Ditemukan 1828 data
SABARITA DEBORA.SH
Terdakwa:
USMAN
39 — 17
- 1 (satu) kotak Jamu Pasak Bumi.
- 12 (dua belas) kotak Kosmetik Rani Kone.
- 1 (satu) botol Jamu Pegal Linu Tawon Klanceng.
- 4 (empat) botol Jamu Asam Urat Madu Klanceng.
- 5 (lima) botol Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng.
- 60 (enam puluh) sachet Jamu Sepet Wangi.
- 35 (tiga puluh lima) sachet Jamu Tolak Angin Ginseng.
- 25 (dua puluh lima) sachet Jamu Tangkur Super.
Edhie Kosasih
Tergugat:
1.Baharuddin
2.Baharuddin Harahap, SH. MH.
116 — 23
Tergugat maupun Tergugat II akan tetapi secara tibatiba disebutkan pada tahun 2013 Terguagt dan Tergugat Il menguasaldan mengusahai tanpa seizin Penggugat yang mengklaim selakupemilik yang sah, maka tentulah terhadap tindakan yang dilakukanoleh Para Tergugat tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatanmelawan hukum (pidana) sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan ketentuan Perppu Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanpa Tanpa Izin Yang berhak atau kuasanyadan atau melanggar pasak
18 — 22
normal, dan dapatmenjadi terhutang bila tidak dipenuhi baik hak maupun kewajibantersebut;Menimbang bahwa Penggugat menunitut diberikan nafkah lampaudari Tergugat selama dalam kurung waktu 5 (lima) bulan sejumlahRp5.000.000.00(lima juta rupiah) setiap bulan (bukti T.3), pertimbanganmengenai besarnya nafkah yang harus ditunaikan Tergugat kepadaPenggugat yang besarnya sekurangkurangnya sama denganpenghasilan Tergugat sebagai suami, bila lebih besar dari itu maka samahalnya dalam pribahasa lebih besar pasak
73 — 14
Pada akhirnya management keuanganCV BC Express menjadi besar pasak dari pada tiang,disamping karena tidak ada lagikorban baru ;Menimbang, bahwa apabila ditilik sejak awal pembentukan CV BC Express,dimana Terdakwa mengembangkan usaha perdagangan melalui sistem multi leveltanpa Terdakwa sendiri melakukan produksi, riset dan pengembangan tehnologi yangdapat dipertanggungjawabkan atas produk kecantikan yang dijualnya (namun Terdakwahanya membeli produk dari home industri dalam partai besar) yang kemudian
65 — 30
yang jelas, saling bersesuaian keterangan saksi satu denganlainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materilsebagai alat bukti saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, ternyatabahwa rumah panggung peninggalan Maromai tidak utuh lagi, yang ada hanyasebagian besar tiangnya dan sesuai hasil pemeriksaan lapangan ditemukantiang rumah tersebut sudah dalam kondisi rusak;Menimbang, bahwa kembali pada konsep sebuah rumah panggung yangterdiri dari tiang rumah, pasak
91 — 46
Pemegang Hak Tanggungan Pertamamempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut (Hak Parate eksekusi)Pasal 20Apabila Debitor (in Casu Penggugat) cidera janji, maka berdasarkan ;e Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUALOBJEK HAK TANGGUNGAN seperti yang dimaksud dalam pasal6, ataue Berdasarkan title eksekutorioal yang terdapat dalam Sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasak
92 — 27
dan bisa membeikan uang hingga sejumlah Rp. 100.000.000seperti fakta dipersidangan, akan tetapi ternyata setelah menerima uang tersebut ternyata sebagianuang itu telah terdakwa gunakan sebelumnya untuk keperluan terdakwa I, dan ternyata Terdakwa Ijuga melakukan kerjasama lagi dengan orang lain yaitu YUDI sama seperti yang dilakukan dengankorban, akan tetapi ternyata perhitungan terdakwa I untuk mendapatkan keuntungan besar dalam halpenjualan jahe gajah tidak sesuai yang diharapkan karena besar pasak
148 — 59
dihasilkannya adalah barang dan jasa yang bersifat spesifik di bidangtelekomunikasi, sehingga saat penyerahannya harus disesuai dengan BASTtidak sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) UU PPN dan tidak relevan;e Dasar Hukum yang dikutip Penggugat keliru dan tidak relevan denganperkara a quo1. bahwa pada seluruh tanggapan tertulis yang Penggugat sampaikan padapersidangan, Penggugat mengutip Pasal 13 ayat (4) dan Penjelasannya PP 24 Tahun2002, dengan uraian sebagai berikut:Pasal 13 ayat (4)Terutangnya Pasak
68 — 60
Bahwa dalil gugatan penggugat a quatidak beralasan hukum sama selkalisebab kesepakatan damai yang dilakukan oleh tergugat Illdengan anandaKumar merupakan alasan yang dibenarkan menurt Pasal 130 HIR/pasal 154RBG dan sebagai wujud ari atas penyelenggaraan kekuasaan kehakimansebagaimana dimakdud dalam pasak 2 ayat 94) nomor 48 tahun 2009tentang kekuasaan Kehakiman yaitu : peradilan dilakukan denganserderhana cepat dan biaya ringan ;2.3 Bahwa disamping itu,keberadaan PT.
