Ditemukan 262 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar mananggara masanggara m.anggara manggara melanggarã melanggar5 melanggama melanggarn
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 02-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN PALU Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2014/PN.PAL
Tanggal 27 Nopember 2014 — ROMDON SAMSUL ANWAR VS PIMPINAN PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA
81 — 12
  • SUMBER CIPTA MULTINIAGA Tahun 20112013yaitu melanggara ketantuan Tentang Kewajiban dasar KaryawanPasal 20 huruf b dan d yang berbunyi Setiap KaryawanPerusahaan mempunyai Kewajibankewajiban dasar : huru b).Mentaati Peraturan Perusahaan, tata tertib dan keputusanperusahaan dan Huruf d). bekerja dengan jujur dan tertib untukkepentingan perusahaan, Juga PENGGUGAT melanggarketentuan Pasal 24 Tentang Larangan Dasar Dalam HubunganKerja Dengan Perusahaan yaitu dalam ayat (2) huruf b yaitu Karyawan dilarang
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Unr
Tanggal 11 Januari 2016 — TERDAKWA : SHOLIHATUN Binti (alm) ABDUL ROHMAN
53 — 10
  • bewijs theorie) menentukan bahwa Hakim hanya bolehmenjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatifditentukan oleh undangundang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakimterhadap eksistensinya alatalat bukti tersebut;Menimbang, bahwa pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan : alat bukti yangsah ialah :a Keterangan Saksi;b Keterangan Ahli;c Surat;d Petunjuk;e Keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal melanggara
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
SRI SUKENI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
62 — 107
  • Bahwa mengenai Posita Gugatan Penggugat angka 20 s/d 22 danangka 24 s/d 25 yang menyatakan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Sidoarjo (Tergugat) telah melanggara. UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ;b. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah ; c. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 ;d. AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama AsasKecermatan dan Asas Kepastian Hukum) ;Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN.SBY.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Penipuan
Upload : 25-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 11/ PID / 2020 / PT DPS
NYOMAN TANAYA
126 — 54
  • Putusan No. 11/PID/2020/PT.DPSBahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam amarputusannya menyatakan Menyatakan terdakwa NYOMAN TANAYA telahterbukti melakukan tindak pidana melakukan pengaduan Fitnah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 317 KUHP, yangmana menurut kami Penuntut Umum tidak tepat.Bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Penipuan melanggara pasal 378 KUHP,berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang telah dihadirkan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 09-10-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 565 / Pid.B/2014/PN.Jmb
Tanggal 4 Nopember 2014 — MANSYUR Bin AHMAD
72 — 30
  • mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa Mansyur bin Ahmad, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pembunuhan yang diikuti olehsuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudahpelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya daripidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barangyang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan pertama Penuntut Umum melanggara
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PT KENDARI Nomor 22/PDT/2017/PTSULTRA
Tanggal 18 Mei 2017 — - PEMBANDING : GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA - TERBANDING : KIKILA ADI KUSUMA
80 — 38
  • Menyatakan tindakan Tergugat mengakui tanah sengketa sebagaimiliknya lalu memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja ProvinsiSulawesi Tenggara merusak dengan cara membongkar bangunan milikPenggugat adalah perbuatan melanggara hukum;. Menyatakan tindakan Tergugat merusak bangunan Penggugat telahmenimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 900.000.000, (sembilanratus juta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp. 10. 000. 000.000, (sepuluh milyar rupiah);.
