No. 77/Pdt.G/2015/PA Jnp.oleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karena baik penggugat maupun tergugattinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang sangat terjangkau sekalipun dengan alattransportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugat dalam rumahtangga sudah berlangsung secara terus menerus, hal tersebut ditunjukkan dengan tidakadanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat hidup bersama sejakperpisahan sampai saat diajukannya gugatan ini.

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7 Agustus 2019, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Terlebih lagibahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggaldi wilayah yang masih terjangkau dengan alat transportasi sederhana,sehingga secara geografis dan secara tekhnis keduanya tidak mengalamikesulitan untuk tetap saling mengunjungi dan mempertahankan intensitaskomunikasinya sebagai suami istri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai sebab pokokperselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu seringnyaTergugat minum minuman keras sampai mabuk,

Bahwa disamping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran,Tergugat secara tekhnis harus dan wajib untuk melakukan titikikat pada Sertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebihdahulu mendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan halini jelas tidak dapat dibenarkan jika diatas lahan yang telah ada alashaknya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hakberupa Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat ataslahan yang sama untuk pihak lain (Togar Lumbantobing dkk) ;7

dunia di tempat kejadian, saksi tidak mengetahuikerusakan sepeda motor akibat dari kecelakaan tersebut, dan mobil beban light truckdump tidak mengalami kerusakan, perkenaan kecelakaan yaitu pada body mobil lighttruck dump sebelah kiri, sedangkan untuk perkenaan sepeda motor honda supra fit padasebelah kanan, saksi tidak mengetahui apakah DASRIANTO ada memiliki SIM atautidak, setahu saksit DASRIANTO sering mengemudikan truck, sewaktu akanmengemudikan mobil DASRIANTO tidak ada mengecek kelengkapan tekhnis

kiri dan terjatuh tepat pada ban belakang sebelah kiri truck dump;Bahwa saksi NIKOLOS BEGIANTO menerangkan rem mobil tersebut tidak berfungsi denganbaik sudah sekitar 1 (satu) minggu, untuk klakson sekringnya putus sehingga tidak bunyi sudah 2(dua) hari, namun saksi belum sempat memperbaikinya, akibat dari kecelakaan tersebut ada satu orangkorban pengendara sepeda motor honda supra fit mengalami luka pada kepala pecah, dan meninggaldunia di tempat kejadian, saksi tidak ada mengecek kelengkapan tekhnis

OKU Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24 Maret 2012 berikut Lampirannya.(7) 1 (satu) lembar Asli Rincian Penggunaan Biaya Pembuatan Surat Tanah (APH) sebesar Rp.37.000.000,- yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab SUGIANTO.(8) 1 (satu) lembar Asli kwitansi tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp.37.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan surat tanah (APH) yang ditanda tangani oleh

NUROKHMAN bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).(111) 1 (Satu) Bundel Asli Penyampaian peraturan Desa Marga Mulya Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya, yang terdiri dari :- Asli surat Plt.

Kepala Desa Marga Mulya DIDIK HARI PRASETYO Nomor : 140/177/MM/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Melalui Camat Sinar Peninjauan mengenai Penyampaian peraturan Desa Marga Mulya Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya.- Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marga Mulya Kec. Sinar Peninjauan Kab.

OKU Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24 Maret 2012 berikut Lampirannya.- Asli Peraturan Kepala Desa Marga Mulya Kec. Sinar Peninjauan Kab.

OKUNomor : 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan danPenggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24Maret 2012 berikut Lampirannya.Asli Peraturan Kepala Desa Marga Mulya Kec.

OKU Nomor : 3Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desadan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24 Maret 2012 berikut Lampirannyayang telah diubah dengan Peraturan Desa Marga Mulya Kec. SinarPeninjauan Kab.

OKUNomor : 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan danPenggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24Maret 2012 berikut Lampirannya.e = Asli Peraturan Kepala Desa Marga Mulya Kec.

KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

lemabar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;107.

Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;Halaman 64 dari 115 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2015/PT.PDG107) (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati PadangPariaman No. 04/KEP/BPP2013 Tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat PenataUsahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran

Padang Pariaman No.O1/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) BelanjaModal/Operasional pada Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;2.8.107.

memberikanrekomendasi tekhnis terkait penerbitan izin lingkungan sesuai PeraturanGubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 Tahun 2018 tentangPendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara; Bahwa adapun persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan sesuaiPeraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 Tahun 2018 yaitu :Pemohon mengajukan permohonan izin lingkungan kepada DinasPenanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Provinsi(DPMPTSP) Sulawesi Tenggara dengan melengkapi :a.

Data tekhnis kegiatan;b. IZin prinsip;C. Pertimbangan tekhnis Penetapan Lokasi Terminal Khusus dariDinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara;d. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;e. Rekomendasi Penetapan Lokasi dari DPMPTSP ProvinsiSulawesi Tenggara;f.

Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penempatan LokasiTerminal Khusus dari Distrik Navigasi Kelas 3 Kendari;Halaman 33 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unhkalau semua persyaratan tersebut lengkap barulah kemudian DPMPTSPmengirimkan surat permintaan Kajian Tekhnis kepada Dinas LingkunganHidup Provinsi Sulawesi Tenggara; Bahwa tahapan kedua atau selanjutnya jika persyaratan Penerbitan IzinLingkungan telah dipenuhi adalah Dinas Lingkungan Hidup ProvinsiSulawesi Tenggara melakukan kajian tekhnis

Roshini Indonesia mengajukan panjang dermaga 199 m sementaraberdasarkan lampiran surat dari DPMPTSP kepada Dinas LingkunganHidup pada tanggal 11 Juni 2019 perihal permintaan kajian tekhnis izinlingkungan, PT. Roshini Indonesia menyebutkan rencana panjangdermaga 60 m lebar 60 m, sehingga Dinas Lingkungan Hidup tidak dapatmelakukan penapisan jenis dokumen lingkungan yang harus disusunapakah itu berupa AMDAL ataukah UKL UPL; Bahwa sampai saat ini proses pengajuan izin lingkungan PT.

Roshini Indonesia adalah Amiruddin Sami sesuaikontrak perjanjian kerja Sama dengan yang bersangkutan; Bahwa Saksi tidak mengetahui tekhnis tahapan pembangunan TerminalHalaman 37 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN UnhKhusus PT. Roshini Indonesia karena saat pertama kali Saksi datangsekitar bulan November 2018 di lokasi WIUP PT. Roshini Indonesia,Terminal Khusus tersebut sudah ada/telah terbangun; Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa Kontraktor Mining yangbekerja di WIUP PT.

Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan hargaserta telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selakuKetua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap TahunAnggaran 2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor : 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal 11 April2011 yakni CV.

Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal disatukandalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal PenangkapIkan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan tekhnis untuk dukungan galangankapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas,perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah memenuhi syarat yang ditetapkanoleh LDP;3.

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yang masuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan penyedia barang/ jasa;9. Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasa kepada PPK;10.

Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasil evaluasi tekhnissebagai berikut :1,4.Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapaldisatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan KapalPenangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan tekhnis untukdukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnyadipisah;Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas,perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa KonsultansiPerencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas TerhadapPembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara;3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;4.

Aceh TenggaraTA 2012;5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap PerencanaanTekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh TenggaraTA 2012;6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung KantorKemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan PengawasanKantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012; halaman 56 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA8.

Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan PenyediaanJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;9. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;10.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor KementrianAgama Kab.

Judex facti tidak mempertimbangkandengan benar faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, denganpertimbangan sebagai berikut: Terdakwa sebagai Lurah Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassarselaku anggota Tim Tekhnis Pembebasan Lahan untuk StadionBarombong tahun 2011 bersama Ferdy Amin selaku Camat Tamalate danFirnandar Sabara selaku Sekretaris Camat Tamalate menyampaikankepada Drs. lham Gasaling selaku Ketua Komite Pembangunan StadionSepakbola Barombong menyatakan pembangunan tidak dilanjutkankarena

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan KetuaPengadilan Agama Andoolo Nomor 0036/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7Agustus 2019, jo Surat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran PengadilanAgama Andoolo Nomor W21A6/344/KU.01/V1I/2020 tanggal 10 Juni 2020,hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Unaaha Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Una. tertanggal 01 Maret 2021, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh KetuaPengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan AgamaAndoolo Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA Adl. tanggal 15 Februari 2021, jo SuratKeputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Andoolo Nomor W21A6/347/KU.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, hal mana telah sesuai denganmaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagiMasyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Dimanadalam lay out itu ditandatangani oleh tekhnis PT. SiemenIndonesia yang bernama Masnawarman (mohon kiranya YMHakim Agung pada Mahkamah Agung meneliti dan memeriksasurat dukungan dari PT. SJL/Johanes Wijaya Putra dalamKontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3Desember 2012). Fakta yang terungkap adalah pekerjaanruangan cathlab ini telah sesuai dengan Layout yang diberikanoleh PT. Surya Jaya Lestari/Johnanes Wijaya Putra dan/atauPT. Siemens Indonesia kepada CV.

Nomor 364 K/Pid.Sus/2016C.menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tersebutbelum sempurna apabila dihubungkan lamanya pekerjaaanselama 42 (empat puluh dua) hari tersebut sangat tidak masukakal dan tidak ada berdasarkan hukum yang kuat dan sahserta meyakinkan untuk dapat dijadikan sebagai dasar untukmenghukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi dalam perkara a quodengan menyatakan uji coba dan uji fungsi pada tanggal 18Februari 2013 tersebut tidak atau belum sempurna, karenakenyataannya tekhnis PT.

Kelebihan waktu pekerjaan instalasi alat cathlab iniapabila dilihat dalm timeshedule dimaksud, maka terdapat kelebihanwaktu pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) hari, maka alasanhukum yang menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsitersebut belum sempurna sangat tidak logis dan argumentatif yuridis,sehingga dapat dijadkan sebagai dasar hukum yang kuat dan sahuntuk dapat menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkaraa quo, karena kenyataannya tekhnis PT.

Dimana dalam design atau /ay out ituditandatangani oleh tekhnis PT. Siemen Indonesia yang bernamaMasnawarman (mohon kiranya YM Hakim Agung pada MahkamahAgung meneliti dan memeriksa surat dukungan dari PT. SJL /Johanes Wijaya Putra dalam Kontrak atau Perjanjian NomorPL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Fakta yangterungkap adalah pekerjaan ruangan cathlab ini telah sesuaidengan Layout yang diberikan oleh PT. Surya JayaLestari/Johanes Wijaya Putra dan/atau PT. Siemens Indonesiakepada CV.

Nomor 364 K/Pid.Sus/2016tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak ada berdasarkan hukumyang kuat dan sah serta meyakinkan untuk dapat dijadikan sebagaidasar untuk menghukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi dalam perkara aquo, karena kenyataannya tekhnis PT.

UtamiSurabaya untuk menerima Bimtek (bimbingan tekhnis) pembicaranya dari Propensi dan Pusat,waktunya yang sebenamya adalah selama 4 han, akan tetapi di padatkan menjadi 3 hari; Bahwa benar saksi menerangkan yang menunjuk sebagai koordinator adalah temanteman dantahu uang dikumpulkan kepada Sugiyanto namun saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa ; Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada paksaan dari terdakwa HARIADI SE, SPd, M.Si sertaterdakwa Drs ACHMAD YASIN M.Si untuk menyerahkan uang 5 % dari

;Bahwa benar kepala Sekolah se Jawa Timur Penerima bantuan pemah di undang di HotelUtami Surabaya untuk menerima Bimtek ( bimbingan Tekhnis) pembicaranya dari Propensi danPusat, waktunya yang sebenamya adalah selama 4 han, akan tetapi di padatkan menjadi 3 hariApakah P.

Kepada semua Kepala Sekolah penerima bantuan rehab sekolah,Bahwa semua kepala Sekolah Timur Penerima bantuan pemah di undang di Hotel UtamiSurabaya untuk menerima Bimtek (bimbingan Tekhnis) pembicaranya dari Propensi dan Pusat,waktunya yang sebenamya adalah selama 4 hari, akan tetapi di padatkan menjadi 3 har.sedangkan P. Yasin dan Hariyadi datang juga saksi tidak tahu.

Kepada semua Kepala Sekolahpenerima bantuan rehab sekolah, Bahwa saksi menerangkan yang mengajak adanya perlemuan di Sukorambi adalah Sugiyanto dan dihadiri kurang lebih 100 (Seratus) kepala sekolah ; Bahwa saksi pemah hadir dan semua kepala Sekolah Jawa Timur Penerima bantuan pemah diundang di Hotel Utami Surabaya untuk menerima Bimtek ( bimbingan Tekhnis ) pembicaranyadari Propinsi dan Pusat, waktunya yang sebenamya adalah selama 4 hari, akan tetapi dipadatkan menjadi 3 hari. sedangkan P.

Kepada semua Kepala Sekolah penerima bantuan rehab sekolah,Bahwa benar semua kepala Sekolah se Jawa Timur Penerima bantuan pemah di undang diHotel Utami Surabaya untuk menerima Bimtek ( bimbingan Tekhnis ) pembicaranya dariPropinsi dan Pusat, waktunya yang sebenamya adalah selama 4 har, akan tetapi di padatkan menjadi 3 han;Setelan kepala Sekolah telah resmi terdaftar sebagai penerima bantuan, kemudian saksimembuat Proposal serta membuka Rekening di BRI, kKemudian Prosal dan Copy rekeningtersebut

Dimana berdasarkanPeraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : Permenhut P.33/MenhutV/2005tanggal 1 November 2005 tentang Standard Harga Bibit untuk GerakanNasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasiyang berumur antara 36 bulan berkisar (Rp.3200 s/d Rp. 3700) perbatangyang dari standar harga bibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitungkeuntungan perusahaan, dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yangtidak memenuhi standar spesifikasi tekhnis dan masih tetap saja diajukanTerdakwa

Dimana berdasarkan Peraturan Menteri KehutananRl Nomor : Permenhut P.33/MenhutV/2005 tanggal 1 November 2005tentang Standard Harga Bibit untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutandan Lahan Tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasi yang berumur antara 36bulan berkisar (Rp.3200, s/d Rp.3700,) perbatang yang dari standar hargabibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitung keuntungan perusahaan,dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yang tidak memenuhi standarspesifikasi tekhnis dan masih tetap saja diajukan

Dimana berdasarkan PeraturanMenteri Kehutanan RI Nomor : Permenhut P.33/NenhutV/2005 tanggal : 1November 2005 tentang Standard Harga Bibit untuk Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasi yangberumur antara 36 bulan berkisar (Rp.3200, s/d Rp. 3700,) perbatangyang dari standar harga bibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitungkeuntungan perusahaan, dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yangtidak memenuhi standar spesifikasi tekhnis dan masih tetap saja

Kalingga Kencana.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (Departemen Card Center)membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor. 223/GTI/X/2009 PerihalPelaksanaan Tekhnis perluasan ATM PT. Bank DKI di Lokasi Alfamart danlainnya, yang isinya meminta persetujuan Direksi terhadap persiapan lokasisebanyak 96 (Sembilan puluh enam) lokasi di Alfamart agar dapat memenuhitarget perluasan ATM Tahun 2009;Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa ILHAMSYAH JOENOESselaku Direktur Operasional PT.

Karimata Solusi Padu dinyatakanLulus sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya dinyatakangugur karena tidak memenuhi persyaratan tekhnis yaitu lokasi100 ATM, pengalaman perusahaan dan harga ahli yangdipersyaratkan pada TOR;b. Berdasarkan hasil pelelangan tersebut pada butir a, makasesuai dengan Keputusan Direksi PT.

No. 2073 K/Pid.Sus/2015Wakil Ketua II : Yugo Suparto (GTI);Sekretaris : Akhirudin Siregar (GTR);Koordinator Bidang Tekhnis : Dechy Zamiranda (GTI);Anggota : Nono Taryono (GTI);Budi Djoko (GTI);Deny Fadhli (GTI);Sachril (GTI);Syamsudin (PKA);Agus Wismo (GSY);Koordinator Bidang Bisnis : Zulfarsyah (GTR);Anggota : Listya Widada (GKS);Siti Ambar Sayekti (GKS);Jerianto M (GPC);Dewayani Susanti (GMH);Gunawan Aming (GKM);Harlyn Thayani (GTR);Widuk Menzil (CabangUtama Balaikota);Yuwirda Amir (CabangPembantu

Kalingga Kencana.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (DepartemenCard Center) membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor.223/GTI/X/2009 Perihal Pelaksanaan Tekhnis perluasan ATM PT.Bank DKI di Lokasi Alfamart dan lainnya, yang isinya memintapersetujuan Direksi terhadap persiapan lokasi sebanyak 96(sembilan puluh enam) lokasi di Alfamart agar dapat memenuhitarget perluasan ATM Tahun 2009.Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa ILHAMSYAHJOENOES selaku Direktur Operasional PT.

29 September 2012Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 21/PIDTPK/2019/PT.SMR.dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasanalahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMASSAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis

SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29September 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasamadengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasanalahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMASSAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembebasan lahantahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29September 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat KeputusanWalikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwadalam penuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis