disertai PHO pembayaran Pekerjaan Pembangunan jalan BoldonSesor; Saya sebagai bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Sorong Selatan mempunyai Tugas sesuai demgam
195 — 81
Sorong Selatan mempunyai Tugas sesuai demgam pasal 4ayat 2 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 55 tahun 2008sebagai berikut;1. Mengajukan Pembayaran menggunakan SPP UP/Gu/TU danSPPLS.2. Menerima dan Menyimpan uang Persediaan.3. Melaksanakan Pembayaran dari uang perswediaan yangdikelolanya.4. Menolak Perintah Bayar dari Pengguna Anggaran/kuasaPengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuanPeratuaran Perundangan.5. Meneliti kelengkapan Dokumen Pendukung SPPLS yangdiberikan oleh PPTK.6.
137 — 47
persidangan.Menyatakan pengakuan Tergugat baik dalam Resume mediasi dan dalamjawaban tentang membenarkan harta bersama terebut mempunyai nilaipembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.Menyatakan bahwa hartaharta tersebut diatas adalah harta bersamaantara Penggugat dan Tergugat yg harus dibagi sesuai aturan yangberlaku.Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai hartaharta tersebutdiatas agar diserahkan kepada Penggugat secara sukarela, aman, damai,tanpa paksaan siapaun sesuai demgam
109 — 63
Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubunganpekerjaan demgam Para Penggugat, saksi mengenal Penggugat sebagaipewakif sedangkan Penggugat II adalah Pengurus Aisyiyah dan Saksiadalah sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah KecamatanGatak, Kabupaten Sukoharjo; Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama ORANG 1; Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II bernama ORANG 2;Halaman 24 dari 94 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PA.Skh Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat III; Bahwa Saksi
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.IRWAN BAHARUDDIN, SH
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. LARAS BUMI RESOURCES DIWAKILI OLEH H. URAY IWAN PURNAWAN, S.E.
751 — 271
LARAS BUMI RESOURCES Tim geologis telah melakukanpengecekan lapangan untuk memastikan bahwa koordinat yang tertuangpada surat Perjanjian Kerjasama Penambangan Bijih Nikel antar PT.ANUGERAH MINERAL PRIMA ABADI demgam PT. LARAS BUMIRESOURCES Nomor: 001/ LBRAMPA/ DIR/ Kontraktor/ IX/ 2018, tanggal20 September 2018 berada dalam Lokasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan(IPPKH) dan Izin Usaha Produksi (IUP) Operas produksi PT.
55 — 11
sebagai staf Loan Review di Bank Saudara Pusat di Bandung sejakMaret 2013 sampai dengan sekarang ; e Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini yaitu. saksi diinfokankalau ada permasalahan di Kantor Cabang Pembantu Batu, sehingga saksiditugaskan untuk menelusuri pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh Bank ;e Bahwa informasinya adanya indikasi kredit fiktif yaitu kredit yang debiturnyatidak sesuai dengan data yang diberikan dan saksi diberikan tugas untukmemastikan penyaluran kredit sesuai demgam
Terbanding/Penggugat I : AMINAH BINTI ASNAWI DJEMAWI
Terbanding/Penggugat II : INDRA AFANDY
Terbanding/Penggugat III : RAHMAD RAMADHAN
60 — 48
Fasilitas Pembiayaan adalah sejumlah pembiayaan PT.SLVkepada Penerima Fasilitas Pembiayaan demgam plafondpembiayaan sampai dengan setinggitingginya sejumlah Rp.300.0000.000, (tiga ratus juta rupiah) yang harusdikembalikan oleh Penerima Fasilitas Pembiayaan kepadaPT.SLV, sehingga dalam pembukuan Penerima FasilitasPembiayaan dicatat sebagai hutang.b.
108 — 74
Lka Ode Hafuna Bin La Ode Kada(perkara lain dalam berkas terpisah);Bahwa adapun tentang kesalahan terdakwa mengantar slip kosongkepada ketuaketua kelompok tani untuk ditandatangani didasari olehketidaktahuannya terdakwa namun hal itu Terdakwa mengakuinya;Mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadiladilnya dan seringanringannya kepada Terdakwa Jafar Diansyah,sesuai demgam kualitas perbuatannya, jika Terdakwa memang bersalahdan harus dihukum;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan
183 — 92
Fasilitas Pembiayaan adalah sejumlah pembiayaan PT.SLV kepadaPenerima Fasilitas Pembiayaan demgam plafond pembiayaansampai dengan setinggitingginya sejumlah Rp. 300.0000.000, (tigaratus juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Penerima FasilitasPembiayaan kepada PT.SLV, sehingga dalam pembukuan PenerimaFasilitas Pembiayaan dicatat sebagai hutang.b.