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus PHI
Register : 23-05-2016 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG
Tanggal 9 Juli 2015 — PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Melawan SAMUEL SANDRO NILLU
166 — 65
  • Bahwa berdasarkan hasil investigasi tersebut TERGUGAT terbukti melakukantindakan tidak patut yakni menghamili saudari MARIANCE THEODORIS tanpapernikahan yang sah dan bertanggung jawab, hal mana melanggara pasal 5 ayat(90 lampiran perjanjian kerja bersama antara PT.PLN (persero) dengan serikatpekerja PT.PLN (Persero Nomor : 140.1PJ/040/DIR/2010 dan Nomor : DPP002.PJ/SPPLN/201Otentang peraturan disiplin pegawai yang berbunyi :Melakukan halhal yang dapat menurunkan kehormatan,martabat dan citraperseroan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-05-2013 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2013
Tanggal 23 Oktober 2014 — HENDRIKUS BELANG KOTEN, DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;
43 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dinyatakan melanggara sumpah/janji jabatan dan/ataumelanggar kode etik DPRD;d. Tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;e.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus
Register : 27-03-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN Kot
Tanggal 2 Mei 2017 — - MASRUHI alias RUHIK bin HASANUDIN;
104 — 51
  • Menyatakan Terdakwa MASRUHI alias RUHIK bin HASANUDIN, bersalahmelakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatanmeskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut yaitu bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan,padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaanpingsan atau tidak berdaya melanggara pasal 286 KUHPJo Pasal 64ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;2.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Anak
Register : 15-03-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Kpg
Tanggal 31 Mei 2016 — OKTOVIANUS BANI alias ANUS
44 — 19
  • Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya,menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudianhari;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif subsidairitas, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Primair: melanggara Pasal 81 ayat (2) UU No.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 28-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/P/FP/2019/PTUN.SBY
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
H.M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H.
Termohon:
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
161 — 112
  • Azas Kepastian Hukum adalah dengan tidak menerbitkan suratkeputusan setelah 7 (tujuh) hari pengajuan Pergantian antar waktudari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, makaPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuktelah melanggara peraturan perundangundangan. Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN.Sby, halaman 10 dari halaman 50b. Asas pelayanan yang baik bahwa dengan tidak memberikaninformasi maka termohon telah melanggar AAUPB dan perundang undangan yang berlaku.12.
Pengadilan PN Ngabang Pidana Khusus
Register : 22-01-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 20-07-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN NBA
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Vera Senjaria, SH
Terdakwa:
1.EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG Anak Alm EFFENDI
2.DONO Als PAK BELA Anak Alm ANYON
4.JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN
5.SURYANTO Als UTOH Anak ASOT
6.SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak Alm AGUS
7.FIRMANTO Als ITAM Anak AENDI
88 — 32
  • dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba Bahwa Tugas pokok Ahli selaku Analis Teknis Pertambangan Dirjen MinerbaProvinsi Kalimantan Barat adalah melakukan aspek sebagai berikut: Menganalisa Teknis penambangan mineral dan batubara; Melakukan kajian kelayakan teknis penambangan; Bahwa Badan Usaha, Koperasi ataupun Persorangan wajib memiliki IzinUsaha Pertambangan dan apa bila pelaku usaha penambangan yang tidakmemiliki Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan melakukan usahapertambangan karena melanggara
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 31-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 48/PDT/2015/PT.PLG
Tanggal 31 Agustus 2015 — H. SUTONO, DK VS RIDWAN MUKTI , DK
31 — 9
  • harijanto tjiwi djaja 26122013Menyatakan tidak sah saksi pengugat dalam perkara ini adalah supiah danbudi karena terbukti masih ada ikatan keluarga dengan kades m.sidikMenyatakan sah m.nur memimpin pemerintah desa sb.jaya pada saat surattergugat I diterbitkan mengacu dengan PP.72 dan PP 73 th 2005 pasal 17 ayat2aMembatalkan semua tuntutan pengugat karena tidak mempunyai buktibuktidan dasar hukum yang kuat dan menanggung semua biaya akibat perkara ini.Menghukum pengugat karena telah terbukti terlah melanggara
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-09-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2019/PT MTR
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. SILMI, M.Pdi.
165 — 73
  • Hal 23 dari 39 Halhukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Jaksa PenuntutUmum melanggara ketentuan pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;3. Menjatuhkan hukuman seringan ringannya kepada Terdakwa Drs.H. Silmi, MPdi ;4.
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 06-04-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G/2015/PTUN.PL
Tanggal 10 Agustus 2015 — - HAMZAH,S. Ag BIN PADJEMMA vs I. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARIGI SELATAN, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROPINSI SULAWESI TENGAH, II. ASMAWATI ILYAS, S. Ag
51 — 17
  • Agadalah pernikahan dibawah tangan atau Nikah Siri, dan tindakan iniadalah pelanggaran hukum berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan;dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah; Bahwa gugatan yang ajukan oleh Penggugat adalah upaya yang dilakukanpenggugat untuk meloloskan diri penggugat dari pelanggaran Hukumyaitu melanggara PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi PNS.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 30-08-2007 — Putus : 21-02-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 21 Februari 2008 — H. ADJUN SUDJANA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI,2. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
74 — 43
  • Bahwa dengan demikian uraian alasan yang telah disampaikandiatas nampak tindakan Tergugat dalam menerbitkan suratkeputusan obyek sengketa a quo, diantaranya telah melanggara. TELAH MELANGGAR PASAL 4 DAN PASAL 9 PERATURANPEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1999, karena diantaranyatelah menetapkan luas tanah yang bukan merupakankewenangan dari Tergugat;b.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pilkada
Register : 09-08-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2011/PTUN.ABN
Tanggal 8 Desember 2011 — 1. Hi. Arsad Sardan,S.E.,S.Hut 2. Pdt. Demianus Ice, MTH. sebagai Para Penggugat melawan I. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat II. Drs.Rusli Sibua, M.Si. dan Weni. R. Paraisu, S.Ag sebagai Tergugat II Intervensi
96 — 48
  • Bahwa Tergugat juga melanggara asas kecermatan yang terkandung dalamAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena tidakmemperhatikan prasyaratan pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara ; Dalam Pokok Perkara ;1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiMaluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPUPROV.029/Tahun 2011 tertanggal 18 Juli2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-01-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Wsb
Tanggal 6 Juli 2017 — Penggugat : MUSODI Bin KARJALI, Tergugat : H.AMINUDIN Bin KARJALI
79 — 6
  • tidakbertanggng Jawab kepada Penggugat atas akses jalan masukkerumah Penggugat dan anak cucunya sehingga menimbulkanketidak nyamanan seperti Turut Tergugat Il memarkir mobil ambulandidepan rumah Penggugat, akibatnya cucunya ketakutan, terganungakses jalan keluar masuk rumah Penggugat dan anak cucunya,sehingga tindakan Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat llsecara renteng mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiimaupun moril, atau dengan kata lain telah melakukan suatuperbuatan yang melanggara
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-05-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN MALANG Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Mlg.
Tanggal 23 Maret 2017 — 1.LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM SABILILLAH MALANG, 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI DALAM NEGERI qq GUBERNUR JAWA TIMUR qq PEMERINTAH KOTA MALANG
23 — 6
  • Teknis pelaksanaan operasi penertiban umum danketentraman masyarakat dalam menjalankan tugas "Penertibandilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadapperaturan, tindakan peringatan dan penghentian sementara, penyegelan,pemasangan garis Satpol PP, pembongkaran, pengamanan buktipelanggaran bagi kegiatan yang melanggara Perda/PeraturanWalikota/Keputusan Walikota dan produk hukum lainnya".
Pengadilan PN MAGELANG Perdata Tanah
Register : 14-08-2007 — Putus : 17-03-2008 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MAGELANG Nomor 21/PDT.G/2007/PN.MGL.
Tanggal 17 Maret 2008 — ZUBAIDAH. Sebagai : PENGGUGAT Melawan : 1. SRI NADIROH. Sebagai : TERGUGAT I ; 2. ASRORI WAHID. Sebagai : TERGUGAT II : 3. PEMERINTAH KOTA MAGELANG. Sebagai : TURUT TERGUGAT ;
87 — 29
  • merupakan kerugian dari Penggugat karena apalagitanah tersebut dikenakan harga yang sama dengan Pemerintahyaitu. selisihnya Rp. 501.714.000, Rp. 85.000.000, = Rp.416.714.000, adalah merupakan kerugian Penggugat =;Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata ,tiap tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugiantersebut.Bahwa secara luas yang dimaksud perbuatan melawan hukumadalah melanggara