Ditemukan 1944 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — MUH. ISNAINI WIDODO, S.E., M.M., M.H., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
729894 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 39 P/HUM/2021c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (Knusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajardapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan' sebabakibat (causal verband) antarakerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonanmaka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;3.
Register : 26-04-2019 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
IVANNA SULISTIO
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk CABANG SAMARINDA
2.WAWAN SYAHRANI,SH. M.Kn SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Turut Tergugat:
CV.PRIMA ANGKASA RAYA
15236
  • SmrMenimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat sebagai dalam gugatannya perihal Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365KUHPerdata (posita 20);Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan ada Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata disyaratkan adanya Kesalahan, Kerugian dan hubungan causal;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan Eksepsiyang menyatakan:1.
Register : 30-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2017
Tanggal 13 Desember 2017 — MOCH. UNTUNG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
1741482 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 66 P/HUM/2017c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaktidaknyapotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akanterjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dan berlakunya Peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan makakerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;Bahwa mengenai kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohontidak
Register : 11-01-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN MARTAPURA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mtp
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
HOWARD GENIAL
Tergugat:
1.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.OEIJ SOEIJ SIANG
3.PT BALAI LELANG SURYA
4.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
4.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
5.YAN KOMAL (Kepala Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
6.DEWI CHRISTIEN (Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
7.RISKY (Staf Bagian Kredit Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
14726
  • Ada hubungan causal antara kerugian dan perbuatanMenimbang, bahwa dengan berkembangnya waktu dan zaman, makakriteria perbuatan melawan hukum diperluas sebagai berikut :1. Melanggar Hak Subyektif orang lain2. Melanggar kewajiban Hukum si Pelaku3. Melanggar kepatutan/rasa keadilan Masyarakat4.
Register : 30-06-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — PT. MEGA AGROCULTURE VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
10062 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya, permohonan keberatan uji materiil harusdidasarkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antarakerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuanperaturan perundangundangan dimaksud.
Register : 04-07-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 17/PDT.G/2014/PN.MGG
Tanggal 3 Februari 2015 — .HERRY CHANDRA ALs TJONG SIEN HOO ; umur 52 Tahun, Pekerjaan pedagang 2.SRI SULISTYOWATI : umur 50 tahun, pekerjaan pedagang masing-masing beralamat Jalan Delima Selatan 2 B No. 7 Kelurahan Kramat Utara Kecamata Magelang Utara Kota Magelang 1.SLAMET SANTOSA ; alamat Jalan Tentara Pelajar No. 41 Kemirejo Kota Megelang 2.Pemerintah Kota Megelang Cq.Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Megelang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No. 2 Kota Megelang Jawa Tengah 3.PT PUTRA WAHID PRATAMA SALATIGA, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 97 Salatiga Jawa Tengah 4. PT KUNTJUP beralamat di Jl. Merdeka Selatan III Kav. 09 Lt 2 Kota Salatiga Jawa Tengah
595