67 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Pasak Sore RT. 02 / RW. 01 Desa Kampung Kelor,Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, pekerjaanKepala Desa Kampung Kelor, selanjutnya memberi kuasakepada:1. H.Deden Syuqron, S.H., M.H.;2. Amaliyah, S.H.;3. Rina, S.H., M.H.;4. Supriyati,S.H.
191 — 40
dihasilkannya adalah barang dan jasa yang bersifat spesifik di bidangtelekomunikasi, sehingga saat penyerahannya harus disesuai dengan BASTtidak sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) UU PPN dan tidak relevan;e Dasar Hukum yang dikutip Penggugat keliru dan tidak relevan denganperkara a quo1. bahwa pada seluruh tanggapan tertulis yang Penggugat sampaikan padapersidangan, Penggugat mengutip Pasal 13 ayat (4) dan Penjelasannya PP 24 Tahun2002, dengan uraian sebagai berikut:Pasal 13 ayat (4)Terutangnya Pasak
170 — 891
menyelesaikan permasalahan yang diadukan Penggugat secara bilateraldengan Penggugat ;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/10/PBI/2008 Tanggal28 Pebruari 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/7/PBI/2005Tanggal 20 Januari 2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah diatur Bahwa penyelesaianpengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalamrangka menjamin hakhak nasabah dalam berhubungan dengan Bank, dan selanjutnyadalam Pasak
Anita Mei Dawati binti Tukirin
Tergugat:
Yudi Aryatna S.T bin Drs.Akiyat, MS.,B.SE,
25 — 15
Memang kondisi ekonomi kami saat iniadalah besar pasak dari pada tiang. Namun hal ini sebenarnya dapatdiatasi dengan mengatur kembali kebutuhankebutuhan yang urgentdan mereview hutang saat ini, karena kondisi saat ini hutang kamisudah >50% dari total penghasilan kami berdua, dan ini secarafinancial sudah tidak sehat.
57 — 17
Kerena sesuai ketentuan Pasak 8 UUNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi seteleh mendapatkan persetujuan dariMenteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dandilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919)adalah sebagai berikut : Melanggar UndangUndang ; atau Merusak hak subjektif seseorang
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO, SH
2.RULLIF YUGANITRA, SH
3.YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
TRI HERIANTO alias HERI APEK Bin Alm NGADIMIN
382 — 297
Karena terdakwa dalam hal ini tidak adaHalaman 25 dari 49 halaman Perkara No :345/Pid.Sus/2018/PN.Rgtmelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.Seharusnya perbuatan terdakwa tersebut lebih ke Pasak 369 KUHP, namunPenuntut Umum tidak memasukan pasal tersebut dalam Dakwaan PenuntutUmum. Bahwa ahli menjelaskan, dalam perkara ini, terdakwa bukanmelakukan pemerasan, melainkan terdakwa disuap oleh saksi Kaprinata.
Terbanding/Penggugat I : PT. PUJUD KARYA SAWIT
Terbanding/Penggugat II : PT. ARYA RAMA PERSADA
Terbanding/Penggugat III : HANAFIAH
67 — 43
didalamnyameliputi PPN, jadi dalil Para Penggugat yang menyebutkan karenaSurat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020, dibuat tanpamencantumkkan siapa yang berkewajiban membayar PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan kepada Negara yangmenimbulkan kerugian Negara, maka dapat dikualifisir tidak memenuhiunsur sebab yang halal sebagai dasar untuk membatalkan SuratPerjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 harus lah ditolak atausetidaktidaknya dikesampingkan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasak
H. MUCHAMAD LAHURI. Dkk
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA
2.MOH. IMRON
3.Nyonya MELATI KRISTI VINDRIANI
4.ALFONSO KURNIAWAN
5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SEMARANG
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
251 — 66
ketentuanUU Nomor 4 Tahun 1996 tetang Hak Tanggungan (UUHT), yaitu :Pasal 14 ayat (2) : Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat irahirah dengan katakata DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pasal 14 ayat (3) : Sertifikat Hak Taggugan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yangsamadengan putusan pengadilanyang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse actehypotheek sepanjang mengeai hak atas tenah ;Penjelasan pasak
109 — 56
mengkesampingkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik dan Badan Reserse Kriminal Polri NomorLab : 4450/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 khususnya padakesimpulan angka romawi VI nomor urut 1.Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver setelahdiadakan pemeriksaan secara fisik, bahwa pada saat diadakantindakan pengamanan untuk pengosongan senjata, ternyata dapatdilakukan dan pada ciriciri fisik pada bagiannya yaitu pada bagiangagang dapat dilipat/ditekuk karena memiliki pasak
55 — 16
Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dari Termohonmaupun saksisaksi dari Pemohon samasama membuktikanbahwa Pemohon mempunyai banyak utang dengan pengahsilanyang tak sebanding alias besar pasak dari pada tiang;Berdasarkan halhal yang telah di uraikan di atas maka dengan ini Pemohon,mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quomemutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa Termohon didampingi kuasa hukumnya telahmengajukan kesimpulan secara tertulis
1.SULASMI, S., Pd
2.AHMAD SAFEI
3.AHMAD BADERI
4.AHMAD BARIKO
5.A. BADRUN
6.SUMARTONO
Tergugat:
1.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
243 — 95
Upaya keberatan yang dilakukan Para Penggugat telahsesuai dengan Pasak 77 Ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakankeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secaratertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkanKeputusan,5, Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Para Penggugatmendapatkan balasan surat Nomor 470/154/DUKCAPIL dariTergugat yang menyatakan Pembatalan Akta Pencatatan Sipildilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang