Tergugat VI yang dahulu terletak di Jalan Batu Suli Blok 4 Kavling No.369/215, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang terletak di Jalan Batu Suli Vc RT.003 RW.015, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4024 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1994 dengan luas 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak DAPIN DJ SANGGAH

tanah yang dahulu terletak di Jalan Batu Suli Blok 4 Kavling No.369/215, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang terletak di Jalan Batu Suli Vc RT.003 RW.015, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4024 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1994 dengan luas 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak DAPIN DJ SANGGAH

, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Batu Suli Vc, sebelah Selatan berbatasan dengan Lubis Inin, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dan sebelah Timur berbatasan dengan FADLULLAH AZMY;

SANGGAH

Alba Perkasa tidak pernah melakukan Sanggah Banding kepadaPOKJA 2 ULP/UKPBJ Kab. Poso;Bahwakelanjutan proyek pembangunan dermaga desa wisata Kel. MadaleKab. Poso tersebut saat ini dibatalkan sampai batas waktu yang tidakditentukan;Bahwa alasan CV.

;Menimbang,bahwa keberatan oleh peserta / rekanan / penyedia barangdan jasa terhadap pelaksanaan lelang / tender terhadap Pokja 2 ULP/UKPBJdalam ketentuan peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaanbarang/jasa pemerintah jo peraturan Lembaga pengadaan barang/jasapemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang /jasamelalui penyedia, dapat melakukan upaya sanggah melalui aplikasi SistemPengadaan Secara Elektronik (SPSE) selanjutnya apabila penyanggah tidaksetuju dengan

jawaban sanggah dapat mengajukan sanggah banding kepadakuasa pengguna anggaran (KPA) selain itu untuk pekerjaan jasa konstruksimempersyaratkan pihak yang melakukan sanggah banding harus menyerahkanHalaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Psojaminan sanggah banding yang besarnya 1 % (satu persen) dari nilai paguanggaran; (vide : Pasal 30 s/d Pasal 32 peraturan presiden Nomor 16 tahun2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah);Menimbang,bahwa selain mengatur mekanisme (

banding setelah adanya jawaban sanggah olehPokja2 ULP/UKPBJ sebagaimana mekanisme (tata cara) keberatan yang diaturdalam ketentuan tersebut diatas, yang bersesuaian dengan bukti surat T.2 danP.13 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Abdi Dermawan, S.T, danBarita Natanael Sirait, S.T;Menimbang,bahwa dengan tidak diajukannya sanggah banding olehpenggugat maka gugatan penggugat bersifat premature dan Pengadilan NegeriPoso menyatakan tidak berwenang menilai perobuatan/tindakan/putusan Pokja 2ULP

Gani & Son maupun CV.Duta Cipta Artha tersebut dijawab oleh Bupati sebagaimana dinyatakandalam Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1614/TU/UM tanggal 11Nopember 2011 perihal jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepadaDirektur CV. Gani & Son serta CV. Duta Cipta Artha dinyatakan dalam SuratBupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember2011.

Gani & Son dan Surat Bupati KutaiKartanegara Nomor : 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentangJawaban Sanggah Banding ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 027/1614/TU/UMtanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yangditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan Surat Nomor027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban SanggahBanding ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha ;Halaman 6 dari 18 halaman.

Menyatakan batal Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 027/1614/TU/UMtanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yangditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan Surat Bupati KartanegaraNomor: 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang JawabanSanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha ;3.

Gani & Son dan SuratBupati Kutai Kartanegara Nomor: 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada DirekturCV.

Gani& Son dan Surat No.027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentangJawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Duta CiptaArtha adalah tidak mengindahkan teladan staf dari panitia lelang yangmenyatakan lelang harus diteruskan.Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Drs.

TERGUGAT V mendapat bagian warisan seluas 9,9m2Pasal 3 :Bahwa PENGGUGAT Para TERGUGAT setelah sama sama mendapat pembagian warisan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 2 terhadap tanggung jawab sanggah secara fisik dan tanggung jawab pelaksanaan upakara merupakan tanggung jawab bersama. Secara teknis, pembangunan dapat dilakukan dengan keikhlasan masing-masing pihak atau peturunan bersama-sama, sedangkan melaksanakan piodalan bergilir 6 bulan sekali sesuai patokan piodalan.

Pasal 6 : Bahwa sebagai wujud kesungguhan secara lahir dan batin sebelum perjanjian ini ditandatangani wajib dilakukan upesaksi pejati oleh masing masing pihak secara bersama sama sebagai upasaksi niskala di merajan/sanggah, Pura Jati Buana dan di Khayangan Tiga Banjar Adat Teges Kanginan.

Bahwa PENGGUGAT Para TERGUGAT setelah sama sama mendapatpembagian warisan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 2 terhadaptanggung jawab sanggah secara fisik dan tanggung jawab pelaksanaan upakaramerupakan tanggung jawab bersama.

Akta Perdamaian No. 84/PD1/2016/PT DPSBahwa terhadap biaya yang timbul dengan dilakukannya pembagianwarisan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian perdamaian ini ditanggungbersama secara tanggung renteng.222202===Bahwa sebagai wujud kesungguhan secara lahir dan batin sebelumperjanjian ini ditandatangani wajib dilakukan upesaksi pejati oleh masing masing pihak secara bersama sama sebagai upasaksi niskala di merajan/sanggah, Pura Jati Buana dan di Khayangan Tiga Banjar Adat Teges6 US aBahwa bilamana

Pasal 3:Bahwa PENGGUGAT Para TERGUGAT setelah sama sama mendapatpembagian warisan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 2 terhadaptanggung jawab sanggah secara fisik dan tanggung jawab pelaksanaanupakara merupakan tanggung jawab bersama.

Akta Perdamaian No. 84/PD1/2016/PT DPSBahwa terhadap biaya yang timbul dengan dilakukannya pembagian warisansebagaimana yang tertuang dalam perjanjian perdamaian ini ditanggungbersama secara tanggung renteng.Pasal 6:Bahwa sebagai wujud kesungguhan secara lahir dan batin sebelum perjanjianini ditandatangani wajib dilakukan upesaksi pejati oleh masing masing pihaksecara bersama sama sebagai upasaksi niskala di merajan/sanggah, PuraJati Buana dan di Khayangan Tiga Banjar Adat Teges Kanginan.Pasal 7:

AtasJawaban Sanggah tersebut PENGGUGAT telah mengajukansanggah banding Kepada Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu SelatanHal 5 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDNsesuai Surat Nomor: 071/S/CV.BE/IX/2020, Tanggal 10 September2020, Perihal: Sanggah Banding, dan atas sanggah bandingtersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Labuhanbatu Selatan telah menjawabnya sesuai Surat Nomor:600/377/DPUPR/2020, Tanggal 25 September 2020, Perihal:Jawaban Sanggah

tersebutsesuai Surat Nomor: 23/09/SGH/POKJAPILLS/2020, Tanggal 07September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah namun TERGUGATtetap pada keputusannya.

Atas Jawaban Sanggah tersebutHal 10 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDNPENGGUGAT telah mengajukan sanggah banding KepadaPengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai Surat Nomor: 071/S/CV.BE/IX/2020, Tanggal 10 September 2020, Perihal: SanggahBanding, dan atas sanggah banding tersebut Kepala DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.

Labuhanbatu Selatantelah menjawabnya sesuai Surat Nomor: 600/377/DPUPR/2020,Tanggal 25 September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah Banding,namun sanggah banding tersebut tidak dapat diterima dan tetappada keputusan TERGUGAT , 2222 2n ene nn nnn ne en nn nee14.

Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan Lelang Tender(vide bukti P11=T7) dan Jawaban sanggah Tergugat (vide buktiP15=T8); 22 non nnn nn nnn nnn ene ee5. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah banding dan jaminansanggah banding (vide bukti P13 dan P14), dan Tergugat telahmenjawab sanggah banding (vide bukti P15=T.9.)

Pada peraturan sebelumnyayaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sanggahan banding tidakmenghentikan proses pelelangan, sehingga tidak diminta untukmenyampaikan jaminan sanggahan banding.Peningkatan nilai jaminan sanggah banding membuat Penyedia lebihberhatihati dalam menyampaikan sanggahan banding. Peraturan ini di satusisi meningkatkan kualitas sanggah banding yang diajukan. Jaminansanggah banding menjadi bukti keseriusan Pemohon sanggahan banding.Halaman 75 dari 92 halaman.

banding, tetapi peraturan pemerintah tersebutmengatur mengenai pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksimaupun perencana dan pengawas konstruksi namun tidak mengaturmengenai sanggah banding namun hanya mengatur masa sanggah,sehingga dalil Pemohon di atas tidak dapat dipertentangkan denganPerpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kalidengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.g.

Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyatakan: "Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi", maka dengan adanya sanggah banding akan mengakibatkanpenghentian proses pelelangan. Untuk melindungi hak pesertalelang/seleksi lainnya dan agar instrumen sanggah banding ini tidakHalaman 86 dari 92 halaman.

Sehingga Pemohon yang berpendapat bahwaJaminan Sanggah Banding merupakan bentuk pemaksaan yangmenghilangkan hak seseorang dalam mengeluarkan pikiran danpendapat adalah tidak terbukti.

Sehingga tidak benar bila dikatakanjaminan sanggah banding merupakan pembebanan kepada penyediabarang/jasa pemerintah namun merupakan garansi kerugian yangtimbul diakibatkan atas penghentian proses pengadaan barang/jasapemerintah dan bila sanggah banding terbukti benar maka uangjaminan akan dikembalikan kepada Pemohon sanggah banding.Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MahkamahAgung agar kiranya dapat mencermati apabila anggapan Pemohontersebut dianggap benar adanya dan permohonannya

Medahan danyang mengurus kewajiban atas kelangsungan sanggah/ merajanpeninggalan Tejang adalah Ketut Windi (orang tua Tergugat).Bahwa dalam waktu bersamaan, status Ketut Windi (orang tua Tergugat)disamping mengurus sanggah/merajan yang ditinggalkan oleh Tejangsebagai soroh/klan Karang Buncing, juga masih menyungsung sanggah/merajan asalnya yang terletak di kediaman Wali yang berasal dari soroh/klan Arya Wang Bang Pinatih, status mana dikenal dengan istilah "Negen"yang berarti menjalankan dua kewajiban

Menyatakan hukum sah Tergugat bertindak menjalankan kewajiban ataskelangsungan sanggah/merajan peninggalan Tejang;. Menyatakan hukum sah Tergugat meheruskan kewajibankewajiban dantanggung jawab adat Tejang (alm) Banjar Adat Medahan dan Desa AdatSumampan;.

dan Sutama Yasa yang mengurus sanggah tersebut;Bahwa, Sutama Yasa mengurus Sanggah sudah diumunkan di Banjar danditerima di Banjar;Bahwa, secara Niskala Sutama Yasa diterima karena dia sedangkesakitan;Bahwa, kewajiban Tejang yang diteruskan oleh Sutama Yasa adalahmelaksanakan ayahan dan bayar iuran gotong royong;Bahwa, selain Sutama Yasa tidak ada orang lain yang melakukankewajiban Tejang;Bahwa, Sutama Yasa telah melakukan upacara mendak tirta;Bahwa, sanggah/merajan merupakan bagian dari warisan

yang mengurus sanggah tersebut adalah WayanDura, dalam pengertian melaksanakan rerainan atau piodalan, Saksi MadeOka Putra) menerangkan Windu meninggal pada tahun 2010 dan yangmenggantikan kegiatan di banjar adalah Sutama Yasa, sekaligus melaksanakankewajibannya di sanggah dan melakukan upakaranya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan adat waris di Bali padaumumnya dan berdasarkan awigawig atau aturan Desa Adat Sumampan,dengan tegas mengatur bahwa yang disebut sebagai warisan tidak hanyaberupa harta

benda yang ditinggalkan oleh pewaris, akan tetapi juga meliputikewajiban pokok yaitu tanggung jawab terhadap kelangsungan sanggah ataupemerajan yang ditinggalkan, disamping kewajiban meneruskan ayahan desadan kewajiban adat lainnya.

itu ke Pokja;Halaman 48 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMDBahwa benar Surat perjanjian sewa peralatan, bukti kepemilikannyayang dimaksud menurut pemahaman Pokja yang mengajukan sewaitu harus melampirkan identitas peralatan tersebut;Bahwa benar sanggahan ini sudah ada pemenangQ;Bahwa benar saat evaluasi teknis tidak dilalukan klarifikasi;Bahwa benar sanggah banding Itu ranah PPK bukan Pokja;Bahwa benar tahapan sanggah banding evaluasi ulang dari awal;Bahwa benar melampirkan perjanjian Ssewa, dokumen

dan ketentuan padaangka 4.2.14 pada pokoknya mengatur bahwa Sanggah Banding merupakanprotes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksiyang tidak setuju atas jawaban sanggah; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6Tahun 2018 yang mengatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan diPengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upayaadministratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badandan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang

Bagaimana mekanisme evaluasi ulang setelah sanggah banding, apakahpada tahapan evaluasi kualifikasi jika penggugat tidak hadir makaCianQgap QUOUT; 222 nnn n nena nnn n nnn nnn ence cence2.

banding diatur waktuuntuk menjawab 14 hari setelah klarifikasi jaminan sanggah banding, dariuraian ini Majelis Hakim tidak melihat adanya keharusan masa kualifikasipembuktian setelah sanggah banding hanya kurang 1 hari; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen SPSE Poin31.3.

Dalam Undangan Pembuktian Kualifikasi sudan menyebutkandokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 menyebutkan Yangharus dibawa dokumen kualifikasi asli sebagaimana dipersyaratkan; Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas menurut MajelisHakim terdapat ketidaksesuaian dimana penggugat sebelumnya telahdinyatakan gugur karena tidak memiliki dokumen kepemilikan peralatankemudian mengajukan sanggah dan sanggah banding, selanjutnya diundanguntuk

Keputusan terbitatau tidaknya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ditentukanoleh Tergugat Il dengan durasi waktu ditentukan tidak melebihi 6 (enam) harikerja setelah berakhir masa sanggah dan atau sanggahan telah dijawab olehPOKJA, atau dapat dihitung efektif sejak pelimpahan dokumenhasilpelelangan dari POKJA kepada Tergugat II selaku Pengguna Anggaran, dandari waktu yang diberikan tersebut seharusnya Tergugat II dengankewenangannya dapat melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi/pelelangan

Dengan berharapbahwa setidaknya ada CrossCheck ulang terhadap Berita AcaraHasil Pelelangan yang diterbitkan oleh Terbanding /Tergugat agarTergugat I/Terbanding melakukan pemeriksaan ulang denganmempertimbangkan sanggah dari Pembanding, yaitu Terbanding/Tergugat seharusnya melakukan pemeriksaan kepada LPJK atassub bidang BG 008 milik Tergugat III/Terbanding III, namun, hal initidak dilakukan oleh Terbanding I.Majelis hakim tidak mempertimbangkan Ahli Atas Yuda Kandita yangmenyatakan sebagai berikut

sudah dijawab namun, jawabandari Terbanding tidak memiliki basis data yang dapatdipertanggungjawabkan, padahal Pasal 17 ayat (1) huruf amenegaskan bahwa, ULP/Pokja harus memiliki integritas,disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;Dan sesuai dengan Pendapat ahli Atas Yuda Kanditamenyatakan seharusnya jika sanggah mempersoalkan datadata, harus juga dijawab dengan menggunakan datadata yangdapat dipertanggungjawabkan.b.

Bertentangan dengan Kepatutan, Ketelitian dan KehatiHatian.Halaman 25 dari 31 PUTUSAN Nomor 15/PDT/2019/PT B NABahwa fakta hukum atas tindakan dari Tergugat I/Terbanding yangtidak mentaati dokumen lelang yang dibuatnya, yaitu telahmemenangkan Tergugat Ill/Terbanding III tidak sesuai denganKualifikasi Dasar yang telah diatur di dalam dokumen lelang, danmenjawab sanggah dari Pembanding dengan tidak didasarkan atasdatadata dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini LPJK adalahtindakan yang melanggar

kepatutan, ketelitian dan kehatihatian,dan akibat dari tindakan tersebut telah merugikan Pembandingselaku peserta lelang.Bahwa bukti P9 adalah akhir dari proses pengadaan barang dan Jjasa,yang mana bahwa hasil ahir dari Tergugat I/Terbanding adalah BeritaAcara Hasil Pelelangan, dan Tergugat II/Terbanding Il, jika sepakat denganTerbanding harus menerbitkan SPPBJ atau Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa, namun fakta hukum menyatakan bahwa Pembanding adamelakukan sanggah dengan didasarkan datadata

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil Penggugatkarena tidak melakukan sanggah banding apabila tidak setuju atasjawaban sanggah sesuai Dokumen Pemilihan Nomor : 04 /KP.Halaman 26 Putusan Perkara Nomor : 249/G/2019/PTUNMDN1250407/UKPBJAS/2019 Tanggal : 21 Mei 2019, Pada BAB III. Instruksikepada Peserta (IKP) huruf F.

Penetapan Pemenang, angka 37.Sanggah Banding dari Peserta Tender; 37.1 Peserta dapat mengajukansanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah ; 37.2Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepadaKPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuatdalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepadaAPIP sesuai LDP, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan ;.

Penggugat tidak Menempuh Upaya Administratif sanggah Banding ;3. Tergugat (Pokja Pemilihan Pekerjaan) Bukanlah Badan/Pejabat TataUsaha Negara ;4.

berupa sanggah dan sanggah banding,untuk mengurai tentang proses tahapan tersebut maka Majelis Hakim merujukpada ketentuan pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : Jadwal pemilihanuntuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagiPokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitaspekeraan ;Menimbang, bahwa dengan demikian setiap tahapan pengadaanbarang dan jasa telah diatur secara rinci agar keseluruhan

Ruas 42) yang telah ditetapkan Tergugatmencantumkan waktu masa sanggah dari tanggal 28 Juni 2019 sampaitanggal 4 Juli 2019 kemudian dirubah oleh Zulkarnaen Nst menjadi daritanggal 27 Juni 2019 sampai tanggal 3 Juli 2019 dengan alasan terjadigangguan pada akses LPSE Kabupaten Asahan, namun tidakmencantumkan adanya waktu untuk sanggah banding (Vide Bukti T4 danP3) ;2.

BanjarKawan, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar,kemudian saksi Komang Tri Sudana Merta,SH, bersamasamadengan saksi Gusti Ngurah Ari Bhawa Suta dan saksi Dewa PutuAstika melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelakujudi Togel tersebut yaitu terhadap saksi Made Winia Antara aliasGonjoran di rumahnya yaitu di Banjar Kawan Desa Babakan,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.Bahwa pada saat saksi Komang Tri Sudana Merta,SH sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor togel di sanggah

Banjar Kawan, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar,Kabupaten Gianyar, kemudian saksi Komang Tri SudanaMerta,SH, bersamasama dengan saksi Gusti Ngurah Ari BhawaSuta dan saksi Dewa Putu Astika melakukan penyelidikann danpenangkapan terhadap pelaku judi Togel tersebut yaitu terhadapsaksi Made Winia Antara alias Gonjoran di rumahnya yaitu diBanjar Kawan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar.Bahwa pada saat saksi Komang Tri Sudana Merta,SH sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor togel di sanggah

hubungan keluarga denganaBahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu, Tanggal 07 Februari2015 sekira Jam 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Made WiniaAntara alias Gonjoran yang terletak di Banjar Kawan, Desa Babakan,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi bersamasamadengan tim buser yang lainnya menangkap pelaku perjudian yaitusaksi Made Winia Antara alias Gonjoran, dan pada saat saksi sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah

nnnanamenanene Bahwaperistiwa tersebut terjadi pada hari sabtu,Tanggal O7 Februari 2015 sekira Jam 14.15 Witabertempat di rumah saksi Made Winia Antara aliasGonjoran yang terletak di Banjar Kawan, DesaBabakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten10Bahwaperistiwa tersebut terjadi berawal ketika saksibersamasama dengan tim buser yang lainnyamenangkap pelaku perjudian togel yaitu saksi MadeWinia Antara alias Gonjoran, dan pada saat saksiKomang Tri Sudana Merta sedang mengamankanbarang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah

Kepolisian12Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu,Tanggal O7 Februari 2015 sekira Jam 14.15 Witabertempat di rumah saksi Made Winia Antara aliasGonjoran yang terletak di Banjar Kawan, DesaBabakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten GianyarBahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksibersamasama dengan tim buser yang lainnyamenangkap pelaku perjudian togel yaitu saksi MadeWinia Antara alias Gonjoran , dan pada saat saksiKomang Tri Sudana Merta sedang mengamankanbarang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah

Oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai gugatanprematur (dilatoria exceptie) dan sudah selayaknya Majelis Hakimmenolak gugatan PENGGUGAT atau setidaktidaknya menyatakanpermohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).Upaya Sanggah PENGGUGAT Diterima Oleh TERGUGAT,.

Bahwa TERGUGAT kemudian menjawab Sanggah PENGGUGATmelalui Surat Nomor : SRT.01/RTPTU/BLPPBMNIIII/2021, tanggal 16Maret 2021, Perihal Jawaban Sanggah, yang pada pokoknyaTERGUGAT akan melakukan evaluasi ulang kepada PENGGUGAT.. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan TERGUGAT terhadaphasil pemilinan yang telah dilaksanakan dalam tender a quo, ditemukanbeberapa perbedaan dalam klausul kontrak yang disampaikan dengannama pekerjaan dan nomor kontrak yang sama.

Sanggah.(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksiditambahkan tahapan Sanggah Banding.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara apabila telah selesaidalam upaya administratif, dimana upaya administratif yang dimaksudadalah Sanggah dan Sanggah Banding (vide Pasal 48 ayat (1) dan (2)UU No. 5/1986 jo.

Kemudian disusul denganSanggah pada tanggal 9 Maret 2021.Bahwa jika mengacu pada aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmaupun aturanaturan terkait lainnya, Sanggah seharusnya dilayangkanterlebin dahulu kepada TERGUGAT sebagai pemenuhan upayaadministratif.Bahwa meskipun begitu, TERGUGAT tetap menjawab Sanggahan dariPENGGUGAT sesuai amanat Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018terkait masa sanggah yang disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerjasetelah pengumuman (vide angka 4.2.13 LKPP No. 9 Tahun 2018