  • bertentangan dengan hukumdan telah bertentangan dengan penjelasan pasal 12 ayat (1) a PD No. 6 tahun2011,sehingga unsur kesalahan telah terpenuhi;3.Adanya kerugian yang ditimbulkan akibatnya: Dalam hal ini Tergugatl, Tergugat Il dan Tergugat IIl A telah menimbulkankerugian kepada para Penggugat karena posisi yang biasa mereka tempatiberubah sehingga hal ini mengganggu para Penggugat dalam menjalankanusahanya kembali selain itu para Penggugat juga kehilangan keuntungan atasusahanya;4.Adanya hubungan causal
Putus : 15-05-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 621/PDT.G/2011/PN.SBY
Tanggal 15 Mei 2013 — FRENGKY ABRAHAMS VS PT. CIPUTRA SURYA, Tbk DKK
5416
  • berasal dari dari IPEDA No.1452 atas Hama Ir.Richard Adisastra (sebelumnvaIPEDA No.1128 atas nama Ny.M.Koesdiyanto/ Turut Tergugat II), seluas tanah 1.860m2, Persil 15, Kelas III, sedangkan tanah / lahan Penggugat yang berasal dari IPEDANo.1129, Persil 15, Kelas Ill, seluas 1.860 m2, atas nama A.Marimin (Turut Tergugat )berada disebelah Utara, dengan demikian pembangunan Jalan Raya tersebut tidakdibangun diatas tanah milik Penggugat ; Unsur ke2 : Kerugian itu timbul sebagaiakibat perbuatan tersebut (causal
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
283127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Para Pemohona.Sebagaimana telah Termohon sampaikan pada angka 1 hurufa dalam eksepsi di atas, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan sebagaimanadimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yangmenganggap kepentingannya dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan (asas causal verband).Dengan demikian hanya pihakpihak
Register : 29-08-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
PT. SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA
Tergugat:
DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP)
184127
  • mendengarkan keterangan para pihakdalam perkara a quo, didapatkan fakta hukum bahwa benar Penggugat adalahsubjek yang dituju langsung oleh Objek Sengketa (vide Bukti P2 = Bukti T9);Menimbang, bahwa bertolak dari norma, konsep kepentingan dalamHukum Administrasi, dan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, makaMajelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secaraHalaman 101 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRGlangsung dan memiliki hubungan sebab akibat (causal
Register : 15-12-2015 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 230/PID.SUS/TPK/2015/PN SBY
Tanggal 28 April 2016 — Jaksa Penuntut:
SUCIPTO, SH.
Terdakwa:
1.M. NASIRI MUIN Als M. NASIRI AR
2.NASRUDIN
1208
  • Maksud yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tiada lain adalahkewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yangdipangku seseorang, jadi antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan saranadengan jabatan atau kedudukan haruslah ada hubungan sebabakibat (causal), olehkarena memangku jabatan atau kedudukan, mengakibatkan seseorang mempuyalkewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukantersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas maka kewenangan
Register : 20-11-2015 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 35/PDT.G/2015/ PN.Psp
Tanggal 19 September 2016 — Hj. ISTANA LISNAWATI LUBIS (Penggugat) SUDIRMAN NASUTION (Tergugat I) ABDURRAHIM HASIBUAN (Tergugat II) GUNTUR HASIBUAN (Tergugat III) M. SOLEH HASIBUAN (Tergugat IV) HASAN BASYRI HASIBUAN Tergugat V) SAHMADAN HASIBUAN (Tergugat VI) JANNA NASUTION (Tergugat VII) SOPIAN HASIBUAN (Tergugat VIII) MARA TOGU SIREGAR (Tergugat IX) NAGORI HASIBUAN (Tergugat X) ANJAR (Tergugat XI) NASIR (Tergugat XII) TIMUN (Tergugat XIII) HARYONO (Tergugat XIV) SUTAN HASIBUAN (Tergugat XV)
9730
  • Terdapat hubungan sebab akibat (hubungan causal) antara perbuatan yangmelawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawanhukum, terlebih dahulu harus mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdata yangmengatakan bahwa TJiaptiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugianpada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itumengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengandung 3 (tiga)
Register : 24-08-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN BREBES Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bbs.
Tanggal 2 Mei 2017 — Bereston Sirait Vs Herawati, dkk dan Hendra C
11327
  • 1008 atas nama Hadi Subianto kepada Penggugatadalah sebagai perbuatan melawan hukum ;Menimbang bahwa dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal13865 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut;Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebutMenimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut diatas, maka unsurunsurperobuatan melawan hukum adalah : Ada kesalahan;Ada Kerugian;Ada hubungan causal
Register : 20-11-2012 — Putus : 17-06-2013 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Juni 2013 —
396580
  • Setiawan S.H. dalam bukunya Pokokpokok Hukum perikatan menguraikan15unsurunsur dari Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :1) Perbuatan yang melawan hukum (onrechimatige daad)2) Harus ada kesalahan3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugianBahwa dari unsurunsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, terdapat persesuaiandengan tindakan Tergugat yang mengeluarkan pernyataanpernyataan yang tidakbenar terhadap Penggugat yaitu1) Perbuatan Yang Melawan
Putus : 28-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 PK/Pdt/2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; FARIDA DJAYA, dkk
183162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kerugian yang timbul kepada Para Penggugat karena tidak bisamemanfaantkan tanah dan bangunan miliknya akibat perobuatan Tergugat l,Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV memiliki hubungan kausalitas yangerat dengan kerugian yang Para Penggugat derita dan alami (causalitasverband, causal caus);Besarnya Kerugian Para Penggugat Akibat Perbuatan Tergugat ;1.Bahwa sebagian tanah sudah dijual oleh Tergugat Tahun 73 kepadaTergugat II dalam bentuk perikatan untuk jual beli Nomor 3 Tanggal 3 April1973
Putus : 20-05-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 20 Mei 2015 — - Drs. HARAPAN NASUTION
7713
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 14 Oktober 2020 — TITO SIAHAAN LAWAN Ir. NURDIN TAMPUBOLON, MM, dan kawan kawan
10068
  • dapatdikategorikan sebagai perouatan melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: Jiao perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewayibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggani kerugian tersebut,Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perouatan melawan hukum yaitu adanya unsur perouatan melawanhukum, kerugian, kesalanan dan hubungan causal
Register : 20-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 419/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : Kepala Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia PERSERO Tbk Majalengka Cq Yuliyanto, S.E
Pembanding/Tergugat IV : Asep dodi
Terbanding/Penggugat : H. Abdu Somad Als Abdul Somad Als Umad Bin Haer Diwakili Oleh : Johan Wahyudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
Terbanding/Turut Tergugat II : Harry Soekrawinata, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat III : CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH
4017
  • Kewajiban tersebutadalah :menyerahkan suatu barang danmenanggungnya.Mengenai penyerahan atau levering dalam KUHPerdata, menganutsistem causal yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnyalevering itu pada dua syarat:1 WALI LIAO LC SADA MAT LIT ACPLIDb IXLIK AB 3.5 nL Beit ows Dey1. Penyerahan atau levering telah dilaksanakan oleh yang berhakberbuat bebas (beschikking sbevoegd) terhadap orang yangdilevering.2.
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
17680 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Pasal 1635 KUH Perdata,setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum,selama orangorang yang tergabung di dalamnya memangbermaksud untuk mendirikan suatu organisasi;Bahwa Pemohon Keberatan memiliki Kedudukan hukum (legalstanding) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atasberlakunya suatu peraturan perundangundangan di bawahundangundang, dikarenakan terdapat keterkaitan sebab akibat(causal verband) dengan berlakunya PERMEN a quo sehinggahakhak Para Pemohon Keberatan sebagai
Register : 25-04-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 28/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 20 Oktober 2014 — LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST),DKK VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
209152
  • dan seterusnya; sehingga batasan seseorang/badan hukumperdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sahmenurut undangundang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugatsebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugattersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum(legal standing) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal
Putus : 13-07-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN LANGSA Nomor 77/Pid.B/2015 /PN Lgs
Tanggal 13 Juli 2015 — M. YUSUF LIDAN BIN SYAHIDAN.
17031
  • USMAN BASRI yang sedang dalamproses Sertifikat Hak Milik di Kantor Perwakilan Badan Pertanahan NegaraKota Langsa;Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhidan terbukti secara sah menurut hukum;Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbukan kerugian;Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur pemakaian surat itu dapatmenimbukan kerugian adalah akibat tertentu dari perbuatan terdakwa berupakerugian atas kepentingan orang lain yang menandakan keharusan adahubungan sebab akibat (causal