Menyatakan menurut hukum upaya lelang ataupun sita yang dilakukansebelum perkara ini inkract adalah cacat secara hukum;4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusanperkara ini ;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung Tergugat lalai/tidakmelaksanakan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkract).9.

XXXXX yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Tangerang, mohon diletakkan suatu sita jaminan,hingga putusan permohonan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap(inkract van gewjisde), oleh karena permohonan sita yang diajukanPemohon Rekonpensi adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlakuuntuk menjamin kepastian hukum dan hak Pemohon Rekonpensi makaputut untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan olehPemohon Rekonpensi ;.

Rina Luciana mohon untuk diletakkan sita mohon diletakkan suatusita jaminan, hingga putusan permohonan ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (inkract van gewjisde), oleh karena permohonan sita yangdiajukan Pemohon Rekonpensi adalah sesuai dengan prosedur hukum yangberlaku untuk menjamin kepastian hukum dan hak Pemohon Rekonpensimaka putut untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukanoleh Pemohon Rekonpensi ;Berdasarkan uraian yuridis di atas, maka Termohon Konpens/PemohonRekonpensi

Pengadilan Negeri Rantauprapat agar Majelis Hakim dalamperkara ini menghukum Tergugat atau orang lain;Halaman 5Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Rap17.18.Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara ini nantinya olehTergugat, maka patut dan wajar apabila Para Tergugat dihukum secaratanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugatapabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkract

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara ini nantinya olehTergugat, maka patut dan wajar apabila Para Tergugat dihukum secaratanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugatapabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkract Van Gewijsde);17.

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara aquo seminggu setelah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);4.

Menghukum Pembanding semula Tergugat untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatanmelaksanakan putusan perkara aquo seminggu setelahberkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);4.

Bahwa semenjak Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Para Pengugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talakbain shugro, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam masaiddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka untuk tertibadministrasi terkait dengan perkawinan dan perceraian, buku asli kutipan akta nikahPenggugat dengan Tergugat harus ditarik yang untuk selanjutnya diterbitkan aktacerai bagi Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkanuntuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract

2008Hakim bahwa Penggugat menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jakwa Penuntut Umum,sehingga membebaskan Penggugat dari dakwaan (Bukti P6) ;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerangtersebut telah diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI oleh Kejaksaan NegeriTangerang, namun Mahkamah Agung RI telah menguatkan kembali putusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang telah berkekuatan hukumtetap sebagaimana menurut KUHP (Inkract

yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bainsugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkanakad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksudkembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talakbain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddahjika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

untukmempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;TENTANG HAK PENGGUGAT.Penggugat Berhak atas Uang Proses.Bahwa merujuk ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU 13 Tahun 2013 tentangKetenagakerjaan, para pihak diharuskan melaksanakan kewajibannya sampaidengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);Halaman 9 dari 51, Putusan Nomor 95/Pat.SusPHI/2019/PN.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar UpahProses kepada Penggugat sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap(inkract van gewijsde) sebesar Rp. 51.030.000,(Lima Puluh Satu Juta Tigapuluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:= Lukman Hakim : 2.430.000 x 21 bulan = Rp.51.030.000Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusanyang berkeadilan substantif sebagaimana asas ex aequo et bono.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

Bahwa dalam Petitum gugatannya butir 2 (dua) Penggugat memintakepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenyatakan bahwa Penyerahan pekerjaan Tergugat kepada Tergugat IIdan Tergugat III bertentangan dengan hukum, namun dalam Petitum butir6 (enam) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat secaratanggung renteng membayar upah proses kepada Penggugat sampai adaputusan berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde

Menolak Gugatan Primair point 6 perihal perhitungan pembayaran upah proseskepada Penggugat sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkract vangewijsde) secara tanggung renteng sebesar Rp51.030.000, (lima puluh satujuta tiga puluh ribu rupiah ) karena tidak beralasan dan berlandaskan ketentuanhukum yang berlaku.Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan keputusanyang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Reflik dan ParaTergugat

Memerintahkan Pejabat kantor Urusan Agama DesaTerak KABUPATENBANGKA TENGAH untuk segera mendaftar perceraian ini setelah adanyaputusan cerai yang telah mempunyai kekuaran hukum tetap (inkract);11. Membebankan biaya perkara menurut hukum.SUBSIDAIR :Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiat c/q.

Bahwa Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan TurutTergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah) /nari apabila Tergugat Rekonvensi I, TergugatRekonvensi Il dan Turut Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isiputusan dalam Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkract van gewijds) baik sendirisendiri ataupun secara tanggungrenteng, sampai dilaksanakan dengan sempurna oleh

Menghukum Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi I, TurutTergugat Rekonvensi untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/nari apabila Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan TurutTergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam Perkara iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) baiksendirisendiri ataupun secara tanggung renteng, sampai dilaksanakandengan sempurna oleh Tergugat Rekonvensi

Raya,Kalimantan Tengah.Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankanlebih dahulu (jut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasimaupun verzet.Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menetapkanuang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hariyang harus dibayar Tergugat bila tergugat lalai dalam melaksanakanputusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkract

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung Tergugat lalai/tidakmelaksanakan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkract);8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalamperkara ini;9.

Bahwa Tergugat haruslah di Hukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) per hari apabilaTergugat lalai melaksanakan isi putusan Perkara ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) sampai Putusan dalam Perkaraini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat;17.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) per hariapabila Tergugat lalai melaksanakan isi dari putusan Perkara ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) sampaiPutusan dalam Perkara ini dilaksanakan dengan sempurna olehTergugat;13. Menyatakan Hukum putusan perkara ini dapat dijalankanterlebin dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupunPeninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);14.

Bahwa agar Tergugat bersedia melaksanakan putusan atas perkara ini, makaPenggugat mohon kepada mejelis Hakim yang mulia, yang memeriksa danmengadili perkara ini agar Tergugat dihnukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah))setiap hari, apabila lalai Tergugat memenuhi isi putusan tersebut terhitung sejakdibacakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap (Inkract van gewisjd).10.Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan putusan perkara

yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra,maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akadnikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembalirukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas Tergugat II mohon kepada YangTerhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksaperkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karenagugatan Penggugat dalam pemilihan kualifikasi perbuatan Tergugat tidak jelas;EKSEPSI RELATIF DEKLINATOIRE1Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana Obyek Sengketanya aquodalam perkara yang sama masih dalam proses pemeriksaan pengadilan dan belumada putusan Inkract dari pengadilan

Pekara yang diajukandengan obyek sengketa yang sama dengan perkara ini yaitu perkara dengan nomorpokok perkara 53/Pdt.G/2012/PN PKL tanggal 27 Agustus 2012 yang mana saat inimasih dalam proses Kasasi dan belum ada kekuatan hukum tetap atas putusanperkara dimaksud;Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak perkara inikarena terdapat perkara dengan obyek sengketa yang sama masih dalam prosespemeriksaan pengadilan dan belum ada putusan inkract dari pengadilan yangmemeriksa perkara;

(Bulan April 2016 s/d Agustus 2016: 5x1.650.000)JUMLAH = Rp.69.696.000.Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan lisan kepada ParaPenggugat bulan September 2015, maka berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi (MK) No. 37/PUUIX/2011 tentang Upah Proses,Tergugat harus tetap membayar gaji Penggugat sampai denganputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde)yang jumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo.

dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang disangkal olehTergugat terdapat pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan adalah: ApakahPenggugat berhak atas hakhak normatif sebagai mana diatur Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Penggugat berhak atasuang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haklainnya sebesar 15% tunjangan kesehatan dan perumahan serta upah prosessampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract