Ditemukan 4595 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-10-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 19/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat:
PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA
Tergugat:
Kelompok Kerja 38
20580
  • Upaya Administratif.Bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif, denganmelakukan sanggah kepada tergugat, pada tanggal 21 September ,2020 ,dengan surat sanggah nomor 001/PCPSL/IX/2020 untuk paket 2 (DAK)Jalan Bukit SilehAieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai NanamJembatan Putih namun tergugat tidak menaggapi sesuai poin poin yangdi pertanyakan dalam surat sanggah penggugat, kalau ada hal hal yangkurang jelas semestinya tergugat punya hak untuk melakukan Kklarifikasikepada penggugat, bukan malah
    PENGGUGAT seyogyanya menggugatterhadap keputusan tata usaha negara yang bersifat final, dan telahTERGUGAT sampaikan objek gugatan Penggugat belum termasukkeputusan tata usaha negara yang bersifat final, dengan demikiangugatan PENGGUGAT menjadi premature.Bahwa selain itu, PENGGUGAT tidak melakukan sanggah bandingterhadap kekalahan PENGGUGAT dalam tender ini, berartiPENGGUGAT tidak setuju dengan jawaban sanggah dari TERGUGAT.Oleh karena itu secara yuridis PENGGUGAT dianggap setuju denganjawaban sanggah
    Hakini adalah Hak menyampaikan Sanggah bagi yang melakukanpenawaran (Perpres 16/2018 Pasal 81) dan/atau Hak penyampaianpengaduan kepada APIP dan LKPP (Perpres 16/2018).Justru. ketika langkah sanggah dan pengaduan tidak dilakukan,kemudian penetapan pemenang digugat melalui jalur PTUN, makapada saat itu penyedia telah mengingkari Pakta Integritas.
    Bukti P. 6 : Masa Sanggah tanggal 17 September 2020sampai dengan 23 September 2020(Fotokopi dari fotokop)) ;7.
    PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembagaint;Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa MelaluiPenyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggahdan sanggah banding, sebagai berikut:4.2.13 Sanggah;Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikanatas
Putus : 06-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/Pdt/2013/PT.Dps
Tanggal 6 Januari 2014 — I WAYAN SURYA DHIYANA sebagai PEMBANDING M E L A W A N I WAYAN RECA, sebagai TERBANDING
4520
  • Diatas tanah pekarangan tersebut sejak semula pihakTergugat/Pembanding menerima dari pewarisan dalam keadaan penuh denganbangunan dan juga ada bangunanbangunan pura ( sanggah keluaraga )sedangkan obyek tanah sengketa point 1.2 adalah tanah milk keluarga Tergugatyang berasal dari harta pusaka peninggalan leluhur Tergugat/ Pembanding.
    Mereka beserta keluargabertempat tinggal di luar Pulau Bali;10 Bahwa obyek tanah sengketa dikuasai dan ditempati oldhh I WAYAN SURYADHIANA ( Tergugat/Pembanding) bersama ibunya (NI WAYAN SUCTI ).; Bahwa benar diatas obyek sengketa berdiri beberapa bangunan yang terdiri dari :Rumah Tinggal ;Sanggah (Tempat suci keluarga ) ;Tempat penyimpanan pretima ;Rumah adat ; Dan rumah toko ( Ruko) ; Bahwa pada tanggal 25 Desember 2005 telah diadakan rapat di Bale PesamuanPura Desa Peguyangan yang dihadiri oleh
    ;NI WAYAN TYJATRI mengatakan dihadapan diforum peserta rapat,karena dia telah pindah keyakinan dengan berAgama Islam maka diatidak lagi bisa ngayah, selanjutnya dia menyerahkan ayahayahan di PuraPenyarikan Desa dan sanggah Paibon sepenuhnya kepada NI WAYANRAI SUCIATI ( adik kandungnya ) beserta artha berana yang diatursecara intern keluarga melalui kesepakatan yang disahkan oleh KepalaKelurahan Peguyangan.;Bahwa dalam rapat itu disimpulkan : 111.
    Berdasarkan silsilah/lelintihan tersebut diatas diputuskan mengesahkanpenyerahan ayahayahan di Pura Penyarikan Desa dan sanggah Paibon dariNI WAYAN TJATRI kepada NI NYOMAN RAI SUCIATL;2. Serah terima artha berana terkait dengan point satu diatur secara internkeluarga dan disahkan oleh Kepala Kelurahan Peguyangan.;3. Diminta agar NI NYOMAN RAI SUCIATI sebagai penerima ayahayahanmelaksanakan kewajibannya dengan sebaikbaiknya, menuju ajeg Ball.;4.
    SOEKARYO dansemula beragam Hindu kemudian berpindah keyakinan dengan memeluk Agama13 Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakanpada tanggal 18 Pebruari 2013 diproleh fakta bahwa diatas tanah obyek sengketaberdiri beberapa bangunan antara lain :Bangunan Sanggah ( tempat suci keluarga ) ; Bangunan tempat penyimpanan pratima.;Bangunan Rumah Adat.
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2013
Tanggal 12 Februari 2015 — BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8850 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada peraturan sebelumnyayaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sanggahan banding tidakmenghentikan proses pelelangan, sehingga tidak diminta untukmenyampaikan jaminan sanggahan banding.Peningkatan nilai jaminan sanggah banding membuat Penyedia lebihberhatihati dalam menyampaikan sanggahan banding. Peraturan ini di satusisi meningkatkan kualitas sanggah banding yang diajukan. Jaminansanggah banding menjadi bukti keseriusan Pemohon sanggahan banding.Halaman 75 dari 92 halaman.
    banding, tetapi peraturan pemerintah tersebutmengatur mengenai pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksimaupun perencana dan pengawas konstruksi namun tidak mengaturmengenai sanggah banding namun hanya mengatur masa sanggah,sehingga dalil Pemohon di atas tidak dapat dipertentangkan denganPerpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kalidengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.g.
    Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyatakan: "Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi", maka dengan adanya sanggah banding akan mengakibatkanpenghentian proses pelelangan. Untuk melindungi hak pesertalelang/seleksi lainnya dan agar instrumen sanggah banding ini tidakHalaman 86 dari 92 halaman.
    Sehingga Pemohon yang berpendapat bahwaJaminan Sanggah Banding merupakan bentuk pemaksaan yangmenghilangkan hak seseorang dalam mengeluarkan pikiran danpendapat adalah tidak terbukti.
    Sehingga tidak benar bila dikatakanjaminan sanggah banding merupakan pembebanan kepada penyediabarang/jasa pemerintah namun merupakan garansi kerugian yangtimbul diakibatkan atas penghentian proses pengadaan barang/jasapemerintah dan bila sanggah banding terbukti benar maka uangjaminan akan dikembalikan kepada Pemohon sanggah banding.Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MahkamahAgung agar kiranya dapat mencermati apabila anggapan Pemohontersebut dianggap benar adanya dan permohonannya
Register : 31-03-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN GIANYAR Nomor 51_PIDSUS_2015_PNGIN_sajam
Tanggal 28 April 2015 — - TERDAKWA : I NYOMAN RINDU
6723
  • BanjarKawan, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar,kemudian saksi Komang Tri Sudana Merta,SH, bersamasamadengan saksi Gusti Ngurah Ari Bhawa Suta dan saksi Dewa PutuAstika melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelakujudi Togel tersebut yaitu terhadap saksi Made Winia Antara aliasGonjoran di rumahnya yaitu di Banjar Kawan Desa Babakan,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.Bahwa pada saat saksi Komang Tri Sudana Merta,SH sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor togel di sanggah
    Banjar Kawan, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar,Kabupaten Gianyar, kemudian saksi Komang Tri SudanaMerta,SH, bersamasama dengan saksi Gusti Ngurah Ari BhawaSuta dan saksi Dewa Putu Astika melakukan penyelidikann danpenangkapan terhadap pelaku judi Togel tersebut yaitu terhadapsaksi Made Winia Antara alias Gonjoran di rumahnya yaitu diBanjar Kawan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar.Bahwa pada saat saksi Komang Tri Sudana Merta,SH sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor togel di sanggah
    hubungan keluarga denganaBahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu, Tanggal 07 Februari2015 sekira Jam 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Made WiniaAntara alias Gonjoran yang terletak di Banjar Kawan, Desa Babakan,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi bersamasamadengan tim buser yang lainnya menangkap pelaku perjudian yaitusaksi Made Winia Antara alias Gonjoran, dan pada saat saksi sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah
    nnnanamenanene Bahwaperistiwa tersebut terjadi pada hari sabtu,Tanggal O7 Februari 2015 sekira Jam 14.15 Witabertempat di rumah saksi Made Winia Antara aliasGonjoran yang terletak di Banjar Kawan, DesaBabakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten10Bahwaperistiwa tersebut terjadi berawal ketika saksibersamasama dengan tim buser yang lainnyamenangkap pelaku perjudian togel yaitu saksi MadeWinia Antara alias Gonjoran, dan pada saat saksiKomang Tri Sudana Merta sedang mengamankanbarang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah
    Kepolisian12Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu,Tanggal O7 Februari 2015 sekira Jam 14.15 Witabertempat di rumah saksi Made Winia Antara aliasGonjoran yang terletak di Banjar Kawan, DesaBabakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten GianyarBahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksibersamasama dengan tim buser yang lainnyamenangkap pelaku perjudian togel yaitu saksi MadeWinia Antara alias Gonjoran , dan pada saat saksiKomang Tri Sudana Merta sedang mengamankanbarang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah
Register : 06-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN AMLAPURA Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Amp
Tanggal 22 Mei 2019 — Pemohon:
1.I ketut Astawa Yasa
2.Ni Kadek Ayu Sudiari
179
  • Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohonkarena anak Para Pemohon tersebut sering sakitsakitan dan seringmenangis, kemudian sekitar 6 bulan yang lalu Para Pemohon bertanyakepada pandita/orang pintar dan diberi petunjuk untuk mengganti namaanak Para Pemohon;Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon darisemula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA dirubahmenjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA;Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut sudah diganti secara agamaatau niskala di sanggah
    Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohonkarena anak Para Pemohon tersebut sering sakitsakitan dan seringmenangis, kKemudian sekitar 6 bulan yang lalu Para Pemohon bertanyakepada pandita/orang pintar dan diberi petunjuk untuk mengganti namaanak Para Pemohon; Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon darisemula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA . dirubahmenjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA; Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut sudah diganti secara agamaatau niskala di sanggah
    didepanpersidangan ini, Para Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagaiberikut :Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ParaPemohon yang semula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA,karena anak Para Pemohon tersebut sejak kecil sering sakitsakitan dan seringmelihat mahlukmahluk aneh dan setelah ditanyakan pada pandita/orang pintardisarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut menjadi GEDEANANDA RAJENDRA NATHA, dan setelah dilakukan upacara secaraagama/niskala di sanggah
    P/2019/PN Ampdirubah menjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA dan nama anak ParaPemohon tersebut sudah diganti secara agama atau niskala di sanggah kemulandan setelah dilakukan upacara Penggantian nama tersebut kesehatan anak ParaPemohon berangsurangsur membaik dimana keluarga besar Para Pemohon tidakada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan juga telah memberiketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Para Pemohon mengajukanpermohonan
    perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA, karena anak Para Pemohon tersebutsejak kecil sering sakitsakitan dan sering melihat mahlukmahluk aneh dansetelah ditanyakan pada pandita/orang pintar disarankan untuk merubah namaanak Para Pemohon tersebut menjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA, dansetelah dilakukan upacara secara agama/niskala di sanggah kemulan kesehatananak Para Pemohon berangsurangsur membaik, dimana keluarga besar ParaPemohon tidak ada yang keberatan
Register : 01-07-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 3064/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
84
  • No. 3064/Pdt.G/2019/PA.Sby6.SAYA SANGGAH!Tidak ada perselisihan paham keadaan keluarga kami baikbaik saja.2) Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik danpiskis terhadap Penggugat.SAYA SANGGAH!Saya melakukan kekerasan terhadap istri Saya itu ada alasannyaIstri saya sudah 10 Tahun ini ada perselingkuhan/orang ketiga dalamkehidupannya.
    Saya malakukan ini atas ajaran agama bila ada anak/istriyang salah beritahu dia bila masih melakukan beritahu dengan nadakeras, bila masih dilakukan pukul dengan tidak mengakibatkanluka/mencederai.3) Bahwa Tergugat tidak lagi MEMBERIKAN NAFKAHKepada Penggugat.SAYA SANGGAH!Saya selama berumah tangga selama 19 Tahun tidak pernahmenganggur dan segala hasil kerja saya sepenuhnya saya berikankepada istri saya.Saya tidak pernah mengurangi hak istri saya sedikitpun!
    Bahwa sejak januari Tahun 2018 antara Penggugatandan Tergugat telah Pisah ranjang 1 Tahun ini.SAYA SANGGAH!Tidak pernah ada kata pisah ranjang sepanjang pernikahan kamibahkan idul fitri tahun 2019 kami masih hidup bersama anakanak kamidirumah dan saya beserta istri masih berhubungan badan layaknya suamiistri selama ini.TsBahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatterus menjadi sampai saat ini dan sulit didamaikan lagj.Hal 4 dari 11 Hal Put. No. 3064/Pdt.G/2019/PA.SbySAYA SANGGAH!
Register : 15-02-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Glend Pradana
2.Risky Dwi Afriadi
3.Devy Paramitha Agnelia
Tergugat:
Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI cq Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
186219
  • atashasil integrasi nilai SKDSKB melalui website BKNsscn.bkn.go.id mulai tanggal 1 s.d 3 November 2020.6)Bahwa Para Penggugat mengajukan Sanggah dengan rincian:1.
    Sanggah atas nama Glend Pradana:a. Psikotes Lanjutan terindikasi menyalahi prinsipPermen PAN RB No.23/2019: Adil, yaitu berbeda penilai, link, kKetentuan, instruksipengerjaan, jenis & jumlah soal Transparan, yaitu. pelaksanaan & menilai tiapkomponenb. Adanya ujian susulan dan tidak menggugurkan.2. Sanggah atas nama Risky Dwi Afriadi:Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.a.
    Sanggah atas nama Devy Paramitha Agnelia:a. Psikotes lanjutan tidak berprinsip adil: perbedaanpenilai, link, Ketentuan, jenis & jumlah soal.b. Tidak transparan mengolah skor psikotes, saya yakinnilai integritas >4c.
    Keseluruhan Instansi dari website BadanKepegawaian Negara sscnadmin.bkn.go.1d.Terhadap Sanggah tersebut hampir seluruhnya telah dijawab olehTergugat dengan status Tolak Sanggah, namun hanya ParaPenggugat yang tidak puas terhadap hasil sanggah tersebut danmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.Bahwa terhadap kesesuaian penerapan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), Tergugat terlebih dahulumenjelaskan sebagai berikut:Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.a.Bahwa
    Kepada pesertaHalaman 44 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengajukan sanggah atas hasil integrasi nilai SKDSKB melalui website https://sscn.bkn.go.id mulaitanggal 1 s.d 3 November 2020.
Register : 03-11-2020 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 924/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
2.KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 17 BP2JK WILAYAH NTT
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
5.PT. NAVIRI MULTI KONSTRUKSI
178142
  • Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) harikerja setelah pengumuman.C. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasiSPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) harikerja setelah akhir masa sanggah.Halaman 25 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 924/Pdt.G/2020/PN Jkt.Seld. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima,Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukandokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyediaulang.e.
    jawaban sanggah.
    Dalam hal tidak adaKPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. PenyampaianSanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:a. Penyanggah merupakan Sanggah Bandingsecara tertulis kepada KPA selambatlambatnya 5 (lima)hari kerja setelah jawaban sanggah dibuat dalam aplikasiSPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikankepada APIP yang bersangkutan;b.
    Dalam hal KPA tidak memberikanjawaban Sanggah Banding maka KPA dianggapmenerima Sanggah Banding;e. Apabila Sanggah Banding dinyatakanbenar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihanmelakukan evaluasi ulang atau pemilihan PenyediaUlang.f.
    Sehingga secara hukum,Penggugat dianggap telah menerima jawaban sanggah TergugatIl.5.
Register : 14-11-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 148/PDT.G/2014/PN Gin
Tanggal 15 April 2015 — Penggugat : 1.I Nyoman Winda 2.I Wayan Windi 3.I Nyoman Murdika Tergugat : 1.I Wayan Sutama Yasa 2.I Nyoman Suarti 3.Badan Pertanahan Nasional kabupaten Gianyar
424463
  • Medahan danyang mengurus kewajiban atas kelangsungan sanggah/ merajanpeninggalan Tejang adalah Ketut Windi (orang tua Tergugat).Bahwa dalam waktu bersamaan, status Ketut Windi (orang tua Tergugat)disamping mengurus sanggah/merajan yang ditinggalkan oleh Tejangsebagai soroh/klan Karang Buncing, juga masih menyungsung sanggah/merajan asalnya yang terletak di kediaman Wali yang berasal dari soroh/klan Arya Wang Bang Pinatih, status mana dikenal dengan istilah "Negen"yang berarti menjalankan dua kewajiban
    Menyatakan hukum sah Tergugat bertindak menjalankan kewajiban ataskelangsungan sanggah/merajan peninggalan Tejang;. Menyatakan hukum sah Tergugat meheruskan kewajibankewajiban dantanggung jawab adat Tejang (alm) Banjar Adat Medahan dan Desa AdatSumampan;.
    dan Sutama Yasa yang mengurus sanggah tersebut;Bahwa, Sutama Yasa mengurus Sanggah sudah diumunkan di Banjar danditerima di Banjar;Bahwa, secara Niskala Sutama Yasa diterima karena dia sedangkesakitan;Bahwa, kewajiban Tejang yang diteruskan oleh Sutama Yasa adalahmelaksanakan ayahan dan bayar iuran gotong royong;Bahwa, selain Sutama Yasa tidak ada orang lain yang melakukankewajiban Tejang;Bahwa, Sutama Yasa telah melakukan upacara mendak tirta;Bahwa, sanggah/merajan merupakan bagian dari warisan
    yang mengurus sanggah tersebut adalah WayanDura, dalam pengertian melaksanakan rerainan atau piodalan, Saksi MadeOka Putra) menerangkan Windu meninggal pada tahun 2010 dan yangmenggantikan kegiatan di banjar adalah Sutama Yasa, sekaligus melaksanakankewajibannya di sanggah dan melakukan upakaranya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan adat waris di Bali padaumumnya dan berdasarkan awigawig atau aturan Desa Adat Sumampan,dengan tegas mengatur bahwa yang disebut sebagai warisan tidak hanyaberupa harta
    benda yang ditinggalkan oleh pewaris, akan tetapi juga meliputikewajiban pokok yaitu tanggung jawab terhadap kelangsungan sanggah ataupemerajan yang ditinggalkan, disamping kewajiban meneruskan ayahan desadan kewajiban adat lainnya.
Register : 07-10-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 182/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
CV. BUSIMOR ENGINEERING
Tergugat:
Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Labuhan Batu Selatan
144111
  • AtasJawaban Sanggah tersebut PENGGUGAT telah mengajukansanggah banding Kepada Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu SelatanHal 5 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDNsesuai Surat Nomor: 071/S/CV.BE/IX/2020, Tanggal 10 September2020, Perihal: Sanggah Banding, dan atas sanggah bandingtersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Labuhanbatu Selatan telah menjawabnya sesuai Surat Nomor:600/377/DPUPR/2020, Tanggal 25 September 2020, Perihal:Jawaban Sanggah
    tersebutsesuai Surat Nomor: 23/09/SGH/POKJAPILLS/2020, Tanggal 07September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah namun TERGUGATtetap pada keputusannya.
    Atas Jawaban Sanggah tersebutHal 10 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDNPENGGUGAT telah mengajukan sanggah banding KepadaPengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai Surat Nomor: 071/S/CV.BE/IX/2020, Tanggal 10 September 2020, Perihal: SanggahBanding, dan atas sanggah banding tersebut Kepala DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.
    Labuhanbatu Selatantelah menjawabnya sesuai Surat Nomor: 600/377/DPUPR/2020,Tanggal 25 September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah Banding,namun sanggah banding tersebut tidak dapat diterima dan tetappada keputusan TERGUGAT , 2222 2n ene nn nnn ne en nn nee14.
    Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan Lelang Tender(vide bukti P11=T7) dan Jawaban sanggah Tergugat (vide buktiP15=T8); 22 non nnn nn nnn nnn ene ee5. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah banding dan jaminansanggah banding (vide bukti P13 dan P14), dan Tergugat telahmenjawab sanggah banding (vide bukti P15=T.9.)
Register : 25-10-2012 — Putus : 29-05-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 29 Mei 2013 — PT. PRIMAKANA ENERGY;1.BADAN OPERASI BERSAMA PT. BUMI SIAK PUSAKO – PERTAMINA HULU,2.PT. EPSINDO JAYA PRATAMA
204235
  • tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KontraktorKontrak Kerja Sama, yang bertujuan untuk memberikan kesamaandalam pengertian, pola pikir dan pola tindak yang lebih jelas bagi seluruhPengelola Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama ; 18Bahwa di dalam Buku Pedoman Tata Kerja Pengelolaan RantaiSuplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007 RevisiII/PTK/I/2011,Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,Bab XI diatur tatacara Sanggahan (butir 14.1 s/d 14.3.2 halaman187189) dan Sanggah
    terhadap keberatan Penggugat atas Pemenang LelangNo. 10111Ops Jasa Penyewaan dan Pengoperasian 100 UnitHydraulic Pumping Unit Berikut Peralatan Bawah Tanah Dan PeralatanPenunjang Selama 24 Bulan telah dilakukan Upaya Administratif olehTergugat berdasarkan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai SuplaiKontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007 RevisiIl/PTK/I/2011, BukuKedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Bab XIbutir 14 halaman 187190 yang mengatur tata cara dan prosedureSanggahan dan Sanggah
    Banding) dan Instruksi Kepada PesertaPengadaan (IKPP) Bab II ke10 butir 10 halaman (1617) ; Bahwa adapun Upaya Administratif yang telah dilakukan olehTergugat terhadap Sanggahan/Keberatan dan Sanggah Banding atasPemenang Lelang No. 10111Ops Jasa Penyewaan danPengoperasian 100 Unit Hydraulic Pumping Unit Berikut PeralatanBawah Tanah Dan Peralatan Penunjang Selama 24 Bulan, yangdiajukan secara tertulis oleh Penggugat, yakni: Sanggah/Keberatan No.036/PKE/HPU/03/2012, tanggal 2 April 2012, Revisi Sanggahan
    No.054/PKE/HPU/06/2012, tanggal 15 Juni 2012 dan Sanggah Banding No.060/PKE/HPU/06/2012, tanggal 25 Juni 2012, telah dijawab olehTergugat melalui Surat No 144/IVTL/2012 tanggal 09 April 2012 perihalJawaban Sanggahan, Surat No. 259/VITL/2012, tanggal 20 Juni 2012perinal Jawaban Sanggahan Revisi, Surat No. 278/VITL/2012, tanggal27 Juni 2012 perihal Jawaban Sanggah Banding ; Bahwa seluruh prosedur dan kesempatan dalam melakukanUpaya Administratif telah ditempuh oleh Tergugat dan Penggugat sesuaiPedoman
Register : 05-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
CV. INTINUSA KARYA Diwakili Oleh PATRICIA CHIAULINA KURNIAWAN
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
16976
  • itu ke Pokja;Halaman 48 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMDBahwa benar Surat perjanjian sewa peralatan, bukti kepemilikannyayang dimaksud menurut pemahaman Pokja yang mengajukan sewaitu harus melampirkan identitas peralatan tersebut;Bahwa benar sanggahan ini sudah ada pemenangQ;Bahwa benar saat evaluasi teknis tidak dilalukan klarifikasi;Bahwa benar sanggah banding Itu ranah PPK bukan Pokja;Bahwa benar tahapan sanggah banding evaluasi ulang dari awal;Bahwa benar melampirkan perjanjian Ssewa, dokumen
    dan ketentuan padaangka 4.2.14 pada pokoknya mengatur bahwa Sanggah Banding merupakanprotes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksiyang tidak setuju atas jawaban sanggah; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6Tahun 2018 yang mengatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan diPengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upayaadministratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badandan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang
    Bagaimana mekanisme evaluasi ulang setelah sanggah banding, apakahpada tahapan evaluasi kualifikasi jika penggugat tidak hadir makaCianQgap QUOUT; 222 nnn n nena nnn n nnn nnn ence cence2.
    banding diatur waktuuntuk menjawab 14 hari setelah klarifikasi jaminan sanggah banding, dariuraian ini Majelis Hakim tidak melihat adanya keharusan masa kualifikasipembuktian setelah sanggah banding hanya kurang 1 hari; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen SPSE Poin31.3.
    Dalam Undangan Pembuktian Kualifikasi sudan menyebutkandokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 menyebutkan Yangharus dibawa dokumen kualifikasi asli sebagaimana dipersyaratkan; Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas menurut MajelisHakim terdapat ketidaksesuaian dimana penggugat sebelumnya telahdinyatakan gugur karena tidak memiliki dokumen kepemilikan peralatankemudian mengajukan sanggah dan sanggah banding, selanjutnya diundanguntuk
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMA YOGYAKARTA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
191102
  • Oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai gugatanprematur (dilatoria exceptie) dan sudah selayaknya Majelis Hakimmenolak gugatan PENGGUGAT atau setidaktidaknya menyatakanpermohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).Upaya Sanggah PENGGUGAT Diterima Oleh TERGUGAT,.
    Bahwa TERGUGAT kemudian menjawab Sanggah PENGGUGATmelalui Surat Nomor : SRT.01/RTPTU/BLPPBMNIIII/2021, tanggal 16Maret 2021, Perihal Jawaban Sanggah, yang pada pokoknyaTERGUGAT akan melakukan evaluasi ulang kepada PENGGUGAT.. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan TERGUGAT terhadaphasil pemilinan yang telah dilaksanakan dalam tender a quo, ditemukanbeberapa perbedaan dalam klausul kontrak yang disampaikan dengannama pekerjaan dan nomor kontrak yang sama.
    Sanggah.(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksiditambahkan tahapan Sanggah Banding.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara apabila telah selesaidalam upaya administratif, dimana upaya administratif yang dimaksudadalah Sanggah dan Sanggah Banding (vide Pasal 48 ayat (1) dan (2)UU No. 5/1986 jo.
    Kemudian disusul denganSanggah pada tanggal 9 Maret 2021.Bahwa jika mengacu pada aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmaupun aturanaturan terkait lainnya, Sanggah seharusnya dilayangkanterlebin dahulu kepada TERGUGAT sebagai pemenuhan upayaadministratif.Bahwa meskipun begitu, TERGUGAT tetap menjawab Sanggahan dariPENGGUGAT sesuai amanat Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018terkait masa sanggah yang disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerjasetelah pengumuman (vide angka 4.2.13 LKPP No. 9 Tahun 2018
    (fotokopi dari fotokopi);Jawaban Sanggah TERGUGAT Nomor : SRT.01/RTPTU/BLPPBMNIIII/2021 tertanggal 16 Maret 2021.print out);Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar danPedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
Register : 21-12-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN TILAMUTA Nomor 70/Pid.B/2016/PN Tmt
Tanggal 1 Februari 2017 — SALEH ORANGI;
10125
  • B/2016/PN TMTMenimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;4.
    Boalemo sejak tahun 2006 dan terhadap pohon tersebut diberi cap ST (Samsul Tahala);Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah ada yang mengklaim kelapa miliksaksi ALIRMAN TAHALA;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;5.
    Boalemo yang ternyata diakui olehTerdakwa dan di jual kepada saksi korban;Bahwa saksi membeli pohon kelapa tersebut dari saksi IBRAHIM MONA padatahun 2006 dan kemudian saksi beri cap ST (Samsul Tahala) dimana namaSamsul merupakan anak saksi;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;6.
    Boalemo kepada saksi ALIRMAN TAHALA dandalam penjualan tersebut tidak ada sertifikat hanya sebatas lisan saja;Bahwa saksi mendapatkan pohon kelapa yang dimaksud adalah sejak saatpembukaan lahan pada tahun 1974, kemudian ada kesepakatan pembagiandengan lelaki SARDIN dari 60 (enam puluh pohon) menjadi 20 (dua puluh)pohon untuk saksidan 40 (empat puluh) pohon untuk lelaki SARDIN;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 6, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya
    Boalemo sebanyak 100 (seratus) pohon namunhanya tumbuh sebanyak 60 (enam puluh) pohon dari tanah yang dipinjam darisaksi IBRAHIM MONA;Bahwa kemudian ada kesepakatan pembagian dengan lelaki SARDIN SAMINdari 60 (enam puluh pohon) menjadi 20 (dua puluh) pohon untuk saksiIBRAHIM MONA dan 40 (empat puluh) pohon untuk lelaki SARDIN SAMIN;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 7, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;8.
Putus : 03-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 105/Pdt/2019/PT.Dps
Tanggal 3 Oktober 2019 — PUTU NOVA AGUSTINA melawan 1. I MADE BAGIA, SH. MH., dk
118160
  • Banjar, Kab.Buleleng, batasbatasnya sebagai berikut :Batas sebelah Utara : Rumah Milik Ketut Bintir ;Batas sebelah Timur : Sanggah;Batas sebelah Selatan : Rumah Milik Made Suarsana;Batas sebelah Barat : Jalan Raya Banyuatis;Tanah Tegal/Kebun, luas Kurang lebih : 2.500 M2, Terletak di BanjarDinas Kaja, Desa Banyuatis, Kec. Banjar, Kab.
    Buleleng; Batasbatasnyasebagai berikut : Batas Sebelah Utara : Pangkung; Batas sebelah Timur : Jalan; Batas sebelah Selatan : Rumah Milik Made Suarsana;Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 105/Padt/2019/PT DPS Batas sebelah Barat : Sanggah Pasek Batan Manggis;3.
    Buleleng, BatasBatas sebagai berikut :Batas sebelah Utara : Rumah Milik;Batas sebelah Timur : Sanggah;Batas sebelah Selatan : Rumah Milik;Batas sebelah Barat Jalan Raya Banyuatis,Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 105/Padt/2019/PT DPSDirawat dan sudah direnovasi oleh penyakapnya/penggarap kebunnyabernama Wayan Japa (alm.), dan ditempati oleh alm.
    Buleleng, BatasBatas sebagai berikut :Batas sebelah Utara : Rumah Milik Ketut Bintir;Batas sebelah Timur : Sanggah;Batas sebelah Selatan : Rumah Milik;Batas sebelah Barat Jalan Raya Banyuatis;Tanah Tegal/Kebun, luas Kurang lebih : 2.500 M2, Terletak di BanjarDinas Kaja, Desa Banyuatis, Kec. Banjar, Kab.
    Putu Gede Konthen, terletak di Banjar Kaja,Desa Banyuatis, dengan batasbatas (penyanding):Utara : Panggkung;Timur =: Jalan;Selatan : Tanah dan rumah Made Suarsana;Barat : Sanggah/Merajan Pasek Gelgel Batan Manggis.Adalah sah hak milik Para Tergugat Dalam Konvensi/ParaPenggugat Dalam Rekonvensi atas dasar hak mewaris.10.
Putus : 28-05-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3087 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Mei 2015 — MEN KASIH, dkk vs Prof. Drs. KETUT SARNA, dk
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Palemahan Tengah, tempat tinggal keluarga leluhur Pan Sabda (WayanGriya) dan keturunannya, termasuk areal sanggah, luasnya kurang lebih1300 m? (seribu tiga ratus meter persegi), di atasnya berdiri bangunaninduk warisan leluhur berupa: Bale Gede, Bale Singasari, Bale Sakapat,Meten Banjah, Dapur, dan Jineng 2 (dua) unit, serta Sanggah Kawitan;c.
    Bahwa Pura/Merajan/Sanggah Gede tersebut tidak saja disungsung olehPara Pemohon Kasasi, akan tetapi juga disungsung oleh puluhan umatlainnya yang merupakan keturunan dari lelunhur Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Tergugat, sehingga umat lain yang selaku pengemponPura/Merajan/Sanggah Gede tersebut semestinya harus ikut digugat pula,akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/ParaTerbanding/dahulu Para Penggugat, sehingga oleh karenanya pula gugatanPara Penggugat/Para
    Bahwa selain hal tersebut pula, Majelis Tingkat Pertama dan Tingkat Bandingtelah tidak memperhatikan aspek keagamaan dan aspek hukum adat yangberlaku di Bali, dimana dalam tanah sengketa tersebut sudah berpuluhpuluhtahun secara turuntemurun membangun tempat sembahyang keluarga yangdinamakan Pura/Merajan/Sanggah Gede (tempat memuja Ida SanghyangWidhi Wasa dan Para Leluhur Para Tergugat/Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi), yang dari sejak dahulu tidak pernah ada yangmempermasalahkannya.
    Bahwa di samping itu pula pembangunan tempatsembahyang selevel Merajan/Sanggah Gede tersebut tidak gampang untukdipindahtempatkan, oleh karenanya pula dengan pertimbangan yang matangdan dengan alasan kepemilikan tersebutlah pihak Leluhur Para Tergugat/ParaPembanding/Para Pemohon Kasasi telah membangun Merajan/SanggahGede tempat sembahyang di lokasi tanah sengketa tersebut;9.
Register : 04-10-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PN TILAMUTA Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tmt
Tanggal 29 Nopember 2017 — PIDANA - SARMAN HUSAIN alias BAHULA
7524
  • B/2017/PN TMTMenimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan adaketerangan yang di sanggah yakni tidak pernahhendak memotong dan berkatapencuri dan tukang tipu, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi korban bertetappada keterangannya;3.
    B/2017/PN TMTMenimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan adaketerangan yang di sanggah yakni tidak pernahhendak memotong dan berkatapencuri dan tukang tipu, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi korban bertetappada keterangannya;4.
    Boalemo; Bahwa pada saat itu saksi mendapat pekerjaan untuk memanjat kelapa darikebun milik saksi korban; Bahwa padasaat sekitar satu pohon datang Terdakwa berkata sambil nadamarahmarah untuk berhenti melakukan pemanenan pohon kelapa, karenatanah ini masih sengketa;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;5.
    bertemu dengan saksikorban dan saksi HARUN JASSIN dan saat itu sudah ada beberapa kelapayang dipetik kKemudian saksi memuat ke dalam mobil pick up milik saksi; Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan tanah ini masihdalam sengketa jangan memanen, mendengar hal itu saksi pulang ke rumahdan kemudian saksi mengembalikan kelapa yang terlanjur diangkut kepadasaksi korban tanoa mendapat bayaran apapun;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah
    sambil mengatakan bahwa saksi korban sedangmemanen kelapa di lokasi kebun sengketa; Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan mendatangi lokasi kebuntersebut, namun saksi tidak mengetahui lagi kejadian yang selanjutnya karenasaksi sudah pulang ke rumah; Bahwa saksi mengenali parang yang dihadirkan di persidangan dan parangtersebut milik saksi dan tidak tahu kaitannya dengan perkara pengancamanTerdakwa;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 6, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah
Register : 16-09-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 249/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
CV. REZA ZAFIRAH
Tergugat:
POKJA Pemilihan Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten (SETDAKAB) Asahan
238290
  • Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil Penggugatkarena tidak melakukan sanggah banding apabila tidak setuju atasjawaban sanggah sesuai Dokumen Pemilihan Nomor : 04 /KP.Halaman 26 Putusan Perkara Nomor : 249/G/2019/PTUNMDN1250407/UKPBJAS/2019 Tanggal : 21 Mei 2019, Pada BAB III. Instruksikepada Peserta (IKP) huruf F.
    Penetapan Pemenang, angka 37.Sanggah Banding dari Peserta Tender; 37.1 Peserta dapat mengajukansanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah ; 37.2Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepadaKPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuatdalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepadaAPIP sesuai LDP, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan ;.
    Penggugat tidak Menempuh Upaya Administratif sanggah Banding ;3. Tergugat (Pokja Pemilihan Pekerjaan) Bukanlah Badan/Pejabat TataUsaha Negara ;4.
    berupa sanggah dan sanggah banding,untuk mengurai tentang proses tahapan tersebut maka Majelis Hakim merujukpada ketentuan pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : Jadwal pemilihanuntuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagiPokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitaspekeraan ;Menimbang, bahwa dengan demikian setiap tahapan pengadaanbarang dan jasa telah diatur secara rinci agar keseluruhan
    Ruas 42) yang telah ditetapkan Tergugatmencantumkan waktu masa sanggah dari tanggal 28 Juni 2019 sampaitanggal 4 Juli 2019 kemudian dirubah oleh Zulkarnaen Nst menjadi daritanggal 27 Juni 2019 sampai tanggal 3 Juli 2019 dengan alasan terjadigangguan pada akses LPSE Kabupaten Asahan, namun tidakmencantumkan adanya waktu untuk sanggah banding (Vide Bukti T4 danP3) ;2.
Register : 16-07-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
1.I WAYAN JURUH
2.I WAYAN PASEK KARTA
3.I NENGAH BENDESA
4.I KOMANG SWASTHA
5.I KETUT WEKA DANA
6.I MADE RAI SUPENUH
7.KOMPIANG MADE RAI
Tergugat:
1.MURTI
2.MUIR
8753
  • / tempat sembahyang yang ada ditanah obyek sengketaadalah sanggah/ tempat sembahyang GDE SELAT;Bahwa WAYAN JURUH berbeda sanggah/ tempat sembahyang;Terhadap Keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapidalam Kesimpulan;3.
    pribadi/ tempatsembah yang untuk leluhurnya sepanjang pemilik dari sanggah tersebutmenyetujuinya;Bahwa tidak ada perbedaan terhadap orang murni Hindu dengan orangyang dari Muslim masuk ke Agama Hindu;Bahwa Terkait dengan perkawinan didalam Agama Hindu tunduk pada UUNomor 71 tahun 1974 tentang perkawinan didana dikatakan perkawinan itusah apabila dilaksanakan dengan hukum agama masingmasing dimanaUpacara Sudiwedana dilakukan sebelum upacara perkawinandilaksanakan;Bahwa boleh saja perempuan datang
    berembahyang ke sanggah pribaditempat pada saat sebelum menikahnya akan tetapi tetap tidakberkedudukan sebagai Ahli waris karena didalam hukum waris Bali tetappada garis keturunan lakilaki;Bahwa jelas ada ikatan batinnya ikatan leluhur sihingga Hindu menarikgaris dari keturunan lakilaki bahwa anak lakilaki tersebut yang dapatmenyelamatkan roh orang tuanya pada saat pelaksanaan Upacara Ngabenmaka akan laksanakan oleh anak lakilakinya;Bahwa untuk melacak Garis Kepurusa tentu ada silsilanh hubungan
    berpindah agama Hindu karena menikah ikutsuaminya beragama Hindu;Bahwa MUIR (TergugatIl) beragama Islam;Bahwa yang tinggal di tanah obyek sengketa adalah MURTI (Tergugat 1)dan MUIR (TergugatII) dan anaknya MUIR (TergugatIl);Bahwa di tanah obyek sengketa ada berdiri sanggah/ tempatpersembahyangan;Bahwa MURTI (Tergugat I) bercerai dengan suaminya mendirikan sanggah/tempat sembahyang terbuat dari kayu di tanah obyek sengketa;Bahwa setelah MURTI (Tergugat 1) sembahyang di tanah obyek sengketa;Bahwa Saksi
    yangada di tanah obyek sengketa masih tanah dan kemudian di bangun darisanggah dari kayu oleh MURTI (Tergugat 1);Bahwa saksi tidak mengetahui pasti perkawinan MURTI (Tergugat 1)dengan suaminya secara agama Hindu;Bahwa sampai sekarang sanggah/ tempat sembahyangan di tanah obyeksengketa masih ada;Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat sembahyang disanggah. tempat sembahyang yang ada di tanah obyek sengketa;Bahwa saksi tidak bisa melihat tanah obyek sengketa secara langsung darirumah saksi
Putus : 17-10-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — PT. ARTAMULYA ADIDAYA PERKASA vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA
19269 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gani & Son maupun CV.Duta Cipta Artha tersebut dijawab oleh Bupati sebagaimana dinyatakandalam Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1614/TU/UM tanggal 11Nopember 2011 perihal jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepadaDirektur CV. Gani & Son serta CV. Duta Cipta Artha dinyatakan dalam SuratBupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember2011.
    Gani & Son dan Surat Bupati KutaiKartanegara Nomor : 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentangJawaban Sanggah Banding ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 027/1614/TU/UMtanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yangditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan Surat Nomor027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban SanggahBanding ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha ;Halaman 6 dari 18 halaman.
    Menyatakan batal Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 027/1614/TU/UMtanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yangditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan Surat Bupati KartanegaraNomor: 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang JawabanSanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha ;3.
    Gani & Son dan SuratBupati Kutai Kartanegara Nomor: 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada DirekturCV.
    Gani& Son dan Surat No.027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentangJawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Duta CiptaArtha adalah tidak mengindahkan teladan staf dari panitia lelang yangmenyatakan lelang harus diteruskan.Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Drs.