(fotokopi dari fotokopi);Jawaban Sanggah TERGUGAT Nomor : SRT.01/RTPTU/BLPPBMNIIII/2021 tertanggal 16 Maret 2021.print out);Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar danPedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

maka Istrinya bernama Ni Made Mia Kertiani selaku ahli waris dari almsuaminya, ditempatkan sebagai Pihak Keempat/Tergugat 3 juga berhak atasharta Warisan Peninggalan Gede Rasa (alm);Pasal 2KesepakatanBahwa Para Pihak sepakat mengakhiri dan menyelesaikan SengketaPembagian Harta Warisan sebagaimana dimaksud Perkara Nomor:544/Pdt.G/2019/PN.Sgr,dengan Pembagian Harta Warisan sebagai berikut:Bahwa Para Pihak sepakat Obyek Sengketa 5 (Berupa SebidangTanah yang diatasnya berdiri Rumah Tua (Rumah Wed) dan Sanggah

MerajanKeluarga (Sanggah Wed), terletak di Dusun Kanginan, Desa Les, Tejakula,Buleleng, dengan SPPT/PBB Nomor: 51.08.090.007.0100175.0, Luas tanah:360 M2, atas Nama: Gede Rasa, tanah tersebut mulanya berasal dari Letter C222 Nomor:4a, Persil Nomor: 31, Kelas Nomor: Il, Seluas: 0,040 Ha (400 M2),Atas nama: Gede Rasa), menjadi Hak Milik Bersama (due tengah) antaraPihak Pertama/Penggugat, Pihak Kedua/Tergugat 1, Pihak Ketiga/Tergugat2, dan Pihak Keempat/Tergugat 3, tanoa menghalanghalangi Pihak Keluargayang

lainnya untuk melakukan Persembahyangan/Bhakti kepada Leluhurnyayang beristana di Sanggah Merajan Keluarga (Sanggah Wed) yang terletak diareal Obyek Sengketa 5;Para Pihak sepakat bahwa Obyek Sengketa 10 (Berupa SebidangTanah yang diatasnya berdiri Rumah, terletak di Jalan Sakura Gg.IV No.3Denpasar, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 541/Desa Dangin Puri, GambarSituasi Tanggal: 411978, Nomor:18/1978, Luas: 300 M2, Atas Nama: GedeRasa, N.O.P : 51.71.040.008.003.0025.0), DAN Obyek Sengketa 8 (BerupaSebidang

tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KontraktorKontrak Kerja Sama, yang bertujuan untuk memberikan kesamaandalam pengertian, pola pikir dan pola tindak yang lebih jelas bagi seluruhPengelola Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama ; 18Bahwa di dalam Buku Pedoman Tata Kerja Pengelolaan RantaiSuplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007 RevisiII/PTK/I/2011,Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,Bab XI diatur tatacara Sanggahan (butir 14.1 s/d 14.3.2 halaman187189) dan Sanggah

terhadap keberatan Penggugat atas Pemenang LelangNo. 10111Ops Jasa Penyewaan dan Pengoperasian 100 UnitHydraulic Pumping Unit Berikut Peralatan Bawah Tanah Dan PeralatanPenunjang Selama 24 Bulan telah dilakukan Upaya Administratif olehTergugat berdasarkan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai SuplaiKontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007 RevisiIl/PTK/I/2011, BukuKedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Bab XIbutir 14 halaman 187190 yang mengatur tata cara dan prosedureSanggahan dan Sanggah

Banding) dan Instruksi Kepada PesertaPengadaan (IKPP) Bab II ke10 butir 10 halaman (1617) ; Bahwa adapun Upaya Administratif yang telah dilakukan olehTergugat terhadap Sanggahan/Keberatan dan Sanggah Banding atasPemenang Lelang No. 10111Ops Jasa Penyewaan danPengoperasian 100 Unit Hydraulic Pumping Unit Berikut PeralatanBawah Tanah Dan Peralatan Penunjang Selama 24 Bulan, yangdiajukan secara tertulis oleh Penggugat, yakni: Sanggah/Keberatan No.036/PKE/HPU/03/2012, tanggal 2 April 2012, Revisi Sanggahan

No.054/PKE/HPU/06/2012, tanggal 15 Juni 2012 dan Sanggah Banding No.060/PKE/HPU/06/2012, tanggal 25 Juni 2012, telah dijawab olehTergugat melalui Surat No 144/IVTL/2012 tanggal 09 April 2012 perihalJawaban Sanggahan, Surat No. 259/VITL/2012, tanggal 20 Juni 2012perinal Jawaban Sanggahan Revisi, Surat No. 278/VITL/2012, tanggal27 Juni 2012 perihal Jawaban Sanggah Banding ; Bahwa seluruh prosedur dan kesempatan dalam melakukanUpaya Administratif telah ditempuh oleh Tergugat dan Penggugat sesuaiPedoman

Sanggah.(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuksero a0c7mpelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapansanggah banding.3.

Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggahtidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapatmenyampaikan sanggah banding.Romawi IV angka 4.2.14Sanggah banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPApada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atasjawaban sanggah....4. Bahwa sesuai ketentuanketentuan hukum di atas, proses lelangpengadaan jasa konstruksi gedung asrama dan kelas BDK PekanbaruPutusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr.

Namun demikian, atasjawaban sanggah dimaksud, Penggugat belum melakukan prosessanggah banding yang merupakan upaya banding administratif dalamproses pengadaan barang/jasa Pemerintah;6.

Bahwa sesuai jawaban sanggah No. S12/JS/XII/ULPDRIAU/WII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 hal Jawaban Sanggah yangdisampaikan pada SPSE Kementerian Keuangan untukpembangunan gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018,membuktikan bahwa surat pernyataan ketersediaan unit sanitaryhanya berasal dari PT Sinar Glassindo Jaya tanggal 10 Agustus 2018selaku distributor, bukan sebagai agen tunggal pemegang merk.

dan sanggah banding;Ba hwa dalam perkara a quo, Penggugat belum melakukan upayaPutusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr.

Masa sanggah tanggal 22 s.d. 26 Juli 2021.h.

Loekmonohadi danharusmenyerahkan Jaminan Sanggah Banding Asli yang ditujukan kepada PokjaPemilihan, sehingga apabila sanggah banding ditujukan kepada Tergugatdan tidak menyerahkan Jaminan Sanggah Banding Asli maka sanggahbanding tersebut salah pihak/salan alamat dan tidak sesuai ketentuan.Dengan demikian tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menjawabsanggahan banding tersebut.6.

Sanggah merupakan protes daripeserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan.Alasan sanggah dari peserta tender apabila diterima oleh Pokja Pemilihandapat menyebabkan tender gagal, karena secara substansi mempengaruhihasil evaluasi (Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi).Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Lampiran II Peraturan LKPP Nomor12 Tahun 2021 point 4.2.14 huruf a angka 6) dalam hal sanggah dansanggah banding dinyatakan benar/diterima, Tender/Seleksi dinyatakangagal

BuktiT11 : Surat dari PT Satriamas Karyatama PT Utama SumberMas, KSO yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan JasaKonstruksi 31 Nomor : 011/Sanggah/SKTUSM/VII/2021perihal : Permohonan Sanggah (Fotokopi sesuai printout);12. BuktiT12 : Surat Marlin Tetty Damanik selaku Direktur Utama PT.Boriandy PutraPT.

Reka EstiUtama yang ditujukan kepad Pokja Pemilihan JasaKonstruksi 31 Nomor : 07.24/REUIBSRSUDKudus/Sanggah/V/2021 perihal : Sanggah tanggal 27Juli 2021 (Fotokopi sesuai print out);14. Bukti T14 : Surat Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 kepada PT.Tigamas Mitra selaras Nomor : 027/11.1/PPJK.31/PBJ/2021 perihal : Jawaban sanggah PT. Tigamas MitraSelaras tanggal 29 Juli 2021 (Fotokopi dari hasil printout);15.

Diatas tanah pekarangan tersebut sejak semula pihakTergugat/Pembanding menerima dari pewarisan dalam keadaan penuh denganbangunan dan juga ada bangunanbangunan pura ( sanggah keluaraga )sedangkan obyek tanah sengketa point 1.2 adalah tanah milk keluarga Tergugatyang berasal dari harta pusaka peninggalan leluhur Tergugat/ Pembanding.

Mereka beserta keluargabertempat tinggal di luar Pulau Bali;10 Bahwa obyek tanah sengketa dikuasai dan ditempati oldhh I WAYAN SURYADHIANA ( Tergugat/Pembanding) bersama ibunya (NI WAYAN SUCTI ).; Bahwa benar diatas obyek sengketa berdiri beberapa bangunan yang terdiri dari :Rumah Tinggal ;Sanggah (Tempat suci keluarga ) ;Tempat penyimpanan pretima ;Rumah adat ; Dan rumah toko ( Ruko) ; Bahwa pada tanggal 25 Desember 2005 telah diadakan rapat di Bale PesamuanPura Desa Peguyangan yang dihadiri oleh

;NI WAYAN TYJATRI mengatakan dihadapan diforum peserta rapat,karena dia telah pindah keyakinan dengan berAgama Islam maka diatidak lagi bisa ngayah, selanjutnya dia menyerahkan ayahayahan di PuraPenyarikan Desa dan sanggah Paibon sepenuhnya kepada NI WAYANRAI SUCIATI ( adik kandungnya ) beserta artha berana yang diatursecara intern keluarga melalui kesepakatan yang disahkan oleh KepalaKelurahan Peguyangan.;Bahwa dalam rapat itu disimpulkan : 111.

Berdasarkan silsilah/lelintihan tersebut diatas diputuskan mengesahkanpenyerahan ayahayahan di Pura Penyarikan Desa dan sanggah Paibon dariNI WAYAN TJATRI kepada NI NYOMAN RAI SUCIATL;2. Serah terima artha berana terkait dengan point satu diatur secara internkeluarga dan disahkan oleh Kepala Kelurahan Peguyangan.;3. Diminta agar NI NYOMAN RAI SUCIATI sebagai penerima ayahayahanmelaksanakan kewajibannya dengan sebaikbaiknya, menuju ajeg Ball.;4.

SOEKARYO dansemula beragam Hindu kemudian berpindah keyakinan dengan memeluk Agama13 Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakanpada tanggal 18 Pebruari 2013 diproleh fakta bahwa diatas tanah obyek sengketaberdiri beberapa bangunan antara lain :Bangunan Sanggah ( tempat suci keluarga ) ; Bangunan tempat penyimpanan pratima.;Bangunan Rumah Adat.

Di Bali perkawinan ini sangat serius karenatidak semua orang bisa menjalankan sembah kasembah, paid kapaid dan tegenkategen, hanya orangorang yang dalam 1 (satu) pasidi karang bisa dalamperkawinan keceburin ; Bahwa orang yang bisa masuk dalam pasidi karang adalah orang yang dalam 1(satu) dadya, yang turunannya bisa dipecah lagi tapi tetap dalam satu pura paibonyang diawahnya lagi ada sanggah gede, diturunkan lagi ada sanggah kemulantaksu, jadi dalam satu kasta dan tidak mungkin beda kasta ; Bahwa

perlu adaDT karena dia anak perempuan sendiri dan sentana rajeg maka dia bertanggungjawab sendiri atas kewajiban Pawogan, Palemahan dan Parahyangan ;Bahwa kalau tidak mempunyai hubungan darah, asal usul berbeda, sanggahberbeda, biasanya sampai kakek dan kumpi masih bisa dilacak, diatas itu pastimelihat ketempat suci apakah satu Pura Paibon, satu Pura dadya atau sanggah Gedeatau satu sanggah kemulan, kalau dalam satu kelompok itu pasti menyama, kalauberbeda dadya pasti tidak menyama atau berbeda keturunan

samabesarnya dengan keluarga aslinya hanya dimungkinkan membuat sanggahmembuat sanggah kecil yang disebut sanggah kemulan taksu setelah itu sanggahgede setelah itu pura paibon yang paling tinggi ini disebut pura dadya, dibuatbertingkat karea menurut pendapat ahli untuk membuktikan bahwa mereka adalahsatu dadya dan bukti yang lain adalah pasti upacaranya bersamaan jarang sekaliyang berbeda kemudian belakangan mulai tahun 1990 an ada yang membuatupacara waktunya berbeda untuk kepentingan praktis.

Jika ada yang keluarga kecilyang mampu dan hanya memiliki sanggah kemulan taksu yang tujuannya adalahHal. 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/201 4/PN.Dps44mau tidak mau mereka harus mengikuti garis keturunan keluarga.

adalah berbeda sedangkan menurut adat Bali apabila mereka saudaramaka tempat sembahyangan, dadia, merajan mapun sanggah besar mereka adalah samabegitu juga untuk penempatan mereka setelah diaben apabila mereka saudara maka akanditempatkan di sanggah yangMenimbang, bahwa dari fakta telah dapat membuktikan antara I Lekus dengan I Birtidak ada hubungan keluarga, sehingga antara mereka maupun ahli waris berikutnya jugatidak ada hubungan keluarga maupun hubungan mewaris ;Menimbang, bahwa tentang dalil

B/2016/PN TmtBahwa saksi korban mengalami pendarahan seketika pada kepala bagian kiridan kemudian dibawa ke rumah sakit;Bahwa saksi korban menjalani rawat inap sampai 5 (lima) hari danmendapatkan beberapa jahitan di kepalanya;Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf melalui orang tuanya dengan datangke Rumah Sakit dan memberikan uang santunan Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan adaketerangan yang di sanggah yakni Terdakwa tidak memukul dari

B/2016/PN TmtMenimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan adaketerangan yang di sanggah yakni Terdakwa tidak memukul dari belakang namundari samping, atas sanggahan terdakwa tersebut saksi korban tetap padaketerangannya;3.

B/2016/PN TmtMenimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan adaketerangan yang di sanggah yakni Terdakwa tidak memukul dari belakang namundari samping, atas sanggahan terdakwa tersebut saksi korban tetap padaketerangannya;4.

(empat ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;6.

B/2016/PN TmtMenimbang, bahwa dari keterangan saksi 6, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;7.